PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 27-permentan-ku-030-8-2017 Tahun 2017 tentang Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Jasa Tindakan Karantina Hewan dan Tumbuhan Terhadap Pemasukan dan Pengeluaran Hewan Organik, Media Pembawa untuk Bantuan Sosial, Dan Tindakan Penolakan Atau Pemusnahan

PERMEN Nomor 27-permentan-ku-030-8-2017 Tahun 2017

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB II

KRITERIA DAN SYARAT

Pasal 4

Tindakan Karantina terhadap Media Pembawa yang dikenai tarif jasa sebesar Rp0,00 (nol rupiah) meliputi: a. Hewan Organik yang dilalulintaskan dalam rangka pelaksanaan tugas; dan b. Media Pembawa dalam rangka pelaksanaan Bantuan Sosial.

Pasal 5

Koreksi

Hewan Organik dalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi Hewan Organik yang digunakan untuk membantu tugas kedinasan pada: a. Tentara Nasional INDONESIA; b. Kepolisian Republik INDONESIA; c. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; d. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan; e. Badan Nasional Narkotika; dan f. Badan Karantina Pertanian.

Pasal 6

Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, meliputi: a. rehabilitasi sosial; b. perlindungan sosial; c. pemberdayaan sosial; d. jaminan sosial; e. penanggulangan kemiskinan; dan/atau f. penanggulangan bencana.

Pasal 7

(1) Hewan Organik yang dilalulintaskan dalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, harus dilengkapi persyaratan: a. surat penugasan atau surat keterangan atas nama hewan yang bersangkutan dari instansi/kesatuan induknya; b. sertifikat kesehatan dari petugas karantina di tempat Pengeluaran; c. surat keterangan kesehatan dari dokter hewan berwenang di daerah asal atau kesatuannya; dan d. memenuhi ketentuan lalu lintas hewan penular rabies bagi Hewan Organik yang tergolong hewan penular rabies. (2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Hewan Organik yang dilalulintaskan dalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, wajib mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan bidang karantina hewan.

Pasal 8

(1) Media Pembawa dalam rangka pelaksanaan Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, harus dilengkapi persyaratan: a. surat keterangan dari Kementerian Sosial bahwa Media Pembawa untuk keperluan Bantuan Sosial; b. surat keterangan/rekomendasi untuk bencana tingkat nasional berasal dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana; c. surat keterangan/rekomendasi untuk bencana tingkat daerah berasal dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan/atau d. surat keterangan/rekomendasi dari Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. (2) Pemasukan atau Pengeluaran Media Pembawa untuk bencana alam dapat melalui tempat Pemasukan/ Pengeluaran yang belum ditetapkan. (3) Tempat Pemasukan dan Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 9

Selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pemasukan atau Pengeluaran Media Pembawa dalam rangka pelaksanaan Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ke/di/dari dalam wilayah Negara Republik INDONESIA, wajib mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang karantina hewan dan karantina tumbuhan.

Pasal 10

(1) Pengeluaran Media Pembawa untuk Bantuan Sosial harus dilengkapi sertifikat kesehatan (health certificate/phytosanitary certificate) sesuai dengan persyaratan negara atau tempat tujuan, dan surat keterangan dari Kementerian Sosial yang menerangkan keperluan Bantuan Sosial. (2) Sertifikat kesehatan (health certificate/phytosanitary certificate) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh petugas karantina pertanian sesuai kewenangannya.

Pasal 11

Dalam hal Media Pembawa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan pengujian sampel di laboratorium yang bukan milik Badan Karantina Pertanian, biaya yang timbul menjadi beban dan tanggung jawab pemilik atau kuasanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB Kedua

Persyaratan

Pasal 7

Koreksi

(1) Hewan Organik yang dilalulintaskan dalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, harus dilengkapi persyaratan: a. surat penugasan atau surat keterangan atas nama hewan yang bersangkutan dari instansi/kesatuan induknya; b. sertifikat kesehatan dari petugas karantina di tempat Pengeluaran; c. surat keterangan kesehatan dari dokter hewan berwenang di daerah asal atau kesatuannya; dan d. memenuhi ketentuan lalu lintas hewan penular rabies bagi Hewan Organik yang tergolong hewan penular rabies. (2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Hewan Organik yang dilalulintaskan dalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, wajib mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan bidang karantina hewan.

Pasal 8

(1) Media Pembawa dalam rangka pelaksanaan Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, harus dilengkapi persyaratan: a. surat keterangan dari Kementerian Sosial bahwa Media Pembawa untuk keperluan Bantuan Sosial; b. surat keterangan/rekomendasi untuk bencana tingkat nasional berasal dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana; c. surat keterangan/rekomendasi untuk bencana tingkat daerah berasal dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan/atau d. surat keterangan/rekomendasi dari Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. (2) Pemasukan atau Pengeluaran Media Pembawa untuk bencana alam dapat melalui tempat Pemasukan/ Pengeluaran yang belum ditetapkan. (3) Tempat Pemasukan dan Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 9

Selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pemasukan atau Pengeluaran Media Pembawa dalam rangka pelaksanaan Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ke/di/dari dalam wilayah Negara Republik INDONESIA, wajib mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang karantina hewan dan karantina tumbuhan.

Pasal 10

(1) Pengeluaran Media Pembawa untuk Bantuan Sosial harus dilengkapi sertifikat kesehatan (health certificate/phytosanitary certificate) sesuai dengan persyaratan negara atau tempat tujuan, dan surat keterangan dari Kementerian Sosial yang menerangkan keperluan Bantuan Sosial. (2) Sertifikat kesehatan (health certificate/phytosanitary certificate) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh petugas karantina pertanian sesuai kewenangannya.

Pasal 11

Dalam hal Media Pembawa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan pengujian sampel di laboratorium yang bukan milik Badan Karantina Pertanian, biaya yang timbul menjadi beban dan tanggung jawab pemilik atau kuasanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Menteri Nomor 27-permentan-ku-030-8-2017 Tahun 2017 tentang Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Jasa Tindakan Karantina Hewan dan Tumbuhan Terhadap Pemasukan dan Pengeluaran Hewan Organik, Media Pembawa untuk Bantuan Sosial, Dan Tindakan Penolakan Atau Pemusnahan

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB II

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB Kesatu

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

BAB Kedua

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB Ketiga

Pasal 12

Pasal 13

BAB 1

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

BAB 2

Pasal 14

Pasal 15

BAB III

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

BAB IV

Pasal 19