PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 14 Tahun 2020 tentang PENDAFTARAN DAN PERIZINAN USAHA PETERNAKAN

PERMEN Nomor 14 Tahun 2020

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian. 2. Budi Daya adalah kegiatan untuk memproduksi hasil Ternak dan hasil ikutannya bagi konsumen. 3. Pembibitan adalah kegiatan menghasilkan bibit Ternak untuk keperluan sendiri atau diperjualbelikan. 4. Tanda Bukti Pendataan yang selanjutnya disingkat TBP adalah tanda bukti identifikasi dan pendataan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota kepada Peternak yang melakukan Budi Daya skala usaha mikro. 5. Surat Tanda Daftar yang selanjutnya disingkat STD adalah keterangan tertulis yang diberikan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama bupati/wali kota kepada Peternak yang melakukan Budi Daya skala usaha kecil. 6. Izin Usaha Peternakan adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama bupati/wali kota kepada Perusahaan Peternakan yang melakukan Budi Daya skala usaha menengah dan besar atau kepada Peternak dan Perusahaan Peternakan yang melakukan Pembibitan skala usaha mikro, kecil, menengah, dan besar, setelah melakukan Pendaftaran dan untuk memulai usaha dan/atau kegiatan dengan memenuhi persyaratan dan/atau Komitmen. 7. Perizinan Berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan yang diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau Komitmen. 8. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/ wali kota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi. 9. Pendaftaran adalah pendaftaran usaha dan/atau kegiatan oleh pelaku usaha melalui OSS. 10. Komitmen adalah persyaratan pelaku usaha untuk memenuhi persyaratan izin usaha dan/atau izin komersial atau operasional. 11. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah pelaku usaha melakukan Pendaftaran. 12. Peternak adalah orang perseorangan warga negara INDONESIA atau korporasi yang melakukan usaha peternakan. 13. Perusahaan Peternakan adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA yang mengelola usaha peternakan dengan kriteria dan skala tertentu. 14. Pihak Tertentu untuk Kepentingan Khusus yang selanjutnya disebut Pihak Tertentu adalah Tentara Nasional INDONESIA, kepolisian, lembaga kepabeanan, lembaga penelitian, lembaga pendidikan, dan unit pelaksana teknis kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang peternakan dan kesehatan hewan. 15. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kordinasi penanaman modal. 16. Rekomendasi Teknis Usaha Peternakan yang selanjutnya disebut Rekomtek adalah keterangan teknis yang menyatakan bahwa usaha peternakan memenuhi persyaratan teknis. 17. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan yang selanjutnya disebut Direktur Jenderal adalah pejabat pimpinan tinggi madya yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang peternakan. 18. Dinas Daerah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Dinas Kabupaten/Kota adalah perangkat daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan sub urusan peternakan dan kesehatan hewan.

BAB II

JENIS USAHA DAN SKALA USAHA TERTENTU

Pasal 3

Koreksi

(1) Jenis usaha peternakan terdiri atas: a. usaha Budi Daya; dan b. usaha Pembibitan. (2) Usaha Budi Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a hanya dapat dilakukan oleh: a. Peternak; b. Perusahaan Peternakan; dan c. Pihak Tertentu. (3) Usaha Pembibitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh: a. Peternak; b. Perusahaan Peternakan; c. pemerintah pusat; dan d. pemerintah daerah provinsi dan/atau kabupaten/kota.

Pasal 4

(1) Usaha Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a meliputi: a. Ternak ruminansia; dan b. Ternak nonruminansia. (2) Usaha Budi Daya Ternak ruminansia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi sapi potong, sapi perah, kerbau, kambing, domba/biri-biri, dan rusa. (3) Usaha Budi Daya Ternak nonruminansia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kuda, babi, kelinci, ayam ras petelur, ayam ras pedaging, ayam lokal, itik, angsa, kalkun, dan burung puyuh.

Pasal 5

(1) Usaha Pembibitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b meliputi: a. Ternak ruminansia; dan b. Ternak nonruminansia. (2) Usaha Pembibitan Ternak ruminansia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi sapi potong, sapi perah, kerbau, kambing dan domba/biri-biri. (3) Usaha Pembibitan Ternak nonruminansia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kuda, babi, kelinci, ayam ras petelur, ayam ras pedaging, ayam lokal, itik, angsa, dan burung puyuh.

Pasal 6

Jenis usaha peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilakukan berdasarkan skala usaha tertentu.

Pasal 7

(1) Skala usaha tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdiri atas: a. jenis dan jumlah Ternak di bawah skala usaha tertentu; dan b. jenis dan jumlah Ternak di atas skala usaha tertentu. (2) Jenis dan jumlah Ternak di bawah skala usaha tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibagi menjadi: a. skala usaha mikro; dan b. skala usaha kecil. (3) Jenis dan jumlah Ternak di atas skala usaha tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibagi menjadi: a. skala usaha menengah; dan b. skala usaha besar.

Pasal 8

(1) Skala usaha mikro dan skala usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (2) Skala usaha menengah dan skala usaha besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III

TATA CARA PERIZINAN BERUSAHA

Pasal 9

Koreksi

(1) Peternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a yang melakukan Budi Daya: a. skala usaha mikro, harus memiliki TBP; atau b. skala usaha kecil, harus memiliki STD. (2) Perusahaan Peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b yang melakukan Budi Daya: a. skala usaha menengah; atau b. skala usaha besar, wajib memiliki Izin Usaha Peternakan. (3) Pihak Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c, hanya dapat melakukan Budi Daya untuk kepentingan khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Peternak, Perusahaan Peternakan, dan Pihak Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) wajib mengikuti tata cara Budi Daya Ternak yang baik dengan tidak mengganggu ketertiban umum sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pasal 10

(1) Peternak dan Perusahaan Peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a dan huruf b yang melakukan Pembibitan skala usaha mikro, kecil, menengah, dan besar wajib memiliki Izin Usaha Peternakan. (2) Selain memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peternak dan Perusahaan Peternakan wajib mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pembibitan.

Pasal 11

(1) Pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan/atau kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c dan huruf d sesuai dengan kewenangannya berkewajiban untuk melakukan pemuliaan, pengembangan usaha pembenihan dan/atau Pembibitan dengan melibatkan peran serta masyarakat untuk menjamin ketersediaan benih dan/atau bibit. (2) Pengembangan usaha pembenihan dan/atau Pembibitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya, dengan mendorong penerapan teknologi reproduksi. (3) Dalam hal usaha pembenihan dan/atau Pembibitan oleh masyarakat belum berkembang, Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya membentuk unit pembenihan dan/atau pembibitan.

Pasal 12

(1) Dalam rangka penerbitan TBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, Dinas Kabupaten/Kota melakukan pendataan terhadap Peternak yang melakukan Budi Daya skala usaha mikro. (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. Nomor Induk Kependudukan; b. Nomor Pokok Wajib Pajak; c. alamat domisili Peternak; d. jenis dan jumlah Ternak; e. status penguasaan Ternak; dan f. lokasi usaha dan/atau produksi.

Pasal 13

Terhadap Peternak yang telah dilakukan pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Dinas Kabupaten/Kota menerbitkan TBP sesuai dengan Format-1.

Pasal 14

(1) TBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a berlaku selama Peternak melakukan Budi Daya skala usaha mikro. (2) Peternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang memindahtangankan TBP kepada pihak lain.

Pasal 15

Dalam hal Peternak yang telah memiliki TBP melakukan usaha Budi Daya melebihi jenis dan jumlah Ternak skala usaha mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), harus memiliki STD.

Pasal 16

(1) Pelayanan penerbitan STD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b dan Izin Usaha Peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) atau Pasal 10 ayat (1) melalui OSS, serta fasilitasi Perizinan Berusaha dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Dalam rangka percepatan pelayanan penerbitan STD dan Izin Usaha Peternakan melalui OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peternak dan Perusahaan Peternakan harus mempersiapkan Komitmen sebelum melakukan Pendaftaran.

Pasal 17

(1) STD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) berlaku selama Peternak melakukan Budi Daya skala usaha kecil. (2) Peternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan Budi Daya sesuai dengan STD yang telah diberikan. (3) Peternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang memindahtangankan STD kepada pihak lain.

Pasal 18

Dalam hal Peternak yang telah memiliki STD melakukan usaha Budi Daya melebihi jenis dan jumlah Ternak skala usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), wajib memiliki Izin Usaha Peternakan.

Pasal 19

(1) Izin Usaha Peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) berlaku selama: a. Perusahaan Peternakan melakukan Budi Daya skala usaha menengah atau besar; atau b. Peternak atau Perusahaan Peternakan melakukan Pembibitan skala usaha mikro, kecil, menengah, atau besar. (2) Perusahaan Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib melakukan Budi Daya sesuai dengan Izin Usaha Peternakan yang telah diberikan. (3) Peternak atau Perusahaan Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib melakukan Pembibitan sesuai dengan Izin Usaha Peternakan yang telah diberikan. (4) Peternak atau Perusahaan Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang memindahtangankan Izin Usaha Peternakan kepada pihak lain.

Pasal 20

(1) Peternak atau Perusahaan Peternakan yang telah memiliki Izin Usaha Peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dapat melakukan perluasan usahanya setelah memperoleh izin perluasan usaha. (2) Ketentuan mengenai tata cara memperoleh Izin Usaha Peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pemberian izin perluasan usaha.

Pasal 21

(1) Izin perluasan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, diperuntukkan bagi Peternak atau Perusahaan Peternakan yang menambah jumlah Ternak melebihi 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Ternak yang diizinkan dalam Izin Usaha Peternakan. (2) Perluasan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. penambahan skala usaha; dan/atau b. penambahan lokasi usaha di tempat yang berbeda dalam satu kabupaten/kota.

Pasal 22

Peternak atau Perusahaan Peternakan dapat melakukan kerja sama dengan pihak asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.

Pasal 23

(1) Terhadap usaha peternakan yang dikerjasamakan dengan pihak asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, diterbitkan izin investasi oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal. (2) Izin investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah memperoleh Rekomtek dari Direktur Jenderal. (3) Persyaratan dan tata cara untuk memperoleh Rekomtek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB Kesatu

Umum

Pasal 9

Koreksi

Pasal 10

Pasal 11

BAB IV

PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 24

Koreksi

(1) Pengawasan usaha peternakan dilakukan oleh Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya. (2) Pengawasan usaha peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Peternak, Perusahaan Peternakan, dan Pihak Tertentu. (3) Pengawasan usaha peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menjamin efektivitas pelaksanaan usaha peternakan.

Pasal 25

Koreksi

(1) Pengawasan usaha peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dilakukan secara: a. langsung; atau b. tidak langsung. (2) Pengawasan usaha peternakan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan terhadap kesesuaian pemenuhan Komitmen di lapangan. (3) Pengawasan usaha peternakan tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui evaluasi atas laporan Perusahaan Peternakan dan Pihak Tertentu.

Pasal 26

(1) Bupati/wali kota dalam melakukan pengawasan usaha peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dapat bekerja sama dengan profesi di bidang peternakan dan kesehatan hewan. (2) Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki sertifikat keahlian di bidang peternakan dan kesehatan hewan.

Pasal 27

(1) Bupati/wali kota setelah melakukan pengawasan usaha peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, menyampaikan laporan hasil pengawasannya kepada gubernur. (2) Gubernur setelah menerima laporan hasil pengawasan usaha peternakan dari bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyampaikan laporan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.

Pasal 28

Perusahaan Peternakan yang telah memiliki Izin Usaha Peternakan wajib menyampaikan laporan perkembangan usaha Budi Daya kepada bupati/wali kota.

Pasal 29

Peternak atau Perusahaan Peternakan yang telah memiliki Izin Usaha Peternakan wajib menyampaikan laporan perkembangan usaha Pembibitan kepada bupati/ wali kota.

Pasal 30

(1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 29 dilakukan paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan sekali dengan menyesuaikan siklus produksi sesuai dengan usaha dan/atau kegiatannya. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara daring atau tertulis kepada bupati/wali kota sesuai dengan Format-2.

Pasal 31

Format-1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Format- 2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Peraturan Menteri Nomor 14 Tahun 2020 tentang PENDAFTARAN DAN PERIZINAN USAHA PETERNAKAN

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

BAB Kesatu

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

BAB Kedua

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

BAB III

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

BAB Kesatu

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB Kedua

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

BAB Ketiga

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

BAB Keempat

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

BAB Kelima

Pasal 22

Pasal 23

BAB IV

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

BAB V

Pasal 32

Pasal 33

Pasal 34

Pasal 35

BAB VI

Pasal 36

Pasal 37

BAB VII

Pasal 38

Pasal 39

Pasal 40