PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 26-permentan-pk-450-7-2017 Tahun 2017 tentang Penyediaan dan Peredaran Susu

PERMEN Nomor 26-permentan-pk-450-7-2017 Tahun 2017

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Susu adalah susu segar (raw milk) yang merupakan cairan yang berasal dari ambing (kelenjar susu) ternak perah sehat dan bersih, yang diperoleh dengan cara pemerahan yang benar, yang kandungan alaminya tidak dikurangi atau ditambah sesuatu apa pun dan belum mendapat perlakuan apa pun kecuali pendinginan. 2. Susu Segar Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat SSDN adalah Susu yang dihasilkan oleh Peternak, Koperasi dan perusahaan peternakan yang ada di wilayah negara INDONESIA. 3. Penyediaan Susu adalah serangkaian kegiatan pemenuhan kebutuhan Susu. 4. Peredaran Susu adalah serangkaian kegiatan untuk memindahtangankan Susu. 5. Pembesaran Pedet (Rearing) adalah pembesaran anak sapi betina sampai dengan dewasa kelamin (bunting). 6. Pakan adalah bahan makanan tunggal atau campuran, baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diberikan kepada hewan untuk kelangsungan hidup, berproduksi dan berkembang biak. 7. Kemitraan adalah kerja sama yang saling menguntungkan dan saling memperkuat antara usaha kecil dan usaha menengah/besar di bidang peternakan atau di bidang kesehatan hewan. 8. Peternak adalah orang perseorangan warga negara INDONESIA yang melakukan usaha peternakan. 9. Kelompok Peternak adalah kumpulan Peternak yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, sumber daya, kesamaan komoditas dan keakraban untuk meningkatkan serta mengembangkan usaha anggotanya. 10. Gabungan Kelompok Peternak adalah kumpulan Kelompok Peternak yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, sumber daya, kesamaan komoditas dan keakraban untuk meningkatkan serta mengembangkan usaha anggotanya. 11. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. 12. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau korporasi, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, yang melakukan kegiatan antara lain usaha peternakan dan/atau unit usaha pengolahan susu. 13. Dinas adalah satuan kerja perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang membidangi fungsi peternakan dan/atau kesehatan hewan.

BAB II

PENYEDIAAN

Pasal 2

Koreksi

(1) Penyediaan Susu untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dilakukan melalui: a. produksi dalam negeri; dan b. pemasukan dari luar negeri. (2) Ketentuan mengenai pemasukan dari luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 3

Koreksi

(1) Penyediaan Susu melalui produksi dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dilakukan oleh Peternak, Koperasi, dan Pelaku Usaha. (2) Penyediaan Susu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu dilakukan peningkatan produksi. (3) Peningkatan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui peningkatan: a. produktivitas; b. populasi ternak perah; dan c. kualitas Susu.

Pasal 4

Peningkatan produktivitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a dilakukan dengan cara: a. perbaikan mutu benih dan/atau bibit; b. penyediaan Pakan; c. peningkatan kualitas Pakan dan pemberian Pakan; dan d. perbaikan manajemen pemeliharaan dan kesehatan hewan.

Pasal 5

(1) Perbaikan mutu benih dan/atau bibit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilakukan melalui inseminasi buatan atau kawin alam. (2) Perbaikan mutu benih dan/atau bibit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan pedoman pembibitan ternak perah yang baik.

Pasal 6

(1) Penyediaan Pakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilakukan dengan pengembangan sumber hijauan Pakan ternak. (2) Sumber hijauan Pakan ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari: a. lahan milik sendiri; atau b. pemanfaatan lahan lain. (3) Pemanfaatan lahan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(1) Peningkatan kualitas Pakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dilakukan dengan pemenuhan persyaratan mutu Pakan. (2) Pemberian Pakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dilakukan dengan rasio hijauan Pakan dan konsentrat sesuai kebutuhan nutrisi ternak.

Pasal 8

(1) Perbaikan manajemen pemeliharaan dan kesehatan hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d dilakukan melalui penerapan: a. cara budi daya ternak perah yang baik; b. cara pencegahan dan penanggulangan penyakit hewan menular; dan c. kaidah kesejahteraan hewan. (2) Penerapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

(1) Peningkatan produktivitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan melalui pendampingan di lokasi budi daya. (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, dan Kepala Dinas sesuai dengan kewenangannya. (3) Selain pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan pendampingan oleh perguruan tinggi, Koperasi, dan Pelaku Usaha.

Pasal 10

Peningkatan populasi ternak perah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b dapat dilakukan melalui: a. peningkatan angka kelahiran; b. pencegahan pemotongan ternak perah betina produktif; c. pemasukan ternak perah betina produktif; dan/atau d. kegiatan Pembesaran Pedet (Rearing).

Pasal 11

(1) Peningkatan angka kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dilakukan melalui penanganan gangguan reproduksi dan peningkatan efisiensi reproduksi. (2) Penanganan gangguan reproduksi dan peningkatan efisiensi reproduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan pedoman teknis. (3) Pedoman teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Pasal 12

Pencegahan pemotongan ternak perah betina produktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

(1) Pemasukan ternak perah betina produktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c dilakukan melalui pemasukan dari luar negeri ke dalam wilayah negara Republik INDONESIA. (2) Pemasukan ternak perah betina produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Peternak, Koperasi, Pelaku Usaha, atau pemerintah. (3) Pemasukan ternak perah betina produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

(1) Kegiatan Pembesaran Pedet (Rearing) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d dilakukan oleh Peternak, Koperasi, Pelaku Usaha, dan pemerintah. (2) Kegiatan Pembesaran Pedet (Rearing) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pola pemeliharaan ekstensif (pasture), intensif, dan/atau semi intensif.

Pasal 15

Peningkatan kualitas Susu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c dilakukan melalui: a. pemberian Pakan yang berkualitas dengan kandungan nutrisi yang cukup kepada ternak perah; dan b. penjagaan kebersihan ternak perah, sanitasi kandang, peralatan, air, dan petugas pemerah.

BAB IV

KEMITRAAN

Pasal 23

Koreksi

Pelaku Usaha wajib melakukan Kemitraan dengan Peternak, Gabungan Kelompok Peternak, dan/atau Koperasi melalui pemanfaatan SSDN atau promosi secara saling menguntungkan.

Pasal 24

Koreksi

(1) Kemitraan melalui pemanfaatan SSDN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 wajib dilakukan bagi Pelaku Usaha yang memproduksi susu olahan. (2) Pelaku Usaha yang memproduksi susu olahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki unit pengolahan susu.

Pasal 25

Pemanfaatan SSDN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 berdasarkan kesesuaian produksi SSDN dan kapasitas produksi riil Pelaku Usaha.

Pasal 26

(1) Kesesuaian produksi SSDN dan kapasitas produksi riil Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dihitung setiap tahun paling lambat bulan November tahun sebelumnya. (2) Kesesuaian produksi SSDN dan kapasitas produksi riil Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal Peternakan dan kesehatan Hewan. (3) Kesesuaian produksi SSDN dan kapasitas produksi riil Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan evaluasi dengan mempertimbangkan perkembangan produksi SSDN.

Pasal 27

(1) Perhitungan kesesuaian produksi SSDN dan kapasitas produksi riil Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dilakukan oleh tim analisis penyediaan dan kebutuhan susu. (2) Tim analisis penyediaan dan kebutuhan susu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang beranggotakan dari unsur Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Badan Pusat Statistik, dan perguruan tinggi. (3) Perhitungan kesesuaian produksi SSDN dan kapasitas produksi riil Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai pedoman yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. (4) Tim analisis penyediaan dan kebutuhan Susu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 28

(1) Promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 wajib dilakukan oleh Pelaku Usaha yang tidak memproduksi susu olahan. (2) Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa gerakan minum susu. (3) Susu yang digunakan untuk gerakan minum susu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa susu olahan yang berasal dari unit produksi yang bahan bakunya menggunakan SSDN.

Pasal 29

Ketentuan mengenai promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ditetapkan oleh Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Pasal 30

(1) Selain Kemitraan melalui pemanfaatan SSDN dan promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, dapat dilakukan Kemitraan berupa: a. penyediaan sarana produksi; b. produksi; dan/atau c. permodalan atau pembiayaan. (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan oleh Pelaku Usaha dengan Peternak, Gabungan Kelompok Peternak, dan/atau Koperasi.

Pasal 31

Kemitraan penyediaan sarana produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a dilakukan melalui penyediaan peralatan dan bangunan.

Pasal 32

Kemitraan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b dapat dilakukan melalui: a. penambahan populasi ternak perah pada Peternak, Gabungan Kelompok Peternak, dan/atau Koperasi; b. fasilitas Pembesaran Pedet (Rearing); dan/atau c. peningkatan keterampilan dan kompetensi Peternak, Gabungan Kelompok Peternak dan/atau Koperasi.

Pasal 33

Kemitraan permodalan atau pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf c, dapat berupa: a. fasilitasi modal usaha dengan bunga terjangkau; dan/atau b. penjaminan untuk mendapatkan kredit usaha.

Pasal 34

(1) Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 30 harus dituangkan dalam perjanjian Kemitraan disertai proposal rencana Kemitraan. (2) Perjanjian Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Pelaku Usaha kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. (3) Perjanjian Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai bahan pertimbangan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam pemberian rekomendasi pemasukan.

Pasal 35

Perjanjian Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) paling kurang memuat: a. jenis ternak, jenis produk hewan, dan/atau jenis sarana produksi yang dikerjasamakan; b. hak dan kewajiban; c. penetapan standar mutu; d. harga pasar; e. jaminan pemasaran; f. pembagian keuntungan dan risiko usaha; g. permodalan dan/atau pembiayaan; h. mekanisme pembayaran; i. jangka waktu; dan j. penyelesaian perselisihan.

Pasal 36

Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 30 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 38

Koreksi

(1) Pembinaan kepada Peternak, Koperasi, dan Pelaku Usaha dilakukan terhadap Penyediaan Susu dan Peredaran Susu berupa peningkatan penggunaan SSDN secara periodik dan peningkatan nilai tambah serta daya saing. (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri, Menteri Perindustrian, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Menteri Perdagangan, gubernur, dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya. (3) Selain Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pembinaan harus dilakukan oleh Pelaku Usaha dan Koperasi kepada Peternak.

Pasal 39

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dilakukan melalui kegiatan pelatihan, penyuluhan, dan bimbingan teknis.

Pasal 40

(1) Pengawasan dilakukan terhadap Penyediaan Susu dan Peredaran Susu. (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Peternak, Koperasi, dan Pelaku Usaha. (3) Pengawasan terhadap Peternak, Koperasi, dan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara terkoordinasi oleh Menteri, Menteri Perindustrian, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Menteri Perdagangan, gubernur, dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya. (4) Pengawasan terhadap Peternak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam pelaksanaannya dilakukan oleh pejabat fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian yang menangani bidang peternakan dan kesehatan hewan, Analis Pasar Hasil Pertanian, Medik/Paramedik Veteriner, atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 41

(1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) dilakukan paling kurang setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu. (2) Pengawasan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila adanya dugaan penyimpangan terhadap Penyediaan Susu dan Peredaran Susu.

Pasal 42

Selain pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, pengawasan dapat dilakukan oleh masyarakat dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

Pasal 43

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 sampai dengan Pasal 42 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Menteri Nomor 26-permentan-pk-450-7-2017 Tahun 2017 tentang Penyediaan dan Peredaran Susu

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

BAB III

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

BAB IV

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32

Pasal 33

Pasal 34

Pasal 35

Pasal 36

BAB V

Pasal 37

BAB VI

Pasal 38

Pasal 39

Pasal 40

Pasal 41

Pasal 42

Pasal 43

BAB Kesatu

Pasal 38

Pasal 39

BAB Kedua

Pasal 40

Pasal 41

Pasal 42

Pasal 43

BAB VII

Pasal 44

BAB VIII

Pasal 45

Pasal 46