PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 40-permentan-tp-010-11-2017 Tahun 2017 tentang Pelepasan Varietas Tanaman

PERMEN Nomor 40-permentan-tp-010-11-2017 Tahun 2017

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Pelepasan Varietas yang selanjutnya disebut Pelepasan adalah pengakuan pemerintah terhadap suatu Varietas hasil pemuliaan di dalam negeri atau introduksi dari luar negeri yang menyatakan bahwa Varietas tersebut merupakan Varietas Unggul yang dapat diedarkan. 2. Varietas Tanaman yang selanjutnya disebut Varietas adalah sekelompok tanaman dari suatu jenis atau spesies yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan tanaman, daun, bunga, buah, biji, dan ekspresi karakteristik genotipe atau kombinasi genotipe yang dapat membedakan dari jenis atau spesies yang sama oleh sekurang-kurangnya satu sifat yang menentukan dan apabila diperbanyak tidak mengalami perubahan. 3. Varietas Pembanding adalah Varietas Unggul yang digunakan sebagai pembanding dalam uji adaptasi dan observasi untuk mengetahui keunggulan galur harapan dan/atau calon Varietas yang diuji. 4. Varietas Unggul adalah Varietas yang telah dilepas oleh pemerintah yang mempunyai kelebihan dalam potensi hasil dan/atau sifat-sifat lainnya. 5. Varietas Lokal adalah Varietas yang telah ada dan dibudidayakan secara turun temurun oleh petani, serta menjadi milik masyarakat dan dikuasai oleh Negara. 6. Pemulia Tanaman yang selanjutnya disebut Pemulia adalah orang yang melaksanakan Pemuliaan Tanaman. 7. Pemuliaan Tanaman adalah serangkaian kegiatan untuk mempertahankan kemurnian jenis dan/atau Varietas yang sudah ada atau menghasilkan jenis dan/atau Varietas baru yang lebih baik. 8. Penyelenggara Pemuliaan adalah orang perseorangan, badan usaha, badan hukum atau instansi pemerintah yang menyelenggarakan serangkaian kegiatan penelitian dan pengujian atau kegiatan penemuan dan pengembangan suatu Varietas. 9. Tim Penilai Varietas yang selanjutnya disingkat TPV adalah tim yang mempunyai tugas memberikan saran rumusan prosedur pengujian, penilaian, Pelepasan dan penarikan Varietas. 10. Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian yang selanjutnya disebut Pusat PVTPP adalah unit kerja Eselon II di lingkungan Kementerian Pertanian yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perlindungan dan pendaftaran varietas tanaman, serta pelayanan perizinan dan rekomendasi teknis pertanian. 11. Direktur Jenderal adalah pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan Kementerian Pertanian yang mempunyai tugas pembinaan komoditas tanaman pangan, perkebunan, atau hijauan pakan ternak.

BAB II

PELEPASAN

Pasal 4

Koreksi

(1) Calon Varietas yang akan dilepas dapat berasal dari pemuliaan di dalam negeri atau introduksi dari luar negeri. (2) Calon Varietas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: a. galur murni; b. multilini; c. populasi bersari bebas, d. komposit; e. sintetik; f. klon; g. semiklon; h. biklon; i. multiklon; j. mutan; atau k. hibrida. (3) Selain calon Varietas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelepasan dapat dilakukan terhadap Varietas Lokal yang mempunyai keunggulan.

Pasal 5

(1) Pelepasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan oleh Menteri. (2) Menteri dalam melakukan Pelepasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaksanaannya dimandatkan kepada Direktur Jenderal atas nama Menteri. (3) Pelepasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam bentuk Keputusan Menteri.

Pasal 6

(1) Pelepasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Direktur Jenderal dibantu oleh TPV. (2) TPV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) keanggotaannya memiliki keahlian: a. pemuliaan tanaman; b. budidaya; c. hama dan penyakit; d. statistik; e. lingkungan; f. bioteknologi; dan g. sosial ekonomi. (3) Pembentukan TPV sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal atas nama Menteri.

Pasal 16

(1) Untuk melakukan pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Penyelenggara Pemuliaan melaporkan rencana pengujian kepada Direktur Jenderal. (2) Direktur Jenderal setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menugaskan TPV melakukan verifikasi terhadap rencana pengujian. (3) Verifikasi terhadap rencana pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

Pasal 17

(1) Penyelenggara Pemuliaan melakukan pengujian sesuai dengan ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12. (2) Pada saat pelaksanaan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan supervisi oleh TPV.

Pasal 18

(1) Penyelenggara Pemuliaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 harus menyampaikan laporan pelaksanaan pengujian kepada Direktur Jenderal melalui TPV. (2) Laporan pelaksanaan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara periodik. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai laporan pelaksanaan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal atas nama Menteri.

Pasal 19

(1) Penyelenggara Pemuliaan setelah melaksanakan pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 menyusun laporan hasil akhir pelaksanaan pengujian. (2) Laporan hasil akhir pelaksanaan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. ringkasan; b. pendahuluan (latar belakang, tujuan pemuliaan); c. bahan dan metode (material genetik, prosedur pemuliaan, prosedur pengujian); d. hasil dan pembahasan (daya hasil, daya adaptasi, mutu hasil, sifat-sifat penting lainnya); e. kesimpulan hasil pengujian; dan f. deskripsi Varietas yang akan dilepas. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan laporan hasil akhir pelaksanaan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal atas nama Menteri.

BAB Kedua

Pengujian

Pasal 7

Koreksi

(1) Calon Varietas yang akan dilepas terlebih dahulu harus dilakukan pengujian. (2) Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Penyelenggara Pemuliaan. (3) Penyelenggara Pemuliaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit harus mempunyai: a. pemulia, atau agrostologis; b. agronomis berpengalaman dalam melakukan pengujian; c. entomologis dan/atau fitopatologis berpengalaman dalam melakukan pengujian; d. 3 (tiga) orang petugas lapangan; dan e. prasarana dan sarana pengujian.

Pasal 8

(1) Penyelenggara Pemuliaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dalam melakukan pengujian dapat bekerjasama dengan institusi lain. (2) Dalam hal kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai pemerintah, harus memenuhi: a. calon Varietas merupakan calon Varietas publik; dan b. Penyelenggara Pemuliaan dan institusi lain merupakan instansi pemerintah.

Pasal 9

(1) Pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dilakukan melalui uji adaptasi. (2) Uji adaptasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengkaji meliputi: a. keunggulan produksi; b. keunggulan mutu hasil; c. tanggap terhadap pemupukan; d. toleran terhadap hama dan penyakit utama; e. umur; f. tahan terhadap pengaruh buruk lingkungan; g. memiliki keseragaman, kemantapan; dan h. dapat dibedakan dari Varietas yang telah di lepas. (3) Uji adaptasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk calon Varietas spesifik lokasi, pelaksanaannya terbatas pada lokasi pengembangan spesifik.

Pasal 10

(1) Untuk tanaman tahunan, uji adaptasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dapat dilakukan dengan cara observasi. (2) Observasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan: a. untuk menghindari masa uji yang terlalu lama; b. tidak mutlak diperlukan varietas pembanding; dan c. tidak harus di beberapa lokasi;

Pasal 11

Untuk Varietas hibrida selain dilakukan uji adaptasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dilakukan uji potensi produksi benih.

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara uji adaptasi, observasi dan uji potensi produksi benih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11 ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal atas nama Menteri.

Pasal 13

(1) Uji adaptasi atau observasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 dapat diselaraskan dengan uji untuk kepentingan Perlindungan Varietas Tanaman (PVT). (2) Uji untuk kepentingan Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi uji kebaruan, keunikan, keseragaman, dan kestabilan (BUSS).

BAB 1

Umum

Pasal 7

Koreksi

(1) Calon Varietas yang akan dilepas terlebih dahulu harus dilakukan pengujian. (2) Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Penyelenggara Pemuliaan. (3) Penyelenggara Pemuliaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit harus mempunyai: a. pemulia, atau agrostologis; b. agronomis berpengalaman dalam melakukan pengujian; c. entomologis dan/atau fitopatologis berpengalaman dalam melakukan pengujian; d. 3 (tiga) orang petugas lapangan; dan e. prasarana dan sarana pengujian.

Pasal 8

(1) Penyelenggara Pemuliaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dalam melakukan pengujian dapat bekerjasama dengan institusi lain. (2) Dalam hal kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai pemerintah, harus memenuhi: a. calon Varietas merupakan calon Varietas publik; dan b. Penyelenggara Pemuliaan dan institusi lain merupakan instansi pemerintah.

Pasal 9

(1) Pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dilakukan melalui uji adaptasi. (2) Uji adaptasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengkaji meliputi: a. keunggulan produksi; b. keunggulan mutu hasil; c. tanggap terhadap pemupukan; d. toleran terhadap hama dan penyakit utama; e. umur; f. tahan terhadap pengaruh buruk lingkungan; g. memiliki keseragaman, kemantapan; dan h. dapat dibedakan dari Varietas yang telah di lepas. (3) Uji adaptasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk calon Varietas spesifik lokasi, pelaksanaannya terbatas pada lokasi pengembangan spesifik.

Pasal 10

(1) Untuk tanaman tahunan, uji adaptasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dapat dilakukan dengan cara observasi. (2) Observasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan: a. untuk menghindari masa uji yang terlalu lama; b. tidak mutlak diperlukan varietas pembanding; dan c. tidak harus di beberapa lokasi;

Pasal 11

Untuk Varietas hibrida selain dilakukan uji adaptasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dilakukan uji potensi produksi benih.

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara uji adaptasi, observasi dan uji potensi produksi benih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11 ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal atas nama Menteri.

Pasal 13

(1) Uji adaptasi atau observasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 dapat diselaraskan dengan uji untuk kepentingan Perlindungan Varietas Tanaman (PVT). (2) Uji untuk kepentingan Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi uji kebaruan, keunikan, keseragaman, dan kestabilan (BUSS).

Pasal 14

(1) Pengujian Varietas Lokal yang diusulkan untuk dilepas dilakukan melalui uji adaptasi. (2) Uji adaptasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di areal adaptasi Varietas Lokal.

BAB Ketiga

Tata Cara Pengujian

Pasal 16

Koreksi

(1) Untuk melakukan pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Penyelenggara Pemuliaan melaporkan rencana pengujian kepada Direktur Jenderal. (2) Direktur Jenderal setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menugaskan TPV melakukan verifikasi terhadap rencana pengujian. (3) Verifikasi terhadap rencana pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

Pasal 17

(1) Penyelenggara Pemuliaan melakukan pengujian sesuai dengan ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12. (2) Pada saat pelaksanaan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan supervisi oleh TPV.

Pasal 18

(1) Penyelenggara Pemuliaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 harus menyampaikan laporan pelaksanaan pengujian kepada Direktur Jenderal melalui TPV. (2) Laporan pelaksanaan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara periodik. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai laporan pelaksanaan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal atas nama Menteri.

Pasal 19

(1) Penyelenggara Pemuliaan setelah melaksanakan pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 menyusun laporan hasil akhir pelaksanaan pengujian. (2) Laporan hasil akhir pelaksanaan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. ringkasan; b. pendahuluan (latar belakang, tujuan pemuliaan); c. bahan dan metode (material genetik, prosedur pemuliaan, prosedur pengujian); d. hasil dan pembahasan (daya hasil, daya adaptasi, mutu hasil, sifat-sifat penting lainnya); e. kesimpulan hasil pengujian; dan f. deskripsi Varietas yang akan dilepas. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan laporan hasil akhir pelaksanaan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal atas nama Menteri.

BAB 1

Umum

Pasal 20

Koreksi

(1) Pelepasan dapat dilakukan apabila laporan hasil akhir pengujian telah dilakukan penilaian oleh TPV dalam sidang pleno. (2) Sidang pleno TPV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun. (3) Pelaksanaan sidang pleno TPV sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.

Pasal 21

Koreksi

(1) Dokumen persyaratan usulan Pelepasan meliputi: a. laporan hasil akhir pelaksanaan pengujian; b. surat keterangan usulan nama Varietas; dan c. pernyataan dari pemilik bahwa benih penjenis (breeder seed) tersedia, baik dalam jumlah yang cukup untuk perbanyakan lebih lanjut; dan d. rencana pengembangan produksi benih untuk 5 (lima) tahun kedepan. (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk: a. Varietas introduksi, harus melampirkan izin dari pemilik Varietas; b. Varietas hibrida, harus melampirkan deskripsi tetua; atau c. Varietas Lokal, harus melampirkan tanda daftar. (3) Calon Varietas hibrida introduksi yang benihnya dapat diproduksi di INDONESIA, selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilengkapi dengan surat jaminan dari pengusul. (4) Surat jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berisi pernyataan pemohon bahwa: a. produksi benih hibrida (F1) untuk tanaman pangan akan dilakukan paling lama 2 (dua) tahun sejak Pelepasan; b. produksi benih padi hibrida (F1) paling lama 3 (tiga) tahun sejak Pelepasan; atau c. produksi benih hibrida (F1) untuk tanaman perkebunan dilakukan paling lama 3 (tiga) tahun untuk tanaman semusim dan paling lama 6 (enam) tahun untuk tanaman tahunan sejak Pelepasan.

Pasal 22

(1) Penamaan Varietas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b harus memenuhi ketentuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penamaan Varietas. (2) Untuk Varietas yang telah terdaftar di instansi yang melaksanakan tugas dalam pengelolaan Perlindungan Varietas Tanaman (PVT), nama Varietas yang diusulkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b harus sesuai dengan yang tercantum dalam pendaftaran Varietas.

BAB 2

Persyaratan Pelepasan

Pasal 21

Koreksi

(1) Dokumen persyaratan usulan Pelepasan meliputi: a. laporan hasil akhir pelaksanaan pengujian; b. surat keterangan usulan nama Varietas; dan c. pernyataan dari pemilik bahwa benih penjenis (breeder seed) tersedia, baik dalam jumlah yang cukup untuk perbanyakan lebih lanjut; dan d. rencana pengembangan produksi benih untuk 5 (lima) tahun kedepan. (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk: a. Varietas introduksi, harus melampirkan izin dari pemilik Varietas; b. Varietas hibrida, harus melampirkan deskripsi tetua; atau c. Varietas Lokal, harus melampirkan tanda daftar. (3) Calon Varietas hibrida introduksi yang benihnya dapat diproduksi di INDONESIA, selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilengkapi dengan surat jaminan dari pengusul. (4) Surat jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berisi pernyataan pemohon bahwa: a. produksi benih hibrida (F1) untuk tanaman pangan akan dilakukan paling lama 2 (dua) tahun sejak Pelepasan; b. produksi benih padi hibrida (F1) paling lama 3 (tiga) tahun sejak Pelepasan; atau c. produksi benih hibrida (F1) untuk tanaman perkebunan dilakukan paling lama 3 (tiga) tahun untuk tanaman semusim dan paling lama 6 (enam) tahun untuk tanaman tahunan sejak Pelepasan.

Pasal 22

(1) Penamaan Varietas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b harus memenuhi ketentuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penamaan Varietas. (2) Untuk Varietas yang telah terdaftar di instansi yang melaksanakan tugas dalam pengelolaan Perlindungan Varietas Tanaman (PVT), nama Varietas yang diusulkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b harus sesuai dengan yang tercantum dalam pendaftaran Varietas.

Pasal 23

(1) Penyelenggara Pemuliaan mengajukan permohonan Pelepasan dengan melampirkan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 kepada Direktur Jenderal melalui Kepala Pusat PVTPP. (2) Permohonan Pelepasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara daring (online). (3) Permohonan Pelepasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan jadwal sidang pleno TPV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20. (4) Permohonan Pelepasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan sidang pleno TPV.

Pasal 24

(1) Kepala Pusat PVTPP setelah menerima permohonan Pelepasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, paling lama 3 (tiga) hari kerja sudah selesai memeriksa kelengkapan dokumen. (2) Apabila hasil pemeriksaan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1): a. tidak lengkap, permohonan ditolak; atau b. lengkap, permohonan disampaikan kepada Direktur Jenderal. (3) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan secara tertulis disertai alasan penolakan.

BAB 3

Permohonan Pelepasan

Pasal 23

Koreksi

(1) Penyelenggara Pemuliaan mengajukan permohonan Pelepasan dengan melampirkan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 kepada Direktur Jenderal melalui Kepala Pusat PVTPP. (2) Permohonan Pelepasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara daring (online). (3) Permohonan Pelepasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan jadwal sidang pleno TPV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20. (4) Permohonan Pelepasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan sidang pleno TPV.

Pasal 24

(1) Kepala Pusat PVTPP setelah menerima permohonan Pelepasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, paling lama 3 (tiga) hari kerja sudah selesai memeriksa kelengkapan dokumen. (2) Apabila hasil pemeriksaan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1): a. tidak lengkap, permohonan ditolak; atau b. lengkap, permohonan disampaikan kepada Direktur Jenderal. (3) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan secara tertulis disertai alasan penolakan.

Pasal 25

(1) Direktur Jenderal setelah menerima permohonan Pelepasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf b, paling lama 3 (tiga) hari kerja menyampaikan kepada TPV untuk melakukan evaluasi dan penilaian calon Varietas. (2) Evaluasi dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam pelaksanaan sidang pleno TPV.

Pasal 26

(1) Evaluasi dan penilaian oleh TPV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dilakukan terhadap keunggulan dan kesesuaian calon Varietas yang akan dilepas. (2) TPV dalam melakukan evaluasi dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengundang Penyelenggara Pemuliaan untuk menyajikan hasil kajian kelayakan calon Varietas dalam sidang pleno TPV. (3) Keunggulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas: a. daya hasil; b. ketahanan terhadap organisme pengganggu tumbuhan utama; c. ketahanan terhadap cekaman lingkungan; d. kecepatan berproduksi; e. mutu hasil tinggi dan/atau ketahanan simpan; f. toleransi benih terhadap kerusakan mekanis; g. nilai ekonomis; dan/atau h. batang bawah untuk perbanyakan klonal, harus mempunyai perakaran yang kuat, ketahanan terhadap hama/penyakit akar dan kompatibilitas. (4) Kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain sejarah, kebenaran silsilah, deskripsi dan metode pemuliaan.

Pasal 27

(1) Hasil evaluasi dan penilaian kelayakan calon Varietas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 oleh TPV harus sudah disampaikan kepada Direktur Jenderal paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal pelaksanaan sidang sebagai bahan pertimbangan usulan Pelepasan. (2) Direktur Jenderal setelah menerima pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja dapat: a. menunda melepas Varietas dengan memerintahkan kepada Penyelenggara Pemuliaan untuk melengkapi data dan informasi; b. menolak; atau c. melepas Varietas.

Pasal 28

(1) Dalam hal Pelepasan ditunda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf a, Direktur Jenderal menyampaikan surat pemberitahuan kepada Penyelenggara Pemuliaan melalui Pusat PVTPP. (2) Penyelenggara Pemuliaan sejak menerima surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 7 (tujuh) hari kerja harus sudah melengkapi data dan informasi. (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Penyelenggara Pemuliaan belum dapat melengkapi kekurangan kelengkapan data dan informasi, permohonan dianggap ditarik kembali.

Pasal 29

(1) Kelengkapan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) oleh Penyelenggara Pemuliaan disampaikan kembali kepada Direktur Jenderal melalui Pusat PVTPP. (2) Direktur Jenderal sejak menerima kelengkapan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 3 (tiga) hari kerja memeriksa dan menilai kelengkapan data dan informasi. (3) Hasil pemeriksaan dan penilaian data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah lengkap, oleh Direktur Jenderal disetujui untuk dilakukan Pelepasan.

Pasal 30

Calon Varietas yang ditolak pelepasannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf b diberitahukan kepada Penyelenggara Pemuliaan oleh Direktur Jenderal melalui Pusat PVTPP dengan disertai alasan penolakan.

Pasal 31

(1) Calon Varietas yang disetujui untuk dilepas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf c dan Pasal 29 ayat (3), diterbitkan Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5. (2) Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), oleh Direktur Jenderal disampaikan kepada Penyelenggara Pemuliaan melalui Pusat PVTPP.

BAB 4

Penilaian

Pasal 25

Koreksi

(1) Direktur Jenderal setelah menerima permohonan Pelepasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf b, paling lama 3 (tiga) hari kerja menyampaikan kepada TPV untuk melakukan evaluasi dan penilaian calon Varietas. (2) Evaluasi dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam pelaksanaan sidang pleno TPV.

Pasal 26

Koreksi

(1) Evaluasi dan penilaian oleh TPV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dilakukan terhadap keunggulan dan kesesuaian calon Varietas yang akan dilepas. (2) TPV dalam melakukan evaluasi dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengundang Penyelenggara Pemuliaan untuk menyajikan hasil kajian kelayakan calon Varietas dalam sidang pleno TPV. (3) Keunggulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas: a. daya hasil; b. ketahanan terhadap organisme pengganggu tumbuhan utama; c. ketahanan terhadap cekaman lingkungan; d. kecepatan berproduksi; e. mutu hasil tinggi dan/atau ketahanan simpan; f. toleransi benih terhadap kerusakan mekanis; g. nilai ekonomis; dan/atau h. batang bawah untuk perbanyakan klonal, harus mempunyai perakaran yang kuat, ketahanan terhadap hama/penyakit akar dan kompatibilitas. (4) Kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain sejarah, kebenaran silsilah, deskripsi dan metode pemuliaan.

Pasal 27

(1) Hasil evaluasi dan penilaian kelayakan calon Varietas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 oleh TPV harus sudah disampaikan kepada Direktur Jenderal paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal pelaksanaan sidang sebagai bahan pertimbangan usulan Pelepasan. (2) Direktur Jenderal setelah menerima pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja dapat: a. menunda melepas Varietas dengan memerintahkan kepada Penyelenggara Pemuliaan untuk melengkapi data dan informasi; b. menolak; atau c. melepas Varietas.

Pasal 28

(1) Dalam hal Pelepasan ditunda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf a, Direktur Jenderal menyampaikan surat pemberitahuan kepada Penyelenggara Pemuliaan melalui Pusat PVTPP. (2) Penyelenggara Pemuliaan sejak menerima surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 7 (tujuh) hari kerja harus sudah melengkapi data dan informasi. (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Penyelenggara Pemuliaan belum dapat melengkapi kekurangan kelengkapan data dan informasi, permohonan dianggap ditarik kembali.

Pasal 29

(1) Kelengkapan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) oleh Penyelenggara Pemuliaan disampaikan kembali kepada Direktur Jenderal melalui Pusat PVTPP. (2) Direktur Jenderal sejak menerima kelengkapan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 3 (tiga) hari kerja memeriksa dan menilai kelengkapan data dan informasi. (3) Hasil pemeriksaan dan penilaian data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah lengkap, oleh Direktur Jenderal disetujui untuk dilakukan Pelepasan.

Pasal 30

Calon Varietas yang ditolak pelepasannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf b diberitahukan kepada Penyelenggara Pemuliaan oleh Direktur Jenderal melalui Pusat PVTPP dengan disertai alasan penolakan.

Pasal 31

(1) Calon Varietas yang disetujui untuk dilepas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf c dan Pasal 29 ayat (3), diterbitkan Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5. (2) Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), oleh Direktur Jenderal disampaikan kepada Penyelenggara Pemuliaan melalui Pusat PVTPP.

Peraturan Menteri Nomor 40-permentan-tp-010-11-2017 Tahun 2017 tentang Pelepasan Varietas Tanaman

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB II

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

BAB Kesatu

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

BAB Kedua

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

BAB 1

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

BAB 2

Pasal 14

Pasal 15

BAB 3

Pasal 15

BAB Ketiga

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

BAB Keempat

Pasal 20

BAB 1

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

BAB 2

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

BAB 3

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

BAB 4

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

BAB III

Pasal 32

Pasal 33

Pasal 34

Pasal 35