PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 19 Tahun 2022 tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN PERTANIAN

PERMEN Nomor 19 Tahun 2022

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

(1) Kementerian Pertanian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada PRESIDEN. (2) Kementerian Pertanian dipimpin oleh Menteri.

Pasal 2

BAB III

SEKRETARIAT JENDERAL

Pasal 7

Koreksi

(1) Sekretariat Jenderal berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. (2) Sekretariat Jenderal dipimpin oleh Sekretaris Jenderal.

Pasal 8

Koreksi

Sekretariat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Pertanian.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat Jenderal menyelenggarakan fungsi: a. koordinasi kegiatan Kementerian Pertanian; b. koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Kementerian Pertanian; c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Kementerian Pertanian; d. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana; e. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang- undangan serta pelaksanaan advokasi hukum; f. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan pengelolaan pengadaan barang/jasa; dan g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Pasal 10

Sekretariat Jenderal terdiri atas: a. Biro Perencanaan; b. Biro Organisasi dan Kepegawaian; c. Biro Hukum; d. Biro Keuangan dan Barang Milik Negara; e. Biro Umum dan Pengadaan; f. Biro Kerja Sama Luar Negeri; dan g. Biro Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik.

Pasal 11

Biro Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan kebijakan, program, anggaran serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan Kementerian Pertanian.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Biro Perencanaan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana pengembangan kawasan pertanian, dan kerja sama dalam negeri di bidang pertanian; b. penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana kebijakan pembangunan pertanian dan bahan pimpinan; c. penyiapan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran pembangunan pertanian; d. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program pembangunan pertanian; dan e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro Perencanaan.

Pasal 13

Biro Perencanaan terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha Biro; dan b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 14

Subbagian Tata Usaha Biro mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro Perencanaan.

Pasal 15

Biro Organisasi dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, penataan organisasi dan tata laksana, penyelenggaraan reformasi birokrasi, serta pembinaan dan pengelolaan kepegawaian lingkup Kementerian Pertanian.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Biro Organisasi dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi: a. koordinasi dan pelaksanaan evaluasi dan penataan organisasi dan tata laksana; b. koordinasi dan fasilitasi reformasi birokrasi dan budaya kerja; c. koordinasi dan pelaksanaan pengembangan jabatan fungsional; d. pelaksanaan perencanaan, pengembangan, dan penilaian kinerja pegawai; e. pengelolaan manajemen talenta; f. pelaksanaan mutasi pegawai; dan g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro Organisasi dan Kepegawaian.

Pasal 17

Biro Organisasi dan Kepegawaian terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha Biro; dan b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 18

Subbagian Tata Usaha Biro mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro Organisasi dan Kepegawaian.

Pasal 19

Biro Hukum mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan dan naskah perjanjian, serta pelaksanaan advokasi hukum.

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Biro Hukum menyelenggarakan fungsi: a. perencanaan dan evaluasi peraturan perundang- undangan; b. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang pertanian; c. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan naskah perjanjian, serta pemberian pertimbangan dan litigasi hukum; dan d. pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum; e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro Hukum.

Pasal 21

Biro Hukum terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha Biro; dan b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 22

Subbagian Tata Usaha Biro mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro Hukum.

Pasal 23

Biro Keuangan dan Barang Milik Negara mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan keuangan dan barang milik negara lingkup Kementerian Pertanian.

Pasal 24

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Biro Keuangan dan Barang Milik Negara menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan anggaran, penerimaan negara bukan pajak, dan piutang lingkup Kementerian Pertanian; b. pelaksanaan akuntansi, verifikasi laporan keuangan dan pengelolaan pelaporan keuangan lingkup Kementerian Pertanian; c. pengelolaan barang milik negara lingkup Kementerian Pertanian; d. koordinasi pelaksanaan pengendalian intern lingkup Sekretariat Jenderal; e. pengelolaan keuangan dan barang milik negara lingkup Sekretariat Jenderal; dan f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro Keuangan dan Barang Milik Negara.

Pasal 25

Biro Keuangan dan Barang Milik Negara terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha Biro; dan b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 26

Subbagian Tata Usaha Biro mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro Keuangan dan Barang Milik Negara.

Pasal 27

Biro Umum dan Pengadaan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyelenggaraan ketatausahaan, kerumahtanggaan, serta layanan pengadaan barang dan jasa.

Pasal 28

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Biro Umum dan Pengadaan menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan urusan ketatausahaan pimpinan; b. pengelolaan kearsipan; c. pelaksanaan urusan kerumahtanggaan; d. pengelolaan pengadaan barang/jasa, pelaksanaan layanan pengadaan secara elektronik dan katalog elektronik sektoral di bidang pertanian; e. pembinaan sumber daya manusia dan kelembagaan serta pelaksanaan pendampingan, konsultasi dan bimbingan teknis pengadaan barang/jasa; dan f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro Umum dan Pengadaan.

Pasal 29

Biro Umum dan Pengadaan terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha Biro; dan b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 30

Subbagian Tata Usaha Biro mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro Umum dan Pengadaan.

Peraturan Menteri Nomor 19 Tahun 2022 tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN PERTANIAN

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

BAB II

Pasal 6

BAB III

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

BAB Kesatu

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB Kedua

Pasal 10

BAB Ketiga

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

BAB Keempat

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

BAB Kelima

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

BAB Keenam

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

BAB Ketujuh

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

BAB Kedelapan

BAB Kesembilan

BAB IV

BAB Kesatu

BAB Kedua

BAB Ketiga

BAB Keempat

BAB Kelima

BAB Keenam

BAB Ketujuh

BAB Kedelapan

BAB V