PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 16-permentan-pk-440-5-2016 Tahun 2016 tentang PEMASUKAN TERNAK RUMINANSIA BESAR KE DALAM WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA

PERMEN Nomor 16-permentan-pk-440-5-2016 Tahun 2016

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Ternak Ruminansia Besar adalah kelompok hewan mamalia yang memamah biak dan mempunyai empat buah perut yaitu retikulum, rumen, omasum, dan abomasum. 2. Bakalan Ternak Ruminansia Besar Pedaging yang selanjutnya disebut Bakalan adalah ternak ruminansia pedaging dewasa yang dipelihara selama kurun waktu tertentu hanya untuk digemukkan sampai mencapai bobot badan maksimal pada umur optimal untuk dipotong. 3. Ternak Ruminansia Besar Indukan yang selanjutnya disebut Indukan adalah ternak betina bukan bibit yang memiliki organ reproduksi normal dan sehat digunakan untuk pengembangbiakan. 4. Jantan Produktif adalah jantan bukan bibit yang memiliki organ reproduksi normal dan sehat serta digunakan untuk kawin alam. 5. Pemasukan adalah serangkaian kegiatan memasukkan Ternak Ruminansia Besar dari luar negeri ke dalam wilayah Negara Republik INDONESIA. 6. Negara Asal Pemasukan yang selanjutnya disebut Negara Asal adalah suatu negara yang mengeluarkan Ternak Ruminansia Besar ke dalam wilayah Negara Republik INDONESIA. 7. Unit Usaha Peternakan/Perusahaan Peternakan Negara Asal yang selanjutnya disebut Farm adalah suatu perusahaan di Negara Asal yang menjalankan kegiatan budi daya Ternak Ruminansia Besar secara teratur dan terus menerus. 8. Registered Premises/Approved Premises atau nama lain yang sejenis adalah tempat penampungan sementara Ternak Ruminansia Besar yang akan diekspor dan sebagai tempat dilakukannya pemenuhan persyaratan teknis kesehatan hewan yang dipersyaratkan oleh negara tujuan. 9. Rekomendasi Pemasukan yang selanjutnya disebut Rekomendasi adalah keterangan tertulis yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk melakukan Pemasukan Ternak Ruminansia Besar. 10. Direktur Jenderal adalah pejabat Eselon I di lingkungan Kementerian Pertanian yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang peternakan dan kesehatan hewan. 11. Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian yang selanjutnya disingkat PPVTPP adalah unit kerja organisasi di lingkungan Kementerian Pertanian yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang perizinan pertanian. 12. Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) provinsi yang membidangi fungsi peternakan dan/atau kesehatan hewan. 13. Pelaku Usaha adalah Perusahaan Swasta, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah.

BAB II

PERSYARATAN PEMASUKAN

Pasal 2

Koreksi

Ternak Ruminansia Besar terdiri atas: a. Bakalan; b. Indukan; dan c. Jantan Produktif.

Pasal 3

Koreksi

(1) Pemasukan Ternak Ruminansia Besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat dilakukan Pelaku Usaha. (2) Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melakukan Pemasukan wajib mendapatkan izin pemasukan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan setelah mendapat Rekomendasi dari Menteri. (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri. (4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dengan izin pemasukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 4

Pemasukan Ternak Ruminansia Besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus memenuhi persyaratan: a. administrasi; b. teknis kesehatan hewan; dan c. spesifikasi ternak ruminansia besar.

Pasal 5

(1) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a untuk Pemasukan Bakalan pertama kali meliputi: a. surat permohonan; b. Kartu Tanda Penduduk atau identitas pimpinan perusahaan; c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pelaku Usaha; d. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) di bidang peternakan dan/atau kesehatan hewan; e. akta pendirian perusahaan dan perubahan terakhir; f. rekomendasi Dinas; g. surat keterangan domisili perusahaan; h. Angka Pengenal Impor (API); i. surat keterangan mempunyai dokter hewan penanggung jawab teknis dari pimpinan perusahaan; j. surat pernyataan yang menyatakan bahwa pemotongan Bakalan dilakukan di Rumah Potong Hewan yang telah memiliki Nomor Kontrol Veteriner atau pra Nomor Kontrol Veteriner; dan k. surat pernyataan bermaterai yang menyatakan dokumen yang disampaikan benar dan sah. (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a untuk Pemasukan Bakalan berikutnya meliputi: a. surat permohonan; b. rekomendasi Dinas; c. surat keterangan mempunyai dokter hewan penanggung jawab teknis dari pimpinan perusahaan; d. surat pernyataan yang menyatakan bahwa pemotongan Bakalan dilakukan di Rumah Potong Hewan yang telah memiliki Nomor Kontrol Veteriner atau pra Nomor Kontrol Veteriner; dan e. surat pernyataan bermaterai yang menyatakan dokumen yang disampaikan benar dan sah.

Pasal 6

(1) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a untuk Pemasukan Indukan dan Jantan Produktif pertama kali meliputi: a. surat permohonan; b. Kartu Tanda Penduduk atau identitas pimpinan perusahaan; c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pelaku Usaha; d. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) di bidang peternakan dan/atau kesehatan hewan; e. akta pendirian perusahaan dan perubahan terakhir; f. rekomendasi Dinas; g. surat keterangan domisili perusahaan; h. Angka Pengenal Impor (API); i. surat keterangan mempunyai dokter hewan penanggung jawab teknis dari pimpinan perusahaan; dan j. surat pernyataan bermaterai yang menyatakan dokumen yang disampaikan benar dan sah. (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a untuk Pemasukan Indukan dan Jantan Produktif berikutnya meliputi: a. surat permohonan; b. rekomendasi Dinas; c. surat keterangan mempunyai dokter hewan penanggung jawab teknis dari pimpinan perusahaan; dan d. surat pernyataan bermaterai yang menyatakan dokumen yang disampaikan benar dan sah.

Pasal 7

Dalam hal rekomendasi Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f, ayat (2) huruf b, Pasal 6 ayat (1) huruf f, dan ayat (2) huruf b dilakukan oleh Pusat Pelayanan Perizinan Terpadu Daerah, harus disertai dengan rekomendasi Dinas yang melaksanakan fungsi peternakan dan/atau kesehatan hewan.

Pasal 8

Persyaratan teknis kesehatan hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri dari persyaratan: a. Negara Asal; b. Farm atau Registered Premises/Approved Premises atau nama lain yang sejenis; dan c. Ternak Ruminansia Besar.

Pasal 9

(1) Negara Asal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, yang akan melakukan Pemasukan harus ditetapkan oleh Menteri. (2) Negara Asal yang ditetapkan oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. bebas dari Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), Rift Valley Fever (RVF), Contagious Bovine Pleuropneumonia, Peste des Petit Ruminant yang mengacu pada deklarasi Badan Kesehatan Hewan Dunia/World Organization for Animal Health/Office International des Epizooties (WOAH/OIE); b. berstatus negligible atau controlled BSE risk yang mengacu pada deklarasi Badan Kesehatan Hewan Dunia/World Organization for Animal Health/Office International des Epizooties (WOAH/OIE); dan c. melaksanakan program monitoring dan surveilans residu antibiotik, hormon, dan bahan lain yang membahayakan kesehatan hewan dan manusia. (3) Negara Asal yang berstatus controlled BSE risk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus memenuhi persyaratan: a. tidak ditemukan kasus BSE selama 7 (tujuh) tahun terakhir; b. melakukan surveilans BSE selama 7 (tujuh) tahun berturut-turut sesuai dengan standar dan diakui oleh Badan Kesehatan Hewan Dunia/World Organization for Animal Health/Office International des Epizooties (WOAH/OIE); c. tidak memberikan pakan yang mengandung Meat Bone Meal (MBM) ruminansia; dan d. melaporkan status dan situasi penyakit hewan kepada Badan Kesehatan Hewan Dunia/World Organization for Animal Health/Office International des Epizooties (WOAH/OIE).

Pasal 10

Persyaratan Farm atau Registered Premises/Approved Premises atau nama lain yang sejenis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b harus: a. berasal dari Negara Asal yang telah ditetapkan oleh Menteri; b. tidak sedang terjadi wabah penyakit hewan menular; c. terdaftar sebagai Farm atau Registered Premises/ Approved Premises atau nama lain yang sejenis dan telah diaudit oleh otoritas veteriner Negara Asal; d. menerapkan biosecurity; e. tidak memberikan pakan yang mengandung Meat Bone Meal (MBM) ruminansia; f. tidak mengeluarkan Bakalan yang belum melewati withholding periods antibiotik dan hormon pertumbuhan; g. menerapkan kaidah kesejahteraan hewan; dan h. menerapkan pedoman budi daya ternak yang baik (good farming practice).

Pasal 11

(1) Persyaratan Ternak Ruminansia Besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c harus sehat dan dibuktikan dengan sertifikat kesehatan hewan (animal health certificate) yang diterbitkan oleh otoritas veteriner Negara Asal. (2) Sertifikat kesehatan hewan (animal health certificate) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemenuhan persyaratan teknis kesehatan hewan (health requirement) INDONESIA yang ditentukan oleh Direktur Kesehatan Hewan selaku otoritas veteriner Kementerian.

Pasal 12

Sertifikat kesehatan hewan (animal health certificate) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 paling sedikit memuat: a. status dan situasi penyakit hewan menular di Negara Asal, Farm, Registered Premises/Approved Premises atau nama lain yang sejenis; b. status kesehatan hewan individu; dan c. persyaratan kesehatan hewan yang ditentukan oleh Direktur Kesehatan Hewan selaku otoritas veteriner Kementerian.

Pasal 13

Persyaratan spesifikasi Ternak Ruminansia Besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c meliputi spesifikasi teknis: a. Bakalan; b. Indukan; dan c. Jantan Produktif.

Pasal 14

(1) Spesifikasi Ternak Ruminansia Besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a untuk sapi Bakalan sebagai berikut: a. berat badan rata-rata maksimal 350 kilogram berdasarkan Pemberitahuan Impor Barang (PIB); dan b. berumur maksimal 30 (tiga puluh) bulan yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Negara Asal. (2) Spesifikasi Ternak Ruminansia Besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a untuk kerbau Bakalan sebagai berikut: a. berat badan rata-rata maksimal 400 kilogram berdasarkan Pemberitahuan Impor Barang (PIB); dan b. berumur maksimal 30 (tiga puluh) bulan yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Negara Asal. (3) Bakalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus digemukkan dalam jangka waktu paling cepat 4 (empat) bulan sejak dilakukan tindakan karantina hewan yang dibuktikan dengan sertifikat pelepasan. (4) Dalam hal tertentu untuk memenuhi ketersediaan dan pasokan daging, Bakalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dipotong sebelum batas waktu 4 (empat) bulan. (5) Penetapan batas waktu pemotongan Bakalan sebelum 4 (empat) bulan dilakukan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri dalam bentuk Keputusan. (6) Penetapan batas waktu pemotongan Bakalan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan berdasarkan usul dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan. (7) Usul dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berdasarkan adanya kekurangan pasokan daging di dalam negeri. (8) Kekurangan pasokan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan dalam Rapat Koordinasi Terbatas yang dikoordinasikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

Pasal 15

Spesifikasi Ternak Ruminansia Besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b untuk Indukan sebagai berikut: a. memiliki organ reproduksi dan ambing normal; b. sapi berumur antara 18 (delapan belas) bulan sampai dengan 36 (tiga puluh enam) bulan; c. kerbau berumur antara 36 (tiga puluh enam) bulan sampai dengan 60 (enam puluh) bulan; dan d. bebas dari cacat fisik seperti cacat mata, kaki dan kuku abnormal, serta tidak terdapat kelainan tulang punggung atau cacat tubuh lainnya.

Pasal 16

Spesifikasi Ternak Ruminansia Besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c untuk Jantan Produktif sebagai berikut: a. organ reproduksi normal; b. sapi berumur antara 24 (dua puluh empat) bulan sampai dengan 36 (tiga puluh enam) bulan; c. kerbau berumur antara 24 (dua puluh empat) bulan sampai dengan 48 (empat puluh delapan) bulan; dan d. bebas dari cacat fisik seperti cacat mata, kaki dan kuku abnormal, serta tidak terdapat kelainan tulang punggung atau cacat tubuh lainnya.

Pasal 17

(1) Dalam hal sapi Bakalan atau kerbau Bakalan tiba di INDONESIA melebihi berat badan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2), Pelaku Usaha dapat diberikan toleransi Pemasukan setelah mendapat persetujuan dari Menteri. (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa surat keterangan yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri. (3) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan untuk satu kali.

Pasal 18

Pemasukan Bakalan, Indukan, dan Jantan Produktif selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 harus memenuhi kaidah kesejahteraan hewan.

Pasal 19

(1) Ternak Ruminansia Besar yang akan dimasukkan, sebelum dimuat ke atas alat angkut harus dilakukan tindakan karantina oleh petugas karantina hewan Negara Asal. (2) Pengangkutan Ternak Ruminansia Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara langsung dari tempat pengeluaran di Negara Asal ke tempat pemasukan di wilayah Negara Republik INDONESIA. (3) Pengangkutan Ternak Ruminansia Besar harus terpisah dengan hewan lain yang berpotensi membawa penyakit hewan menular. (4) Setibanya di tempat pemasukan Ternak Ruminansia Besar dikenakan tindakan karantina hewan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang karantina hewan.

Pasal 20

Jenis Ternak Ruminansia Besar yang dapat dimasukkan seperti tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB Kedua

Persyaratan Administrasi

Pasal 5

Koreksi

Pasal 6

Pasal 7

BAB Ketiga

Persyaratan Teknis Kesehatan Hewan

Pasal 8

Koreksi

Pasal 9

Koreksi

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB Keempat

Persyaratan Spesifikasi Ternak Ruminansia Besar

Pasal 13

Koreksi

Persyaratan spesifikasi Ternak Ruminansia Besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c meliputi spesifikasi teknis: a. Bakalan; b. Indukan; dan c. Jantan Produktif.

Pasal 14

Koreksi

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pemasukan Bakalan, Indukan, dan Jantan Produktif selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 harus memenuhi kaidah kesejahteraan hewan.

Pasal 19

Pasal 20

Jenis Ternak Ruminansia Besar yang dapat dimasukkan seperti tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III

TATA CARA PERMOHONAN PERSETUJUAN NEGARA ASAL, FARM, REGISTERED PREMISES/APPROVED PREMISES ATAU NAMA LAIN YANG SEJENIS

Pasal 21

Koreksi

(1) Negara Asal yang akan melakukan pemasukan Ternak Ruminansia Besar ke dalam wilayah Negara Republik INDONESIA harus mendapat persetujuan dari Menteri. (2) Untuk mendapatkan persetujuan dari Menteri, Negara Asal harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri. (3) Menteri dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan: a. status penyakit hewan menular di Negara Asal; dan b. hasil analisis risiko terhadap rencana Pemasukan. (4) Analisis risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan oleh Direktur Kesehatan Hewan melalui tahapan: a. penetapan tingkat perlindungan yang dapat diterima (acceptable level of protection) sesuai dengan jenis penyakit; b. pemeriksaan dokumen (desk review) dan verifikasi (on site review) sistem penyelenggaraan kesehatan hewan di Negara Asal; dan c. pemeriksaan dokumen (desk review) dan audit pemenuhan (on site review) sistem penyelenggaraan kesehatan hewan di Farm. (5) Dalam hal permohonan persetujuan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Menteri menyampaikan surat penolakan disertai alasan penolakan. (6) Dalam hal permohonan persetujuan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Menteri menerbitkan persetujuan Negara Asal dalam bentuk Keputusan Menteri.

Pasal 22

(1) Farm atau Registered Premises/Approved Premises atau nama lain yang sejenis yang akan memasok Ternak Ruminansia Besar ke dalam wilayah Negara Republik INDONESIA harus mendapatkan persetujuan dari Menteri. (2) Untuk mendapatkan persetujuan dari Menteri, Negara Asal harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri. (3) Menteri dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan saran dan pertimbangan dari Direktur Kesehatan Hewan selaku otoritas veteriner Kementerian. (4) Saran dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan setelah memenuhi persyaratan Farm atau Registered Premises/Approved Premises atau nama lain yang sejenis dan hasil penilaian risiko terhadap rencana Pemasukan. (5) Dalam pelaksanaannya, pemberian persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri. (6) Dalam hal permohonan persetujuan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Direktur Jenderal atas nama Menteri menyampaikan surat penolakan kepada Negara Asal disertai alasan penolakan. (7) Dalam hal permohonan persetujuan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diterbitkan Keputusan Menteri yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri dalam bentuk daftar farm atau registered premises/approved premises atau nama lain yang sejenis.

Pasal 23

(1) Dalam hal terjadi penambahan daftar Farm, daftar Registered Premises/Approved Premises atau nama lain yang sejenis dapat dilakukan setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10. (2) Farm, Registered Premises/Approved Premises atau nama lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diaudit oleh Negara Asal secara berkala. (3) Hasil audit oleh Negara Asal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disampaikan kepada Direktur Jenderal.

Pasal 24

Dalam hal dokumen persyaratan teknis kesehatan hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11 diduga tidak benar, dapat dilakukan verifikasi ke Negara Asal oleh Direktur Kesehatan Hewan selaku otoritas veteriner Kementerian.

BAB Kedua

Tata Cara Permohonan Persetujuan Farm atau Registered Premises/Approved Premises atau Nama Lain yang Sejenis

Pasal 22

Koreksi

Pasal 23

Pasal 24

BAB IV

TATA CARA MEMPEROLEH REKOMENDASI

Pasal 25

Koreksi

(1) Untuk memperoleh Rekomendasi, Pelaku Usaha mengajukan permohonan secara online kepada Direktur Jenderal melalui Kepala PPVTPP. (2) Permohonan Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7. (3) Dalam hal terjadi gangguan sistem yang berakibat tidak berfungsinya pelayanan secara online sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja, pelayanan perizinan dapat dilakukan secara manual.

Pasal 26

Kepala PPVTPP setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, melakukan pemeriksaan kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7 dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja harus memberikan jawaban permohonan ditolak atau permohonan disetujui.

Pasal 27

(1) Permohonan ditolak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, jika persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7 tidak lengkap dan/atau tidak benar. (2) Penolakan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala PPVTPP kepada Pelaku Usaha disertai alasan penolakan secara online.

Pasal 28

(1) Permohonan disetujui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, jika persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7 telah dipenuhi dengan lengkap dan benar. (2) Persetujuan permohonan oleh Kepala PPVTPP disampaikan kepada Direktur Jenderal secara online.

Pasal 29

Direktur Jenderal setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2), melakukan kajian teknis dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja harus memberikan jawaban permohonan ditolak atau permohonan disetujui.

Pasal 30

(1) Permohonan ditolak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, jika tidak memenuhi persyaratan teknis kesehatan hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11. (2) Penolakan permohonan disampaikan oleh Direktur Jenderal kepada Pelaku Usaha disertai alasan penolakan secara online.

Pasal 31

(1) Permohonan disetujui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, jika memenuhi persyaratan teknis kesehatan hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11. (2) Persetujuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan Rekomendasi oleh Direktur Jenderal. (3) Rekomendasi, paling sedikit memuat: a. nomor dan tanggal penerbitan Rekomendasi; b. nama, alamat pemohon, dan alamat tempat budi daya; c. nomor dan tanggal surat permohonan; d. Negara Asal; e. jenis dan jumlah Ternak Ruminansia Besar beserta kode HS; f. tempat pemasukan; g. tempat pengeluaran; dan h. masa berlaku Rekomendasi. (4) Masa berlaku Rekomendasi Pemasukan Bakalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf h selama 4 bulan sejak diterbitkan. (5) Masa berlaku Rekomendasi Pemasukan Indukan dan Jantan Produktif terhitung sejak tanggal diterbitkan sampai akhir tahun berjalan.

Pasal 32

Penerbitan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) dilakukan setelah penerimaan permohonan ditutup sampai dengan tanggal 22 pada waktu pelayanan permohonan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 untuk bakalan.

Pasal 33

(1) Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 disampaikan oleh Direktur Jenderal kepada Kepala PPVTPP secara online. (2) Kepala PPVTPP setelah menerima Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan Rekomendasi kepada Pelaku Usaha dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan melalui INDONESIA National Single Window (INSW) dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja.

Pasal 34

(1) Pelaku Usaha yang telah memperoleh Rekomendasi wajib merealisasikan Pemasukan sesuai dengan masa berlaku rekomendasi. (2) Pelaku Usaha wajib menyampaikan laporan realisasi Pemasukan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah realisasi Pemasukan kepada Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Kepala Badan Karantina Pertanian dan Kepala PPVTPP secara online. (3) Pelaku Usaha yang memasukkan Bakalan wajib menyampaikan laporan stok Bakalan yang ada di kandang setiap tanggal 1 pada bulan pengajuan permohonan.

Pasal 35

Pelaku Usaha yang baru pertama kali mengajukan permohonan Pemasukan Ternak Ruminansia Besar, diberikan Rekomendasi Pemasukan setelah dilakukan verifikasi kelayakan di tempat budi daya.

Pasal 36

Dalam hal terjadi wabah penyakit hewan menular yang menjadi persyaratan Negara Asal, Pelaku Usaha dapat mengajukan permohonan ulang dari negara lain yang bebas wabah.

Pasal 37

(1) Permohonan Rekomendasi untuk Pemasukan Bakalan harus diajukan pada: a. tanggal 1-10 Desember tahun sebelumnya untuk Pemasukan tanggal 1 Januari-30 April; b. tanggal 1-10 April tahun berjalan untuk Pemasukan tanggal 1 Mei-31 Agustus; dan c. tanggal 1-10 Agustus tahun berjalan untuk Pemasukan tanggal 1 September-31 Desember. (2) Permohonan Rekomendasi untuk Pemasukan Indukan dan Jantan Produktif dapat dilakukan sewaktu-waktu.

Pasal 38

(1) Penetapan jumlah Bakalan secara nasional dilakukan berdasarkan hasil Rapat Koordinasi Terbatas yang dikoordinasikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. (2) Penetapan jumlah Bakalan per Pelaku Usaha ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri berdasarkan keputusan Rapat Koordinasi Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Rekomendasi Tim analisa kebutuhan Bakalan. (3) Tim analisa kebutuhan Bakalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melakukan penghitungan didasarkan pada pertimbangan paling kurang: a. kapasitas kandang; b. realisasi Pemasukan sebelumnya; dan c. pengembangan Indukan. (4) Tim analisa kebutuhan Bakalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri dalam bentuk Keputusan Menteri.

Peraturan Menteri Nomor 16-permentan-pk-440-5-2016 Tahun 2016 tentang PEMASUKAN TERNAK RUMINANSIA BESAR KE DALAM WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

BAB Kesatu

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

BAB Kedua

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

BAB Ketiga

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB Keempat

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

BAB III

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

BAB Kesatu

Pasal 21

BAB Kedua

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

BAB IV

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32

Pasal 33

Pasal 34

Pasal 35

Pasal 36

Pasal 37

Pasal 38

BAB V

Pasal 39

Pasal 40

Pasal 41

Pasal 42

Pasal 43