Koreksi Pasal 91
PERMEN Nomor 09 Tahun 2025 | Peraturan Menteri Nomor 09 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan
Teks Saat Ini
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Maret 2025..
MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,
Œ
ANDI AMRAN SULAIMAN
Diundangkan di Jakarta pada tanggal ... Д
DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,
Ѽ
DHAHANA PUTRA
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR Ж ...
LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR 09 TAHUN 2025..
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS LINGKUP DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS LINGKUP DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
A. BBVF PUSVETMA
KEPALA SATUAN PEMERIKSAAN INTERN JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA BAGIAN UMUM
UNIT PENGEMBANGAN USAHA DAN KERJASAMA
B. BBPMSOH
C. BBV
KEPALA JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA BAGIAN UMUM KEPALA JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA BAGIAN UMUM
D. BBIB
E. BBPTU-HPT Baturraden
KEPALA SATUAN PEMERIKSAAN INTERN JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA BAGIAN UMUM
UNIT PENGEMBANGAN USAHA DAN KERJASAMA KEPALA JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA BAGIAN UMUM
F. BIB
G. BET
KEPALA SATUAN PEMERIKSAAN INTERN JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA SUBBAGIAN TATA USAHA
UNIT PENGEMBANGAN USAHA DAN KERJASAMA KEPALA JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA SUBBAGIAN TATA USAHA
H. BPMSPH
I.
BPMSP
KEPALA JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA SUBBAGIAN TATA USAHA KEPALA JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA SUBBAGIAN TATA USAHA
J. BV
K. BPTU-HPT
MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
ANDI AMRAN SULAIMAN KEPALA JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA SUBBAGIAN TATA USAHA KEPALA JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA SUBBAGIAN TATA USAHA
LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR 09 TAHUN 2025 ...
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS LINGKUP DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
NAMA, LOKASI, DAN WILAYAH KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS LINGKUP DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
No.
NAMA LOKASI WILAYAH KERJA
1. BBVF Pusvetma Surabaya Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur Seluruh INDONESIA
2. BBPMSOH Bogor Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat Seluruh INDONESIA
3. BBV Wates Kabupaten Kulonprogo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
1. Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Jawa Tengah; dan
3. Jawa Timur.
4. BBV Maros Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan
1. Sulawesi Selatan;
2. Sulawesi Barat;
3. Sulawesi Tengah;
4. Sulawesi Utara;
5. Sulawesi Tenggara;
6. Gorontalo;
7. Maluku; dan
8. Maluku Utara.
5. BBV Denpasar Kota Denpasar, Provinsi Bali
1. Bali;
2. Nusa Tenggara Barat;
dan
3. Nusa Tenggara Timur.
6. BBIB Singosari Singosari, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur Seluruh INDONESIA
7. BBPTU-HPT Baturraden Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah Seluruh INDONESIA
8. BIB Lembang Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat Seluruh INDONESIA
9. BET Cipelang Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat Seluruh INDONESIA
10. BPMSPH Bogor Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat Seluruh INDONESIA
11. BPMSP Bekasi Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat Seluruh INDONESIA
12. BV Medan Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara
1. Sumatera Utara; dan
2. Aceh.
13. BV Bukittinggi Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat
1. Sumatera Barat;
2. Riau;
3. Jambi; dan
4. Kepulauan Riau.
14. BV Lampung Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung
1. Lampung;
2. Bengkulu;
3. Sumatera Selatan;
dan
4. Kepulauan Bangka Belitung.
15. BV Banjarbaru Kabupaten Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan
1. Kalimantan Barat;
2. Kalimantan Timur;
3. Kalimantan Selatan;
4. Kalimantan Utara;
dan
5. Kalimantan Tengah.
16. BV Subang Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat
1. DKI Jakarta;
2. Jawa Barat; dan
3. Banten.
17. BV Jayapura Kota Jayapura, Provinsi Papua
1. Papua;
2. Papua Barat;
3. Papua Tengah;
4. Papua Selatan;
5. Papua Pegunungan;
dan
6. Papua Barat Daya.
18. BPTU-HPT Indrapuri Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh Seluruh INDONESIA
19. BPTU-HPT Padang Mengatas Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat Seluruh INDONESIA
20. BPTU-HPT Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara Seluruh INDONESIA
21. BPTU-HPT Sembawa Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan Seluruh INDONESIA
22. BPTU-HPT Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan Seluruh INDONESIA
23. BPTU-HPT Denpasar Kota Denpasar, Provinsi Bali Seluruh INDONESIA
MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
ANDI AMRAN SULAIMAN
Koreksi Anda