PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 13-permentan-pk-240-5-2017 Tahun 2017 tentang Kemitraan Usaha Peternakan

PERMEN Nomor 13-permentan-pk-240-5-2017 Tahun 2017

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Kemitraan Usaha Peternakan adalah kerja sama antar usaha peternakan atas dasar prinsip saling memerlukan, memperkuat, menguntungkan, menghargai, bertanggung jawab, dan ketergantungan. 2. Usaha di Bidang Peternakan adalah kegiatan yang menghasilkan produk dan jasa yang menunjang usaha budi daya Ternak. 3. Usaha di Bidang Kesehatan Hewan adalah kegiatan yang menghasilkan produk dan/atau jasa yang menunjang upaya dalam mewujudkan kesehatan hewan. 4. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian. 5. Peternak adalah orang perseorangan warga negara lndonesia atau korporasi yang melakukan usaha peternakan. 6. Perusahaan Peternakan adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA yang mengelola usaha peternakan dengan kriteria dan skala tertentu. 7. Perusahaan di Bidang Lain adalah perusahaan di luar bidang peternakan dan kesehatan hewan. 8. Pola Inti Plasma adalah hubungan kemitraan antara Perusahaan Peternakan dan/atau Perusahaan di Bidang Lain sebagai inti dan Peternak sebagai plasma. 9. Pola Bagi Hasil adalah hubungan kemitraan antar- Peternak atau antara Peternak sebagai pelaksana yang menjalankan usaha budi daya yang dibiayai atau dimiliki oleh Perusahaan Peternakan dan/atau Perusahaan di Bidang Lain. 10. Pola Sewa adalah hubungan kemitraan antar-Peternak atau antara Peternak dengan Perusahaan Peternakan dan/atau Perusahaan di Bidang Lain yang salah satu pihak menyewakan lahan, kandang, alat dan mesin, dan/atau Ternak kepada pihak penyewa. 11. Pola Perdagangan Umum adalah pelaksanaan kemitraan yang dapat dilakukan dalam bentuk kerja sama pemasaran, penyediaan lokasi usaha, atau penerimaan pasokan dari usaha mikro, kecil, dan menengah oleh usaha besar yang dilakukan secara terbuka. 12. Pola Subkontrak adalah hubungan kemitraan antara usaha kecil dengan usaha menengah atau usaha besar yang di dalamnya usaha kecil memproduksi komponen yang diperlukan oleh usaha menengah atau usaha besar sebagai bagian dari produksinya. 13. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah dinas daerah provinsi atau kabupaten/kota.

BAB III

PELAKU, POLA, DAN KEMITRAAN USAHA

Pasal 4

Koreksi

Pelaku Kemitraan Usaha Peternakan meliputi: a. Peternak; b. Perusahaan Peternakan; c. Perusahaan di Bidang Lain; dan d. Pemerintah dan/atau pemerintah daerah.

Pasal 5

Koreksi

(1) Peternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas: a. Peternak perseorangan; b. kelompok Peternak; dan c. gabungan kelompok Peternak. (2) Perusahaan Peternakan dan Perusahaan di Bidang Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dan huruf c harus memenuhi syarat dan kriteria tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Kemitraan Usaha Peternakan dapat dilakukan melalui Pola: a. Inti Plasma; b. Bagi Hasil; c. Sewa; d. Perdagangan Umum; dan/atau e. Subkontrak.

Pasal 7

Kemitraan Usaha Peternakan dapat dilakukan: a. antar-Peternak; b. antara Peternak dengan Perusahaan Peternakan; c. antara Peternak dengan Perusahaan di Bidang Lain; dan d. antara Perusahaan Peternakan dan/atau Perusahaan di Bidang Lain dengan Pemerintah dan/atau pemerintah daerah.

Pasal 8

(1) Kemitraan antar-Peternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, dapat dilaksanakan melalui Pola Bagi Hasil atau Pola Sewa. (2) Kemitraan antara Peternak dengan Perusahaan Peternakan dan/atau Perusahaan di Bidang Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dan huruf c, dapat dilaksanakan melalui pola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Pasal 9

(1) Kemitraan antara Perusahaan Peternakan dan/atau Perusahaan di Bidang Lain dengan Pemerintah dan/atau pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, dilaksanakan dalam rangka meningkatkan daya saing usaha peternakan. (2) Peningkatan daya saing usaha peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara lain melalui pendidikan, pelatihan, penyuluhan, magang, promosi, dan/atau proses alih teknologi. (3) Pendidikan, pelatihan, penyuluhan, magang, promosi, dan/atau proses alih teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

Koreksi

(1) Pembinaan Kemitraan Usaha Peternakan dilakukan untuk meningkatkan kesetaraan yang saling memerlukan, memperkuat, menguntungkan, menghargai, bertanggung jawab, dan ketergantungan dalam pengembangan usaha peternakan. (2) Pembinaan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perusahaan Peternakan, bupati/wali kota, gubernur, dan Menteri dalam pengembangan usaha peternakan sesuai dengan pola kemitraan. (3) Selain pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pembinaan dapat dilakukan bersama kementerian dan/atau lembaga lain yang terkait.

Pasal 13

(1) Pembinaan kemitraan yang dilakukan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), pelaksanaannya dilakukan oleh Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. (2) Pembinaan kemitraan yang dilakukan oleh gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), pelaksanaannya dilakukan oleh kepala SKPD provinsi atau pejabat yang ditunjuk. (3) Pembinaan kemitraan yang dilakukan oleh bupati/ wali kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), pelaksanaannya dilakukan oleh kepala SKPD kabupaten/kota atau pejabat yang ditunjuk. (4) Pembinaan kemitraan yang dilakukan oleh menteri dan/atau pimpinan lembaga lain yang terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Pengawasan Kemitraan Usaha Peternakan dapat dilakukan secara langsung atau tidak langsung.

Pasal 15

(1) Pengawasan secara langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan melalui peninjauan ke lokasi Kemitraan Usaha Peternakan. (2) Pengawasan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling kurang 6 (enam) bulan sekali.

Pasal 16

Pengawasan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan melalui penyampaian laporan pelaksanaan Kemitraan Usaha Peternakan.

Pasal 17

(1) Pengawasan Kemitraan Usaha Peternakan dilakukan oleh Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya. (2) Pengawasan kemitraan oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksanaannya dilakukan oleh Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. (3) Pengawasan kemitraan oleh gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksanaannya dilakukan oleh kepala SKPD provinsi. (4) Pengawasan kemitraan oleh bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksanaannya dilakukan oleh kepala SKPD kabupaten/kota.

Pasal 18

Selain pengawasan oleh Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), pengawasan kemitraan dapat dilakukan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

(1) Peternak, gabungan kelompok Peternak, Perusahaan Peternakan, dan Perusahaan di Bidang Lain wajib melaporkan pelaksanaan Kemitraan Usaha Peternakan kepada SKPD kabupaten/kota selaku pembina teknis. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan paling kurang 3 (tiga) bulan sekali dan secara berjenjang dilaporkan kepada Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya. (3) Laporan pelaksanaan Kemitraan Usaha Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat: a. jenis usaha dan pola kemitraan; b. lokasi dan waktu kegiatan kemitraan; c. uraian kegiatan yang dimitrakan; d. nilai dan volume usaha yang dimitrakan; dan e. perkembangan kemitraan usaha. (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Format-2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB Kedua

Pengawasan

Pasal 14

Koreksi

Pengawasan Kemitraan Usaha Peternakan dapat dilakukan secara langsung atau tidak langsung.

Pasal 15

Koreksi

Pasal 16

Pengawasan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan melalui penyampaian laporan pelaksanaan Kemitraan Usaha Peternakan.

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Koreksi

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: a. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 940/Kpts/ OT.210/10/1997 tentang Pedoman Kemitraan Usaha Pertanian, sepanjang mengatur ketentuan mengenai Kemitraan Usaha Peternakan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; dan b. peraturan pelaksanaan dari Keputusan Menteri Pertanian Nomor 940/Kpts/OT.210/10/1997 tentang Pedoman Kemitraan Usaha Pertanian, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 22

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 9 Mei 2017 MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. AMRAN SULAIMAN Diundangkan di Jakarta pada tanggal 12 Mei 2017 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. WIDODO EKATJAHJANA LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 13/PERMENTAN/PK.240/5/2017 TENTANG KEMITRAAN USAHA PETERNAKAN PERJANJIAN DAN LAPORAN KEMITRAAN USAHA PETERNAKAN No. Format Tentang 1. Format-1 Format Perjanjian 2. Format-2 Laporan Pelaksanaan Kemitraan Usaha Peternakan MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA, ttd AMRAN SULAIMAN FORMAT -1 FORMAT PERJANJIAN A. Kepala Akta: judul, perjanjian, dan tanggal perjanjian B. Pihak yang membuat perjanjian: 1. Pihak Kesatu 2. Pihak Kedua 3. dst. C. Isi Akta Subtansi yang diperjanjikan antara lain: 1. Pengertian istilah (jika diperlukan) 2. Ruang lingkup perjanjian: a. jenis Ternak, jenis produk hewan, dan/atau jenis sarana produksi yang dikerjasamakan; b. penetapan standar mutu jika diperlukan (mengacu pada standar yang telah ditetapkan atau disepakati dan dicantumkan/dituliskan dengan jelas dalam perjanjian); c. harga pasar (mengatur harga yang disepakati baik dalam hal harga input produksi maupun harga penjualan produk yang mengacu pada kondisi harga pada saat perjanjian dibuat dengan memperhatikan harga pokok produksi); d. jaminan pemasaran (mengatur kesanggupan dari pihak inti/perusahaan dalam membeli hasil usaha kemitraan); e. pembagian keuntungan dan risiko usaha (mengatur pembagian keuntungan antara pihak yang melakukan perjanjian disesuaikan dengan kontribusi dan peran dari masing-masing pihak dan pembagian risiko usaha dituangkan secara jelas dalam perjanjian sesuai dengan kontribusi dan peran masing- masing pihak); f. permodalan dan/atau pembiayaan (mengatur sumber dan besar pembiayaan atau permodalan dalam pelaksanaan kemitraan usaha peternakan); dan g. mekanisme pembayaran (mengatur mekanisme pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan para pihak). 3. Hak dan kewajiban para pihak (mengatur hak dan kewajiban para pihak mempertimbangkan peran dan kontribusi masing-masing pihak). 4. Masa berlaku perjanjian (masa berlaku perjanjian dibuat sesuai dengan kesepakatan para pihak). 5. Sanksi terhadap pelanggaran (sanksi terhadap pelanggaran disepakati antara masing-masing pihak): 6. Penyelesaian sengketa (penyelesaian sengketa diutamakan melalui musyawarah dan mufakat, jika tidak ada penyelesaian, diselesaikan berdasarkan peraturan perundang-undangan). 7. Ketentuan keadaan memaksa (kahar). 8. Pemilihan domisili (jika terjadi sengketa di pengadilan dapat memilih domisili sesuai kesepakatan para pihak). 9. Ketentuan Tambahan (jika diperlukan) 10. Lampiran (jika diperlukan) D. Akhir Akta Penutup E. Penandatangan Perjanjian: 1. Para Pihak yang melakukan kerja sama kemitraan. 2. Mengetahui Kepala SKPD. F. Dalam perjanjian memperhatikan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Peraturan Menteri Nomor 13-permentan-pk-240-5-2017 Tahun 2017 tentang Kemitraan Usaha Peternakan

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

BAB III

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB IV

Pasal 10

Pasal 11

BAB V

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

BAB Kesatu

Pasal 12

Pasal 13

BAB Kedua

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

BAB VI

Pasal 20

BAB VII

Pasal 21

Pasal 22