PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 30-permentan-ot-080-8-2017 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kesesuaian Penerapan Standar Pelayanan Publik Lingkup Kementerian Pertanian

PERMEN Nomor 30-permentan-ot-080-8-2017 Tahun 2017

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Penilaian Kesesuaian Penerapan Standar Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut Penilaian KPSPP adalah kegiatan untuk mengetahui kesesuaian penerapan standar pelayanan publik. 2. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara Pelayanan Publik. 3. Standar Pelayanan Publik yang selanjutnya disingkat SPP adalah tolak ukur yang digunakan dalam penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara pelayanan kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur. 4. Unit Kerja Pelayanan Publik yang selanjutnya disingkat UKPP adalah satuan kerja dan/atau Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang secara langsung memberikan pelayanan kepada masyarakat lingkup Kementerian Pertanian. 5. Penerima Pelayanan adalah orang, masyarakat, badan hukum swasta dan instansi di lingkungan Kementerian Pertanian. 6. Pelaksana Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut Pelaksana adalah pejabat, pegawai, petugas, dan setiap orang yang bekerja di dalam organisasi penyelenggara yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan Pelayanan Publik. 7. Maklumat Pelayanan adalah pernyataan tertulis yang berisi keseluruhan rincian kewajiban dan janji yang terdapat dalam standar pelayanan. 8. Auditor Kesesuaian Penerapan SPP yang selanjutnya disebut Auditor adalah pelaksana yang mempunyai kompetensi di bidang audit standar pelayanan yang dibuktikan dengan sertifikat, untuk melakukan Penilaian KPSPP. 9. Komisi Teknis adalah wakil unit kerja eselon I lingkup Kementerian Pertanian yang memiliki keahlian di bidang SPP dan/atau sistem manajemen mutu, untuk memberikan saran dan pertimbangan dalam MEMUTUSKAN hasil Penilaian KPSPP. 10. Surveilen adalah proses pengumpulan, pengolahan, analisis, dan interpretasi data secara sistemik dan terus menerus, serta penyampaian informasi pada unit yang membutuhkan untuk dapat mengambil tindakan. 11. Pengawasan Internal adalah Penilaian KPSPP secara mandiri yang dilakukan oleh satuan kerja dan/atau UPT. 12. Peringkat Penilaian adalah tingkat pemenuhan persyaratan SPP yang telah dilaksanakan oleh UKPP.

BAB III

TATA CARA PENILAIAN KPSPP

Pasal 6

Koreksi

(1) Penilaian KPSPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dilakukan melalui proses analisis risiko terhadap UKPP. (2) Analisis risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan: a. verifikasi dokumen; b. nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM); c. laporan Pengawasan Internal; dan d. pengaduan masyarakat. (3) Hasil analisis risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar dalam menentukan prioritas Penilaian KPSPP.

Pasal 7

(1) Penilaian KPSPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) terdiri atas: a. Penilaian KPSPP periodik; atau b. Penilaian KPSPP insidental. (2) Penilaian KPSPP periodik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. (3) Penilaian KPSPP insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sewaktu-waktu dalam hal adanya laporan atau pengaduan indikasi penyimpangan SPP. (4) Penilaian KPSPP insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan berdasarkan usulan dari unit kerja eselon I pembina UKPP. (5) Laporan atau pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terlebih dahulu dilakukan verifikasi.

Pasal 8

(1) Auditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) sebelum melakukan Penilaian KPSPP berkoordinasi dengan UKPP. (2) Auditor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan Penilaian KPSPP dengan: a. jadwal dan daftar hadir sesuai dengan format-1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan b. daftar Penilaian KPSPP sesuai dengan format-2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (3) Auditor MENETAPKAN hasil Penilaian KPSPP sementara untuk disampaikan kepada Kepala UKPP. (4) Penilaian KPSPP sementara berupa temuan ketidaksesuaian sesuai dengan format-3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (5) Hasil Penilaian KPSPP sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani oleh Auditor dan Kepala UKPP atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 9

(1) Dalam hal hasil Penilaian KPSPP sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) terdapat temuan ketidaksesuaian, menjadi bahan perbaikan oleh UKPP. (2) Bahan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditindaklanjuti oleh UKPP menggunakan identifikasi masalah dan tindak lanjut perbaikan hasil Penilaian KPSPP sesuai dengan format-4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (3) Perbaikan oleh UKPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam jangka waktu yang disepakati kedua belah pihak paling lama 3 (tiga) bulan. (4) Dalam hal UKPP tidak menindaklanjuti temuan ketidaksesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

(1) Hasil Penilaian KPSPP sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) atau hasil perbaikan oleh UKPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 disampaikan Auditor kepada pelaksana. (2) Hasil Penilaian KPSPP sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan format-5 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 11

(1) Pelaksana menyelenggarakan sidang pleno tim bersama Komisi Teknis untuk MENETAPKAN hasil Penilaian KPSPP. (2) Hasil Penilaian KPSPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Berita Acara Penilaian KPSPP sesuai dengan format-6 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (3) Pelaksana berdasarkan Berita Acara Penilaian KPSPP menerbitkan surat keterangan hasil Penilaian KPSPP. (4) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak ditetapkan.

Pasal 12

(1) Terhadap UKPP yang telah memperoleh surat keterangan, Auditor melakukan Surveilen untuk menjamin konsistensi penerapan SPP paling sedikit 1 (satu) kali dalam jangka waktu berlakunya surat keterangan. (2) Surveilen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam hal terdapat pengaduan masyarakat yang mempengaruhi nilai IKM. (3) UKPP dapat mengajukan Penilaian KPSPP ulang paling lambat 6 (enam) bulan sebelum habis masa berlaku surat keterangan.

Peraturan Menteri Nomor 30-permentan-ot-080-8-2017 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kesesuaian Penerapan Standar Pelayanan Publik Lingkup Kementerian Pertanian

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB II

Pasal 4

Pasal 5

BAB Kesatu

Pasal 4

BAB Kedua

Pasal 5

BAB III

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB Kesatu

Pasal 6

BAB Kedua

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB IV

Pasal 13

Pasal 14

BAB Kesatu

Pasal 13

BAB Kedua

Pasal 14

BAB V

Pasal 15