PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2021 tentang KELOMPOK SUBSTANSI DAN SUBKELOMPOK SUBSTANSI PADA KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL BALAI BESAR PERAMALAN ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN, BALAI BESAR PENGEMBANGAN PENGUJIAN MUTU BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA, DAN BALAI PENGUJIAN MUTU PRODUK TANAMAN

PERMEN Nomor 12 Tahun 2021

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB II

BALAI BESAR PENGEMBANGAN PENGUJIAN MUTU BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

Pasal 12

Kelompok Jabatan Fungsional pada Balai Besar Pengembangan Pengujian Mutu Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura terdiri atas: a. Kelompok Informasi dan Jaringan Laboratorium; b. Subkelompok Program dan Evaluasi; c. Subkelompok Kepegawaian dan Tata Usaha; dan d. Subkelompok Keuangan dan Barang Milik Negara.

Pasal 13

Kelompok Informasi dan Jaringan Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a mempunyai tugas melakukan penyusunan informasi dan dokumentasi hasil pengembangan pengujian mutu benih tanaman pangan dan hortikultura serta pelaksanaan pemberian bimbingan teknis pengujian mutu benih dan penerapan sistem manajemen mutu benih tanaman pangan dan hortikultura.

Pasal 14

Kelompok Informasi dan Jaringan Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 terdiri atas: a. Subkelompok Informasi dan Dokumentasi; dan b. Subkelompok Jaringan Laboratorium.

Pasal 15

(1) Subkelompok Informasi dan Dokumentasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan informasi dan dokumentasi hasil pengembangan pengujian mutu benih, uji petik, serta pengelolaan sampel dan koleksi varietas, isolate pathogen tular benih dan benih hasil uji tanaman pangan dan hortikultura serta pengelolaan perpustakaan. (2) Subkelompok Jaringan Laboratorium mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis pengujian mutu benih dan penerapan sistem manajemen mutu benih tanaman pangan dan hortikultura, serta fasilitasi pelaksanaan sertifikasi sistem mutu dan pemberian hak penandaan Standar Nasional INDONESIA (SNI) pada pelaku usaha perbenihan tanaman pangan dan hortikultura.

Pasal 16

Subkelompok Program dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program, anggaran dan evaluasi serta laporan.

Pasal 17

Subkelompok Kepegawaian dan Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, tata usaha dan rumah tangga.

Pasal 18

Subkelompok Keuangan dan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d mempunyai tugas melakukan urusan keuangan, penatausahaan barang milik negara, fasilitasi kegiatan pengembangan pengujian mutu benih serta pemberian bimbingan teknis pengujian mutu benih dan penerapan sistem manajemen mutu benih tanaman pangan dan hortikultura.

Pasal 19

(1) Jabatan fungsional lingkup Balai Besar Pengembangan Pengujian Mutu Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura, terdiri atas: a. Pengawas Benih Tanaman; dan b. Jabatan fungsional lainnya yang sesuai dengan tugas dan fungsi Balai Besar Pengembangan Pengujian Mutu Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura. (2) Jumlah dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

BAB IV

KOORDINATOR SUBSTANSI DAN SUBKOORDINATOR SUBSTANSI

Pasal 24

(1) Kelompok Substansi dikoordinasikan oleh Koordinator Substansi. (2) Koordinator Substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengkoordinasikan Subkoordinator Substansi, Pejabat Fungsional, dan Pelaksana. (3) Koordinator Substansi merupakan pejabat fungsional yang menduduki jenjang jabatan fungsional ahli utama atau ahli madya. (4) Dalam hal tidak terdapat pejabat fungsional yang memenuhi syarat sebagaimana pada ayat (3), dapat diangkat pejabat fungsional yang menduduki jenjang jabatan fungsional ahli muda sesuai tugas jabatannya dengan pangkat paling rendah Penata Tingkat I/III.d.

Pasal 25

(1) Koordinator Substansi dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Subkoordinator Substansi. (2) Subkoordinator Substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu Koordinator Substansi dalam menjamin tercapainya kuantitas dan kualitas target kinerja. (3) Subkoordinator Substansi merupakan Pejabat Fungsional yang menduduki jenjang jabatan fungsional ahli madya atau ahli muda. (4) Dalam hal tidak terdapat Pejabat Fungsional yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat diangkat Pejabat Fungsional yang menduduki jenjang jabatan fungsional Ahli Pertama sesuai tugas jabatannya dan paling sedikit 3 (tiga) tahun telah menduduki pangkat Penata Muda Tingkat I/III.b.

Pasal 26

Koordinator Substansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Subkoordinator Substansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 melaksanakan tugas jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tugas sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 27

(1) Kepala Unit Pelaksana Teknis dapat melakukan evaluasi kinerja terhadap Koordinator Substansi dan/atau Subkoordinator Substansi setiap 1 (satu) tahun. (2) Hasil evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Direktur Jenderal melalui Sekretaris Direktorat Jenderal Tanaman Pangan. (3) Dalam hal hasil evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menunjukkan Koordinator Substansi dan/atau Subkoordinator Substansi tidak melaksanakan tugas sesuai dengan Peraturan Menteri ini, Koordinator Substansi dan/atau Subkoordinator Substansi dapat dilakukan penggantian.

Pasal 28

Koordinator Substansi, Subkoordinator Substansi, dan Pejabat Fungsional lainnya dalam kelompok substansi dapat melaksanakan tugas antar kelompok substansi yang memiliki kesesuaian jabatan melalui penugasan dari Kepala Unit Pelaksana Teknis.

Pasal 29

Koordinator Substansi dan Subkoordinator Substansi ditetapkan oleh Direktur Jenderal Tanaman Pangan setelah memperoleh persetujuan dari Sekretaris Jenderal.