PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 117-permentan-hk-300-11-2013 Tahun 2013 tentang PELAYANAN PERIZINAN PERTANIAN SECARA ONLINE

PERMEN Nomor 117-permentan-hk-300-11-2013 Tahun 2013

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan: 1. Pelayanan Perizinan Pertanian adalah penerimaan, analisis, fasilitasi, proses teknis penolakan atau pemberian izin, rekomendasi teknis dan pendaftaran di bidang pertanian. 2. Sistem Online yang selanjutnya disebut Online adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik melalui jaringan komputer dan/atau Internet. 3. INDONESIA National Single Window, yang selanjutnya disingkat dengan INSW adalah sistem nasional INDONESIA yang memungkinkan dilakukannya suatu penyampaian data dan informasi secara tunggal (single submission of data and information), pemrosesan data dan informasi secara tunggal dan sinkron (single and synchronous processing of data and information), dan pembuatan keputusan secara tunggal untuk pemberian izin kepabeanan dan pengeluaran barang (single decision-making for customs release and clearance of cargoes). 4. Sistem Informasi Manajemen Pelayanan Perizinan Pertanian yang selanjutnya disebut Sim-PPP adalah Sistem Pelayanan Perizinan Pertanian melalui sistem Online di lingkungan Kementerian Pertanian. 5. Petugas Sim-PPP adalah petugas pelayanan perizinan pertanian Online pada Kementerian Pertanian yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang. 6. Pemohon adalah orang perseorangan, badan usaha, badan hukum, instansi pemerintah atau lembaga negara lainnya yang menggunakan Sim-PPP untuk memperoleh perizinan pertanian. 7. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik dalam bentuk digital yang dapat dilihat, ditampilkan melalui komputer atau sistem elektronik; 8. Hak Akses adalah hak yang diberikan untuk melakukan interaksi dengan Sim-PPP. 9. Hari adalah hari kerja. 10. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disebut dengan SOP adalah suatu standar/pedoman tertulis yang memuat tatacara atau tahapan yang harus dilalui untuk menyelesaikan suatu proses kegiatan layanan perizinan pertanian secara Online. www.djpp.kemenkumham.go.id 11. Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian yang selanjutnya disebut Pusat PVTPP adalah unit Kerja Organisasi di lingkungan Kementerian Pertanian yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang perlindungan varietas tanaman dan perizinan pertanian.

BAB III

TATA CARA MEMPEROLEH DAN BERAKHIRNYA HAK AKSES

Pasal 7

Koreksi

(1) Hak Akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dapat diperoleh dengan persyaratan sebagai berikut: a. Pemohon mendaftar melalui Sim-PPP dengan mengisi formulir yang tersedia secara lengkap dan benar serta menyampaikan hasil pencetakan kepada petugas Sim-PPP; b. Pemohon harus mengunggah dokumen yang dipersyaratkan dan menunjukan dokumen aslinya yang masih berlaku ke petugas Sim-PPP di loket layanan Kantor Pusat PVTPP untuk diverifikasi; dan c. Verifikasi sebagaimana dimaksud huruf b dapat dilakukan sebelum penerbitan persetujuan Hak Akses. (2) Dokumen asli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebagai berikut: a. Untuk Perusahaan: 1. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP); dan www.djpp.kemenkumham.go.id 2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). b. Untuk Perseorangan: 1. Kartu Tanda Penduduk (KTP); dan 2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). c. Untuk Instansi Pemerintah harus melampirkan bukti tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 8

(1) Petugas Sim-PPP dalam waktu paling lama 1 (satu) hari setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 telah selesai memeriksa kelengkapan dan kebenaran dokumen. (2) Apabila dari hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dokumen tidak lengkap atau tidak benar, dokumen dikembalikan kepada pemohon.

Pasal 9

(1) Apabila dari hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dokumen telah lengkap dan benar, permohonan diterima dan disampaikan kepada Kepala Pusat PVTPP untuk memperoleh hak akses. (2) Kepala Pusat PVTPP dalam waktu paling lama 2 (dua) hari setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan persetujuan atau menolak Hak Akses.

Pasal 10

(1) Persetujuan Hak Akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) disampaikan dalam bentuk dokumen elektronik. (2) Penolakan Hak Akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) disampaikan dalam bentuk dokumen elektronik disertai dengan alasan penolakan.

Pasal 11

Pemegang Hak Akses wajib mematuhi semua ketentuan yang tercantum dalam dokumen persetujuan Hak Akses.

Pasal 12

Hak Akses terhadap Sim-PPP berakhir dalam hal: a. Pemilik Hak Akses tidak menggunakan hak aksesnya berturut-turut selama 5 (lima) tahun; www.djpp.kemenkumham.go.id b. Pemilik Hak Akses mengajukan permohonan kepada petugas Sim-PPP untuk melakukan pengakhiran hak akses atas layanan Sim-PPP; c. Pemilik Hak Akses melanggar ketentuan dalam Pasal 11; d. Terbukti pemilik Hak Akses menyalahgunakan layanan Sim-PPP; e. Petugas Sim-PPP menerima permintaan secara tertulis dari instansi penerbit rekomendasi atau izin sehubungan dengan adanya pelanggaran dibidang perizinan pertanian yang dilakukan oleh Pemilik Hak Akses; f. Petugas Sim-PPP melaksanakan suatu keharusan untuk melakukan pengakhiran Hak Akses dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau g. Setelah dilakukan pengawasan ditemukan ketidakbenaran dokumen.

BAB Kesatu

Tata Cara Memperoleh Hak Akses

Pasal 7

Koreksi

(1) Hak Akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dapat diperoleh dengan persyaratan sebagai berikut: a. Pemohon mendaftar melalui Sim-PPP dengan mengisi formulir yang tersedia secara lengkap dan benar serta menyampaikan hasil pencetakan kepada petugas Sim-PPP; b. Pemohon harus mengunggah dokumen yang dipersyaratkan dan menunjukan dokumen aslinya yang masih berlaku ke petugas Sim-PPP di loket layanan Kantor Pusat PVTPP untuk diverifikasi; dan c. Verifikasi sebagaimana dimaksud huruf b dapat dilakukan sebelum penerbitan persetujuan Hak Akses. (2) Dokumen asli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebagai berikut: a. Untuk Perusahaan: 1. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP); dan www.djpp.kemenkumham.go.id 2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). b. Untuk Perseorangan: 1. Kartu Tanda Penduduk (KTP); dan 2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). c. Untuk Instansi Pemerintah harus melampirkan bukti tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 8

(1) Petugas Sim-PPP dalam waktu paling lama 1 (satu) hari setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 telah selesai memeriksa kelengkapan dan kebenaran dokumen. (2) Apabila dari hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dokumen tidak lengkap atau tidak benar, dokumen dikembalikan kepada pemohon.

Pasal 9

(1) Apabila dari hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dokumen telah lengkap dan benar, permohonan diterima dan disampaikan kepada Kepala Pusat PVTPP untuk memperoleh hak akses. (2) Kepala Pusat PVTPP dalam waktu paling lama 2 (dua) hari setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan persetujuan atau menolak Hak Akses.

Pasal 10

(1) Persetujuan Hak Akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) disampaikan dalam bentuk dokumen elektronik. (2) Penolakan Hak Akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) disampaikan dalam bentuk dokumen elektronik disertai dengan alasan penolakan.

Pasal 11

Pemegang Hak Akses wajib mematuhi semua ketentuan yang tercantum dalam dokumen persetujuan Hak Akses.

Peraturan Menteri Nomor 117-permentan-hk-300-11-2013 Tahun 2013 tentang PELAYANAN PERIZINAN PERTANIAN SECARA ONLINE

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB II

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

BAB Kesatu

Pasal 4

BAB Kedua

Pasal 5

Pasal 6

BAB III

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB Kesatu

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB Kedua

Pasal 12

BAB IV

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

BAB V

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

BAB VI

Pasal 22