PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 18 Tahun 2021 tentang FASILITASI PEMBANGUNAN KEBUN MASYARAKAT SEKITAR

PERMEN Nomor 18 Tahun 2021

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budi daya, panen, pengolahan, dan pemasaran terkait tanaman Perkebunan. 2. Tanaman Perkebunan adalah tanaman semusim atau tanaman tahunan yang jenis dan tujuan pengelolaannya ditetapkan untuk usaha Perkebunan. 3. Perusahaan Perkebunan adalah badan usaha yang berbadan hukum, didirikan menurut hukum INDONESIA dan berkedudukan di wilayah INDONESIA yang mengelola usaha Perkebunan dengan skala tertentu. 4. Pekebun adalah orang perseorangan warga negara INDONESIA yang melakukan Usaha Perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu. 5. Fasilitasi Pembangunan Kebun adalah tanggung jawab perusahaan untuk memberikan dukungan dan kemudahan akses pembiayaan, akses pengetahuan dan teknik budidaya dalam membangun kebun sampai tanaman menghasilkan dalam rangka menciptakan kesejahteraan masyarakat. 6. Masyarakat adalah penduduk warga negara INDONESIA yang bermukim di satuan wilayah tertentu di sekitar Perusahaan Perkebunan. 7. Calon Pekebun adalah Masyarakat yang tergabung dalam kelembagaan Pekebun dan memenuhi persyaratan tertentu untuk menerima Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat. 8. Calon Lahan adalah bidang tanah tertentu yang dapat digunakan untuk kegiatan Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat. 9. Hak Guna Usaha yang selanjutnya disingkat HGU adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara untuk usaha pertanian, perikanan atau peternakan. 10. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang perseorangan atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. 11. Kebun adalah lahan atau media tumbuh bagi Tanaman Perkebunan, diperoleh dari pencadangan lahan pemerintah, Perusahaan Perkebunan, tanah Masyarakat, atau lahan milik Pekebun yang memperoleh fasilitasi oleh Perusahaan Perkebunan. 12. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 13. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pertanian. 14. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang menyelenggarakan fungsi di bidang Perkebunan.

BAB II

POLA DAN BENTUK FASILITASI

Pasal 2

Koreksi

Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat sekitar dapat dilakukan melalui: a. pola kredit; b. pola bagi hasil; c. bentuk pendanaan lain yang disepakati para pihak; dan/atau d. bentuk kemitraan lainnya.

Pasal 3

Koreksi

(1) Pola kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas: a. pola kredit program; dan b. pola kredit komersial. (2) Pola kredit program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperuntukkan bagi sektor pertanian dan/ atau kelembagaan pekebun dalam bentuk: a. dana bergulir; b. penguatan modal; dan/atau c. subsidi bunga. (3) Pola kredit komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperuntukkan bagi pelaku usaha perkebunan yang diberikan oleh perbankan atau lembaga keuangan lainnya. (4) Pola kredit program dan pola kredit komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

(1) Pola bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri atas: a. bagi hasil berdasarkan pendapatan; dan b. bagi hasil berdasarkan keuntungan. (2) Perhitungan besaran bagi hasil berdasarkan pendapatan atau keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kesepakatan para pihak dalam perjanjian kerja sama. (3) Perhitungan besaran bagi hasil berdasarkan pendapatan atau keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan: a. harga jual produk; b. biaya produksi; dan c. kebutuhan hidup rumah tangga pekebun.

Pasal 5

(1) Pola bagi hasil dilaksanakan melalui skema pinjaman sebagian atau seluruh biaya pembangunan fisik kebun. (2) Pola bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir setelah penerima fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar melunasi seluruh pinjaman yang diberikan oleh Perusahaan Perkebunan.

Pasal 6

(1) Bentuk pendanaan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, dapat berupa hibah perusahan. (2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada masyarakat dan tidak dapat dikategorikan sebagai hutang yang dibebankan kepada penerima fasilitasi pembangunan kebun masyarakat. (3) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak diperhitungkan sebagai: a. biaya pelaksanaan kemitraan; dan b. pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan Perusahaan Perkebunan.

Pasal 7

(1) Bentuk kemitraan lainnya dilakukan pada kegiatan usaha produktif Perkebunan. (2) Kegiatan usaha produktif Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. subsistem hulu; b. subsistem kegiatan budi daya; c. subsistem hilir; d. subsistem penunjang; e. fasilitasi kegiatan peremajaan Tanaman Perkebunan Masyarakat sekitar; dan/atau f. bentuk kegiatan lainnya. (3) Kegiatan usaha produktif Perkebunan diberikan pembiayaan minimal setara dengan nilai optimum produksi Kebun di lahan seluas 20% (dua puluh persen) dari total areal Kebun yang diusahakan oleh Perusahaan Perkebunan. (4) Nilai optimum produksi Kebun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan hasil produksi netto rata rata kebun dalam 1 (satu) tahun yang ditetapkan secara berkala oleh Direktur Jenderal.

Pasal 8

BAB 1

Sosialisasi

Pasal 11

Koreksi

Sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a bertujuan memberikan pemahaman kepada para pihak terkait kegiatan Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat sekitar.

Pasal 12

Koreksi

(1) Kegiatan sosialisasi dilaksanakan oleh organisasi perangkat daerah yang membidangi Perkebunan sesuai kewenangannya. (2) Kegiatan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), difasilitasi oleh Perusahaan Perkebunan. (3) Kegiatan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan di desa, kecamatan atau kabupaten lokasi Calon Pekebun. (4) Kegiatan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling kurang dihadiri oleh: a. organisasi perangkat daerah yang membidangi Perkebunan, pertanahan dan tata ruang sesuai kewenangannya; b. Perusahaan Perkebunan; c. camat; d. kepala desa/lurah; dan e. perwakilan Masyarakat. (5) Kegiatan sosialisasi dilaksanakan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah HGU diberikan kepada Perusahaan Perkebunan.

Pasal 13

(1) Organisasi perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) huruf a, berkewajiban menyampaikan laporan hasil sosialisasi pembangunan Kebun Masyarakat kepada pemberi Perizinan Berusaha. (2) Laporan hasil sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling kurang memuat: a. notulen pertemuan; b. daftar hadir; dan c. rencana tindak lanjut. (3) Laporan hasil sosialisasi paling lambat disampaikan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah kegiatan sosialisasi dilaksanakan.

Pasal 14

(1) Perusahaan Perkebunan berkewajiban melakukan identifikasi ketersediaan dan kesesuaian Calon Lahan. (2) Identifikasi ketersediaan dan kesesuaian Calon Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender sejak sosialisasi Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat sekitar dilaksanakan.

Pasal 15

Identifikasi ketersediaan Calon Lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), berupa identifikasi ketersediaan lahan sesuai dengan tata ruang.

Pasal 16

Identifikasi kesesuaian lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), dilakukan untuk menentukan kecocokan kesesuaian syarat tumbuh Tanaman Perkebunan sesuai komoditasnya.

Pasal 17

(1) Lahan dikategorikan sebagai Calon Lahan kegiatan Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat, apabila memenuhi kriteria berupa: a. memiliki kemampuan dan kesesuaian syarat tumbuh Tanaman Perkebunan; dan b. memiliki ketersediaan lahan sesuai tata ruang. (2) Calon Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disajikan dalam bentuk peta bidang tanah dengan skala peta minimal tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan di bidang pemetaan penggunaan tanah.

BAB 2

Identifikasi Calon Lahan

Pasal 14

Koreksi

Pasal 15

Koreksi

Identifikasi ketersediaan Calon Lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), berupa identifikasi ketersediaan lahan sesuai dengan tata ruang.

Pasal 16

Identifikasi kesesuaian lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), dilakukan untuk menentukan kecocokan kesesuaian syarat tumbuh Tanaman Perkebunan sesuai komoditasnya.

Pasal 17

Pasal 18

(1) Identifikasi Calon Pekebun, dilakukan oleh kepala desa/lurah. (2) Usulan identifikasi Calon Pekebun disampaikan kepada camat untuk ditetapkan oleh bupati/walikota. (3) Dalam hal identifikasi Calon Pekebun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala desa dapat membentuk tim desa/kelurahan untuk melaksanakan identifikasi Calon Pekebun Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat. (4) Tim desa/kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibentuk melalui musyawarah desa. (5) Susunan tim desa/kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri dari: a. 1 (satu) orang ketua yang merupakan Masyarakat desa/kelurahan setempat; b. 1 (satu) orang sekretaris yang merupakan perangkat desa/kelurahan setempat; c. 1 (satu) bendahara orang yang merupakan Masyarakat desa/kelurahan setempat; dan d. 4 (empat) orang anggota yang merupakan perwakilan dari kelembagaan desa/kelurahan. e. 2 (dua) orang perwakilan perusahaan sebagai anggota.

Pasal 19

Data Calon Pekebun Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat sesuai format-1 dan surat pernyataan Calon Pekebun sesuai format-2.

BAB 5

Pemenuhan Persyaratan Administrasi

Pasal 22

Koreksi

(1) Pemenuhan administrasi dalam kegiatan Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat sekitar, mengikuti ketentuan batasan perolehan luas lahan untuk masing- masing penerima dan status hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan di bidang pertanahan dan tata ruang. (2) Pemenuhan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa legalitas kependudukan, yang terdiri dari: a. Kartu Tanda Penduduk; dan b. Kartu Keluarga atau Surat Keterangan Domisili.

Pasal 23

(1) Penetapan Calon Pekebun dan Calon Lahan, dilakukan berdasarkan skala prioritas penerima dengan mempertimbangkan ketersediaan lahan untuk kegiatan Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat sekitar. (2) Dalam hal ketersediaan Calon Lahan yang berasal dari tanah negara yang belum dibebani hak, skala prioritas Calon Pekebun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengikuti ketentuan: a. prioritas pertama diberikan kepada orang perorangan dengan kondisi tertentu dan bersedia atau telah bergabung dalam kelembagaan Pekebun; dan b. prioritas kedua diberikan kepada orang perorangan dengan kondisi tertentu, namun belum bergabung dalam kelembagaan Pekebun.

Pasal 24

(1) Kondisi tertentu untuk orang perorangan dalam penentuan skala prioritas Calon Pekebun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2), terdiri atas: a. kemampuan ekonomi Calon Pekebun; b. dampak yang diperoleh oleh Calon Pekebun dari kegiatan usaha Perkebunan; c. kemampuan Calon Pekebun dalam mencari alternatif penghidupan lain; dan d. komitmen Calon Pekebun untuk mengelola kebun dan tidak mengalihkan aset yang telah diberikan melalui kegiatan Fasilitasi Pembangunan Kebun. (2) Tata cara penilaian skala prioritas Calon Pekebun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan metode skor sesuai format-3. (3) Dalam hal Calon Pekebun memiliki skor individu yang sama dalam satu kategori prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan terdapat keterbatasan ketersediaan lahan, maka penentuan prioritas Calon Pekebun dilakukan melalui musyawarah desa yang dinyatakan dalam kesepakatan musyawarah desa. Atau (4) Dalam hal musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diperoleh kesepakatan, maka kepala desa berhak MEMUTUSKAN prioritas Calon Pekebun berdasarkan pertimbangan badan permusyawaratan desa/dewan kelurahan.

Pasal 25

(1) Hasil identifikasi, inventarisasi dan analisis prioritas Calon Pekebun dan Calon Lahan yang dilakukan oleh kepala desa/lurah, diserahkan dan dilaporkan kepada camat. (2) Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengusulkan seluruh data prioritas Calon Pekebun di desa kepada bupati/wali kota. (3) Bupati/wali kota sesuai kewenangannya MENETAPKAN Calon Pekebun penerima kegiatan Fasilitasi Pembangunan Kebun baru oleh Perusahaan Perkebunan termasuk Calon Lahan melalui keputusan bupati/wali kota. (4) Bupati/wali kota sesuai kewenangannya dalam MENETAPKAN Calon Pekebun dan Calon Lahan penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mendelegasikan kepada kepala dinas yang membidangi Perkebunan. (5) Keputusan bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), diterbitkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Perusahaan Perkebunan memperoleh HGU.

Pasal 26

(1) Dalam hal lokasi Kebun Perusahaan berada dalam lintas Kabupaten/ Kota atau lintas provinsi, Calon Pekebun dan Calon Lahan ditentukan berdasarkan perimbangan luasan Perizinan Berusaha untuk budidaya pada masing- masing tingkat administrasi wilayah. (2) Gubernur mengukuhkan daftar Calon Pekebun dan Calon Lahan bagi kegiatan Fasilitasi Pembangunan Kebun oleh perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui keputusan gubernur yang didasarkan pada keputusan bupati/wali kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25. (3) Direktur Jenderal mengukuhkan daftar Calon Pekebun dan Calon Lahan bagi kegiatan Fasilitasi Pembangunan Kebun oleh perusahaan yang berada pada lintas provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Keputusan Direktur Jenderal yang didasarkan pada keputusan bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25. (4) Dalam hal Calon Pekebun dan/atau Calon Lahan tidak tersedia dalam salah satu wilayah kabupaten/kota sebagaimana kondisi yang dimaksud pada ayat (1), bupati/wali kota dapat menyampaikan kepada gubernur atau Direktur Jenderal sesuai kewenangannya. (5) Gubernur dan/atau Direktur Jenderal sesuai kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat MENETAPKAN dan mengukuhkan daftar Calon Pekebun dan Calon Lahan berdasarkan pertimbangan pemerataan dan keadilan akses atas lahan melalui keputusan.

Pasal 27

(1) Keputusan bupati/wali kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) sesuai format-4. (2) Keputusan gubernur atau Direktur Jenderal tentang pengukuhan penetapan Calon Pekebun dan Calon Lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, sesuai format-5.

BAB 6

Penetapan Calon Pekebun dan Calon Lahan

Pasal 23

Koreksi

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

(1) Sebelum melakukan tahapan pelaksanaan Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat Sekitar diperlukan perjanjian kerjasama Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat Sekitar. (2) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk perjanjian tertulis bermaterai cukup dan ditandatangani Perusahaan Perkebunan dan Calon Pekebun. (3) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disaksikan oleh dinas yang membidangi perkebunan. (4) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling kurang memuat: a. hak dan kewajiban para pihak; b. jangka waktu perjanjian; c. tindak lanjut rekomendasi tim penilai fisik kebun; d. sanksi; e. penyelesaian sengketa; dan f. penutup.

BAB 1

Pembangunan Fisik Kebun Masyarakat

Pasal 29

Koreksi

(1) Pelaksanaan Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat sekitar dilakukan hingga kegiatan pembangunan fisik Kebun. (2) Pelaksanaan pembangunan fisik Kebun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui tahapan: a. pembenihan; b. persiapan lahan; c. penanaman; d. pemeliharaan; dan e. panen pertama.

Pasal 30

Koreksi

(1) Kegiatan pembenihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf a, paling kurang terdiri dari persiapan pembenihan, pembenihan awal dan pembenihan utama. (2) Kegiatan pembenihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan benih unggul bersertifikat dan berlabel.

Pasal 31

(1) Kegiatan persiapan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf b, paling kurang terdiri atas: a. pembukaan lahan tanpa bakar; b. penyediaan infrastruktur Kebun; dan c. persiapan penanaman. (2) Pembukaan lahan tanpa bakar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat dilakukan dengan cara manual, mekanis atau kimiawi. (3) Penyediaan infrastruktur Kebun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa: a. jalan produksi; b. saluran irigasi/pengairan; atau c. infrastruktur lain dengan memperhatikan kebutuhan dan biofisik lahan. (4) Persiapan penanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa kegiatan pengukuran lahan, penentuan jarak tanam, pemancangan dan pembuatan lubang tanam.

Pasal 32

(1) Kegiatan penanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf c, berupa kegiatan penyiapan lahan pembenihan, pengangkutan benih ke lapangan, dan pelaksanaan penanaman. (2) Kegiatan pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf d, berupa kegiatan pemupukan, penyulaman, pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman, pengelolaan lahan dan air dan kastrasi. (3) Kegiatan panen pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf e, berupa pengambilan tandan buah segar yang sesuai dengan standar.

Pasal 33

(1) Perusahaan Perkebunan wajib memenuhi kelayakan fisik Kebun sebelum Kebun diserahkan kepada Masyarakat sebagai dasar penyelesaian kewajiban Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat sekitar. (2) Penyerahan kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan perjanjian kerjasama antara kelembagaan Pekebun dengan Perusahaan Perkebunan. (3) Penyerahan kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani kedua belah pihak dan diketahui pemberi izin. (4) Penentuan kelayakan fisik Kebun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penilaian fisik Kebun.

Pasal 34

(1) Pelaksanaan penilaian fisik Kebun dilakukan sebelum penyerahan Kebun. (2) Perusahaan Perkebunan wajib melakukan pemeliharaan Kebun. (3) Kegiatan pemeliharaan Kebun sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa: a. konsolidasi tanaman atau penyulaman; b. penyisipan tanaman; c. penunasan; d. kastrasi atau pemangkasan; e. pemupukan; f. pengendalian hama terpadu; dan g. pengelolaan tanah dan air. (4) Tata cara pelaksanaan pemeliharaan Kebun sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menyesuaikan jenis tanaman.

Pasal 35

(1) Pelaksanaan penilaian kelayakan fisik Kebun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1), dilakukan oleh pemberi perizinan berusaha. (2) Pemberi izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membentuk Tim Penilai Fisik Kebun. (3) Tim Penilai Fisik Kebun sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari: a. perwakilan Direktur Jenderal yang membidangi urusan Perkebunan; b. perwakilan Pemerintah Provinsi yang membidangi urusan Perkebunan; c. perwakilan pemerintah kabupaten/kota yang membidangi urusan Perkebunan; d. perwakilan mitra usaha/perusahaan; dan e. perwakilan petani peserta/Koperasi. (4) Tim Penilai Fisik Kebun sebagaimana dimaksud pada ayat (3), melibatkan pihak perbankan apabila pola fasilitasi menggunakan kredit.

Pasal 36

(1) Metode penilaian fisik Kebun menggunakan teknik sampling dengan sampel paling kurang 25% (dua puluh lima per seratus) dari total luas hamparan Kebun Masyarakat yang sedang difasilitasi pembangunannya disesuaikan dengan tahun tanam. (2) Penentuan kelulusan penilaian fisik Kebun terhadap hasil penilaian, paling tinggi 5% (lima per seratus) ketidaklulusan dari total sampel yang dilakukan penilaian yang disesuaikan dengan tahun tanam. (3) Penilaian fisik Kebun mengacu pada jenis tanaman, tempat tumbuh dan indikator penilaian fisik.

Pasal 37

(1) Indikator dalam kegiatan penilaian fisik Kebun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2), berupa: a. indikator produksi; b. indikator efektivitas dan efisiensi; dan c. indikator adanya potensi ancaman. (2) Indikator produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan indikator yang digunakan dalam menentukan potensi produksi dan/atau rendemen yang baik. (3) Indikator efektivitas dan efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan indikator yang digunakan untuk menilai proses produksi agar dapat berjalan secara lancar dan mudah. (4) Indikator adanya potensi ancaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan indikator yang digunakan untuk menilai hal-hal yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman.

Pasal 38

(1) Pada tanaman kelapa sawit, komponen dan bobot penilaian dan format penilaian, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (2) Untuk jenis tanaman selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 39

Perusahaan Perkebunan berkewajiban melakukan penilaian fisik Kebun Masyarakat secara mandiri sebelum mengajukan permohonan untuk diadakan penilaian fisik Kebun Masyarakat kepada pemberi perizinan berusaha.

Pasal 40

(1) Perusahaan Perkebunan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, wajib melaksanakan perbaikan fisik Kebun sebagaimana hasil evaluasi dan rekomendasi dari Tim Penilai Fisik Kebun. (2) Dalam hal Perusahaan Perkebunan tidak melaksanakan perbaikan sesuai rekomendasi dari Tim Penilai Fisik, Perusahaan Perkebunan dinyatakan tidak melakukan kewajiban Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat sekitar.

BAB 2

Penyelesaian Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat

Pasal 33

Koreksi

Pasal 34

Pasal 35

Pasal 36

Pasal 37

Pasal 38

Pasal 39

Pasal 40

Pasal 41

(1) Penyerahan Kebun kepada penerima dilaksanakan setelah dinyatakan sesuai pada saat penilaian fisik Kebun. (2) Penyerahan dilakukan oleh pihak Perusahaan Perkebunan kepada Masyarakat sesuai dengan daftar Calon Pekebun dan Calon Lahan kegiatan Fasilitasi Pembangunan Kebun untuk Masyarakat yang disaksikan oleh pemerintah daerah. (3) Berita acara penyerahan Kebun sesuai format-6.

Pasal 42

Format-1 dan Format-2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Format-3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2), Format-4 dan Format-5 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), serta Format-6 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Kegiatan subsistem hulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a berupa: a. fasilitasi pengurusan dan penerbitan legalitas dan status lahan; b. fasilitasi Pembentukan Kelompok Tani/Koperasi Kemitraan/Koperasi Kebun Masyarakat Sekitar; c. penyediaan konsultan teknis dan/atau teknologi pemetaan lahan/ Kebun, tata batas kebun; dan/atau d. penyediaan uji tanah dan/atau daun untuk penentuan pupuk yang tepat. (2) Kegiatan subsistem kegiatan budi daya sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2) huruf b berupa: a. penyediaan benih bersertifikat dan berlabel; b. penanaman; c. pemeliharaan; d. penyediaan pupuk; e. penyediaan pestisida; f. pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan; g. penyediaan tenaga kerja; dan/atau h. pembangunan/pemeliharaan sarana di dalam Kebun. (3) Kegiatan subsistem hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c berupa: a. penyediaan sarana dan prasarana di luar Kebun; b. penyediaan sarana alat dan tenaga kerja (brigade) pemantau kebakaran lahan; dan/atau c. pemanenan, pengolahan, pemanfaatan limbah hasil perkebunan. (4) Subsistem penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d berupa; a. kegiatan pembangunan pendukung kelengkapan prasarana; dan/atau b. kegiatan pengangkutan. (5) Fasilitasi kegiatan peremajaan Tanaman Perkebunan Masyarakat sekitar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e berupa: a. penyediaan benih bersertifikat; b. Penebangan tanaman tua, pencacahan tanaman tua; c. pembuatan titik tanam /pemancangan, dan penanaman; d. penyediaan pupuk; e. penyediaan pestisida; f. penyediaan tenaga kerja; g. penyediaan mesin pertanian; dan/atau h. pembangunan/pemeliharaan sarana di dalam Kebun. (6) Bentuk kegiatan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf f berupa: a. asistensi pembangunan Kebun dan/atau pemeliharaan Kebun; b. penyediaan hewan ternak/bibit ternak dan/atau sarana ternak dalam rangka integrasi dengan tanaman kelapa sawit; c. penyediaan hewan air dan sarana perikanan dalam rangka usaha pengembangan budi daya ikan; d. sarana fasilitas umum dan/atau fasilitas sosial diluar tanggung jawab Pemerintah; e. fasilitasi pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan, pelatihan dan/atau bimbingan teknis; f. fasilitasi sertifikasi perkebunan berkelanjutan dan sertifikasi lainnya; dan/atau g. penyediaan sarana dan prasarana dalam rangka pemanfaatan produk samping tanaman kelapa sawit seperti biomassa, limbah cair, bungkil sawit dan cangkang sawit.

Peraturan Menteri Nomor 18 Tahun 2021 tentang FASILITASI PEMBANGUNAN KEBUN MASYARAKAT SEKITAR

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

BAB III

Pasal 9

Pasal 10

BAB Kesatu

Pasal 9

BAB Kedua

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

BAB 1

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

BAB 2

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

BAB 3

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

BAB 4

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

BAB 5

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

BAB 6

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

BAB 7

Pasal 28

BAB Ketiga

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32

BAB 1

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32

Pasal 33

Pasal 34

Pasal 35

Pasal 36

Pasal 37

Pasal 38

Pasal 39