PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 16-permentan-hr-060-5-2017 Tahun 2017 tentang Rekomendasi Impor Produk Hortikultura

PERMEN Nomor 16-permentan-hr-060-5-2017 Tahun 2017

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Hortikultura adalah segala hal yang berkaitan dengan buah, sayuran, bahan obat nabati, dan florikultura, termasuk di dalamnya jamur, lumut, dan tanaman air yang berfungsi sebagai sayuran, bahan obat nabati, dan/atau bahan estetika. 2. Produk Hortikultura adalah semua hasil yang berasal dari tanaman Hortikultura yang masih segar atau yang telah diolah. 3. Impor Produk Hortikultura adalah serangkaian kegiatan memasukkan Produk Hortikultura dari luar negeri ke dalam wilayah Negara Republik INDONESIA. 4. Rekomendasi Impor Produk Hortikultura yang selanjutnya disingkat RIPH adalah keterangan tertulis yang menyatakan Produk Hortikultura memenuhi persyaratan administrasi dan teknis. 5. Pelaku Usaha Impor Hortikultura yang selanjutnya disebut Pelaku Usaha adalah badan usaha yang menyelenggarakan kegiatan usaha di bidang importasi Produk Hortikultura yang didirikan dan berkedudukan di wilayah hukum Republik INDONESIA. 6. Angka Pengenal Importir Umum yang selanjutnya disingkat API-U adalah tanda pengenal sebagai Importir Umum. 7. Angka Pengenal Importir Produsen yang selanjutnya disingkat API-P adalah tanda pengenal sebagai Importir Produsen. 8. Tempat Pemasukan adalah pelabuhan laut, pelabuhan sungai, pelabuhan penyeberangan, bandar udara, kantor pos, pos perbatasan dengan negara lain dan tempat- tempat lain yang dianggap perlu, yang ditetapkan sebagai tempat untuk memasukkan Produk Hortikultura. 9. Direktur Jenderal Hortikultura yang selanjutnya disebut Direktur Jenderal adalah pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan Kementerian Pertanian yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Hortikultura. 10. Kepala Badan Karantina Pertanian yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan Kementerian Pertanian yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang perkarantinaan pertanian dan pengawasan keamanan hayati. 11. Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian yang selanjutnya disebut Kepala Pusat PVTPP adalah pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Kementerian Pertanian yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang perlindungan varietas tanaman dan perizinan pertanian. 12. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.

BAB II

PERSYARATAN PENERBITAN RIPH

Pasal 4

Koreksi

(1) RIPH diterbitkan untuk Produk Hortikultura: a. segar untuk konsumsi; b. segar untuk bahan baku industri; dan c. olahan. (2) Produk Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Koreksi

(1) RIPH harus mempertimbangkan produksi Hortikultura di dalam negeri. (2) Selain mempertimbangkan produksi Hortikultura di dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), RIPH harus mendorong produksi dalam negeri.

Pasal 6

(1) Impor Produk Hortikultura dilakukan di luar masa sebelum panen raya, panen raya, dan sesudah panen raya dalam jangka waktu tertentu. (2) Jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Direktur Jenderal. (3) Direktur Jenderal dalam MENETAPKAN jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan usulan dari kelompok kerja yang dibentuk oleh Direktur Jenderal.

Pasal 7

(1) Untuk mendorong produksi dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), impor Produk Hortikultura harus diintegrasikan dengan pengembangan komoditas Hortikultura di dalam negeri. (2) Pengembangan komoditas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengurangi ketergantungan impor dan menjaga stabilitas pasokan Produk Hortikultura. (3) Komoditas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Produk Hortikultura yang memiliki nilai ekonomis dan strategis, mempengaruhi inflasi dan berpotensi dikembangkan di dalam negeri. (4) Komoditas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

(1) Pengembangan komoditas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diperlukan dukungan Pelaku Usaha. (2) Dukungan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penanaman Produk Hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) di dalam negeri.

Pasal 9

(1) Jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan setiap bulan November untuk diinformasikan kepada Pelaku Usaha. (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pengajuan impor tahun berikutnya.

Pasal 10

(1) RIPH diterbitkan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun takwim untuk 1 (satu) Pelaku Usaha. (2) Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan permohonan RIPH sewaktu-waktu. (3) Permohonan RIPH untuk tahun berjalan dapat diajukan pada bulan November tahun sebelumnya.

Pasal 11

(1) Impor Produk Hortikultura dapat dilakukan oleh Pelaku Usaha, BUMN, lembaga sosial, atau perwakilan negara asing/lembaga internasional. (2) Pelaku Usaha, BUMN, lembaga sosial, dan perwakilan negara asing/lembaga internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melakukan Impor Produk Hortikultura wajib mendapat izin impor dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan setelah mendapat RIPH dari Direktur Jenderal atas nama Menteri. (3) RIPH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menjadi Lampiran yang tidak terpisahkan dengan izin impor. (4) Pelaku Usaha, BUMN, lembaga sosial, dan perwakilan negara asing/lembaga internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melakukan impor harus sesuai dengan RIPH sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 12

(1) Dalam hal untuk stabilisasi pasokan dan harga, Impor Produk Hortikultura segar untuk konsumsi hanya dapat dilakukan oleh BUMN. (2) BUMN dalam melakukan Impor Produk Hortikultura segar untuk konsumsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat penugasan dari Menteri BUMN.

Pasal 13

(1) Lembaga sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) harus berbadan usaha atau berbadan hukum yang didirikan menurut hukum INDONESIA dan berkedudukan di INDONESIA. (2) Perwakilan negara asing/lembaga internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) harus berkedudukan di INDONESIA.

Pasal 14

Impor Produk Hortikultura untuk: a. keperluan pengujian, penelitian, dan pengembangan ilmu pengetahuan; b. contoh yang tidak untuk diperdagangkan; c. pribadi penumpang, awak sarana pengangkut; dan/atau d. pelintas batas bagi kebutuhan di wilayah perbatasan, dikecualikan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 15

Untuk memperoleh RIPH, Pelaku Usaha, BUMN, lembaga sosial, dan/atau perwakilan lembaga asing/lembaga internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 harus memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.

Pasal 16

Persyaratan administrasi untuk Pelaku Usaha dan BUMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 meliputi: a. akte pendirian perusahaan, dan perubahannya yang terakhir; b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); c. Kartu Tanda Penduduk (KTP) pimpinan perusahaan; d. keterangan domisili perusahaan; e. API-U untuk umum; f. API-P untuk industri; g. surat pernyataan tidak memasukkan Produk Hortikultura yang melebihi waktu 6 (enam) bulan sejak panen untuk Produk Hortikultura segar; h. surat rekomendasi pemasukan Produk Hortikultura olahan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan; i. surat pernyataan menguasai sarana penyimpanan dan alat transportasi Produk Hortikultura yang sesuai dengan karakter dan jenis produk. j. surat pernyataan kesesuaian daya tampung gudang penyimpanan; k. surat pernyataan tidak akan menjual Produk Hortikultura yang diimpor ke pasar umum bagi Pelaku Usaha pemilik API-P; l. surat pernyataan kesanggupan untuk pengembangan penanaman bawang putih di dalam negeri untuk permohonan RIPH bawang putih; m. laporan rekapitulasi realisasi Impor Produk Hortikultura waktu impor sebelumnya bagi yang pernah melakukan Impor Produk Hortikultura; dan n. surat pernyataan bermaterai yang menyatakan dokumen yang disampaikan benar dan sah.

Pasal 17

Dalam hal untuk stabilisasi pasokan dan harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, persyaratan administrasi untuk BUMN meliputi: a. surat penugasan dari Menteri BUMN; b. NPWP; c. API-U; dan d. surat pernyataan bermaterai yang menyatakan dokumen yang disampaikan benar dan sah.

Pasal 18

Persyaratan administrasi untuk lembaga sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, meliputi: a. KTP dan/atau identitas pimpinan lembaga sosial; b. akta pendirian lembaga sosial, dan perubahannya yang terakhir; c. penetapan sebagai lembaga sosial dari instansi berwenang; d. keterangan pemberian hibah dari negara asal; e. surat pernyataan tidak akan memperjualbelikan Produk Hortikultura; f. keterangan calon penerima; dan g. surat pernyataan bermaterai yang menyatakan dokumen yang disampaikan benar dan sah.

Pasal 19

Persyaratan administrasi untuk perwakilan negara asing/lembaga internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, meliputi: a. identitas pimpinan dan/atau wakil yang ditugaskan/ dikuasakan; b. surat pernyataan untuk kebutuhan internal dan tidak diedarkan; dan c. surat pernyataan bermaterai yang menyatakan dokumen yang disampaikan benar dan sah.

Pasal 20

(1) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 meliputi: a. Produk Hortikultura segar untuk konsumsi dan untuk bahan baku industri, harus memenuhi ketentuan keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. Produk Hortikultura segar untuk konsumsi dan untuk bahan baku industri, yang pertama kali dimasukkan dari negara asal harus dilengkapi hasil analisa risiko organisme pengganggu tumbuhan karantina dari Badan Karantina Pertanian; c. Produk Hortikultura olahan, harus memenuhi keamanan pangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; d. keterangan kebun/lahan usaha yang telah diregistrasi atau sertifikat penerapan budi daya yang baik (Good Agriculture Practices/GAP) yang masih berlaku sampai akhir tahun impor dilakukan; e. registrasi bangsal pascapanen (packing house) yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dari negara asal yang masih berlaku sampai akhir tahun impor dilakukan; dan f. surat keterangan dari eksportir negara asal mengenai kapasitas produksi dari kebun/lahan usaha yang telah diregistrasi atau disertifikasi penerapan budi daya yang baik (Good Agriculture Practices/GAP). (2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, dan huruf f, diterjemahkan ke dalam bahasa INDONESIA.

BAB Kesatu

Umum

Pasal 4

Koreksi

Pasal 5

Koreksi

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

BAB Kedua

Persyaratan

Pasal 15

Koreksi

Pasal 16

Koreksi

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

BAB III

TATA CARA PENERBITAN RIPH

Pasal 21

Koreksi

(1) Pelaku Usaha, BUMN, lembaga sosial, dan/atau perwakilan negara asing/lembaga internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 yang akan melakukan Impor Produk Hortikultura harus mengajukan permohonan RIPH kepada Direktur Jenderal melalui Kepala Pusat PVTPP secara online. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat informasi: a. nama dan alamat perusahaan; b. nama dan alamat pimpinan perusahaan; c. nomor dan tanggal surat permohonan; d. nama Produk Hortikultura; e. pos tarif/HS Produk Hortikultura; f. negara asal; g. kapasitas produksi (untuk bahan industri); h. volume impor; i. Tempat Pemasukan; dan j. waktu impor. (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 20.

Pasal 22

(1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 menggunakan: a. Format–1, permohonan RIPH segar untuk konsumsi; b. Format–2, permohonan RIPH segar untuk bahan baku industri; dan c. Format–3, permohonan RIPH untuk olahan. (2) Kepala Pusat PVTPP setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja memeriksa kelengkapan dokumen persyaratan administrasi.

Pasal 23

Apabila hasil pemeriksaan dokumen persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2): a. lengkap, disampaikan kepada Kepala Badan untuk Produk Hortikultura segar sesuai dengan Format-4 atau kepada Direktur Jenderal untuk Produk Hortikultura olahan sesuai dengan Format-5; atau b. tidak lengkap, ditolak secara daring (online).

Pasal 24

(1) Kepala Badan setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a melakukan verifikasi kesesuaian Tempat Pemasukan, Produk Hortikultura dan negara asal dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja. (2) Apabila hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1): a. sesuai dengan persyaratan, disampaikan kepada Direktur Jenderal sesuai dengan Format-6; atau b. tidak sesuai dengan persyaratan, ditolak. (3) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan kepada Pelaku Usaha melalui Kepala Pusat PVTPP disertai alasan penolakan secara daring (online).

Pasal 25

(1) Direktur Jenderal setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a dan Pasal 24 ayat (2) huruf a melakukan verifikasi dan validasi persyaratan teknis dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja. (2) Apabila hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1): a. sesuai dengan persyaratan teknis, diterbitkan RIPH sesuai dengan Format-7; atau b. tidak sesuai dengan persyaratan teknis, ditolak. (3) RIPH yang diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan kepada Pelaku Usaha dan portal INDONESIA National Single Window (INSW) melalui Kepala Pusat PVTPP. (4) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan kepada Pelaku Usaha melalui Kepala Pusat PVTPP disertai alasan penolakan secara daring (online).

Pasal 26

Format-1 sampai dengan Format-7 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 sampai dengan Pasal 25 tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 27

(1) Dalam hal keadaan memaksa (force majeur), Pelaku Usaha, BUMN, lembaga sosial, atau perwakilan lembaga asing/lembaga internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dapat mengajukan permohonan RIPH secara manual. (2) Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dengan surat keterangan dari Direktur Jenderal.

BAB IV

KEWAJIBAN PELAKU USAHA

Pasal 28

Koreksi

Pelaku Usaha yang mendapatkan RIPH wajib menyampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan untuk penerbitan izin Impor Produk Hortikultura.

Pasal 29

Koreksi

(1) Pelaku Usaha yang mendapatkan RIPH wajib merealisasikan Impor Produk Hortikultura. (2) Realisasi Impor Produk Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada Direktur Jenderal dengan tembusan Kepala Badan dan Kepala Pusat PVTPP secara daring (online). (3) Kewajiban laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 3 (tiga) bulan setelah pelaksanaan Impor Produk Hortikultura.

Pasal 30

(1) Pelaku Usaha yang melakukan Impor Produk Hortikultura bawang putih segar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 wajib melakukan pengembangan penanaman bawang putih di dalam negeri. (2) Pengembangan penanaman bawang putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sendiri atau bermitra dengan kelompok tani. (3) Penanaman bawang putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan pada lahan baru. (4) Penanaman bawang putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 1 (satu) tahun sejak RIPH diterbitkan. (5) Penanaman bawang putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada Direktur Jenderal, dan diketahui oleh dinas daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian di lokasi penanaman. (6) Kewajiban melakukan pengembangan penanaman bawang putih di dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai surat pernyataan kesanggupan untuk melakukan pengembangan penanaman bawang putih di dalam negeri, sesuai dengan Format-8. (7) Format-8 sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 31

Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dilakukan untuk meningkatkan daya saing Produk Hortikultura berupa bawang putih produksi dalam negeri.

Pasal 32

(1) Penanaman bawang putih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 paling kurang menghasilkan produksi 5% (lima perseratus) dari volume permohonan RIPH per tahun. (2) Luas tanam yang diperlukan untuk menghasilkan produksi 5% (lima perseratus) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan produktivitas rata- rata 6 (enam) ton per hektar. (3) Pelaku Usaha yang mengajukan permohonan RIPH berikutnya wajib melampirkan laporan realisasi penanaman bawang putih dan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Koreksi

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 86/Permentan/OT.140/8/2013 tentang Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2013 Nomor 1071), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 38

Koreksi

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 Mei 2017 MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA, ttd AMRAN SULAIMAN Diundangkan di Jakarta pada tanggal 18 Mei 2017 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 16/PERMENTAN/HR.060/5/2017 TENTANG REKOMENDASI IMPOR PRODUK HORTIKULTURA No Kode HS Uraian Barang Keterangan 07.03 Bawang bombay, bawang merah, bawang putih, bawang bakung/ perai dan sayuran sejenis lainnya, segar atau dingin. 0703.20 - Bawang Putih : 1 0703.20.90 - - Lain-lain MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA, ttd AMRAN SULAIMAN LAMPIRAN III PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 16/PERMENTAN/HR.060/5/2017 TENTANG REKOMENDASI IMPOR PRODUK HORTIKULTURA No Kode Tentang Ditanda Tangani oleh 1. Format - 1 Permohonan Rekomendasi Impor Produk Hortikultura Segar Untuk Konsumsi Pelaku Usaha 2. Format - 2 Permohonan Rekomendasi Impor Produk Hortikultura Segar Bahan Baku Industri Pelaku Usaha 3. Format - 3 Permohonan Rekomendasi Impor Produk Hortikultura Olahan Pelaku Usaha 4. Format - 4 Surat Kepala Pusat PVTPP kepada Kepala Badan Karantina perihal Permohonan Verifikasi Kesesuaian Tempat Pemasukan, Produk Hortikultura dan Negara Asal Produk Hortikultura Segar Kepala Pusat PVTPP 5. Format - 5 Surat Kepala Pusat PVTPP kepada Direktur Jenderal Hortikultura perihal Permohonan Rekomendasi Impor Produk Hortikultura Olahan Kepala Pusat PVTPP 6. Format - 6 Surat Kepala Badan Karantina Pertanian kepada Direktur Jenderal Hortikultura tentang Permohonan Rekomendasi Impor Produk Hortikultura Segar Kepala Badan Karantina 7. Format - 7 Rekomendasi Impor Produk Hortikultura ke dalam Wilayah Negara Direktur Jenderal Hortikultura 8. Format - 8 Surat Pernyataan Kesanggupan Untuk Pengembangan Penanaman Bawang Putih di Dalam Negeri Pelaku Usaha MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA, ttd AMRAN SULAIMAN

Peraturan Menteri Nomor 16-permentan-hr-060-5-2017 Tahun 2017 tentang Rekomendasi Impor Produk Hortikultura

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB II

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

BAB Kesatu

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

BAB Kedua

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

BAB III

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

BAB IV

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32

BAB V

Pasal 33

Pasal 34

BAB VI

Pasal 35

Pasal 36

BAB VII

Pasal 37

Pasal 38