PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 11 Tahun 2021 tentang KELOMPOK SUBSTANSI DAN SUBKELOMPOK SUBSTANSI PADA KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL UNIT PELAKSANA TEKNIS LINGKUP DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN

PERMEN Nomor 11 Tahun 2021

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

BALAI BESAR PERBENIHAN DAN PROTEKSI TANAMAN PERKEBUNAN SURABAYA

Pasal 1

Kelompok Jabatan Fungsional pada Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Surabaya terdiri atas: a. Kelompok Perbenihan; dan b. Kelompok Proteksi.

Pasal 2

BAB II

BALAI BESAR PERBENIHAN DAN PROTEKSI TANAMAN PERKEBUNAN MEDAN

Pasal 9

Koreksi

Kelompok Jabatan Fungsional pada Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Medan terdiri atas: a. Kelompok Perbenihan; dan b. Kelompok Proteksi.

Pasal 10

Koreksi

Kelompok Perbenihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a mempunyai tugas melaksanakan pemberian layanan teknik, pengawasan dan pengembangan pengujian mutu, dan pengelolaan perbanyakan benih serta pengembangan jaringan dan kerjasama laboratorium benih tanaman perkebunan.

Pasal 11

Kelompok Perbenihan terdiri atas: a. Subkelompok Pelayanan Teknik dan Informasi Perbenihan; dan b. Subkelompok Jaringan Laboratorium Perbenihan.

Pasal 12

(1) Subkelompok Pelayanan Teknik dan Informasi Perbenihan mempunyai tugas melakukan pemberian layanan teknik, pengelolaan data dan informasi pengawasan mutu benih, serta kegiatan pengelolaan perbanyakan benih tanaman perkebunan. (2) Subkelompok Jaringan Laboratorium Perbenihan mempunyai tugas melakukan pengembangan dan pengujian mutu benih, penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis penerapan sistem manajemen mutu dan manajemen laboratorium perbenihan, pelaksanaan pengembangan jaringan dan kerjasama laboratorium uji mutu benih tanaman perkebunan.

Pasal 13

Kelompok Proteksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan analisis teknis dan pengembangan proteksi, dan pengembangan kawasan organik serta pengembangan jaringan dan kerjasama laboratorium proteksi tanaman perkebunan.

Pasal 14

Kelompok Proteksi terdiri atas: a. Subkelompok Pelayanan Teknik dan Informasi Proteksi; dan b. Subkelompok Jaringan Laboratorium Proteksi.

Pasal 15

(1) Subkelompok Pelayanan Teknik dan Informasi Proteksi mempunyai tugas melakukan pemberian layanan teknik pengelolaan data dan informasi kegiatan analisis teknis, pengembangan proteksi dan kawasan organik tanaman perkebunan, serta pelaksanaan identifikasi komoditas spesifik. (2) Subkelompok Jaringan Laboratorium Proteksi mempunyai tugas melakukan pengembangan metode pengujian proteksi, penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis penerapan sistem manajemen mutu dan manajemen laboratorium proteksi serta pelaksanaan pengembangan jaringan dan kerjasama laboratorium proteksi tanaman perkebunan.

Pasal 16

(1) Jabatan fungsional lingkup Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Medan, terdiri atas: a. Pengawas Benih Tanaman; b. Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan; dan c. Jabatan fungsional lainnya yang sesuai dengan tugas dan fungsi Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Medan. (2) Jumlah dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

BAB III

BALAI BESAR PERBENIHAN DAN PROTEKSI TANAMAN PERKEBUNAN AMBON

Pasal 17

Koreksi

Kelompok Jabatan Fungsional pada Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Ambon terdiri dari Kelompok Perbenihan dan Proteksi.

Pasal 18

Koreksi

Kelompok Perbenihan dan Proteksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan teknik, pengelolaan data dan informasi, pemberian bimbingan teknis penerapan sistem manajemen mutu dan laboratorium, dan pengelolaan perbanyakan benih, pengembangan proteksi, dan kawasan organik serta pengembangan jaringan dan kerjasama laboratorium uji mutu benih dan proteksi tanaman perkebunan.

Pasal 19

Kelompok Perbenihan dan Proteksi terdiri atas: a. Subkelompok Perbenihan; dan b. Subkelompok Proteksi.

Pasal 20

(1) Subkelompok Perbenihan mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan teknik kegiatan pengawasan dan pengembangan pengujian, pengelolaan data dan informasi, dan pemberian bimbingan teknis penerapan sistem manajemen mutu dan laboratorium, dan pengelolaan perbanyakan benih serta pengembangan jaringan dan kerjasama laboratorium uji mutu benih tanaman perkebunan. (2) Subkelompok Proteksi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemberian layanan teknik, pengelolaan data dan informasi, pengembangan proteksi dan kawasan organik, pelaksanaan identifikasi komoditas spesifik pemberian bimbingan teknis penerapan sistem manajemen mutu dan manajemen laboratorium, pelaksanaan pengembangan jaringan dan kerjasama laboratorium proteksi tanaman perkebunan.

Pasal 21

(1) Jabatan fungsional lingkup Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Ambon, terdiri atas: a. Pengawas Benih Tanaman; b. Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan; dan c. Jabatan fungsional lainnya yang sesuai dengan tugas dan fungsi Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Ambon. (2) Jumlah dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

BAB V

KOORDINATOR SUBSTANSI DAN SUBKOORDINATOR SUBSTANSI

Pasal 27

Koreksi

(1) Kelompok substansi dikoordinasikan oleh koordinator substansi. (2) Koordinator substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengkoordinasikan subkoordinator substansi, pejabat fungsional, dan pelaksana. (3) Koordinator substansi merupakan pejabat fungsional yang menduduki jenjang jabatan fungsional ahli utama atau ahli madya. (4) Dalam hal tidak terdapat pejabat fungsional yang memenuhi syarat sebagaimana pada ayat (3), dapat diangkat pejabat fungsional yang menduduki jenjang jabatan fungsional Ahli Muda sesuai tugas jabatannya dengan pangkat paling rendah Penata Tingkat I/III.d.

Pasal 28

(1) Koordinator Substansi dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Subkoordinator Substansi. (2) Subkoordinator Substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu Koordinator Substansi dalam menjamin tercapainya kuantitas dan kualitas target kinerja. (3) Subkoordinator Substansi merupakan pejabat fungsional yang menduduki jenjang jabatan fungsional ahli madya atau ahli muda. (4) Dalam hal tidak terdapat pejabat fungsional yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat diangkat pejabat fungsional yang menduduki jenjang jabatan fungsional Ahli Pertama sesuai tugas jabatannya dan paling sedikit 3 (tiga) tahun telah menduduki pangkat Penata Muda Tingkat I/III.b.

Pasal 29

Koordinator Substansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Subkoordinator Substansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 melaksanakan tugas jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tugas sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 30

(1) Kepala Unit Pelaksana Teknis dapat melakukan evaluasi kinerja terhadap Koordinator Substansi dan/atau Subkoordinator Substansi setiap 1 (satu) tahun. (2) Hasil evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Direktur Jenderal melalui Sekretaris Direktorat Jenderal Perkebunan. (3) Dalam hal hasil evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menunjukkan Koordinator Substansi dan/atau Subkoordinator Substansi tidak melaksanakan tugas sesuai dengan Peraturan Menteri ini, Koordinator Substansi dan/atau Subkoordinator Substansi dapat dilakukan penggantian.

Pasal 31

Koordinator Substansi, Subkoordinator Substansi, dan Pejabat Fungsional lainnya dalam kelompok substansi dapat melaksanakan tugas antar kelompok substansi yang memiliki kesesuaian jabatan melalui penugasan dari Kepala Unit Pelaksana Teknis.

Pasal 32

Koordinator substansi dan subkoordinator substansi ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perkebunan setelah memperoleh persetujuan dari Sekretaris Jenderal.

Peraturan Menteri Nomor 11 Tahun 2021 tentang KELOMPOK SUBSTANSI DAN SUBKELOMPOK SUBSTANSI PADA KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL UNIT PELAKSANA TEKNIS LINGKUP DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

BAB II

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

BAB III

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

BAB IV

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

BAB V

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32

BAB VI

Pasal 33