PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 31-permentan-pw-230-5-2015 Tahun 2015 tentang PETUNJUK TEKNIS PERTEMUANRAPAT DI LUAR KANTOR YANG DIBIAYAI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA KEMENTERIAN PERTANIAN

PERMEN Nomor 31-permentan-pw-230-5-2015 Tahun 2015

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Kegiatan pertemuan/rapat di luar kantor yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) adalah pertemuan/rapat yang dilaksanakan di luar kantor dengan menggunakan fasilitas hotel/villa/cottage/resort dan/atau fasilitas gedung lainnya yang bukan milik pemerintah.

Pasal 2

BAB II

KRITERIA PELAKSANAAN KEGIATAN PERTEMUAN/RAPAT DI LUAR KANTOR

Pasal 3

Koreksi

Kegiatan pertemuan/rapat di luar kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, meliputi: a. Konsinyering/Focus Group Discussion (FGD)/pertemuan/rapat koordinasi/rapat pimpinan/rapat kerja/rapat teknis/workshop/seminar/ simposium/sosialisasi/bimbingan teknis; b. Penyelenggaraan sidang/konvensi/konferensi internasional/workshop/ seminar/simposium/sosialisasi/bimbingan teknis/sarasehan berskala internasional yang diselenggarakan di dalam negeri.

Pasal 4

(1) Kegiatan pertemuan/rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dapat dilaksanakan di luar kantor, apabila memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut: a. Pertemuan/rapat yang memiliki urgensi tinggi terkait dengan pembahasan materi bersifat strategis atau memerlukan koordinasi lintas sektoral, memerlukan penyelesaian secara cepat, mendesak, dan terus menerus (simultan), sehingga memerlukan waktu penyelesaian di luar kantor; b. Tidak tersedia ruang pertemuan/rapat kantor milik sendiri/instansi pemerintah di wilayah tersebut, tidak tersedia sarana dan prasarana yang memadai; atau c. Lokasi tempat penyelenggaraan pertemuan/rapat sulit dijangkau oleh peserta baik sarana transportasi maupun waktu perjalanan. (2) Kegiatan pertemuan/rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), salah satu unsur peserta paling kurang dihadiri oleh unsur Unit Kerja Eselon I lainnya yang tugas dan fungsinya terkait dengan topik/materi pertemuan/rapat, pemerintah daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 5

(1) Dalam hal tidak tersedia ruang pertemuan/rapat kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, harus dibuktikan dengan surat pernyataan keterbatasan sarana dan prasarana untuk penyelenggaraan pertemuan/rapat di luar kantor oleh Penanggung Jawab Kegiatan. (2) Bentuk surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan format-1 seperti tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Peraturan Menteri Nomor 31-permentan-pw-230-5-2015 Tahun 2015 tentang PETUNJUK TEKNIS PERTEMUANRAPAT DI LUAR KANTOR YANG DIBIAYAI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA KEMENTERIAN PERTANIAN

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

BAB III

Pasal 6

Pasal 7

BAB IV

Pasal 8

Pasal 9

BAB V

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

BAB VI

Pasal 14

Pasal 15