PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 08 Tahun 2021 tentang KELOMPOK SUBSTANSI DAN SUBKELOMPOK SUBSTANSI PADA KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN

PERMEN Nomor 08 Tahun 2021

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

SEKRETARIAT JENDERAL

Pasal 1

Kelompok Jabatan Fungsional pada Biro Perencanaan terdiri atas: a. Kelompok Kebijakan Pertanian; b. Kelompok Program dan Anggaran; c. Kelompok Perencanaan Wilayah; dan d. Kelompok Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 2

BAB Kesatu

Kelompok Jabatan Fungsional Biro Perencanaan

Pasal 1

Koreksi

Kelompok Jabatan Fungsional pada Biro Perencanaan terdiri atas: a. Kelompok Kebijakan Pertanian; b. Kelompok Program dan Anggaran; c. Kelompok Perencanaan Wilayah; dan d. Kelompok Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 2

Koreksi

Kelompok Kebijakan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi, penyusunan kebijakan pembangunan pertanian, kajian dan rekomendasi.

Pasal 3

Kelompok Kebijakan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas: a. Subkelompok Kebijakan Pertanian; b. Subkelompok Penyiapan Bahan dan Koordinasi; dan c. Subkelompok Analisis Data.

Pasal 4

(1) Subkelompok Kebijakan Pertanian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, penyusunan kebijakan pembangunan pertanian jangka panjang, jangka menengah, dan terpadu, kajian dan rekomendasi serta lintas sektoral. (2) Subkelompok Penyiapan Bahan dan Koordinasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan rapat pimpinan, rapat kerja/dengar pendapat Menteri Pertanian dengan DPR, DPD, rapat koordinasi terbatas, sidang Kabinet dan Wakil PRESIDEN, dan rapat lainnya. (3) Subkelompok Analisis Data mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data perencanaan dan pelaksanaan pembangunan pertanian.

Pasal 5

Kelompok Program dan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran pembangunan pertanian.

Pasal 6

Kelompok Program dan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdiri atas: a. Subkelompok Program dan Anggaran I; dan b. Subkelompok Program dan Anggaran II.

Pasal 7

(1) Subkelompok Program dan Anggaran I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, penyusunan rencana program dan anggaran pembangunan pertanian yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kewenangan pusat dan daerah dan PHLN (pinjaman dan hibah luar negeri) yang meliputi Sekretaris Jenderal, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Direktorat Jenderal Hortikultura, dan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian. (2) Subkelompok Program dan Anggaran II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, penyusunan rencana program dan anggaran pembangunan pertanian yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kewenangan pusat dan daerah, DAK (Dana Alokasi Khusus), Subsidi serta sumber pembiayaan lain yang meliputi Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Inspektorat Jenderal, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, dan Badan Ketahanan Pangan, Badan Karantina Pertanian.

Pasal 8

Kelompok Perencanaan Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyiapan, dan penyusunan rencana pengembangan kawasan komoditas pertanian.

Pasal 9

Kelompok Perencanaan Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 terdiri atas: a. Subkelompok Perencanaan Wilayah I; b. Subkelompok Perencanaan Wilayah II; dan c. Subkelompok Perencanaan Wilayah III.

Pasal 10

(1) Subkelompok Perencanaan Wilayah I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, dan penyusunan Perencanaan Wilayah berbasis Tanaman Pangan dan Hortikultura. (2) Subkelompok Perencanaan Wilayah II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, dan penyusunan rencana pengembangan wilayah berbasis perkebunan dan pembangunan pertanian di wilayah perbatasan, daerah tertinggal, kawasan ekonomi khusus dan daerah pembangunan prioritas lainnya. (3) Subkelompok Perencanaan Wilayah III mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, dan penyusunan rencana pengembangan wilayah berbasis peternakan dan pembangunan pertanian terpadu/pola integrasi.

Pasal 11

Kelompok Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d mempunyai tugas melaksanakan Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan pelaksanaan pembangunan Pertanian.

Pasal 12

Kelompok Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 terdiri atas: a. Subkelompok Evaluasi dan Pelaporan I; dan b. Subkelompok Evaluasi dan Pelaporan II.

Pasal 13

(1) Subkelompok Evaluasi dan Pelaporan I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan monitoring, supervisi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan pertanian yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang merupakan kewenangan pusat dan daerah dan pinjaman hibah luar negeri (PHLN) yang meliputi Sekretaris Jenderal, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Direktorat Jenderal Hortikultura, dan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian. (2) Subkelompok Evaluasi dan Pelaporan II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan monitoring, supervisi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan pertanian yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kewenangan pusat dan daerah Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Subsidi yang meliputi Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Inspektorat Jenderal, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, dan Badan Ketahanan Pangan, Badan Karantina Pertanian.

Pasal 14

(1) Jabatan fungsional lingkup Biro Perencanaan, terdiri atas: a. Perencana; b. Analis Anggaran; c. Analis Kebijakan; dan d. Jabatan fungsional lainnya yang sesuai dengan tugas dan fungsi Biro Perencanaan. (2) Jumlah dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

BAB Kedua

Kelompok Jabatan Fungsional Biro Organisasi dan Kepegawaian

Pasal 15

Koreksi

Kelompok Jabatan Fungsional pada Biro Organisasi dan Kepegawaian, terdiri atas: a. Kelompok Organisasi; b. Kelompok Tata Laksana dan Reformasi Birokrasi; c. Kelompok Perencanaan dan Pengembangan Pegawai; dan d. Kelompok Mutasi.

Pasal 16

Koreksi

Kelompok Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, evaluasi, dan penyempurnaan organisasi, pengembangan jabatan fungsional, dan budaya kerja.

Pasal 17

Kelompok Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 terdiri atas: a. Subkelompok Evaluasi Organisasi; b. Subkelompok Jabatan Fungsional; dan c. Subkelompok Budaya Kerja.

Pasal 18

(1) Subkelompok Evaluasi Organisasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan, evaluasi, dan penyempurnaan organisasi, analisis jabatan, dan analisis beban kerja serta rekomendasi teknis organisasi satuan kerja perangkat daerah bidang pertanian. (2) Subkelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengembangan, evaluasi, dan penyempurnaan jabatan fungsional bidang pertanian, serta pemantauan penerapan pelaksanaan jabatan fungsional bidang pertanian. (3) Subkelompok Budaya Kerja mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengembangan, evaluasi, dan penyempurnaan budaya kerja dan pelayanan publik bidang pertanian.

Pasal 19

Kelompok Tata Laksana dan Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan, evaluasi, penyempurnaan tata laksana, fasilitasi reformasi birokrasi lingkup Kementerian Pertanian, serta penyelenggaraan sistem pengendalian internal lingkup Sekretariat Jenderal.

Pasal 20

Kelompok Tata Laksana dan Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 terdiri atas: a. Subkelompok Tata Laksana; dan b. Subkelompok Reformasi Birokrasi dan Sistem Pengendalian Internal.

Pasal 21

(1) Subkelompok Tata Laksana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan, evaluasi, dan penyempurnaan sistem, prosedur, tata hubungan kerja, dan pembakuan sarana kerja serta pembagian urusan bidang pertanian. (2) Subkelompok Reformasi Birokrasi dan Sistem Pengendalian Internal mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan fasilitasi reformasi birokrasi lingkup Kementerian Pertanian dan penyelenggaraan sistem pengendalian internal lingkup Sekretariat Jenderal.

Pasal 22

Kelompok Perencanaan dan Pengembangan Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pengembangan, dan penilaian kinerja pegawai.

Pasal 23

Kelompok Perencanaan dan Pengembangan Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 terdiri atas: a. Subkelompok Perencanaan Pegawai; b. Subkelompok Pengembangan Karir; dan c. Subkelompok Kinerja Pegawai.

Pasal 24

(1) Subkelompok Perencanaan Pegawai mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan pegawai, seleksi penerimaan dan pengangkatan calon pegawai negeri sipil, penyusunan pola karir pegawai, serta pengelolaan dan pengembangan sistem informasi kepegawaian. (2) Subkelompok Pengembangan Karier mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan análisis kebutuhan, penerapan, pengusulan dan pemantauan pengembangan karier pegawai, pelaksanaan urusan prajabatan, ujian dinas, penyesuaian ijazah dan penyelenggaraan seleksi pejabat struktural. (3) Subkelompok Kinerja Pegawai mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengelolaan dan bimbingan penilaian kinerja, serta penerapan disiplin dan pemberian penghargaan pegawai.

Pasal 25

Kelompok Mutasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d mempunyai tugas melaksanakan mutasi pegawai.

Pasal 26

Kelompok Mutasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 terdiri atas: a. Subkelompok Mutasi I; b. Subkelompok Mutasi II; dan c. Subkelompok Tata Usaha Kepegawaian dan Kepegawaian Sekretariat Jenderal.

Pasal 27

(1) Subkelompok Mutasi I mempunyai tugas melakukan urusan kepangkatan, pensiun, pemberhentian, mutasi pegawai lainnya, cuti diluar tanggungan negara, inpassing, pengangkatan pertama, pengangkatan kembali dan pemberhentian dalam jabatan fungsional serta pemantauan penerapan jabatan fungsional non bidang pertanian pada Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Direktorat Jenderal Hortikultura, Direktorat Jenderal Perkebunan, Inspektorat Jenderal, dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. (2) Subkelompok Mutasi II mempunyai tugas melakukan urusan kepangkatan, pensiun, pemberhentian, dan mutasi pegawai lainnya serta cuti diluar tanggungan negara, inpassing, pengangkatan pertama, pengangkatan kembali dan pemberhentian dalam jabatan fungsional serta pemantauan penerapan jabatan fungsional non bidang pertanian pada Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian, Badan Ketahanan Pangan, dan Badan Karantina Pertanian. (3) Subkelompok Tata Usaha Kepegawaian dan Kepegawaian Sekretariat Jenderal mempunyai tugas melakukan urusan kepangkatan, pensiun, pemberhentian, dan mutasi pegawai lainnya serta cuti diluar tanggungan negara, inpassing, pengangkatan pertama, pengangkatan kembali dan pemberhentian dalam/dari jabatan fungsional serta pemantauan penerapan jabatan fungsional non bidang pertanian pada Sekretariat Jenderal, melakukan pengelolaan dan penerbitan kartu pegawai, penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis peraturan bidang kepegawaian lingkup Kementerian Pertanian, pelaksanaan urusan kepegawaian lingkup Sekretariat Jenderal, serta pengembangan jiwa korsa.

Pasal 28

(1) Jabatan fungsional lingkup Biro Organisasi dan Kepegawaian, terdiri atas: a. Analis Kepegawaian; b. Auditor Kepegawaian; c. Assessor Sumber Daya Manusia Aparatur; dan d. Jabatan fungsional lainnya yang sesuai dengan tugas dan fungsi Biro Organisasi dan Kepegawaian. (2) Jumlah dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

Peraturan Menteri Nomor 08 Tahun 2021 tentang KELOMPOK SUBSTANSI DAN SUBKELOMPOK SUBSTANSI PADA KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

BAB Kesatu

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

BAB Kedua

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

BAB Ketiga

Pasal 29

Pasal 30

BAB Keempat

BAB Kelima

BAB Keenam

BAB Ketujuh

BAB Kedelapan

BAB Kesembilan

BAB Kesepuluh

BAB Kesebelas

BAB II

BAB Kesatu

BAB Kedua

BAB Ketiga