PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 40-permentan-ot-010-08-2016 Tahun 2016 tentang PEMETAAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN DAN BIDANG PERTANIAN

PERMEN Nomor 40-permentan-ot-010-08-2016 Tahun 2016

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal 1

Pemetaan urusan pemerintahan bidang pangan dan bidang pertanian merupakan hasil perhitungan nilai variabel urusan pemerintahan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota setelah dikalikan dengan faktor kesulitan geografis yang menggambarkan intensitas dan beban kerja.

Pasal 2

Hasil pemetaan urusan pemerintahan bidang pangan dan bidang pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Pemetaan urusan pemerintahan bidang pangan dan bidang pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digunakan oleh pemerintah daerah untuk MENETAPKAN kelembagaan perangkat daerah, perencanaan dan penganggaran bidang pangan dan bidang pertanian.

Pasal 4

Pemetaan urusan pemerintahan bidang pangan dan bidang pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digunakaan oleh Unit Kerja di Lingkungan Kementerian Pertanian sebagai dasar pembinaan teknis kepada daerah secara Nasional

Pasal 5

Dalam hal kemampuan keuangan daerah atau ketersediaan aparatur yang dimiliki oleh daerah masih terbatas, tipe Perangkat Daerah penyelenggara urusan pemerintahan bidang pangan dan bidang pertanian dapat diturunkan dari hasil pemetaan.

Pasal 6

Evaluasi hasil pemetaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 Agustus 2016 MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA, ttd AMRAN SULAIMAN Diundangkan di Jakarta pada tanggal 6 September 2016 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA

Pasal 1

Pasal 2

Hasil pemetaan urusan pemerintahan bidang pangan dan bidang pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Evaluasi hasil pemetaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.