PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 12-permentan-pp-320-5-2017 Tahun 2017 tentang Operasi Pasar Menggunakan Cadangan Beras Pemerintah dalam Rangka Stabilisasi Harga

PERMEN Nomor 12-permentan-pp-320-5-2017 Tahun 2017

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Operasi Pasar adalah tindakan pemerintah dalam rangka pencegahan atau penanganan lonjakan harga beras yang terjadi di daerah tertentu selama jangka waktu tertentu dengan menggunakan Cadangan Beras Pemerintah. 2. Cadangan Beras Pemerintah adalah persediaan beras yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah. 3. Lonjakan Harga Beras adalah peningkatan harga beras di tingkat konsumen terhadap Harga Normal dan/atau dapat meresahkan masyarakat. 4. Harga Normal adalah harga rata-rata beras kualitas medium di tingkat konsumen sebelum terjadinya Lonjakan Harga Beras. 5. Stabilisasi Harga adalah tindakan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya Lonjakan Harga Beras yang dapat meresahkan masyarakat setelah melakukan upaya pemantauan dan evaluasi perkembangan harga. 6. Beras Kualitas Medium adalah beras dengan kualitas yang setara dengan beras Cadangan Beras Pemerintah. 7. Harga Eceran Tertinggi yang selanjutnya disingkat HET adalah harga tertinggi penjualan beras di tingkat konsumen.

BAB II

TATA CARA OPERASI PASAR

Pasal 2

Koreksi

(1) Cadangan Beras Pemerintah diutamakan bersumber dari produksi beras dalam negeri. (2) Cadangan Beras Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengadaannya didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai cadangan stok beras nasional dan dikelola oleh Perusahaan Umum BULOG.

Pasal 3

Koreksi

(1) Cadangan Beras Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dipergunakan untuk Stabilisasi Harga melalui Operasi Pasar. (2) Operasi Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di tingkat konsumen di pasar tradisional, pasar induk, dan tempat lain yang mudah dijangkau oleh konsumen. (3) Operasi Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk mencegah atau menangani Lonjakan Harga Beras di tingkat konsumen. (4) Lonjakan Harga Beras sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan peningkatan harga beras di tingkat konsumen paling sedikit mencapai 5% (lima perseratus) dari Harga Normal.

Pasal 4

(1) Operasi Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan oleh Perusahaan Umum BULOG. (2) Perusahaan Umum BULOG dalam melakukan Operasi Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat instruksi dari Menteri Pertanian.

Pasal 5

(1) Instruksi Menteri Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dikeluarkan setelah mendapat usulan dari gubernur. (2) Usulan dari gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaannya dapat menugaskan Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pangan.

Pasal 6

(1) Usulan gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berdasarkan usulan dari bupati/walikota. (2) Usulan dari bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan dapat menugaskan Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pangan.

Pasal 7

(1) Usulan bupati/walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berdasarkan laporan perkembangan harga beras di wilayahnya. (2) Usulan bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain menyebutkan perkiraan jumlah beras dan lokasi rencana pelaksanaan Operasi Pasar. (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat oleh Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pangan daerah kabupaten/kota. (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat disusun bersama dengan Dinas yang menyelenggarakan urusan perdagangan daerah kabupaten/ kota.

Pasal 8

Dalam keadaan tertentu dan/atau mendesak, Menteri Pertanian dapat menginstruksikan secara langsung kepada Perusahaan Umum BULOG untuk melakukan atau menghentikan Operasi Pasar.

Pasal 9

Jumlah beras yang disalurkan untuk Operasi Pasar disesuaikan dengan ketersediaan dan/atau kemampuan Cadangan Beras Pemerintah yang dikelola oleh Perusahaan Umum BULOG.

Pasal 10

(1) Pemerintah Daerah provinsi dan kabupaten/kota MENETAPKAN harga penjualan beras Operasi Pasar di tingkat konsumen sesuai dengan Harga Normal di daerahnya setelah mendapat laporan dari Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pangan. (2) Harga penjualan beras Operasi Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak melebihi HET. (3) HET sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Menteri Pertanian.

Pasal 11

Menteri Pertanian MENETAPKAN harga penjualan beras Operasi Pasar dibawah harga eceran beras di pasar yang berlaku pada saat itu.

Pasal 12

Harga penjualan beras Operasi Pasar merupakan harga beras di gudang Perusahaan Umum BULOG.

Pasal 13

Hasil penjualan beras Operasi Pasar oleh Perusahaan Umum BULOG disetor ke Kas Negara.

Pasal 14

Biaya operasional pendistribusian beras dari gudang Perusahaan Umum BULOG ke lokasi sasaran Operasi Pasar dapat ditanggung pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.

Peraturan Menteri Nomor 12-permentan-pp-320-5-2017 Tahun 2017 tentang Operasi Pasar Menggunakan Cadangan Beras Pemerintah dalam Rangka Stabilisasi Harga

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

BAB III

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

BAB IV

Pasal 18

BAB V

Pasal 19