Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pakan — PERMEN Nomor 19-permentan-ot-140-4-2009 Tahun 2009

Pasal 2

Peraturan ini dimaksudkan sebagai dasar hukum untuk melaksanakan pendaftaran, pengujian, dan labelisasi pakan, dengan tujuan agar pakan yang beredar di wilayah Negara Republik INDONESIA terjamin keamanannya dan memenuhi standar mutu pakan atau persyaratan teknis minimal yang ditetapkan.

Pasal 3

Koreksi

Ruang lingkup dalam Peraturan ini meliputi persyaratan pendaftaran, tata cara pendaftaran, biaya pengujian, pembinaan dan pengawasan, dan ketentuan sanksi.

Pasal 4

Koreksi

Jangkauan pengaturan dalam Peraturan ini meliputi: pakan unggas, pakan ruminansia, pakan non ruminansia, dan pakan aneka ternak.

Pasal 5

Koreksi

(1) Penyediaan pakan dapat dilakukan melalui produksi dalam negeri dan/atau pemasukan dari luar negeri. (2) Pakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum diedarkan wajib memiliki nomor pendaftaran pakan.

Pasal 6

Koreksi

Setiap orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha memproduksi, memasukkan ke, dan/atau mengeluarkan pakan dari wilayah Negara Republik INDONESIA dengan maksud untuk diedarkan wajib mendaftarkan pakannya.

Pasal 7

Koreksi

Pakan yang diproduksi, dimasukkan ke, dan/atau dikeluarkan dari wilayah Negara Republik INDONESIA wajib didaftarkan setelah memenuhi standar mutu pakan atau persyaratan teknis minimal.

Pasal 8

Koreksi

(1) Pendaftaran pakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dapat dilakukan oleh setiap orang atau badan usaha dengan melengkapi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis. (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Foto Copy Akte pendirian perusahaan dan perubahannya yang berbadan hukum; b. Foto Copy Angka pengenal impor/Angka pengenal impor terbatas (bagi Importir); c. Foto Copy Surat Keterangan Domisili; d. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk; e. Foto Copy Surat Izin Usaha Perdagangan/Tanda Daftar Usaha Perdagangan; dan f. Foto Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Nama dagang atau merk, jenis pakan dan kode pakan serta penggunaannya; (Form A) b. Jenis bahan pakan dan prosentase dalam formula pakan; (Form B) c. Campuran pelengkap pakan dan imbuhan pakan yang digunakan; (Form C) d. Bahan, ukuran dan volume kemasan; (Form D) e. Surat Keterangan mengenai bahan pakan yang dipergunakan untuk menyusun formula pakan tidak tercemari (terkontaminasi) oleh zat yang dapat membahayakan bagi kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan; g. Melampirkan contoh atau konsep label pakan; dan h. Surat rekomendasi dari Dinas Peternakan atau yang membidangi fungsi peternakan Provinsi. (4) Selain persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus memenuhi pula persyaratan sebagai berikut: a. untuk pakan unggas dan non ruminansia (babi), tidak diperbolehkan menggunakan urea atau nitrogen yang bukan protein sebagai campuran dalam formulasi pakannya; b. untuk pakan konsentrat ternak ruminansia tidak diperbolehkan menggunakan bahan baku pakan asal hewan ruminansia seperti tepung daging dan tulang (meat bone meal).

Pasal 9

Koreksi

(1) Untuk mendapatkan nomor pendaftaran pakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), produsen, importir, atau eksportir mengajukan surat permohonan kepada Menteri melalui Kepala Pusat, dengan dilampiri persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), dengan menggunakan formulir model-1. (2) Kepala Pusat dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja telah selesai memeriksa kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan memberikan jawaban menerima, menunda, atau menolak.

Pasal 10

(1) Permohonan diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) apabila telah memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) oleh Kepala Pusat disampaikan kepada Direktur Jenderal Peternakan secara tertulis dengan menggunakan formulir model-2. (2) Permohonan ditunda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) apabila masih ada kekurangan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), Kepala Pusat memberitahukan kepada pemohon disertai alasan penundaan secara tertulis, dengan menggunakan formulir model-3 (3) Apabila dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja pemohon tidak melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), maka permohonan dianggap ditarik kembali. (4) Permohonan ditolak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) apabila persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) tidak benar, Kepala Pusat memberitahukan kepada pemohon disertai alasan penolakan secara tertulis, dengan menggunakan formulir model-4.

Pasal 11

(1) Permohonan yang telah diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) disampaikan oleh Kepala Pusat kepada Direktur Jenderal Peternakan untuk pemenuhan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dan ayat (4). (2) Direktur Jenderal Peternakan setelah menerima permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan kajian teknis, dan paling lambat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja harus memberi jawaban diterima atau ditolak.

Pasal 12

(1) Apabila permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) diterima, maka kepada pemohon diwajibkan mengirim contoh pakan yang akan didaftarkan kepada Lembaga Penguji yang telah diakreditasi. (2) Apabila permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) ditolak, maka Direktur Jenderal Peternakan memberitahukan kepada pemohon disertai alasan penolakan secara tertulis melalui Kepala Pusat. (3) Apabila permohonan pendaftaran dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) Direktur Jenderal Peternakan belum dapat memberikan jawaban tertulis, maka permohonan pendaftaran dianggap diterima dan wajib mengirim contoh pakan yang akan didaftarkan kepada Lembaga Penguji yang telah diakreditasi. (4) Contoh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diambil oleh Pengawas Mutu Pakan atau Petugas Pengambil Contoh.

Pasal 13

Pengujian mutu pakan dapat dilakukan oleh Lembaga Penguji milik Pemerintah dan Swasta yang telah diakreditasi dengan ruang lingkup akreditasi minimal untuk pengujian Proksimat, Kalsium (Ca), dan Phosfor (P).

Pasal 14

Permohonan pengujian mutu pakan diajukan secara tertulis oleh pemohon kepada Lembaga Penguji dengan tembusan disampaikan kepada Kepala Dinas.

Pasal 15

(1) Kepala Dinas paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya tembusan permohonan pengujian mutu pakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 telah menugaskan Pengawas Mutu Pakan untuk melakukan pengambilan contoh pakan. (2) Pengawas Mutu Pakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selambat- lambatnya dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja sejak diterimanya penugasan sudah melakukan pengambilan contoh pakan ditempat pemohon sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (3) Contoh pakan yang telah diambil oleh Pengawas Mutu Pakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibungkus dengan baik dan disegel, diserahkan kepada pemohon untuk dikirimkan kepada Lembaga Penguji.

Pasal 16

(1) Lembaga Penguji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dalam melakukan pengujian dengan menggunakan metode pengujian mutu pakan, sebagaimana tercantum pada Lampiran-1. (2) Penilaian terhadap hasil pengujian didasarkan pada Standar Mutu Pakan atau Persyaratan Teknis Minimal, sebagaimana tercantum pada Lampiran-2 (3) Standar Mutu Pakan atau Persyaratan Teknis Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditinjau kembali dan disesuaikan dengan kebutuhan industri pakan berdasarkan Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Pasal 17

Pakan yang telah memenuhi persyaratan mutu, dinyatakan lulus uji oleh Lembaga Penguji dan diberikan Sertifikat Mutu Pakan kepada pemohon dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kepala Dinas sebagaimana tercantum pada Lampiran-3.

Pasal 18

(1) Lembaga penguji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 wajib menjaga kerahasiaan dan bertanggung jawab atas hasil pengujian yang dilakukan. (2) Petugas yang melayani permohonan pendaftaran pakan wajib menjaga kerahasiaan formula pakan.

Pasal 19

Nomor pendaftaran diberikan dalam bentuk Keputusan Menteri Pertanian yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Peternakan atas nama Menteri untuk diberikan kepada pemohon melalui Kepala Pusat, seperti formulir model-6.

Pasal 20

(1) Nomor pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu 5 (lima) tahun berikutnya. (2) Perpanjangan Nomor Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan melampirkan sertifikat mutu pakan. (3) Nomor pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila setelah diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu 5 (lima) tahun berakhir, maka nomor pendaftaran harus di perbaharui. (4) Perpanjangan dan pembaharuan Nomor pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan ini.

Pasal 21

(1) Pemegang Nomor Pendaftaran bertanggungjawab atas mutu produknya dan wajib mencantumkan nomor pendaftaran pada label di tempat yang mudah dilihat dan dibaca serta tidak mudah terhapus. (2) Label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditulis atau dicetak dengan menggunakan Bahasa INDONESIA, angka arab dan huruf latin yang memuat paling kurang: a. nama dagang atau merk; b. nama dan alamat perusahaan/produsen dan/ atau importir; c. jenis dan kode pakan; d. kandungan zat gizi; e. imbuhan pakan yang digunakan; f. bahan pakan yang digunakan; g. tanggal dan kode produksi; dan h. nomor pendaftaran pakan. (3) Untuk memudahkan pengenalan jenis-jenis pakan, label pakan diberi warna dasar dan kode pakan sebagaimana tercantum pada Lampiran-4. (4) Pemegang Nomor Pendaftaran Pakan wajib melaporkan setiap perubahan subyek pemegang nomor pendaftaran kepada Direktur Jenderal Peternakan melalui Kepala Pusat untuk dicatat dalam buku nomor pendaftaran dan dilakukan perubahan keputusan pemberian nomor pendaftaran.

Pasal 22

Pemegang nomor pendaftaran wajib menyampaikan laporan penyediaan yang meliputi produksi, impor, dan penyaluran pakan setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Direktur Jenderal Peternakan melalui Kepala Pusat, dengan menggunakan formulir model-5.

Pasal 9

Koreksi

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Koreksi

Pasal 14

Koreksi

Permohonan pengujian mutu pakan diajukan secara tertulis oleh pemohon kepada Lembaga Penguji dengan tembusan disampaikan kepada Kepala Dinas.

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Koreksi

Pasal 20

Koreksi

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Koreksi

(1) Biaya Pengujian Mutu Pakan yang dilakukan oleh Lembaga Penguji Pemerintah dibebankan pada pemohon yang merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang harus disetorkan ke Kas Negara yang besar dan tata caranya ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang- undangan. (2) Biaya pengujian mutu pakan yang dilakukan oleh Lembaga Penguji swasta dibebankan kepada pemohon, yang besar dan tata caranya ditetapkan oleh Lembaga Penguji yang bersangkutan.

Pasal 24

Koreksi

Kepala Dinas melakukan pembinaan terhadap penyediaan dan peredaran pakan di wilayahnya.

Pasal 25

Koreksi

(1) Pengawasan penerapan Nomor Pendaftaran Pakan dilakukan oleh Pengawas Mutu Pakan. (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 26

Koreksi

Terhadap Lembaga Penguji yang terbukti tidak bertanggungjawab atas hasil uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dilakukan teguran tertulis dan dilaporkan kepada pejabat yang berwenang untuk dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

Koreksi

Terhadap petugas pelayanan permohonan pendaftaran yang terbukti tidak menjamin kerahasiaan formula pakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

(1) Terhadap produsen dan/atau importir yang terbukti tidak mencantumkan nomor pendaftaran pada label pakan dan tidak menjamin mutu produknya atau tidak melaporkan adanya perubahan pemegang nomor pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (4) dikenakan sanksi pencabutan nomor pendaftaran oleh Direktur Jenderal Peternakan atas nama Menteri dan diusulkan kepada pejabat yang berwenang agar izin produksinya atau izin impornya dicabut dan pakan yang beredar harus ditarik dari peredaran. (2) Penarikan kembali pakan yang beredar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh dan atas beban biaya produsen dan/atau importir. (3) Terhadap produsen yang telah mendapat nomor pendaftaran, apabila selama 2 (dua) tahun berturut-turut tidak melakukan produksinya serta tidak menyampaikan laporan penyediaan dan peredaran pakan, dikenakan sanksi pencabutan nomor pendaftaran oleh Direktur Jenderal Peternakan atas nama Menteri, seperti formulir model-7.

Pasal 29

Koreksi

(1) Produsen dapat melayani pakan pesanan dengan formula khusus dalam bentuk fisik pakan sesuai yang didaftarkan dan dipergunakan langsung oleh pemesan. (2) Pakan dengan formula khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum digunakan oleh pemesan, produsen wajib melaporkan kepada Direktur Jenderal Peternakan dengan tembusan kepada Kepala Dinas untuk mendapatkan pembinaan dan pengawasan.

Pasal 30

Pakan dengan formula khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dilarang untuk diedarkan dan digunakan untuk kepentingan umum.

Pasal 31

Koreksi

(1) Pakan yang telah terdaftar pada saat Peraturan ini ditetapkan, Nomor Pendaftaran Pakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa Nomor Pendaftaran Pakan. (2) Pakan yang pada saat Peraturan ini ditetapkan sedang atau sudah dilakukan pengujian, tetap dilakukan proses pendaftaran sesuai ketentuan yang telah ada. (3) Pakan yang pada saat Peraturan ini ditetapkan sedang dalam proses pendaftaran tetapi belum dilakukan pengujian, diberlakukan ketentuan dalam Peraturan ini.

Pasal 32

Koreksi

Dengan ditetapkannya Peraturan ini, Keputusan Menteri Pertanian Nomor 242/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pendaftaran dan Labelisasi Pakan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Koreksi

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini, dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 April 2009 MENTERI PERTANIAN, ANTON APRIYANTONO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 7 Mei 2009 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ANDI MATTALATTA Nomor : Lampiran : Perihal : Pendaftaran Pakan Kepada Yth.: Kepala Pusat Perizinan dan Investasi Departemen Pertanian Jl. Harsono RM. No.3 Ragunan Pasar Minggu, Jakarta Selatan Yang bertanda tangan di bawah ini, kami: Nama Perusahaan :...............................…………………………………………….. A l a m a t :……………………………………………………………………. Sebagai produsen atau pembuat pakan dengan bahan pakan :............................. Bersama ini mengajukan permohonan pendaftaran formula pakan sebanyak …………..jenis. Sebagai bahan pertimbangan kami lampirkan persyaratan sebagai berikut: 1. Foto copy Angka pendirian perusahaan dan perubahannya 2. Foto copy Angka Pengenal import Umum/Terbatas (bagi Importir) 3. Foto copy Surat Keterangan Domisili 4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk 5. Foto copy Surat Izin Usaha Perdagangan/ Tanda Daftara Usaha Perdagangan 6. Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 7. Jenis dan kode pakan serta penggunaannya (Form A) 8. Jenis bahan baku dan prosentase dalam formula pakan (Form B) 9. Campuran obat hewan yang digunakan (Form C) 10. Ukuran dan volume kemasan (Form D) 11. Surat keterangan mengenai bahan pakan yang dipergunakan untuk menyusun formula pakan tidak tercemar (terkontaminasi) oleh zat yang dapat membahayakan bagi kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan 12. Melampirkan salinan sertifikat mutu pakan yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengujian Mutu Pakan atau Laboratorium yang telah diakreditasi; dan (sertifikat diberikan setelah ada uji sample). 13. Melampirkan contoh label pakan. Formulir Model 1 Untuk selanjutnya kami bersedia memenuhi semua ketentuan yang berlaku dalam proses pendaftaran ini. Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Pimpinan Perusahaan, Meterai Rp 6.000,- (........…………………) Rahasia No . Jenis Pakan Penggunaan (Jenis dan Umur Ternak) Kode Pakan Daerah Pemasaran Form A Rahasia No. Jenis Pakan Jenis Bahan Baku Pakan Yang Digunakan Prosesntase Dalam Formula Pakan Form B Rahasia Campuran Obat Hewan No. Kode Pakan Jenis Obat Hewan Nama Generik Jumlah Zat Berkhasiat Tujuan Penambahan Obat Hewan Form C Rahasia No. Kode Pakan Bahan Kemasan Ukuran Kemasan Volume Kemasan Form D ………………..,………… Nomor : ............................................ Lampiran : ........................................... Perihal : Permohonan Pendaftaran Pakan Kepada Yth. : Direktur Jenderal Peternakan Departemen Pertanian RI Di - Jakarta Sehubungan dengan Surat dari .................... Nomor: ............... tanggal .................. perihal tersebut diatas, yang dokumen pendukungnya kami terima secara lengkap pada tanggal ......................., bersama ini terlampir disampaikan surat permohonan dimaksud beserta dokumen pendukungnya untuk dapat diproses lebih lanjut sesuai dengan prosedur yang berlaku. Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik diucapkan terima kasih. Kepala Pusat, ............................................. NIP. .................................... Tembusan : Sekretaris Jenderal Departemen Pertanian Formulir model -2 Nomor : Lampiran : Perihal : Penolakan Pendaftaran Pakan Kepada Yth.: (Pemohon) di- ............................................. Sehubungan dengan surat Saudara Nomor............tanggal...........perihal permohonan pendaftaran pakan dengan ini diberitahukan permohonan Saudara ditolak dengan alasan : a.....................................................................................................; b.....................................................................................................; c.....................................................................................................; d.....................................................................................................; Saran/Arahan : ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... Demikian disampaikan, agar menjadi maklum. Kepala Pusat Perizinan dan Investasi (………………………………………..) Tembusan : 1. Menteri Pertanian; 2. Sekretaris Jenderal Departemen Pertanian; 3. Direktur Jenderal Peternakan Formulir model- 3 Garuda Biru MENTERI PERTANIAN REPUBLIK IN DONESIA KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN NOMOR TENTANG PENDAFTARAN PAKAN TERNAK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PERTANIAN, Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin agar pakan yang beredar dapat dijaga mutu dan keamanannya maka terhadap setiap jenis pakan yang diproduksi dengan maksud untuk diperdagangkan wajib didaftarkan, dan berlabel; b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas maka untuk memperjelas dalam pelaksanaan pendaftaran dan labelisasi pakan bagi pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha di bidang produksi pakan, dipandang perlu MENETAPKAN ketentuan mengenai pendaftaran dan labelisasi pakan dengan Keputusan Menteri Pertanian; Mengingat : 1. UNDANG-UNDANG Nomor 6 tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2824); 2. UNDANG-UNDANG Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4473); 3. UNDANG-UNDANG Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821); 4. PERATURAN PEMERINTAH Nomor 38 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737); 5. PERATURAN PEMERINTAH Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional INDONESIA (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 4020, Tambahan Lembaran Negara Nomor 199); 6. Keputusan PRESIDEN Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet INDONESIA Bersatu; 7. Peraturan PRESIDEN Nomor 9 Tahun 2005 tentang Organisasi dan tata Kerja Kemetrian Negara Republik INDONESIA, juncto Peraturan PRESIDEN Nomor 62 tahun 2005; 8. Peraturan PRESIDEN Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementrian Negara Republik INDONESIA 9. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 471/Kpts/TN.530/7/2002 tentang Pelarangan Pengguaan Tepung Daging, Tepung Tulang, Tepuh Darah, Tepung Daging dan Tulang (TDT) dan Bahan Lainnya Asal Ruminansia Sebagai Pakan Ternak Ruminansia; 10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 299/Kpts/OT.210/7/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja departemn Pertanian, Jis Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/OT.140/2/2007 dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/OT.140/4/2008; 11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 341/Kpts/OT.140/9/2005 tentang Kelengkapan Organisasi dan tata Kerja Departemen Pertanian juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12/Permentan/OT.140/2/2007; 12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 58/Permentan/OT.140/9/2006 tentang Pelaksanaan Standardisasi Lingkup Departemen Pertanian; 13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/OT.140/9/2007 tentang Pedoman Pengawasan Mutu pakan; Memperhatikan : 1. Surat Kepala Pusat Perizinan dan Investasi Nomor.....................tanggal................ 2. Surat Permohona.................... .................................................... Nomor..................tanggal............. 3. Surat Rrekomendari dari Kepala Dinas Peternakan Nomor...........Tanggal............................. MEMUTUSKAN MENETAPKAN : KESATU : Memberikan Nomor pendaftara pakan kepada : Nama Perusahaan : Alamat Perusahaan : Dengan rincian sebagai berikut : a. Nomor Pendaftaran : b. Nama Dagang : c. Jenis Pakan/Bentuk : KEDUA : Pelaksanaan pemasukan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU harus memenuhi persyaratan teknis minimal pakan sebagaimana terlampir dalam surat Keputusan ini. KETIGA : Pemegang Nomor Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terhadap produsen yang telah mendapat nomor pendaftaran, apabila selama 2 (dua) tahun berturut-turut tidak melakukan produksinya serta tidak menyampaikan laporan penyediaan dan peredaran pakan, dikenakan sanksi pencabutan nomor pendaftaran. KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan Ditetapkan di J a k a r t a Pada tanggal A.n. MENTERI PERTANIAN DIREKTUR JENDRAL PETERNAKAN, ( ......................................................... ) Tembusan : 1. Kepala Badan Karantina Pertanian ; 2. DirekturJenderal Bea dan Cukai, Departemen Keuangan; 3. Kepala Dinas Peternakan Propinsi .............................. ; 4. Kepala Dinas Peternakan Kabupaten/Kotamadya Daerah........................... MENTERI PERTANIAN KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN NOMOR TENTANG PENCABUTAN NOMOR PENDAFTARAN PAKAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PERTANIAN, Menimbang : a. bahwa dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor .................., telah ditetapkan Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pakan; b. bahwa sebagai tindak lanjut Pasal ..........Peraturan Menteri Pertanian Nomor...................................,tentang Syarat Dan Tata Cara Pendaftaran Pakan, dipandang perlu mencabut Nomor Pendaftaran; Mengingat : 1. UNDANG-UNDANG Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2824); 2. UNDANG-UNDANG Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4473); 3. UNDANG-UNDANG Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821); 4. PERATURAN PEMERINTAH Nomor 38 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai daerah otonomi (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737); 5. PERATURAN PEMERINTAH Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional INDONESIA (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4020); 6. Keputusan Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet INDONESIA Bersatu; Formulir model -7 7. Peraturan PRESIDEN Nomor 9 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik INDONESIA, juncto Peraturan PRESIDEN Nomor 62 Tahun 2005; 8. Peraturan PRESIDEN Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik INDONESIA; 9. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 471/Kpts/TN.530/7/2002 tentang Pelarangan Penggunaan Tepung Daging, Tepung Tulang, Tepung Darah, Tepung Daging dan Tulang (TDT) dan Bahan Lainnya Asal Ruminansia sebagai Pakan Ternak Ruminansia; 10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 299/Kpts/OT.210/7/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian, jis Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/OT.140/2/2007 dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/OT.140/4/2008; 11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 341/Kpts/OT.140/9/2005 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian, juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12/Permentan/OT.140/2/ 2007; 12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 58/Permentan/OT.140/9/2006 tentang Pelaksanaan Standardisasi Lingkup Departemen Pertanian; 13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/OT.140/9/2007 tentang Pedoman Pengawasan Mutu Pakan; Memperhatikan : Surat Kepala Pusat Perizinan dan Investasi Nomor .................. tanggal ............; MEMUTUSKAN: MENETAPKAN : KESATU : Mencabut Nomor pendaftaran pakan kepada : a. Nama Perusahaan : b. Alamat Perusahaan : Dengan rincian sebagai berikut : a. Nomor Pendaftaran : b. Nama Dagang : c. Jenis Pakan/Bentuk : KEDUA : Nomor sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dicabut apabila : a. tidak mencantumkan nomor pendaftaran pada label pakan; b. tidak menjamin mutu produknya; c. tidak melaporkan adanya perubahan pemegang nomor pendaftaran; d. selama 2 (dua) tahun berturut-turut tidak melakukan produksi; dan e. tidak menyampaikan laporan penyediaan dan peredaran pakan. KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di J A K A R T A Pada tanggal ……………… A.n MENTERI PERTANIAN DIREKTUR JENDERAL................*) (.....................................................) NIP.

Peraturan Menteri Nomor 19-permentan-ot-140-4-2009 Tahun 2009 tentang SYARAT DAN TATA CARA PENDAFTARAN PAKAN

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

BAB II

Pasal 7

Pasal 8

BAB III

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

BAB Kesatu

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB Kedua

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

BAB Ketiga

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

BAB IV

Pasal 23

BAB V

Pasal 24

Pasal 25

BAB VI

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

BAB VII

Pasal 29

Pasal 30

BAB VIII

Pasal 31

BAB IX

Pasal 32

Pasal 33