PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 14 Tahun 2021 tentang KELOMPOK SUBSTANSI DAN SUBKELOMPOK SUBSTANSI PADA KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL UNIT PELAKSANA TEKNIS LINGKUP DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

PERMEN Nomor 14 Tahun 2021

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

PUSAT VETERINER FARMA

Pasal 1

Kelompok Jabatan Fungsional pada Pusat Veteriner Farma terdiri atas: a. Kelompok Pelayanan Produksi; b. Kelompok Pelayanan Pengujian Mutu dan Pengembangan Produk; c. Kelompok Pemasaran dan Distribusi; d. Subkelompok Program dan Keuangan; e. Subkelompok Kepegawaian dan Tata Usaha; dan f. Subkelompok Prasarana dan Sarana.

Pasal 2

BAB II

BALAI BESAR PENGUJIAN MUTU DAN SERTIFIKASI OBAT HEWAN

Pasal 15

Koreksi

Kelompok Jabatan Fungsional pada Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan terdiri atas: a. Kelompok Pelayanan Pengujian; b. Kelompok Sertifikasi dan Pengembangan Mutu dan Kerja Sama; c. Subkelompok Program dan Keuangan; d. Subkelompok Kepegawaian dan Tata Usaha; dan e. Subkelompok Rumah Tangga dan Barang Milik Negara.

Pasal 16

Koreksi

Kelompok Pelayanan Pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a mempunyai tugas melakukan pelayanan pengujian mutu, sertifikasi, pemantauan dan pengkajian obat hewan, pengelolaan hewan percobaan, dan pengelolaan limbah pengujian mutu obat hewan.

Pasal 17

Kelompok Pelayanan Pengujian terdiri atas: a. Subkelompok Sampel; dan b. Subkelompok Hewan Percobaan dan Limbah.

Pasal 18

(1) Subkelompok Sampel mempunyai tugas melakukan penerimaan, pengumpulan, klasifikasi dan seleksi sampel obat hewan, serta pemberian pelayanan teknis kegiatan pengujian mutu, sertifikasi, pengkajian, dan pemantauan obat hewan. (2) Subkelompok Hewan Percobaan dan Limbah mempuinyai tugas melakukan pengelolaan hewan percobaan dan limbah pengujian mutu obat hewan.

Pasal 19

Kelompok Pelayanan Sertifikasi, Pengembangan Mutu dan Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan sertifikasi dan pelaksanaan pemantauan, pengamanan hasil pengujian mutu obat hewan serta pengembangan mutu dan kerja sama.

Pasal 20

Kelompok Pelayanan Sertifikasi dan Pengembangan Mutu dan Kerja sama terdiri atas: a. Subkelompok Sertifikasi; dan b. Subkelompok Pengembangan Mutu dan Kerja Sama.

Pasal 21

(1) Subkelompok Sertifikasi mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan sertifikasi obat hewan, penyiapan bahan pemantauan obat hewan yang beredar, penyebarluasan informasi hasil pengujian mutu obat hewan dan pengamanan hasil uji serta penyiapan dokumen sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja. (2) Subkelompok Pengembangan Mutu dan Kerja Sama mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengembangan pelaksanaan sistem mutu laboratorium, melakukan pengembangan metode dalam rangka pengujian mutu obat hewan dan menyiapkan dokumen kerjasama teknis dalam rangka pengujian mutu obat tingkat nasional dan internasional.

Pasal 22

Subkelompok Program dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program, rencana kerja, anggaran, dan kerja sama, serta evaluasi dan laporan pengujian mutu, sertifikasi, pengkajian, dan pemantauan obat hewan, serta urusan keuangan.

Pasal 23

Subkelompok Kepegawaian dan Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian dan ketatausahaan, penyiapan dokumen sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 serta penyiapan dokumen sistem manajemen anti penyuapan.

Pasal 24

Subkelompok Rumah Tangga dan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf e mempunyai tugas melakukan urusan rumah tangga dan penatausahaan barang milik negara.

Pasal 25

(1) Jabatan fungsional lingkup Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan, terdiri atas: a. Medik Veteriner; b. Paramedik Veteriner; dan c. Jabatan fungsional lainnya yang sesuai dengan tugas dan fungsi Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan. (2) Jumlah dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

BAB III

BALAI BESAR VETERINER

Pasal 26

Koreksi

Kelompok Jabatan Fungsional pada Balai Besar Veteriner terdiri atas: a. Kelompok Program dan Evaluasi; b. Kelompok Pelayanan Veteriner; c. Subkelompok Kepegawaian dan Tata Usaha; d. Subkelompok Keuangan; dan e. Subkelompok Rumah Tangga dan Barang Milik Negara.

Pasal 27

Koreksi

Kelompok Program dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a mempunyai tugas melakukan penyusunan program, rencana kerja, dan anggaran, pelaksanaan kerja sama, serta penyiapan evaluasi dan pelaporan kegiatan pengamatan dan pengidentifikasian diagnosa, pengujian veteriner dan produk hewan, serta pengembangan teknik dan metode penyidikan, diagnosa, dan pengujian veteriner.

Pasal 28

Kelompok Program dan Evaluasi terdiri atas: a. Subkelompok Program; b. Subkelompok Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 29

(1) Subkelompok Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program, rencana kerja, dan anggaran, pelaksanaan kerja sama pengamatan dan pengidentifikasian diagnosa, pengujian veteriner dan produk hewan serta pengembangan teknik dan metode penyidikan, diagnosa dan pengujian veteriner. (2) Subkelompok Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan pengamatan dan pengidentifikasian diagnosa, pengujian veteriner dan produk hewan serta pengembangan teknik dan metode penyidikan, diagnosa dan pengujian veteriner.

Pasal 30

Kelompok Pelayanan Veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan teknis pengamatan dan pengidentifikasian diagnosa, pengujian veteriner dan produk hewan, pengembangan teknik dan metode penyidikan diagnosa dan pengujian veteriner serta penyiapan pengembangan sistem dan diseminasi informasi veteriner.

Pasal 31

Kelompok Pelayanan Veteriner terdiri atas : a. Subkelompok Pelayanan Teknis; b. Subkelompok Informasi Veteriner.

Pasal 32

(1) Subkelompok Pelayanan Teknis mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan teknis pengamatan dan pengidentifikasian diagnosa, pengujian veteriner dan produk hewan, serta pengembangan teknik dan metode penyidikan, diagnosa dan pengujian veteriner. (2) Subkelompok Informasi Veteriner mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan, dan analisis data pengamatan dan pengidentifikasian diagnosa, hewan, serta pengujian veteriner dan produk hewan, serta pengembangan teknik dan metode penyidikan, diagnosa, dan pengujian veteriner, serta penyiapan pengembangan sistem dan diseminasi informasi veteriner.

Pasal 33

Subkelompok Kepegawaian dan Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian dan ketatausahaan.

Pasal 34

Subkelompok Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf d mempunyai tugas melakukan urusan keuangan.

Pasal 35

Subkelompok Rumah Tangga dan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf e mempunyai tugas melakukan urusan rumah tangga dan penatausahaan barang milik negara.

Pasal 36

(1) Jabatan fungsional lingkup Balai Besar Veteriner, terdiri atas: a. Medik Veteriner; b. Paramedik Veteriner; dan c. Jabatan fungsional lainnya yang sesuai dengan tugas dan fungsi Balai Besar Veteriner. (2) Jumlah dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

BAB IV

BALAI BESAR INSEMINASI BUATAN

Pasal 37

Koreksi

Kelompok Jabatan Fungsional pada Balai Besar Inseminasi Buatan terdiri atas: a. Kelompok Pelayanan Teknis; b. Kelompok Pemasaran dan Informasi; c. Subkelompok Program dan Keuangan; d. Subkelompok Kepegawaian dan Tata Usaha; dan e. Subkelompok Rumah Tangga dan Barang Milik Negara.

Pasal 38

Koreksi

Kelompok Pelayanan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan teknis pemeliharaan ternak dan peningkatan mutu genetik ternak, produksi semen, serta pengembangan inseminasi buatan.

Pasal 39

Kelompok Pelayanan Teknis terdiri atas: a. Subkelompok Pemeliharaan dan Peningkatan Mutu Genetik Ternak; dan b. Subkelompok Produksi Semen dan Pengembangan Inseminasi Buatan.

Pasal 40

(1) Subkelompok Pemeliharaan dan Peningkatan Mutu Genetik Temak mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan teknis pemeliharaan ternak, pelayanan kesehatan ternak, dan penyediaan dan pengawasan pakan ternak, serta peningkatan mutu genetik ternak; (2) Subkelompok Produksi Semen dan Pengembangan Inseminasi Buatan mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan teknis produksi semen ternak unggul dan pengembangan inseminasi buatan.

Pasal 41

Kelompok Pemasaran dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b mempunyai tugas melakukan kerja sama dan optimalisasi pemanfaatan sumber daya, penyimpanan dan pendistribusian hasil produksi serta pengelolaan informasi dan promosi hasil produksi.

Pasal 42

Kelompok Pemasaran dan Informasi terdiri atas: a. Subkelompok Pemasaran dan Kerja Sama; dan b. Subkelompok Informasi dan Pemantauan Mutu Semen.

Pasal 43

(1) Subkelompok Pemasaran dan Kerja Sama mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kerja sama dan optimalisasi pemanfaatan sumber daya serta penyimpanan dan pendistribusian hasil produksi. (2) Subkelompok Informasi dan Pemantauan Mutu Semen mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan informasi dan promosi, pencatatan dan dokumentasi hasil produksi, pemberian pelayanan purna jual, serta pelayanan pemantauan mutu semen ternak unggul.

Pasal 44

Subkelompok Program dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf c mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan program, evaluasi, rencana bisnis dan anggaran, dokumen pelaksanaan anggaran, pengelolaan pendapatan dan belanja, pengelolaan kas, urusan akuntansi, penerapan sistem informasi managemen keuangan, serta penyusunan laporan.

Pasal 45

Subkelompok Kepegawaian dan Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf d mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian dan tata usaha.

Pasal 46

Subkelompok Rumah Tangga dan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf e mempunyai tugas melakukan urusan rumah tangga dan penatausahaan barang milik negara, serta prasarana dan sarana produksi.

Pasal 47

(1) Jabatan fungsional lingkup Balai Besar Inseminasi Buatan, terdiri atas: a. Medik Veteriner; b. Paramedik Veteriner; c. Pengawas Bibit Ternak; d. Pengawas Mutu Pakan; dan e. Jabatan fungsional lainnya yang sesuai dengan tugas dan fungsi Balai Besar Inseminasi Buatan. (2) Jumlah dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

BAB V

BALAI BESAR PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK BATURRADEN

Pasal 48

Koreksi

Kelompok Jabatan Fungsional pada Balai Besar Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Baturraden terdiri atas: a. Kelompok Pelayanan Pembibitan dan Hijauan Pakan Ternak; b. Kelompok Pemasaran dan Informasi; c. Subkelompok Program dan Keuangan; d. Subkelompok Kepegawaian dan Tata Usaha; dan e. Subkelompok Rumah Tangga dan Penatausahaan Barang Milik Negara.

Pasal 49

Koreksi

Kelompok Pelayanan Pembibitan dan Hijauan Pakan Ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan teknis kegiatan pemeliharaan, produksi, pemuliaan bibit unggul sapi perah dan kambing perah, dan penyediaan pakan dan pengelolaan hijauan pakan ternak, serta pengelolaan prasarana dan sarana teknis.

Pasal 50

Kelompok Pelayanan Pembibitan dan Hijauan Pakan Ternak, terdiri atas: a. Subkelompok Pelayanan Teknis; b. Subkelompok Prasarana dan Sarana Teknis.

Pasal 51

(1) Subkelompok Pelayanan Teknis mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan teknis pemeliharaan, produksi, pemuliaan, dan pengembangan serta penyiapan bahan pelayanan sertifikasi bibit unggul sapi perah dan kambing perah. (2) Subkelompok Prasarana dan Sarana Teknis mempunyai tugas melakukan pengelolaan prasarana dan sarana teknis meliputi instalasi kandang bibit ternak unggul, kebun bibit hijauan pakan ternak, ladang penggembalaan, sarana teknis dan sarana pendukung.

Pasal 52

Kelompok Pemasaran dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf b mempunyai tugas melakukan penyebaran, distribusi, pemasaran, dan informasi hasil produksi bibit unggul sapi perah dan kambing perah bersertifikat, serta hasil ikutannya dan hijauan pakan ternak.

Pasal 53

Kelompok Pemasaran dan Informasi terdiri atas: a. Subkelompok Pemasaran; b. Subkelompok Informasi.

Pasal 54

(1) Subkelompok Pemasaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kerja sama pemeliharaan, produksi, pemuliaan, serta penyebaran, distribusi dan pemasaran hasil produksi bibit unggul sapi perah dan kambing perah bersertifikat, serta hasil ikutannya dan hijauan pakan ternak. (2) Subkelompok Informasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan, dan analisis data, serta penyebarluasan informasi dan diseminasi pemeliharaan, produksi, pemuliaan, penyebaran, distribusi, dan pemasaran bibit unggul sapi perah dan kambing perah bersertifikat, serta hasil ikutannya dan hijauan pakan ternak.

Pasal 55

Subkelompok Program dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf c mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program, rencana kerja, anggaran, dan kerja sama serta penyiapan evaluasi dan laporan.

Pasal 56

Subkelompok Kepegawaian dan Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf d mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian dan ketatausahaan.

Pasal 57

Subkelompok Rumah Tangga dan Penatausahaan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf e mempunyai tugas melakukan urusan rumah tangga dan penatausahaan barang milik negara.

Pasal 58

(1) Jabatan fungsional lingkup Balai Besar Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Baturraden, terdiri atas: a. Medik Veteriner; b. Paramedik Veteriner; c. Pengawas Bibit Ternak; d. Pengawas Mutu Pakan; dan e. Jabatan fungsional lainnya yang sesuai dengan tugas dan fungsi Balai Besar Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Baturraden. (2) Jumlah dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

BAB XIII

KOORDINATOR SUBSTANSI DAN SUBKOORDINATOR SUBSTANSI

Pasal 91

Koreksi

(1) Kelompok Substansi dikoordinasikan oleh Koordinator Substansi. (2) Koordinator Substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengkoordinasikan Subkoordinator Substansi, Pejabat Fungsional, dan Pelaksana. (3) Koordinator Substansi merupakan Pejabat Fungsional yang menduduki jenjang jabatan fungsional ahli utama atau ahli madya. (4) Dalam hal tidak terdapat Pejabat Fungsional yang memenuhi syarat sebagaimana pada ayat (3), dapat diangkat Pejabat Fungsional yang menduduki jenjang jabatan fungsional ahli muda sesuai tugas jabatannya dengan pangkat paling rendah Penata Tingkat I/III.d.

Pasal 92

(1) Koordinator Substansi dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Subkoordinator Substansi. (2) Subkoordinator Substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu Koordinator Substansi dalam menjamin tercapainya kuantitas dan kualitas target kinerja. (3) Subkoordinator Substansi merupakan Pejabat Fungsional yang menduduki jenjang jabatan fungsional ahli madya atau ahli muda. (4) Dalam hal tidak terdapat Pejabat Fungsional yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat diangkat Pejabat Fungsional yang menduduki jenjang jabatan fungsional Ahli Pertama sesuai tugas jabatannya dan paling sedikit 3 (tiga) tahun telah menduduki pangkat Penata Muda Tingkat I/III.b.

Pasal 93

Koordinator Substansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 dan Subkoordinator Substansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 melaksanakan tugas jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tugas sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 94

(1) Kepala Unit Pelaksana Teknis dapat melakukan evaluasi kinerja terhadap Koordinator Substansi dan/atau Subkoordinator Substansi setiap 1 (satu) tahun. (2) Hasil evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Direktur Jenderal melalui Sekretaris Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. (3) Dalam hal hasil evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menunjukkan Koordinator Substansi dan/atau Subkoordinator Substansi tidak melaksanakan tugas sesuai dengan Peraturan Menteri ini, Koordinator Substansi dan/atau Subkoordinator Substansi dapat dilakukan penggantian.

Pasal 95

Koordinator Substansi, Subkoordinator Substansi, dan Pejabat Fungsional lainnya dalam kelompok substansi dapat melaksanakan tugas antar kelompok substansi yang memiliki kesesuaian jabatan melalui penugasan dari Kepala Unit Pelaksana Teknis.

Pasal 96

Koordinator Substansi dan Subkoordinator Substansi ditetapkan oleh Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan setelah memperoleh persetujuan dari Sekretaris Jenderal.

Peraturan Menteri Nomor 14 Tahun 2021 tentang KELOMPOK SUBSTANSI DAN SUBKELOMPOK SUBSTANSI PADA KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL UNIT PELAKSANA TEKNIS LINGKUP DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

BAB II

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

BAB III

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32

Pasal 33

Pasal 34

Pasal 35

Pasal 36

BAB IV

Pasal 37

Pasal 38

Pasal 39

Pasal 40

Pasal 41

Pasal 42

Pasal 43

Pasal 44

Pasal 45

Pasal 46

Pasal 47

BAB V

Pasal 48

Pasal 49

Pasal 50

Pasal 51

Pasal 52

Pasal 53

Pasal 54

Pasal 55

Pasal 56

Pasal 57

Pasal 58

BAB VI

Pasal 59

Pasal 60

Pasal 61

Pasal 62

Pasal 63

BAB VII

Pasal 64

Pasal 65

Pasal 66

Pasal 67

Pasal 68

BAB VIII