PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 33-permentan-pk-450-7-2018 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/PERMENTAN/PK.450/7/2017 tentang Penyediaan dan Peredaran Susu

PERMEN Nomor 33-permentan-pk-450-7-2018 Tahun 2018

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/PK.450/7/2017 tentang Penyediaan dan Peredaran Susu (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2017 Nomor 995) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 30/Permentan/ PK.450/7/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/PK.450/7/2017 tentang Penyediaan dan Peredaran Susu (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2018 Nomor 931) diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan ayat (2) Pasal 24 diubah sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

(1) Kemitraan melalui pemanfaatan SSDN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dilakukan bagi Pelaku Usaha yang memproduksi susu olahan. (2) Pelaku Usaha yang memproduksi susu olahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan produksi susu olahan di unit pengolahan susu milik sendiri atau bekerja sama (toll manufacturing) dengan Pelaku Usaha yang telah memiliki unit pengolahan susu. 2. Ketentuan Pasal 37 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

(1) Peternak, Koperasi, dan Pelaku Usaha dalam melakukan kegiatan Penyediaan Susu dan Peredaran Susu menyampaikan laporan produksi dan peredaran kepada Kepala Dinas sesuai dengan kewenangannya. (2) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan laporan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan tembusan kepada Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Menteri Perindustrian, dan Menteri Perdagangan. (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan sekali setelah kegiatan Penyediaan Susu dan Peredaran Susu. (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan tertulis secara daring atau melalui surat elektronik, sesuai dengan Format. 3. Pasal 44 dihapus. 4. Pasal 45 dihapus.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Juli 2018 MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA, ttd AMRAN SULAIMAN Diundangkan di Jakarta pada tanggal 1 Agustus 2018 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA