PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 23 Tahun 2019 tentang REKOMENDASI TEKNIS IMPOR TEMBAKAU

PERMEN Nomor 23 Tahun 2019

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB II

PERSYARATAN PENERBITAN REKOMENDASI TEKNIS IMPOR TEMBAKAU

Pasal 3

Rekomtek Impor Tembakau diterbitkan untuk Tembakau sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

Koreksi

(1) Rekomtek Impor Tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diterbitkan setelah Menteri melakukan evaluasi terhadap pemenuhan Komitmen. (2) Menteri dalam melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri. (3) Rekomtek Impor Tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai Format-1 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

(1) Importir Tembakau harus melakukan penyerapan Tembakau dalam negeri sebagai bahan baku rokok kretek dan rokok putih. (2) Penyerapan Tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memanfaatkan Tembakau produksi petani melalui Kemitraan. (3) Untuk membuktikan penyerapan Tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) importir Tembakau menyampaikan bukti serap Tembakau petani paling sedikit 2 (dua) kali dari jumlah yang dimohonkan sebagai bahan baku industri Tembakau. (4) Jika realisasi penyerapan kurang dari jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan diperhitungkan pada penerbitan Rekomtek Impor Tembakau tahun berikutnya.

Pasal 6

(1) Penyerapan Tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tidak dilakukan jika terjadi kelangkaan produksi Tembakau dalam negeri. (2) Kelangkaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan suatu kondisi produksi Tembakau dalam negeri tidak tersedia. (3) Kelangkaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal berdasarkan usulan dari Kepala Dinas provinsi yang membidangi perkebunan penghasil Tembakau.

Pasal 7

(1) Perusahaan yang akan melakukan Impor Tembakau wajib mendapat Persetujuan Impor dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan. (2) Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan setelah memperoleh Rekomtek Impor Tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 8

(1) Permohonan Rekomtek Impor Tembakau dilakukan oleh perusahaan pemilik NIB. (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyampaikan pemenuhan Komitmen untuk memperoleh Rekomtek Impor Tembakau. (3) Penerbitan NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.

Pasal 9

(1) Komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 berisi kesanggupan menyampaikan: a. pernyataan mengenai rencana Impor sesuai kebutuhan riil industri dan pernyataan tidak akan memperdagangkan dan/atau memindahtangankan Tembakau yang diimpor kepada pihak lain, untuk pemegang API-P; b. pernyataan mengenai rencana distribusi atas tembakau yang akan diimpor untuk memenuhi kebutuhan industri kecil dan/atau industri yang tidak melaksanakan importasi tembakau berdasarkan kontrak pemesanan kebutuhan tembakau dari industri kecil dan menengah dan/atau yang tidak melaksanakan importasi tembakau sendiri, untuk pemegang API-U; c. laporan rekapitulasi realisasi impor produk tembakau sebelumnya; d. pernyataan telah melakukan kemitraan dengan petani/kelompok tani tembakau; e. pernyataan mengenai rencana melakukan penguatan kelembagaan petani; f. pernyataan mengenai penerapan Good Agricultural Practices (GAP) Tembakau terhadap kelompok petani yang menjadi mitra; dan g. pernyataan bermaterai cukup bahwa dokumen yang disampaikan benar dan sah. (2) Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d dan huruf g sesuai format-2 sampai dengan format-6 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB Kesatu

Umum

Pasal 3

Koreksi

Rekomtek Impor Tembakau diterbitkan untuk Tembakau sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

Koreksi

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Koreksi

Persyaratan pemenuhan komitmen kemitraan dengan petani/kelompok tani Tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d mulai berlaku 6 (enam) bulan setelah Peraturan Menteri ini diundangkan.

Pasal 21

Koreksi

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 25 April 2019 MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. AMRAN SULAIMAN Diundangkan di Jakarta pada tanggal 11 Mei 2019 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. WIDODO EKATJAHJANA LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 23 TAHUN 2019 TENTANG REKOMENDASI TEKNIS IMPOR TEMBAKAU DAFTAR TEMBAKAU YANG DI IMPOR No. Pos Tarif/HS Uraian Barang 1. 24.01 Tembakau belum dipabrikasi; sisa tembakau. 2. 2401.10 - Tembakau, tidak bertangkai / bertulang daun : 3. 2401.10.10 - - Jenis Virginia, diolah dengan udara panas 4. 2401.10.20 - - Jenis Virginia, selain yang diolah dengan udara panas 5. 2401.10.40 - - Jenis Burley 6. 2401.10.50 - - Lain-lain, diolah dengan udara panas 7. 2401.10.90 - - Lain-lain 8. 2401.20 - Tembakau, bertangkai / bertulang daun sebagian atau seluruhnya : 9. 2401.20.10 - - Jenis Virginia, diolah dengan udara panas 10. 2401.20.20 - - Jenis Virginia, selain yang diolah dengan udara panas 11. 2401.20.30 - - Jenis Oriental 12. 2401.20.40 - - Jenis Burley 13. 2401.20.50 - - Lain-lain, diolah dengan udara panas 14. 2401.20.90 - - Lain-lain 15. 2401.30 - Sisa tembakau : 16. 2401.30.10 - - Batang tembakau 17. 2401.30.90 - - Lain-lain MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA, ttd AMRAN SULAIMAN LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 23 TAHUN 2019 TENTANG REKOMENDASI TEKNIS IMPOR TEMBAKAU No. Jenis Bentuk 1. Rekomendasi Impor Tembakau ke Dalam Wilayah Negara Republik INDONESIA Format-1 2. Surat Pernyataan Yang Memuat Keterangan Mengenai Rencana Impor Tembakau Sesuai Kebutuhan Riil dan Pernyataan Tidak Akan Memperdagangkan dan/atau Memindahtangankan Tembakau Yang Diimpor Kepada Pihak Lain Untuk Pemegang API-P Format-2 3. Surat Pernyataan Yang Memuat Keterangan Rencana Distribusi Atas Tembakau Yang Akan Diimpor Untuk Memenuhi Kebutuhan Industri Kecil dan/atau Industri Yang Tidak Melaksanakan Importasi Tembakau berdasarkan Kontrak Pemesanan Kebutuhan Tembakau Dari Industri Kecil dan Menengah dan/atau Yang Tidak Melaksanakan Importasi Tembakau Sendiri Untuk Pemegang API-U. Format-3 4. Laporan Rekapitulasi Realisasi Impor Tembakau Sebelumnya Format-4 5. Surat Pernyataan Telah Melakukan Kemitraan dengan Petani/Kelompok Tani Tembakau Format-5 6. Surat Pernyataan Yang Menyatakan Dokumen yang Disampaikan Benar dan Sah Format-6 7. Laporan Realisasi Penyerapan Tembakau Dalam Negeri Format-7 MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA, ttd AMRAN SULAIMAN Format-1 KOP SURAT Nomor : …………, …………… Lampiran : Hal : Rekomendasi Teknis Impor Tembakau Yth. Direktur Jenderal ........ Kementerian Perdagangan di Jakarta Sehubungan dengan surat Nomor ……. tanggal ……… hal permohonan Rekomendasi Impor Tembakau (RIT) atas nama PT/CV ……………… dengan mempertimbangkan Peraturan Menteri Pertaniam Nomor ……………. dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor …………….., kami pada prinsipnya dapat memberikan Rekomendasi Teknis Impor Tembakau oleh PT/CV ………… dengan Tembakau yang diimpor sebagai berikut : No. Jenis/Kategori Produk Pos Tarif/HS Negara Asal Waktu Pemasukan (Bulan) 1 2 3 4 5 dst Rekomendasi ini berlaku 1 (satu) tahun sejak diterbitkan. Demikian Rekomendasi ini diterbitkan untuk dapat dilaksanakan dan dipergunakan sebagaimana mestinya. a.n. Menteri Pertanian Direktur Jenderal Perkebunan ……………………… NIP. ……………….. Format-2 KOP SURAT SURAT PERNYATAAN RENCANA IMPOR TEMBAKAU SESUAI KEBUTUHAN RIIL DAN TIDAK AKAN MEMPERDAGANGKAN DAN/ATAU MEMINDAHTANGANKAN TEMBAKAU YANG DIIMPOR KEPADA PIHAK LAIN PEMEGANG API-P Kami yang bertandatangan dibawah ini : Nama : Jabatan : Perusahaan : No. API-P : Alamat : Dengan ini menyatakan bahwa tembakau yang diimpor hanya digunakan sesuai kebutuhan riil dan tidak akan memperdagangkan dan/atau memindahtangankan tembakau yang diimpor kepada pihak lain. Apabila dikemudian hari ternyata melanggar atau pernyataan ini tidak benar, maka kami siap menerima sanksi yang berlaku. Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Tempat, Tanggal Yang Membuat Pernyataan, Materai Rp6.000. Pemohon Format-3 KOP SURAT SURAT PERNYATAAN RENCANA DISTRIBUSI ATAS TEMBAKAU YANG AKAN DIIMPOR UNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN INDUSTRI KECIL DAN/ATAU INDUSTRI YANG TIDAK MELAKSANAKAN IMPORTASI TEMBAKAU BERDASARKAN KONTRAK PEMESANAN KEBUTUHAN TEMBAKAU DARI INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH DAN/ATAU YANG TIDAK MELAKSANAKAN IMPORTASI TEMBAKAU SENDIRI UNTUK PEMEGANG API-U Kami yang bertandatangan dibawah ini : Nama : Jabatan : Perusahan : API-U : Alamat : Dengan ini menyatakan bahwa tembakau yang diimpor sesuai dengan rencana distribusi atas tembakau yang akan diimpor untuk memenuhi kebutuhan industri kecil dan/atau industri tidak yang melaksanakan importasi tembakau berdasarkan kontrak pemesanan kebutuhan tembakau dari industri kecil dan menengah dan/atau yang tidak melaksanakan importasi tembakau sendiri. Apabila dikemudian hari ternyata melanggar atau pernyataan ini tidak benar, maka kami siap menerima sanksi yang berlaku. Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Tempat, Tanggal Yang Membuat Pernyataan, Materai Rp6.000. Pemohon Format-4 KOP SURAT REKAPITULASI REALISASI IMPOR TEMBAKAU SEBELUMNYA No. Pos Tarif /HS Jenis/Kategori Produk Negara Asal Tempat Pemasukan Rekap Volume Realisasi Impor (Ton) 1 2 3 4 5 dst Demikian laporan ini kami buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Tempat, Tanggal Yang Membuat Pernyataan, Materai Rp6.000. Pemohon Format-5 KOP SURAT SURAT PERNYATAAN TELAH MELAKUKAN KEMITRAAN DENGAN KELOMPOK TANI/GABUNGAN KELOMPOK TANI TEMBAKAU Kami yang bertandatangan di bawah ini : Nama : Jabatan : Perusahaan : Alamat : Dengan ini menyatakan bahwa bertindak untuk dan atas nama PT/CV. …… yang telah melakukan kemitraan dengan kelompok tani/gabungan kelompok tani … di wilayah desa … kecamatan …. kabupaten … provinsi … dengan luas … ha. Kemitraan ini dibuat dalam bentuk perjanjian antara PT/CV … dengan kelompok tani/gabungan kelompok tani tembakau yang diketahui oleh Kepala Dinas Kabupaten yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perkebunan penghasil tembakau. Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Tempat, Tanggal Yang Membuat Pernyataan, Materai Rp6.000. Pemohon Format-6 KOP SURAT SURAT PERNYATAAN DOKUMEN YANG DISAMPAIKAN BENAR DAN SAH Kami yang bertandatangan dibawah ini : Nama : Jabatan : Perusahaan : Alamat : Dengan ini menyatakan bahwa semua dokumen yang disampaikan sebagai persyaratan permohonan Rekomendasi Teknis Impor Tembakau adalah benar dan sah. Apabila dikemudian hari ternyata melanggar atau pernyataan ini tidak benar, maka kami siap menerima sanksi yang berlaku. Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Tempat, Tanggal Yang Membuat Pernyataan, Materai Rp6.000. Pemohon Format-7 KOP SURAT Nomor : ………, ………… Lampiran : 1 (satu) berkas Hal : Laporan Realisasi Penyerapan Tembakau Dalam Negeri Yth. Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian di Jakarta Bersama ini kami sampaikan laporan penyerapan tembakau dalam negeri Waktu Pembelian Nama & Alamat Mitra Jenis Tembakau Volume (ton) Harga (Rp/kg) Nilai (Rp.) Total Tanggal... Bln... Tahun Yang Melaporkan ...........

Peraturan Menteri Nomor 23 Tahun 2019 tentang REKOMENDASI TEKNIS IMPOR TEMBAKAU

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB Kesatu

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

BAB Kedua

Pasal 8

Pasal 9

BAB III

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

BAB IV

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

BAB V

Pasal 18

Pasal 19

BAB VII

Pasal 20

Pasal 21