PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 25-permentan-ot-010-7-2017 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Lingkup Kementerian Pertanian

PERMEN Nomor 25-permentan-ot-010-7-2017 Tahun 2017

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Buka PDF Asli

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

BAB III

PENYUSUNAN DAN PEMBAHASAN

Pasal 7

Koreksi

(1) Unit Kerja Eselon II Pengusul terlebih dahulu melakukan pengkajian terhadap kebutuhan adanya Permentan dari aspek teknis. (2) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan dalam bentuk naskah kebijakan yang memuat paling sedikit: a. pendahuluan yang meliputi latar belakang, sasaran, permasalahan, dan tujuan; b. ruang lingkup; dan c. materi muatan. (3) Unit Kerja Eselon II Pengusul menyusun rancangan Permentan berdasarkan naskah kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 8

Pimpinan Unit Kerja Eselon II Pengusul menyampaikan rancangan Permentan dilengkapi naskah kebijakan kepada Pimpinan Unit Kerja Eselon I Pengusul.

Pasal 9

(1) Pimpinan Unit Kerja Eselon I Pengusul menugaskan Unit Kerja Eselon II yang membidangi hukum pada Unit Kerja Eselon I untuk melakukan penelaahan dan pembahasan atas usulan rancangan Permentan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8. (2) Dalam melakukan penelaahan dan pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengikutsertakan perancang Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 10

(1) Rancangan Permentan hasil telaahan dan pembahasan yang dilakukan oleh Unit Kerja Eselon II yang membidangi hukum pada Unit Kerja Eselon I disampaikan kepada Pimpinan Unit Kerja Eselon I Pengusul disertai saran dan pertimbangan untuk memperoleh persetujuan. (2) Rancangan Permentan yang disetujui sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibubuhkan paraf pada sebelah kanan setelah nama pejabat penandatangan oleh Pimpinan Unit Kerja Eselon I Pengusul.

Pasal 11

Dalam hal materi muatan mengatur pemangku kepentingan dan/atau masyarakat, rancangan Permentan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 yang disetujui oleh Pimpinan Unit Kerja Eselon I Pengusul sebelum disampaikan kepada Menteri dilakukan rapat dengar pendapat umum.

Pasal 12

(1) Untuk rancangan Permentan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 yang berkaitan dengan Sanitary Phytosanitary dan Technical Barrier Trade sebelum disampaikan kepada Menteri dilakukan notifikasi. (2) Notifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- undangan.

Pasal 13

(1) Pimpinan Unit Kerja Eselon I Pengusul menyampaikan rancangan Permentan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 12 kepada Menteri dengan tembusan Sekretaris Jenderal. (2) Rancangan Permentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai: a. naskah kebijakan; b. salinan lunak rancangan Permentan; c. notulen dan daftar hadir pembahasan; dan d. notulen dan daftar hadir rapat dengar pendapat umum dan/atau surat notifikasi dalam hal diperlukan. (3) Rancangan Permentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1): a. sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan b. diketik di atas kertas berlogo burung garuda emas untuk Permentan yang ditandatangan Menteri.

Pasal 14

(1) Rancangan Permentan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, oleh Menteri dimintakan telaahan kepada Sekretaris Jenderal. (2) Sekretaris Jenderal setelah menerima rancangan Permentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menugaskan Unit Kerja Eselon II yang membidangi hukum pada Sekretariat Jenderal untuk melakukan telaahan dan harmonisasi rancangan Permentan. (3) Telaahan dan harmonisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengikutsertakan perancang Peraturan Perundang-undangan. (4) Harmonisasi rancangan Permentan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan Unit Kerja Eselon II yang membidangi hukum pada Unit Kerja Eselon I, Unit Kerja Eselon I terkait dan/atau instansi lain.

Pasal 15

Rancangan Permentan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) yang terkait kebijakan strategis, oleh Unit Kerja Eselon II yang membidangi hukum pada Sekretariat Jenderal dimintakan telaahan kepada Inspektorat Jenderal.

Pasal 16

(1) Rancangan Permentan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) yang dapat diharmonisasikan, diproses lebih lanjut. (2) Dalam hal rancangan Permentan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) belum dapat diharmonisasikan, disampaikan kembali oleh Unit Kerja Eselon II yang membidangi hukum pada Sekretariat Jenderal kepada Unit Kerja Eselon I Pengusul untuk disempurnakan. (3) Unit Kerja Eselon I Pengusul menyampaikan kembali rancangan Permentan yang telah disempurnakan kepada Unit Kerja Eselon II yang membidangi hukum pada Sekretariat Jenderal untuk diproses lebih lanjut.

Pasal 17

(1) Terhadap rancangan Permentan hasil telaahan dan harmonisasi, Pejabat Unit Kerja Eselon II yang membidangi hukum pada Sekretariat Jenderal membubuhkan paraf di sebelah kiri sebelum nama pejabat penandatangan. (2) Pejabat Unit Kerja Eselon II yang membidangi hukum pada Sekretariat Jenderal menyampaikan rancangan Permentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Sekretaris Jenderal untuk mendapat saran dan persetujuan.

Pasal 18

(1) Dalam hal rancangan Permentan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) disetujui, Sekretaris Jenderal membubuhkan paraf sebelum disampaikan kepada Menteri untuk ditandatangan dalam pengesahannya. (2) Paraf sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh Sekretaris Jenderal dan Pimpinan Unit Kerja Eselon I Pengusul dibubuhkan di sebelah kanan setelah nama pejabat penandatangan.

Pasal 19

Ketentuan mengenai penyusunan dan pembahasan Permentan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 18 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan dan pembahasan Kepmentan.

Pasal 20

Kepmentan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 diketik di atas kertas berlogo: a. burung garuda emas untuk Kepmentan yang ditandatangan Menteri; dan b. burung garuda biru untuk Kepmentan yang ditandatangan oleh Pejabat Unit Kerja Eselon I atau Unit Kerja Eselon II yang menerima pendelegasian atau mandat.

Pasal 21

Ketentuan mengenai penyusunan dan pembahasan Permentan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 18 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan dan pembahasan UNDANG-UNDANG, PERATURAN PEMERINTAH, dan Peraturan PRESIDEN.

Pasal 22

(1) Untuk penyusunan UNDANG-UNDANG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 harus disertai naskah akademik. (2) Selain naskah akademik, penyusunan UNDANG-UNDANG harus disertai izin prakarsa dalam hal tidak masuk Program Legislasi Nasional. (3) Untuk penyusunan PERATURAN PEMERINTAH atau Peraturan PRESIDEN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 harus disertai penjelasan mengenai urgensi dan pokok-pokok pikiran. (4) Selain penjelasan, penyusunan PERATURAN PEMERINTAH atau Peraturan PRESIDEN harus disertai izin prakarsa dalam hal tidak masuk Program Penyusunan PERATURAN PEMERINTAH atau Program Penyusunan Peraturan PRESIDEN.

Pasal 23

(1) Penyiapan penyusunan UNDANG-UNDANG, PERATURAN PEMERINTAH, atau Peraturan PRESIDEN dilakukan oleh tim penyusunan yang dibentuk dengan Kepmentan yang ditandatangan oleh Menteri. (2) Susunan keanggotaan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas: a. Sekretaris Jenderal selaku Pengarah; b. Pejabat Unit Kerja Eselon I Pengusul selaku Ketua; c. Sekretaris Direktorat Jenderal/Badan selaku Sekretaris I; dan d. Pejabat Unit Kerja Eselon II yang membidangi hukum pada Sekretariat Jenderal selaku Sekretaris II.

Pasal 24

(1) Hasil tim penyusunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, sebelum disampaikan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, oleh Kementerian Pertanian dilakukan pembahasan dalam panitia antarkementerian dan/atau nonkementerian. (2) Panitia antarkementerian dan/atau nonkementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Kepmentan yang ditandatangan oleh Menteri. (3) Susunan keanggotaan panitia antarkementerian dan/atau nonkementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas: a. Menteri selaku Pengarah; b. Sekretaris Jenderal selaku Ketua I; c. Pejabat Unit Kerja Eselon I Pengusul selaku Ketua II; d. Sekretaris Direktorat Jenderal/Badan selaku Sekretaris I; e. Pejabat Unit Kerja Eselon II yang membidangi hukum pada Sekretariat Jenderal selaku Sekretaris II; f. wakil dari kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian dan/atau lembaga lain yang terkait terkait selaku Anggota; dan g. perancang Peraturan Perundang-undangan Kementerian Pertanian. (4) Hasil pembahasan panitia antarkementerian dan/atau nonkementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya disampaikan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk dimohonkan harmonisasi.

BAB Kedua

Pembahasan Permentan

Pasal 9

Koreksi

(1) Pimpinan Unit Kerja Eselon I Pengusul menugaskan Unit Kerja Eselon II yang membidangi hukum pada Unit Kerja Eselon I untuk melakukan penelaahan dan pembahasan atas usulan rancangan Permentan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8. (2) Dalam melakukan penelaahan dan pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengikutsertakan perancang Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 10

(1) Rancangan Permentan hasil telaahan dan pembahasan yang dilakukan oleh Unit Kerja Eselon II yang membidangi hukum pada Unit Kerja Eselon I disampaikan kepada Pimpinan Unit Kerja Eselon I Pengusul disertai saran dan pertimbangan untuk memperoleh persetujuan. (2) Rancangan Permentan yang disetujui sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibubuhkan paraf pada sebelah kanan setelah nama pejabat penandatangan oleh Pimpinan Unit Kerja Eselon I Pengusul.

Pasal 11

Dalam hal materi muatan mengatur pemangku kepentingan dan/atau masyarakat, rancangan Permentan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 yang disetujui oleh Pimpinan Unit Kerja Eselon I Pengusul sebelum disampaikan kepada Menteri dilakukan rapat dengar pendapat umum.

Pasal 12

(1) Untuk rancangan Permentan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 yang berkaitan dengan Sanitary Phytosanitary dan Technical Barrier Trade sebelum disampaikan kepada Menteri dilakukan notifikasi. (2) Notifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- undangan.

Pasal 13

(1) Pimpinan Unit Kerja Eselon I Pengusul menyampaikan rancangan Permentan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 12 kepada Menteri dengan tembusan Sekretaris Jenderal. (2) Rancangan Permentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai: a. naskah kebijakan; b. salinan lunak rancangan Permentan; c. notulen dan daftar hadir pembahasan; dan d. notulen dan daftar hadir rapat dengar pendapat umum dan/atau surat notifikasi dalam hal diperlukan. (3) Rancangan Permentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1): a. sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan b. diketik di atas kertas berlogo burung garuda emas untuk Permentan yang ditandatangan Menteri.

Pasal 14

(1) Rancangan Permentan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, oleh Menteri dimintakan telaahan kepada Sekretaris Jenderal. (2) Sekretaris Jenderal setelah menerima rancangan Permentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menugaskan Unit Kerja Eselon II yang membidangi hukum pada Sekretariat Jenderal untuk melakukan telaahan dan harmonisasi rancangan Permentan. (3) Telaahan dan harmonisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengikutsertakan perancang Peraturan Perundang-undangan. (4) Harmonisasi rancangan Permentan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan Unit Kerja Eselon II yang membidangi hukum pada Unit Kerja Eselon I, Unit Kerja Eselon I terkait dan/atau instansi lain.

Pasal 15

Rancangan Permentan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) yang terkait kebijakan strategis, oleh Unit Kerja Eselon II yang membidangi hukum pada Sekretariat Jenderal dimintakan telaahan kepada Inspektorat Jenderal.

Pasal 16

(1) Rancangan Permentan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) yang dapat diharmonisasikan, diproses lebih lanjut. (2) Dalam hal rancangan Permentan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) belum dapat diharmonisasikan, disampaikan kembali oleh Unit Kerja Eselon II yang membidangi hukum pada Sekretariat Jenderal kepada Unit Kerja Eselon I Pengusul untuk disempurnakan. (3) Unit Kerja Eselon I Pengusul menyampaikan kembali rancangan Permentan yang telah disempurnakan kepada Unit Kerja Eselon II yang membidangi hukum pada Sekretariat Jenderal untuk diproses lebih lanjut.

Pasal 17

(1) Terhadap rancangan Permentan hasil telaahan dan harmonisasi, Pejabat Unit Kerja Eselon II yang membidangi hukum pada Sekretariat Jenderal membubuhkan paraf di sebelah kiri sebelum nama pejabat penandatangan. (2) Pejabat Unit Kerja Eselon II yang membidangi hukum pada Sekretariat Jenderal menyampaikan rancangan Permentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Sekretaris Jenderal untuk mendapat saran dan persetujuan.

Pasal 18

(1) Dalam hal rancangan Permentan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) disetujui, Sekretaris Jenderal membubuhkan paraf sebelum disampaikan kepada Menteri untuk ditandatangan dalam pengesahannya. (2) Paraf sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh Sekretaris Jenderal dan Pimpinan Unit Kerja Eselon I Pengusul dibubuhkan di sebelah kanan setelah nama pejabat penandatangan.

BAB Keempat

Penyusunan dan Pembahasan UNDANG-UNDANG, PERATURAN PEMERINTAH, dan Peraturan PRESIDEN

Pasal 21

Koreksi

Ketentuan mengenai penyusunan dan pembahasan Permentan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 18 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan dan pembahasan UNDANG-UNDANG, PERATURAN PEMERINTAH, dan Peraturan PRESIDEN.

Pasal 22

Koreksi

(1) Untuk penyusunan UNDANG-UNDANG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 harus disertai naskah akademik. (2) Selain naskah akademik, penyusunan UNDANG-UNDANG harus disertai izin prakarsa dalam hal tidak masuk Program Legislasi Nasional. (3) Untuk penyusunan PERATURAN PEMERINTAH atau Peraturan PRESIDEN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 harus disertai penjelasan mengenai urgensi dan pokok-pokok pikiran. (4) Selain penjelasan, penyusunan PERATURAN PEMERINTAH atau Peraturan PRESIDEN harus disertai izin prakarsa dalam hal tidak masuk Program Penyusunan PERATURAN PEMERINTAH atau Program Penyusunan Peraturan PRESIDEN.

Pasal 23

(1) Penyiapan penyusunan UNDANG-UNDANG, PERATURAN PEMERINTAH, atau Peraturan PRESIDEN dilakukan oleh tim penyusunan yang dibentuk dengan Kepmentan yang ditandatangan oleh Menteri. (2) Susunan keanggotaan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas: a. Sekretaris Jenderal selaku Pengarah; b. Pejabat Unit Kerja Eselon I Pengusul selaku Ketua; c. Sekretaris Direktorat Jenderal/Badan selaku Sekretaris I; dan d. Pejabat Unit Kerja Eselon II yang membidangi hukum pada Sekretariat Jenderal selaku Sekretaris II.

Pasal 24

(1) Hasil tim penyusunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, sebelum disampaikan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, oleh Kementerian Pertanian dilakukan pembahasan dalam panitia antarkementerian dan/atau nonkementerian. (2) Panitia antarkementerian dan/atau nonkementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Kepmentan yang ditandatangan oleh Menteri. (3) Susunan keanggotaan panitia antarkementerian dan/atau nonkementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas: a. Menteri selaku Pengarah; b. Sekretaris Jenderal selaku Ketua I; c. Pejabat Unit Kerja Eselon I Pengusul selaku Ketua II; d. Sekretaris Direktorat Jenderal/Badan selaku Sekretaris I; e. Pejabat Unit Kerja Eselon II yang membidangi hukum pada Sekretariat Jenderal selaku Sekretaris II; f. wakil dari kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian dan/atau lembaga lain yang terkait terkait selaku Anggota; dan g. perancang Peraturan Perundang-undangan Kementerian Pertanian. (4) Hasil pembahasan panitia antarkementerian dan/atau nonkementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya disampaikan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk dimohonkan harmonisasi.

Peraturan Menteri Nomor 25-permentan-ot-010-7-2017 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Lingkup Kementerian Pertanian

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB II

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

BAB III

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

BAB Kesatu

Pasal 7

Pasal 8

BAB Kedua

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

BAB Ketiga

Pasal 19

Pasal 20

BAB Keempat

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

BAB IV

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

BAB Kesatu

Pasal 25

BAB Kedua

Pasal 26

BAB Ketiga

Pasal 27

Pasal 28

BAB V

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32

BAB VI

Pasal 33

BAB VII

Pasal 34

Pasal 35

Pasal 36