PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 32-permentan-pk-230-9-2017 Tahun 2017 tentang Penyediaan, Peredaran, dan Pengawasan Ayam Ras dan Telur Konsumsi

PERMEN Nomor 32-permentan-pk-230-9-2017 Tahun 2017

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Ayam Ras adalah ayam pedaging dan petelur yang merupakan hasil persilangan dari beberapa bangsa ayam di dunia yang memiliki keunggulan tertentu. 2. Telur Konsumsi adalah telur hasil budi daya ayam petelur FS. 3. Penyediaan adalah serangkaian kegiatan pemenuhan kebutuhan benih dan bibit, konsumsi Ayam Ras, serta Telur Konsumsi. 4. Peredaran adalah serangkaian kegiatan untuk memindahtangankan benih dan bibit Ayam Ras, Ayam Ras potong (livebird), dan Telur Konsumsi. 5. Hatching Egg yang selanjutnya disebut Telur Tertunas adalah telur hasil produksi GGPS, GPS, dan PS yang telah dibuahi untuk ditetaskan. 6. Day Old Chick yang selanjutnya disingkat DOC adalah anak ayam berumur sehari. 7. Great Grand Parent Stock yang selanjutnya disingkat GGPS adalah DOC bibit buyut dengan spesifikasi tertentu untuk menghasilkan GPS. 8. Grand Parent Stock yang selanjutnya disingkat GPS adalah DOC bibit nenek dengan spesifikasi tertentu untuk menghasilkan PS. 9. Parent Stock yang selanjutnya disingkat PS adalah DOC bibit induk dengan spesifikasi tertentu untuk menghasilkan FS. 10. Final Stock yang selanjutnya disingkat FS adalah DOC bukan bibit yang dipelihara untuk menghasilkan daging atau telur. 11. Produksi adalah serangkaian kegiatan untuk menghasilkan benih, bibit, bukan bibit, dan Telur Konsumsi. 12. Pemasukan adalah kegiatan memasukkan benih dan/atau Ayam Ras bibit dari luar negeri ke dalam wilayah Negara Republik INDONESIA. 13. Pelaku Usaha Integrasi adalah pelaku usaha pembibitan GGPS, GPS, dan/atau PS serta melakukan budi daya FS. 14. Pelaku Usaha Mandiri adalah pelaku usaha budi daya Ayam Ras yang mempunyai PS dan/atau belum mempunyai PS tetapi sudah mampu melakukan usaha budi daya FS secara mandiri. 15. Koperasi adalah koperasi yang melakukan usaha di bidang peternakan sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Perkoperasian. 16. Peternak Ayam Ras FS yang selanjutnya disebut Peternak adalah pelaku usaha budi daya Ayam Ras yang tidak mempunyai GGPS, GPS, dan PS. 17. Pembibit GPS adalah pelaku usaha yang menghasilkan Telur Tertunas dan/atau DOC PS untuk kebutuhan Pembibit PS dan Pelaku Usaha Mandiri. 18. Pembibit PS adalah pelaku usaha yang menghasilkan DOC FS untuk kebutuhan Peternak, Koperasi, dan Pelaku Usaha Mandiri serta melakukan atau tidak melakukan budi daya FS sebagai penghasil Ayam Ras potong (livebird) dan Telur Konsumsi.

BAB II

PENYEDIAAN

Pasal 2

Koreksi

(1) Penyediaan Ayam Ras dan Telur Konsumsi dilakukan melalui Produksi dalam negeri. (2) Selain Penyediaan melalui Produksi dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyediaan Ayam Ras dapat melalui Pemasukan dari luar negeri. (3) Penyediaan Ayam Ras melalui Produksi dapat berupa benih dan bibit Ayam Ras dan Ayam Ras potong (livebird).

Pasal 3

Koreksi

(1) Penyediaan benih dan bibit Ayam Ras melalui Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dilakukan dengan klasifikasi GPS, PS, dan FS. (2) Penyediaan benih dan bibit Ayam Ras melalui Pemasukan dari luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Penyediaan benih dan bibit Ayam Ras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dalam bentuk Telur Tertunas dan DOC.

Pasal 4

(1) Penyediaan Ayam Ras dan Telur Konsumsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan berdasarkan rencana Produksi nasional. (2) Rencana Produksi nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan keseimbangan suplai dan demand. (3) Rencana Produksi nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat ditetapkan pada bulan Desember tahun sebelumnya.

Pasal 5

(1) Keseimbangan suplai dan demand sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dihitung dan dianalisa oleh Tim Analisa Penyediaan dan Kebutuhan Ayam Ras dan Telur Konsumsi. (2) Tim Analisa Penyediaan dan Kebutuhan Ayam Ras dan Telur Konsumsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan atas nama Menteri dalam bentuk Keputusan Menteri.

Pasal 6

(1) Hasil perhitungan dan analisa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) disampaikan kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagai bahan pertimbangan untuk MENETAPKAN rencana Produksi nasional. (2) Rencana Produksi nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan atas nama Menteri dalam bentuk Keputusan Menteri.

Pasal 7

(1) Dalam hal terjadi ketidakseimbangan suplai dan demand yang disebabkan wabah penyakit hewan dan/atau keadaan kahar (force majeur), penetapan rencana Produksi nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat dilakukan perubahan. (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan penambahan atau pengurangan Produksi PS dan/atau FS.

Pasal 8

Penyediaan Ayam Ras dan Telur Konsumsi melalui Produksi dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat dilakukan oleh: a. Pelaku Usaha Integrasi; b. Pembibit PS; c. Pelaku Usaha Mandiri; d. Koperasi; dan/atau e. Peternak.

Pasal 9

Pelaku Usaha Integrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dalam memproduksi Ayam Ras dengan klasifikasi GPS dan PS dilakukan untuk keperluan sendiri dan Pelaku Usaha Mandiri.

Pasal 10

Pelaku Usaha Integrasi, Pembibit PS, dan Pelaku Usaha Mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a sampai dengan huruf c, dalam memproduksi Ayam Ras dengan klasifikasi FS dilakukan untuk keperluan: a. Sendiri; b. Koperasi; dan c. Peternak.

Pasal 11

(1) Pelaku Usaha Integrasi, Pembibit PS, dan Pelaku Usaha Mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 wajib memberikan kesempatan kecukupan pakan dan obat hewan untuk keperluan Koperasi dan Peternak. (2) Koperasi dan Peternak dalam memperoleh kecukupan pakan dan obat hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari berbagai produsen pakan dan obat hewan.

Pasal 12

(1) Pelaku Usaha Integrasi, Pelaku Usaha Mandiri, Koperasi, dan Peternak yang memproduksi Ayam Ras potong (livebird) dengan kapasitas Produksi paling rendah 300.000 (tiga ratus ribu) ekor per minggu wajib mempunyai Rumah Potong Hewan Unggas (RPHU) yang memiliki fasilitas rantai dingin. (2) Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk fasilitas rantai dingin dan Peredaran. (3) Besaran alokasi fasilitas rantai dingin dan Peredaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan atas nama Menteri dalam bentuk Keputusan Menteri.

BAB III

PEREDARAN

Pasal 13

Koreksi

(1) Setiap benih atau bibit yang beredar wajib memiliki sertifikat yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi yang terakreditasi atau yang ditunjuk oleh Menteri. (2) Setiap orang yang mengedarkan Telur Konsumsi wajib memiliki sertifikat veteriner yang dikeluarkan oleh dinas provinsi dan kabupaten/kota yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan sesuai dengan kewenangannya. (3) Sertifikat benih atau bibit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberlakukan untuk Ayam Ras potong (livebird). (4) Pelaku Usaha Integrasi, Pembibit GPS, Pembibit PS, Pelaku Usaha Mandiri, dan Koperasi dilarang memperjualbelikan Telur Tertunas dan infertil sebagai Telur Konsumsi.

Pasal 14

Sertifikasi benih atau bibit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan sertifikat veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

(1) Peredaran benih dan bibit Ayam Ras dilakukan oleh: a. Pelaku Usaha Integrasi; b. Pembibit GPS; c. Pembibit PS; atau d. Pelaku Usaha Mandiri. (2) Benih dan bibit Ayam Ras yang diedarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Telur Tertunas dan/atau DOC dengan klasifikasi GPS, PS, dan FS.

Pasal 16

Peredaran Ayam Ras potong (livebird) dan Telur Konsumsi dilakukan oleh: a. Pelaku Usaha Integrasi; b. Pembibit PS; c. Pelaku Usaha Mandiri; d. Koperasi; dan e. Peternak.

Pasal 17

Peredaran Telur Tertunas dan/atau DOC dengan klasifikasi GPS dan PS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dilakukan antara Pelaku Usaha Integrasi, Pembibit GPS, Pembibit PS dengan Pelaku Usaha Mandiri.

Pasal 18

Peredaran DOC dengan klasifikasi FS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dilakukan antara Pelaku Usaha Integrasi dan/atau Pembibit PS dengan Pelaku Usaha Mandiri, Koperasi, dan Peternak.

Pasal 19

(1) Peredaran DOC dengan klasifikasi FS pedaging dari Pelaku Usaha Integrasi dan Pembibit PS yang melakukan budi daya kepada Pelaku Usaha Mandiri, Koperasi, dan Peternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 wajib memenuhi ketentuan: a. paling rendah 50% (lima puluh persen) Produksi DOC FS dari Pelaku Usaha Integrasi dan/atau Pembibit PS dialokasikan untuk Pelaku Usaha Mandiri, Koperasi, dan/atau Peternak; dan b. paling tinggi 50% (lima puluh persen) Produksi DOC FS dari Pelaku Usaha Integrasi dan/atau Pembibit PS dialokasikan untuk kepentingan sendiri dan Peternak mitra. (2) Peredaran DOC dengan klasifikasi FS pedaging dari Pembibit PS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 yang tidak melakukan budi daya dialokasikan 100% (seratus persen) kepada Pelaku Usaha Mandiri, Koperasi, dan Peternak.

Pasal 20

(1) Peredaran DOC dengan klasifikasi FS petelur dari Pelaku Usaha Integrasi dan Pembibit PS yang melakukan budi daya kepada Pelaku Usaha Mandiri, Koperasi, dan Peternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 wajib memenuhi ketentuan: a. paling rendah 88% (delapan puluh delapan persen) Produksi DOC FS dari Pelaku Usaha Integrasi dan Pembibit PS dialokasikan untuk Peternak; b. paling tinggi 10% (sepuluh persen) Produksi DOC FS dari Pelaku Usaha Integrasi dan Pembibit FS dialokasikan untuk Pelaku Usaha Mandiri dan Koperasi dengan kapasitas kandang paling rendah 300.000 (tiga ratus ribu) ekor; dan c. paling tinggi 2% (dua persen) Produksi DOC FS dari Pelaku Usaha Integrasi dan Pembibit FS dialokasikan untuk kepentingan sendiri dan/atau Peternak mitra. (2) Peredaran DOC dengan klasifikasi FS petelur dari Pembibit PS yang tidak melakukan budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 wajib memenuhi ketentuan: a. paling rendah 90% (sembilan puluh persen) Produksi DOC FS dari Pembibit PS dialokasikan untuk Peternak; dan b. paling tinggi 10% (sepuluh persen) Produksi DOC FS dari Pembibit PS dialokasikan untuk Pelaku Usaha Mandiri dan Koperasi dengan kapasitas kandang paling rendah 300.000 (tiga ratus ribu) ekor.

Pasal 21

(1) Peredaran Telur Tertunas dan/atau DOC dengan klasifikasi PS dan FS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dilakukan sebagai berikut: a. Pelaku Usaha Mandiri PS dan Pembibit PS harus memastikan kebutuhan Telur Tertunas dan/atau DOC PS untuk 6 (enam) bulan ke depan kepada Pelaku Usaha Integrasi dan/atau Pembibit GPS; b. Koperasi dan Peternak Ayam Ras FS pedaging harus memastikan kebutuhan DOC FS untuk 1 (satu) bulan ke depan kepada Pelaku Usaha Integrasi, dan/atau Pelaku Usaha Mandiri, dan Pembibit PS Ayam Ras pedaging; dan c. Koperasi dan Peternak Ayam Ras FS petelur harus memastikan kebutuhan DOC FS untuk 3 (tiga) bulan ke depan kepada Pelaku Usaha Integrasi dan/atau Pelaku Usaha Mandiri dan Pembibit PS Ayam Ras petelur. (2) Untuk memastikan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan perjanjian secara tertulis. (3) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling kurang memuat: a. jumlah pesanan; b. waktu pengiriman; c. cara pembayaran; d. status kesehatan induk Ayam Ras; dan e. sertifikat benih atau bibit. (4) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pelaku Usaha Integrasi, Pembibit PS, dan Pelaku Usaha Mandiri kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

BAB VI

KETENTUAN SANKSI

Pasal 28

Koreksi

(1) Pelaku Usaha Integrasi, Pembibit PS, dan Pelaku Usaha Mandiri yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), dikenakan sanksi berupa: a. penghentian kegiatan Penyediaan dan Peredaran Ayam Ras; dan/atau b. pencabutan izin usaha. (2) Pelaku Usaha Integrasi, Pelaku Usaha Mandiri, Koperasi, dan Peternak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dikenakan sanksi berupa: a. penghentian kegiatan Penyediaan dan Peredaran Ayam Ras; dan/atau b. pencabutan izin usaha. (3) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2), dikenakan sanksi berupa: a. peringatan secara tertulis; b. penghentian kegiatan Penyediaan dan Peredaran Ayam Ras dan Telur Konsumsi; dan/atau c. pencabutan izin usaha. (4) Pelaku Usaha Integrasi, Pembibit GPS, Pembibit PS, Pelaku Usaha Mandiri, dan Koperasi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4), dikenakan sanksi berupa: a. peringatan secara tertulis; b. penghentian kegiatan Penyediaan dan Peredaran Ayam Ras; c. tidak diberikan rekomendasi Pemasukan selama 1 (satu) tahun; dan/atau d. pencabutan izin usaha. (5) Pelaku Usaha Integrasi dan Pembibit PS yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20, dikenakan sanksi berupa: a. penghentian kegiatan Penyediaan dan Peredaran Ayam Ras; dan/atau b. pencabutan izin usaha. (6) Pelaku Usaha Integrasi, Pembibit GPS, Pembibit PS, dan Pelaku Usaha Mandiri yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), dikenakan sanksi berupa: a. penghentian kegiatan Penyediaan dan Peredaran Ayam Ras dan Telur Konsumsi; dan/atau b. pencabutan izin usaha.

Pasal 29

(1) Pengenaan sanksi peringatan secara tertulis, penghentian kegiatan Penyediaan dan Peredaran Ayam Ras dan Telur Konsumsi, dan tidak diberikan rekomendasi Pemasukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dilakukan oleh Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan atas nama Menteri dan pemberi izin usaha sesuai dengan kewenangannya. (2) Sanksi pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 diusulkan oleh Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan atas nama Menteri kepada pemberi izin usaha.

Peraturan Menteri Nomor 32-permentan-pk-230-9-2017 Tahun 2017 tentang Penyediaan, Peredaran, dan Pengawasan Ayam Ras dan Telur Konsumsi

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB III

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

BAB IV

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

BAB V

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

BAB VI

Pasal 28

Pasal 29

BAB VII

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32

Pasal 33