PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 28 Tahun 2021 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 19 TAHUN 2020 TENTANG PENANGANAN PERIZINAN BERUSAHA SEKTOR PERTANIAN YANG TERDAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

PERMEN Nomor 28 Tahun 2021

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penanganan Perizinan Berusaha Sektor Pertanian yang Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2020 Nomor 601), diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Dalam rangka Penanganan dampak pandemi COVID-19 terhadap perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Peraturan Menteri ini mengubah, menghapus, dan/atau MENETAPKAN pengaturan baru beberapa ketentuan yang diatur dalam: a. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 22/ Permentan/PK.110/6/2017 tentang Pendaftaran dan Peredaran Pakan (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2017 Nomor 797); b. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 tahun 2019 tentang Pemasukan dan Pengeluaran Bahan Pakan Asal Hewan ke dan dari Wilayah Negara Republik INDONESIA (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2019 Nomor 119); c. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41 Tahun 2019 tentang Pemasukan Ternak Ruminansia Besar ke dalam Wilayah Negara Republik INDONESIA (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2019 Nomor 847); d. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 42 Tahun 2019 tentang Pemasukan Karkas, Daging, Jeroan, Dan/ Atau Olahannya untuk Pangan ke dalam Wilayah Negara Republik INDONESIA (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2019 Nomor 879); e. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 17/ Permentan/PK.450/5/2016 tentang Pemasukan Daging Tanpa Tulang dalam Hal Tertentu yang Berasal dari Negara atau Zona dalam Suatu Negara Asal Pemasukan (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2016 Nomor 700); f. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36/ Permentan/SR/10/2017 tentang Pendaftaran Pupuk An-Organik (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1471); g. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01 Tahun 2019 tentang Pendaftaran Pupuk Organik, Pupuk Hayati, dan Pembenah Tanah (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2019 Nomor 5); h. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pendaftaran Pestisida (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2019 Nomor 947); i. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 51/ Permentan/OT.140/9/2011 tentang Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran Benih/Bibit Ternak ke Dalam dan Keluar Negara Republik INDONESIA (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2011 Nomor 570); j. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 57/ Permentan/PK.110/11/2015 tentang Pemasukan dan Pengeluaran Bahan Pakan Asal Tumbuhan Ke dan Dari Wilayah Negara Republik INDONESIA (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2015 Nomor 1805); k. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11 Tahun 2020 tentang Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner Unit Usaha Produk Hewan (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2020 Nomor 272); l. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 53/ Permentan/KR.040/12/2018 tentang Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2019 Nomor 7); m. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18/ Permentan/OT.140/4/2009 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Obat Hewan (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2009 Nomor 92); dan n. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 28/ Permentan/OT.140/5/2008 tentang Pedoman Penataan Kompartemen dan Penataan Zona Usaha Perunggasan. 2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Peraturan Menteri Nomor 28 Tahun 2021 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 19 TAHUN 2020 TENTANG PENANGANAN PERIZINAN BERUSAHA SEKTOR PERTANIAN YANG TERDAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

Pasal I

Pasal 2

Pasal I

Pasal 2

Pasal 4

Pasal 16A

Pasal 16B

Pasal 19A

Pasal 19B

Pasal 40

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 15

Pasal 21A

Pasal 21B

Pasal 23A

Pasal 23B

Pasal 37

Pasal 39

Pasal 47

Pasal 48

Pasal 5A

Pasal 30A

Pasal 30B

Pasal 30C

Pasal 30D

Pasal 5B

Pasal 7A

Pasal 7B

Pasal 7C

Pasal 7D

Pasal II