PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 37-permentan-ot-140-7-2009 Tahun 2009 tentang PENGGUNAAN PESTISIDA BERBAHAN AKTIF METIL BROMIDA UNTUK TINDAKAN PERLAKUAN KARANTINA TUMBUHAN DAN PERLAKUANPRA PENGAPALAN

PERMEN Nomor 37-permentan-ot-140-7-2009 Tahun 2009

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan: 1. Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) adalah semua organisme yang dapat merusak, mengganggu kehidupan atau menyebabkan kematian tumbuhan. 2. Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK) adalah semua organisme pengganggu tumbuhan yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian untuk dicegah masuknya ke dalam dan tersebarnya di dalam wilayah Negara Republik INDONESIA. 3. Karantina Tumbuhan adalah tindakan sebagai upaya pencegahan masuk dan tersebarnya OPT dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri atau keluarnya dari dalam wilayah Negara Republik INDONESIA. 4. Area adalah meliputi daerah dalam suatu pulau, atau pulau, atau kelompok pulau di dalam wilayah Negara Republik INDONESIA yang dikaitkan dengan pencegahan penyebaran Organisme Pengganggu Tumbuhan. 5. Media Pembawa Organisme Pengganggu Tumbuhan yang selanjutnya disebut Media Pembawa adalah tumbuhan dan bagian-bagiannya dan/atau benda lain yang dapat membawa Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina. 6. Metil Bromida adalah bahan perusak lapisan ozon dengan No. HS 2903.39.00.00 dan No. CAS 74-83-9. 7. Tindakan perlakuan karantina tumbuhan yang selanjutnya disebut perlakuan karantina adalah tindakan yang dilakukan secara fisik dan/atau kimiawi untuk membebaskan media pembawa, orang, alat angkut, peralatan, dan pembungkus dari OPT dan/atau OPTK. 8. Perlakuan Pra Pengapalan adalah tindakan fumigasi untuk komoditas pertanian, kemasan dan/atau alat angkut untuk memenuhi persyaratan yang ditetapkan negara tujuan. 9. Petugas Karantina Tumbuhan adalah pejabat fungsional pengendali organisme pengganggu tumbuhan yang bekerja pada Instansi Karantina Pertanian. 10. Pihak Ketiga adalah perusahan fumigasi yang telah diregistrasi Badan Karantina Pertanian untuk melakukan tindakan perlakuan fumigasi dengan fumigan metil bromida. 11. Perusahaan adalah pemegang pendaftaran pestisida berbahan aktif metil bromida yang diberikan oleh Menteri Pertanian dan ditunjuk sebagai Importir Terdaftar metil bromida oleh Menteri Perdagangan. 12. Penyaluran pestisida berbahan aktif metil bromida yang selanjutnya disebut penyaluran adalah serangkaian kegiatan dalam mengedarkan pestisida berbahan aktif metil bromida untuk penggunaan tindakan karantina perlakuan dan/atau pra-pengapalan.

BAB IV

PENGAWASAN PENGGUNAAN

Pasal 9

Koreksi

(1) Metil bromida untuk tindakan perlakuan karantina dan/atau pra pengapalan dilakukan pengawasan. (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pengawasan penyaluran dan penggunaan.

Pasal 10

Koreksi

(1) Pengawasan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan melalui pelaporan penyaluran oleh perusahaan secara tertulis kepada Kepala Badan Karantina Pertanian. (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada setiap awal tahun untuk rencana penyaluran selama 1 (satu) tahun dan setiap 3 (tiga) bulan dalam realisasi penyaluran. (3) Ketentuan mengenai bentuk formulir dan tatacara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) lebih lanjut ditetapkan oleh Kepala Badan Karantina Pertanian.

Pasal 11

Apabila perusahaan tidak melakukan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 oleh Kepala Badan Karantina Pertanian diusulkan pencabutan izin pemegang nomor pendaftaran perusahaan kepada Menteri Pertanian.

Pasal 12

(1) Fumigan metil bromida oleh perusahaan disalurkan kepada Unit Pelaksana Teknis Badan Karantina Pertanian dan/atau Pihak Ketiga. (2) Apabila perusahaan terbukti menyalurkan fumigan metil bromida selain kepada Unit Pelaksana Teknis Badan Karantina Pertanian dan/atau Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), oleh Kepala Badan Karantina Pertanian diusulkan pencabutan izin pemegang nomor pendaftaran kepada Menteri Pertanian.

Pasal 13

(1) Pengawasan penggunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan melalui penyampaian laporan rencana penggunaan dan realisasi penggunaan secara tertulis oleh Unit Pelaksana Teknis Badan Karantina Pertanian dan Pihak Ketiga kepada Kepala Badan Karantina Pertanian. (2) Laporan mengenai rencana penggunaan fumigan metil bromida sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain meliputi: a. jumlah fumigan metil bromida yang digunakan dalam satuan kilogram; b. nama perusahaan; dan c. tujuan penggunaan. (3) Laporan mengenai realisasi penggunaan fumigan metil bromida, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain meliputi: a. jumlah fumigan metil bromida yang digunakan dalam satuan kilogram; b. jenis dan jumlah barang atau komoditas yang difumigasi dengan fumigan metil bromida; c. nama perusahaan; d. tujuan penggunaan; dan e. OPT atau OPTK sasaran. (4) Pelaporan rencana penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada setiap awal tahun untuk rencana penggunaan selama 1 (satu) tahun, dan pelaporan realisasi penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap 3 (tiga) bulan. (5) Ketentuan mengenai bentuk formulir dan tatacara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) lebih lanjut ditetapkan oleh Kepala Badan Karantina Pertanian.

Pasal 14

Apabila Unit Pelaksana Teknis Badan Karantina Pertanian dan Pihak Ketiga tidak melakukan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

(1) Kepala Badan Karantina Pertanian melaporkan rencana dan realisasi penggunaan fumigan metil bromida untuk keperluan tindakan perlakuan karantina dan pra pengapalan kepada Menteri Pertanian, Sekretariat IPPC, dan Institusi yang bertanggung jawab terhadap perlindungan lapisan ozon. (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar dalam penetapan rencana kebutuhan fumigan metil bromida untuk keperluan perlakuan karantina dan pra pengapalan. (3) Penetapan rencana kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam rencana importasi fumigan metil bromida.

Pasal 16

(1) Badan Karantina Pertanian wajib berupaya mengurangi penggunaan fumigan metil bromida untuk perlakuan karantina dan perlakuan pra pengapalan. (2) Dalam upaya pengurangan penggunaan fumigan metil bromida sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Karantina Pertanian dapat melakukan uji coba dan/atau pengkajian untuk mendapatkan metode atau jenis perlakuan karantina lainnya sebagai pengganti penggunaan fumigan metil bromida (3) Badan Karantina Pertanian dalam melakukan uji coba dan/atau pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat bekerja sama dengan perguruan tinggi, lembaga penelitian pemerintah dan/atau swasta.

Peraturan Menteri Nomor 37-permentan-ot-140-7-2009 Tahun 2009 tentang PENGGUNAAN PESTISIDA BERBAHAN AKTIF METIL BROMIDA UNTUK TINDAKAN PERLAKUAN KARANTINA TUMBUHAN DAN PERLAKUANPRA PENGAPALAN

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB II

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

BAB III

Pasal 8

BAB IV

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

BAB V

Pasal 17