PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2021 tentang KELOMPOK SUBSTANSI DAN SUBKELOMPOK SUBSTANSI PADA KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL UNIT PELAKSANA TEKNIS LINGKUP BADAN KARANTINA PERTANIAN

PERMEN Nomor 13 Tahun 2021

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

BALAI BESAR UJI STANDAR KARANTINA PERTANIAN

Pasal 1

Kelompok Jabatan Fungsional pada Balai Besar Uji Standar Karantina Pertanian, terdiri atas: a. Kelompok Pelayanan Pengujian; b. Kelompok Pengembangan Laboratorium dan Uji Coba Teknik dan Metode; c. Subkelompok Program dan Evaluasi; d. Subkelompok Kepegawaian dan Tata Usaha; dan e. Subkelompok Keuangan dan Barang Milik Negara.

Pasal 2

BAB II

BALAI BESAR KARANTINA PERTANIAN

Pasal 12

Koreksi

Kelompok Jabatan Fungsional pada Balai Besar Karantina Pertanian, terdiri atas: a. Kelompok Karantina Hewan; b. Kelompok Karantina Tumbuhan; c. Kelompok Pengawasan dan Penindakan; d. Subkelompok Program dan Evaluasi; e. Subkelompok Kepegawaian dan Tata Usaha; dan f. Subkelompok Keuangan dan Barang Milik Negara.

Pasal 13

Koreksi

Kelompok Karantina Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan operasional karantina hewan, pengawasan keamanan hayati hewan, dan sarana teknik, serta pengelolaan sistem informasi dan dokumentasi.

Pasal 14

Kelompok Karantina Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, terdiri atas: a. Subkelompok Pelayanan Operasional Karantina Hewan; dan b. Subkelompok Informasi dan Sarana Teknik Karantina Hewan.

Pasal 15

(1) Subkelompok Pelayanan Operasional Karantina Hewan mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan operasional karantina hewan dan pengawasan keamanan hayati hewan. (2) Subkelompok Informasi dan Sarana Teknik Karantina Hewan mempunyai tugas melakukan pengelolaan sistem informasi dan dokumentasi, serta pemberian pelayanan sarana teknik karantina hewan.

Pasal 16

Kelompok Karantina Tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan operasional karantina tumbuhan, pengawasan keamanan hayati tumbuhan, dan sarana teknik, serta pengelolaan sistem informasi dan dokumentasi.

Pasal 17

Kelompok Karantina Tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 terdiri atas: a. Subkelompok Pelayanan Operasional Karantina Tumbuhan; dan b. Subkelompok Informasi dan Sarana Teknik Karantina Tumbuhan.

Pasal 18

(1) Subkelompok Pelayanan Operasional Karantina Tumbuhan mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan operasional karantina tumbuhan dan pengawasan keamanan hayati tumbuhan. (2) Subkelompok Informasi dan Sarana Teknik Karantina Tumbuhan mempunyai tugas melakukan pengelolaan sistem informasi dan dokumentasi, serta pemberian pelayanan sarana teknik karantina tumbuhan.

Pasal 19

Kelompok Pengawasan dan Penindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang karantina hewan dan karantina tumbuhan, serta keamanan hayati hewani dan nabati.

Pasal 20

Kelompok Pengawasan dan Penindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 terdiri atas: a. Subkelompok Pengawasan dan Penindakan Karantina Hewan; dan b. Subkelompok Pengawasan dan Penindakan Karantina Tumbuhan.

Pasal 21

(1) Subkelompok Pengawasan dan Penindakan Karantina Hewan mempunyai tugas melakukan urusan pengawasan dan penindakan pelanggaran peraturan perundang- undangan di bidang karantina hewan dan keamanan hayati hewani. (2) Subkelompok Pengawasan dan Penindakan Karantina Tumbuhan mempunyai tugas melakukan urusan pengawasan dan penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang karantina tumbuhan dan keamanan hayati nabati.

Pasal 22

Subkelompok Program dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, evaluasi dan pelaporan.

Pasal 23

Subkelompok Kepegawaian dan Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian dan tata usaha.

Pasal 24

Subkelompok Keuangan dan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf f mempunyai tugas melakukan urusan keuangan, rumah tangga dan penatausahaan barang milik negara.

Pasal 25

(1) Jabatan fungsional lingkup Balai Besar Karantina Pertanian, terdiri atas: a. Dokter Hewan Karantina; b. Analis Perkarantinaan Tumbuhan; c. Paramedik Karantina Hewan; d. Pemeriksa Karantina Tumbuhan; e. Pengawas Mutu Hasil Pertanian; dan f. Jabatan fungsional lainnya yang sesuai dengan tugas dan fungsi Balai Besar Karantina Pertanian. (2) Jumlah dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

BAB VI

KOORDINATOR SUBSTANSI DAN SUBKOORDINATOR SUBSTANSI

Pasal 40

Koreksi

(1) Kelompok substansi dikoordinasikan oleh koordinator substansi. (2) Koordinator substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengkoordinasikan subkoordinator substansi, pejabat fungsional, dan pelaksana. (3) Koordinator substansi merupakan pejabat fungsional yang menduduki jenjang jabatan fungsional ahli utama atau ahli madya. (4) Dalam hal tidak terdapat pejabat fungsional yang memenuhi syarat sebagaimana pada ayat (3), dapat diangkat pejabat fungsional yang menduduki jenjang jabatan fungsional Ahli Muda sesuai tugas jabatannya dengan pangkat paling rendah Penata Tingkat I/III.d.

Pasal 41

(1) Koordinator Substansi dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Subkoordinator Substansi. (2) Subkoordinator Substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu Koordinator Substansi dalam menjamin tercapainya kuantitas dan kualitas target kinerja. (3) Subkoordinator Substansi merupakan pejabat fungsional yang menduduki jenjang jabatan fungsional ahli madya atau ahli muda. (4) Dalam hal tidak terdapat pejabat fungsional yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat diangkat pejabat fungsional yang menduduki jenjang jabatan fungsional Ahli Pertama sesuai tugas jabatannya dan paling sedikit 3 (tiga) tahun telah menduduki pangkat Penata Muda Tingkat I/III.b.

Pasal 42

Koordinator Substansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dan Subkoordinator Substansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 melaksanakan tugas jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tugas sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 43

(1) Kepala Unit Pelaksana Teknis dapat melakukan evaluasi kinerja terhadap Koordinator Substansi dan/atau Subkoordinator Substansi setiap 1 (satu) tahun. (2) Hasil evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Badan melalui Sekretaris Badan Karantina Pertanian. (3) Dalam hal hasil evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menunjukkan Koordinator Substansi dan/atau Subkoordinator Substansi tidak melaksanakan tugas sesuai dengan Peraturan Menteri ini, Koordinator Substansi dan/atau Subkoordinator Substansi dapat dilakukan penggantian.

Pasal 44

Koordinator Substansi, Subkoordinator Substansi, dan Pejabat Fungsional lainnya dalam kelompok substansi dapat melaksanakan tugas antar kelompok substansi yang memiliki kesesuaian jabatan melalui penugasan dari Kepala Unit Pelaksana Teknis.

Pasal 45

Koordinator substansi dan subkoordinator substansi ditetapkan oleh Kepala Badan Karantina Pertanian setelah memperoleh persetujuan dari Sekretaris Jenderal.

Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2021 tentang KELOMPOK SUBSTANSI DAN SUBKELOMPOK SUBSTANSI PADA KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL UNIT PELAKSANA TEKNIS LINGKUP BADAN KARANTINA PERTANIAN

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB II

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

BAB III

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

BAB IV

Pasal 31

Pasal 32

Pasal 33

Pasal 34

Pasal 35

BAB V

Pasal 36

Pasal 37

Pasal 38

Pasal 39

BAB VI

Pasal 40

Pasal 41

Pasal 42

Pasal 43

Pasal 44

Pasal 45

BAB VII

Pasal 46