PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 107-permentan-sr-140-9-2014 Tahun 2014 tentang PENGAWASAN PESTISIDA

PERMEN Nomor 107-permentan-sr-140-9-2014 Tahun 2014

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Sapi Bakalan adalah sapi bukan bibit yang mempunyai sifat unggul untuk dipelihara selama kurun waktu tertentu guna tujuan produksi daging. 2. Sapi Indukan adalah sapi betina bukan bibit yang memiliki organ reproduksi normal, sehat, dan dapat digunakan sebagai induk untuk pengembangbiakan. 3. Sapi Siap Potong adalah sapi potong yang layak untuk dipotong. 4. Pemasukan adalah serangkaian kegiatan memasukkan Sapi Bakalan, Sapi Indukan, dan Sapi Siap Potong dari luar negeri ke dalam wilayah Negara Republik INDONESIA. 5. Negara Asal Pemasukan yang selanjutnya disebut Negara Asal adalah suatu negara yang mengeluarkan Sapi Bakalan, Sapi Indukan, dan Sapi Siap Potong ke dalam wilayah Negara Republik INDONESIA. 6. Unit Usaha Peternakan/Perusahaan Peternakan Negara Asal yang selanjutnya disebut Farm adalah suatu perusahaan di Negara Asal yang menjalankan kegiatan budi daya Sapi Bakalan, Sapi Indukan, atau Sapi Siap Potong secara teratur dan terus menerus dengan tujuan komersial. 7. Registered Premises/Approved Premises atau nama lain yang sejenis adalah tempat penampungan sementara sapi yang akan diekspor dan sebagai tempat dilakukannya pemenuhan persyaratan teknis kesehatan hewan yang dipersyaratkan oleh negara tujuan. 8. Rekomendasi Pemasukan yang selanjutnya disebut Rekomendasi adalah keterangan tertulis yang menyatakan pelaku usaha atau Badan Usaha Milik Negara telah memenuhi persyaratan Pemasukan Sapi Bakalan, Sapi Indukan, dan/atau Sapi Siap Potong. 9. Penyakit Hewan Menular adalah penyakit yang ditularkan antara hewan dan hewan, hewan dan manusia, serta hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya melalui kontak langsung atau tidak langsung dengan media perantara mekanis. 10.Dinas adalah Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) provinsi dan/atau kabupaten/kota yang membidangi fungsi Peternakan dan/atau Kesehatan Hewan. 11.Pelaku Usaha adalah orang perorangan atau korporasi, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, yang melakukan kegiatan di bidang peternakan.

BAB II

PERSYARATAN PEMASUKAN

Pasal 4

Koreksi

(1) Pemasukan sapi bakalan, sapi indukan, dan sapi siap potong dapat dilakukan oleh pelaku usaha atau Badan Usaha Milik Negara. (2) Pelaku usaha dan Badan Usaha Milik Negara yang melakukan Pemasukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin pemasukan dari Menteri Perdagangan setelah mendapat Rekomendasi dari Menteri Pertanian. (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Direktur Kesehatan Hewan sebagai otoritas veteriner. (4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dengan izin pemasukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 5

Jenis sapi bakalan, sapi indukan, dan sapi siap potong yang dapat dimasukkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

(1) Pemasukan sapi bakalan, sapi indukan, dan sapi siap potong harus memenuhi persyaratan teknis kesehatan hewan. (2) Persyaratan teknis kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. persyaratan sapi bakalan, sapi indukan, dan sapi siap potong berasal dari negara dan farm, atau registered premises/approved premises atau nama lain yang sejenis yang telah disetujui oleh Menteri Pertanian; b. persyaratan kesehatan hewan yang ditentukan oleh Direktur Kesehatan Hewan selaku otoritas veteriner Kementerian dalam bentuk health requirement; dan c. memiliki jaminan kesehatan hewan yang dibuktikan dengan sertifikat veteriner dari otoritas veteriner negara asal.

Pasal 7

Persyaratan pemasukan sapi bakalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a harus: a. sehat, dibuktikan dengan sertifikat kesehatan hewan (health certificate) yang diterbitkan oleh otoritas veteriner negara asal sebagai pemenuhan persyaratan kesehatan hewan (health requirement) dan sertifikat asal ternak (certificate of origin) yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang di negara asal; b. telah melewati withholding periods antibiotik dan hormon pertumbuhan sebelum dinaikkan ke atas alat angkut di tempat pengeluaran, yang dibuktikan dengan sertifikat kesehatan hewan (health certificate) yang diterbitkan oleh otoritas veteriner negara asal; dan c. berat badan per ekor maksimal 350 kg pada saat tiba di tempat pemasukan, dan berumur tidak lebih dari 30 (tiga puluh) bulan serta harus digemukkan minimal 60 (enam puluh) hari setelah selesai dilakukan tindakan karantina.

Pasal 8

(1) Persyaratan pemasukan sapi indukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a harus: a. sehat, dibuktikan dengan sertifikat kesehatan hewan (health certificate) yang diterbitkan oleh otoritas veteriner negara asal sebagai pemenuhan persyaratan kesehatan hewan (health requirement) dan sertifikat asal ternak (certificate of origin) yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang di negara asal; b. memiliki organ dan kemampuan reproduksi yang baik; c. berumur antara 2 (dua) sampai dengan 4 (empat) tahun; d. bebas dari segala cacat genetik dan cacat fisik seperti cacat mata, kaki dan kuku abnormal, serta tidak terdapat kelainan tulang punggung atau cacat tubuh lainnya; dan e. dapat dikembangbiakkan dalam kurun waktu minimal 2 (dua) kali beranak hasil perkawinan di INDONESIA. (2) Pemenuhan persyaratan sapi indukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam sertifikat kesehatan hewan (health certificate) yang diterbitkan oleh otoritas veteriner negara asal.

Pasal 9

Persyaratan pemasukan sapi siap potong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a harus: a. sehat, dibuktikan dengan sertifikat kesehatan hewan (health certificate) yang diterbitkan oleh otoritas veteriner negara asal sebagai pemenuhan persyaratan kesehatan hewan (health requirement) dan sertifikat asal ternak (certificate of origin) yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang di negara asal; dan b. telah melewati withholding periods antibiotik dan hormon pertumbuhan sebelum dinaikkan ke atas alat angkut di tempat pengeluaran, yang dibuktikan dengan sertifikat kesehatan hewan (health certificate) yang diterbitkan oleh otoritas veteriner negara asal.

Pasal 10

Sertifikat kesehatan (health certificate) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9 harus memuat paling kurang: a. status dan situasi negara asal; b. farm, atau registered premises/approved premises atau nama lain yang sejenis; dan c. persyaratan kesehatan hewan yang ditentukan oleh Direktur Kesehatan Hewan selaku otoritas veteriner Kementerian dalam bentuk persyaratan kesehatan hewan (health requirement).

Pasal 11

Pemasukan sapi bakalan, sapi indukan, dan sapi siap potong selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9 harus memenuhi kaidah kesejahteraan hewan.

Pasal 12

(1) Sapi bakalan, sapi indukan, dan sapi siap potong yang akan dimasukkan, sebelum dimuat ke atas alat angkut harus dilakukan tindakan karantina oleh petugas karantina hewan negara asal. (2) Pengangkutan sapi bakalan, sapi indukan, dan sapi siap potong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara langsung dari tempat pengeluaran di negara asal ke tempat pemasukan di wilayah Negara Republik INDONESIA. (3) Pengangkutan sapi bakalan, sapi indukan, dan sapi siap potong harus terpisah dengan hewan lain yang berpotensi membawa penyakit hewan menular. (4) Setibanya di tempat pemasukan sapi bakalan, sapi indukan, dan sapi siap potong dikenakan tindakan karantina sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang karantina hewan.

Pasal 13

Sapi siap potong yang dimasukkan, paling lama 14 (empat belas) hari setelah selesai dilakukan tindakan karantina harus dipotong.

Pasal 14

Persyaratan negara asal pemasukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, harus: a. disetujui oleh Menteri Pertanian; b. bebas dari Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), Rift Valley Fever (RVF), Contagious Bovine Pleuropneumonia, Peste des Petit Ruminant, dan Bovine Spongiform Encephalopathy/BSE (Negligible BSE risk country) yang mengacu pada deklarasi Badan Kesehatan Hewan Dunia/World Organization for Animal Health/Office International des Epizooties (WOAH/OIE); dan c. melaksanakan program monitoring dan surveilans residu antibiotik, hormon, dan bahan lain yang membahayakan kesehatan hewan dan manusia.

Pasal 15

Persyaratan farm sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a harus: a. disetujui oleh Menteri Pertanian; b. tidak sedang terjadi wabah penyakit hewan menular; c. terdaftar sebagai farm oleh otoritas veteriner negara asal; d. menerapkan biosecurity; e. tidak menggunakan pakan yang dicampur dengan Meat Bone Meal (MBM); f. tidak mengeluarkan sapi yang belum melewati withholding periods antibiotik dan hormon pertumbuhan; g. menerapkan kaidah kesejahteraan hewan; h. telah di audit oleh negara asal; dan i. menerapkan pedoman budi daya ternak yang baik (good farming practice).

BAB III

TATA CARA PERMOHONAN PEMASUKAN

Pasal 16

Koreksi

(1) Untuk memperoleh persetujuan Menteri Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, negara asal harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri Pertanian. (2) Menteri Pertanian dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan: a. status penyakit hewan menular di negara asal; dan b. hasil analisis risiko terhadap rencana pemasukan. (3) Analisis risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan oleh otoritas veteriner Kementerian. (4) Analisis risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui tahapan: a. penetapan tingkat perlindungan yang dapat diterima (acceptable level of protection) sesuai dengan jenis penyakit; b. pemeriksaan dokumen (desk review) dan verifikasi (on site review) sistem penyelenggaraan kesehatan hewan di negara asal; dan c. pemeriksaan dokumen (desk review) dan audit pemenuhan (on site review) sistem penyelenggaraan kesehatan hewan di farm. (5) Dalam hal permohonan persetujuan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri Pertanian menyampaikan surat penolakan disertai alasan penolakan. (6) Dalam hal permohonan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Menteri Pertanian menerbitkan persetujuan permohonan dengan Keputusan Menteri Pertanian.

Pasal 17

(1) Untuk memperoleh persetujuan Menteri terhadap farm pemasukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, negara asal harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri Pertanian. (2) Dalam pelaksanaan pemberian persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. (3) Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mempertimbangkan pemenuhan persyaratan farm sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan hasil penilaian risiko terhadap rencana pemasukan. (4) Penilaian risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh otoritas veteriner Kementerian. (5) Dalam hal permohonan persetujuan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan menyampaikan surat penolakan kepada negara asal disertai alasan penolakan. (6) Dalam hal permohonan persetujuan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan menerbitkan persetujuan dengan Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan atas nama Menteri Pertanian dalam bentuk daftar farm.

Pasal 18

(1) Dalam hal peraturan perundang-undangan negara asal melarang mempublikasikan daftar farm, persetujuan dapat dilakukan dengan MENETAPKAN registered premises/approved premises atau nama lain yang sejenis. (2) Persyaratan penetapan registered premises/approved premises atau nama lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus: a. disetujui oleh Menteri Pertanian; b. tidak sedang terjadi wabah penyakit hewan menular; c. terdaftar sebagai registered premises/approved premises atau nama lain yang sejenis oleh otoritas veteriner negara asal; d. menerapkan biosecurity; e. tidak menggunakan pakan yang dicampur dengan Meat Bone Meal (MBM); f. menerapkan kaidah kesejahteraan hewan; dan g. telah di audit oleh negara asal. (3) Penetapan registered premises/approved premises atau nama lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. (4) Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam MENETAPKAN registered premises/approved premises atau nama lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus berdasarkan saran dan pertimbangan dari otoritas veteriner Kementerian. (5) Saran dan pertimbangan otoritas veteriner Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan hasil audit negara asal terhadap registered premises/approved premises atau nama lain yang sejenis. (6) Penetapan registered premises/approved premises atau nama lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan atas nama Menteri Pertanian dengan Keputusan Menteri Pertanian dalam bentuk daftar registered premises/approved premises atau nama lain yang sejenis.

Pasal 19

(1) Dalam hal terjadi penambahan daftar farm, daftar registered premises/approved premises atau nama lain yang sejenis dapat dilakukan setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) dan Pasal 18 ayat (5). (2) Farm, registered premises/approved premises atau nama lain yang sejenis harus diaudit oleh negara asal secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali. (3) Hasil audit oleh negara asal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disampaikan kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Pasal 20

Apabila dokumen dan pelaksanaan persyaratan teknis kesehatan hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diduga tidak benar dapat dilakukan verifikasi ke negara asal oleh otoritas veteriner Kementerian.

Pasal 21

(1) Pelaku usaha atau Badan Usaha Milik Negara yang akan melakukan pemasukan sapi bakalan, sapi indukan, dan sapi siap potong harus mendapatkan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3). (2) Permohonan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara online dan/atau langsung (manual) kepada Direktur Kesehatan Hewan, dengan tembusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, sesuai dengan Format-1.

Pasal 22

Permohonan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) harus dilengkapi persyaratan: a. Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan/atau identitas pimpinan perusahaan; b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); c. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP); d. Surat Tanda Daftar Perusahaan (STDP) atau izin usaha di bidang peternakan; e. akta pendirian perusahaan dan perubahannya yang terakhir; f. penetapan sebagai Importir Terdaftar (IT) hewan; g. rekomendasi teknis kesehatan hewan dari dinas provinsi; h. mempunyai dokter hewan penanggung jawab teknis yang dibuktikan dengan surat pengangkatan atau kontrak kerja dari pimpinan perusahaan; dan i. surat pernyataan pelaku usaha yang menyatakan bahwa dokumen yang disampaikan benar dan sah, dan dibubuhi materai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

(1) Direktur Kesehatan Hewan setelah menerima dokumen permohonan secara online dan/atau langsung (manual) memeriksa kelengkapan dan kebenaran dokumen serta melakukan kajian teknis dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sudah memberikan jawaban menolak atau menyetujui. (2) Permohonan ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila dokumen permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 tidak terpenuhi, disampaikan secara online atau sesuai dengan Format-2. (3) Permohonan disetujui sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila dokumen permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 terpenuhi diterbitkan rekomendasi, sesuai dengan Format-3. (4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Direktur Kesehatan Hewan secara online dan/atau langsung (manual) kepada pemohon dengan tembusan kepada Menteri Perdagangan, Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kepala Badan Karantina Pertanian, Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, Kepala Dinas Provinsi, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Karantina Pertanian tempat pemasukan.

Pasal 24

(1) Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3), paling kurang memuat: a. nomor rekomendasi; b. nama, alamat pemohon, dan alamat tempat usaha peternakan; c. nomor dan tanggal surat permohonan; d. negara asal; e. uraian jenis/kategori sapi bakalan, sapi indukan, dan sapi siap potong beserta kode HS; f. persyaratan teknis kesehatan hewan; g. tempat pemasukan; h. tempat pengeluaran; i. nama dan alamat eksportir; j. farm, registered premises/approved premises atau nama lain yang sejenis; dan k. masa berlaku rekomendasi. (2) Masa berlaku rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k selama 3 (tiga) bulan.

Pasal 25

Dalam hal negara asal yang tercantum dalam rekomendasi terjadi wabah penyakit hewan menular sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b dapat mengajukan permohonan kembali sebelum batas waktu rekomendasi berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2).

Pasal 26

(1) Pelaku usaha dan Badan Usaha Milik Negara dilarang mengajukan perubahan negara asal, tempat pengeluaran di negara asal, dan/atau tempat pemasukan terhadap rekomendasi yang telah diterbitkan. (2) Pelaku usaha dan Badan Usaha Milik Negara yang melaksanakan pemasukan wajib melakukan pencegahan masuk dan menyebarnya penyakit hewan menular. (3) Pelaku usaha dan Badan Usaha Milik Negara wajib melaporkan realisasi pemasukan kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan secara tertulis, sesuai dengan Format-4.

Pasal 27

Waktu pelayanan permohonan rekomendasi sapi bakalan dan sapi indukan, sebagai berikut: a. untuk pemasukan tanggal 1 Januari - 31 Maret tahun berikutnya ditetapkan tanggal 1 - 31 Desember; b. untuk pemasukan tanggal 1 April - 30 Juni tahun berjalan ditetapkan tanggal 1 - 31 Maret; c. untuk pemasukan tanggal 1 Juli - 30 September tahun berjalan ditetapkan tanggal 1 - 30 Juni; d. untuk pemasukan tanggal 1 Oktober - 31 Desember tahun berjalan ditetapkan tanggal 1 - 30 September.

Pasal 28

Permohonan rekomendasi sapi siap potong dapat diajukan hanya untuk stabilisasi harga.

BAB Kedua

Tata Cara Permohonan Persetujuan Farm

Pasal 17

Koreksi

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Apabila dokumen dan pelaksanaan persyaratan teknis kesehatan hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diduga tidak benar dapat dilakukan verifikasi ke negara asal oleh otoritas veteriner Kementerian.

BAB Ketiga

Tata Cara Permohonan Pemasukan

Pasal 21

Koreksi

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Permohonan rekomendasi sapi siap potong dapat diajukan hanya untuk stabilisasi harga.

BAB IV

PENGAWASAN

Pasal 29

Koreksi

(1) Pemasukan sapi bakalan, sapi indukan, dan sapi siap potong dilakukan pengawasan. (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6. (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh dokter hewan berwenang atau dokter hewan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) kabupaten/kota, provinsi, dan Kementerian sesuai dengan kewenangannya. (4) Dalam hal di wilayah kabupaten/kota belum memiliki dokter hewan berwenang atau dokter hewan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pelaksanaan pengawasan dilakukan oleh dokter hewan berwenang atau dokter hewan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) provinsi setempat dan/atau Kementerian. (5) Dalam hal di wilayah provinsi belum memiliki dokter hewan berwenang atau dokter hewan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pelaksanaan pengawasan dilakukan oleh dokter hewan berwenang atau dokter hewan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kementerian.

Pasal 30

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali, atau sewaktu-waktu apabila terdapat dugaan penyimpangan terhadap persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Pasal 31

(1) Hasil pengawasan yang dilakukan oleh dokter hewan berwenang atau dokter hewan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) kabupaten/kota dilaporkan kepada Direktur Kesehatan Hewan melalui SKPD Kabupaten/Kota dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Gubernur, dan Bupati/Walikota setempat. (2) Hasil pengawasan yang dilakukan oleh dokter hewan berwenang atau dokter hewan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) provinsi dilaporkan kepada Direktur Kesehatan Hewan melalui SKPD Provinsi dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Gubernur, dan Bupati/Walikota setempat. (3) Hasil pengawasan yang dilakukan oleh dokter hewan berwenang atau dokter hewan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kementerian dilaporkan kepada Direktur Kesehatan Hewan dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Gubernur, dan Bupati/Walikota setempat.

Pasal 32

Dalam hal adanya dugaan penyimpangan persyaratan teknis kesehatan hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan/atau adanya dugaan atas ketidakbenaran berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Otoritas Veteriner Kabupaten/Kota, Otoritas Veteriner Provinsi, dan Otoritas Veteriner Kementerian dapat melakukan pengawasan langsung ke lokasi budi daya dan Rumah Potong Hewan (RPH).

Pasal 33

Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dilaporkan kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan melalui Gubernur, Bupati/Walikota, dan/atau Direktur Kesehatan Hewan sesuai dengan kewenangannya.

Peraturan Menteri Nomor 107-permentan-sr-140-9-2014 Tahun 2014 tentang PENGAWASAN PESTISIDA

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB II

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

BAB III

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

BAB Kesatu

Pasal 16

BAB Kedua

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

BAB Ketiga

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

BAB IV

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32

Pasal 33

BAB V

Pasal 34

BAB VI

Pasal 35

Pasal 36

BAB VII

Pasal 37

Pasal 38