PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 07 Tahun 2019 tentang PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, PEREMAJAAN, SERTA SARANA DAN PRASARANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT

PERMEN Nomor 07 Tahun 2019

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Perkebunan Kelapa Sawit adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budi daya, panen, pengolahan dan pemasaran terkait tanaman Perkebunan Kelapa Sawit. 2. Usaha Perkebunan Kelapa Sawit adalah usaha yang menghasilkan barang dan/atau jasa Perkebunan Kelapa Sawit. 3. Pelaku Usaha Perkebunan Kelapa Sawit adalah Pekebun dan/atau Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit yang mengelola Usaha Perkebunan Kelapa Sawit. 4. Pekebun Kelapa Sawit yang selanjutnya disebut Pekebun adalah orang perseorangan warga negara INDONESIA yang melakukan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu. 5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. 6. Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit adalah badan usaha yang berbadan hukum, didirikan menurut hukum INDONESIA dan berkedudukan di wilayah INDONESIA, yang mengelola Usaha Perkebunan Kelapa Sawit dengan skala tertentu. 7. Kelompok Tani yang selanjutnya disebut Poktan adalah kumpulan Pekebun Kelapa Sawit yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan; kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, sumber daya; kesamaan komoditas; dan keakraban untuk meningkatkan serta mengembangkan usaha anggota. 8. Gabungan Kelompok Tani yang selanjutnya disebut Gapoktan adalah kumpulan beberapa Poktan yang bergabung dan bekerja sama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha. 9. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang- seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. 10. Kelembagaan Ekonomi Pekebun Lainnya adalah lembaga masyarakat desa yang berkaitan dengan kegiatan usaha yang utamanya di bidang perkebunan dan dikukuhkan melalui akta notaris. 11. Indonesian Sustainable Palm Oil (Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan INDONESIA) yang selanjutnya disingkat ISPO adalah sistem usaha di bidang Perkebunan Kelapa Sawit yang layak ekonomi, layak sosial, dan ramah lingkungan didasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di INDONESIA. 12. Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit yang selanjutnya disingkat BPDPKS adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk menghimpun, mengadministrasikan, mengelola, menyimpan, dan menyalurkan Dana. 13. Dana Perkebunan Kelapa Sawit yang selanjutnya disebut Dana adalah sejumlah uang yang dihimpun oleh BPDPKS. 14. Dinas adalah perangkat daerah yang melaksanakan fungsi di bidang perkebunan. 15. Direktur Jenderal adalah pejabat tinggi madya di Kementerian Pertanian yang menyelenggarakan fungsi di bidang perkebunan.

BAB II

PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 4

Koreksi

(1) Pengembangan sumber daya manusia Perkebunan Kelapa Sawit dilakukan untuk: a. meningkatkan pengetahuan, keterampilan, sikap, profesionalisme, kemandirian, dan daya saing; dan b. meningkatkan kemampuan teknis, manajerial, dan kewirausahaan. (2) Pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui: a. pendidikan; b. pelatihan; dan c. penyuluhan, pendampingan dan fasilitasi.

Pasal 5

Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilaksanakan melalui pemberian beasiswa dan penguatan kelembagaan pendidikan di bidang kelapa sawit.

Pasal 6

(1) Pemberian beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diberikan kepada: a. Pekebun; b. keluarga Pekebun; dan c. ASN yang bertugas di bidang kelapa sawit. (2) Kriteria penerima beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain memiliki prestasi atau tidak mampu secara ekonomi. (3) Kriteria penerima beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 7

(1) Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4ayat (2) dilaksanakan dalam bentuk pelatihan teknis, manajerial, kewirausahaan, dan/atau pelatihan lainnya. (2) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pekebun, keluarga Pekebun, penyuluh, tenaga pendamping, Aparatur Sipil Negara (ASN), dan/atau masyarakat sekitar kebun. (3) Pelaksanaan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk tingkat: a. pusat, oleh Menteri; b. provinsi, oleh gubernur; c. kabupaten/kota, oleh bupati/wali kota, sesuai dengan kewenangan. (4) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan oleh lembaga pelatihan yang kompeten. (5) Pelatihan oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilaksanakan oleh Direktur Jenderal setelah berkoordinasi dengan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian.

Pasal 8

Penyuluhan, pendampingan dan fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilaksanakan melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam pengelolaan kelapa sawit berkelanjutan kepada Pelaku Usaha Perkebunan Kelapa Sawit dan masyarakat.

Pasal 9

Penyuluhan, pendampingan dan fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dimaksudkan untuk memberikan bimbingan, konsultasi, edukasi, dan advokasi sejak perencanaan perkebunan sampai dengan pengolahan hasil kelapa sawit.

Pasal 10

(1) Kebutuhan pendidikan, pelatihan, penyuluhan, pendampingan, dan fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), diusulkan oleh Kepala Dinas daerah kabupaten/kota kepada Kepala Dinas daerah provinsi. (2) Kepala Dinas daerah provinsi melaksanakan verifikasi usulan Kepala Dinas daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Usulan yang telah diverifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Direktur Jenderal. (4) Dalam hal tertentu, Kepala Dinas daerah kabupaten/kota atau Kepala Dinas daerah provinsi dapat mengajukan usulan langsung kepada Direktur Jenderal.

Pasal 11

(1) Direktur Jenderal melaksanakan verifikasi usulan dari Kepala Dinas daerah kabupaten/kota dan Kepala Dinas daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10. (2) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan penerbitan rekomendasi teknis oleh Direktur Jenderal. (3) Rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada BPDPKS.

BAB 2

Sosialisasi

Pasal 17

Koreksi

(1) Sosialisasi persiapan peremajaan kelapa sawit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a merupakan penyebaran informasi berupa mekanisme peremajaan, persyaratan yang diperlukan, kelembagaan, dan pendampingan dalam rangka membangun pemahaman bagi Poktan, Gapoktan, Koperasi, dan Kelembagaan Ekonomi Pekebun Lainnya yang menjadi sasaran peremajaan. (2) Sosialisasi persiapan peremajaan dilaksanakan secara berjenjang oleh tim yang keanggotaan dan mekanismenya ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 18

(1) Kegiatan persiapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b terdiri atas: a. pendataan luas areal kebun; b. pendataan unit pengolahan hasil kelapa sawit; c. pemetaan luas areal kebun dan unit pengolahan hasil dan sumber bahan baku; d. identifikasi calon Pekebun dan calon lahan; e. fasilitasi legalitas lahan dan Pekebun; dan f. penyusunan rencana kebutuhan peremajaan. (2) Kegiatan persiapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c dilakukan oleh lembaga kompeten yang terakreditasi. (3) Kegiatan persiapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan oleh Dinas daerah kabupaten/kota. (4) Kegiatan persiapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan oleh instansi yang berwenang. (5) Kegiatan persiapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilakukan oleh Poktan, Gapoktan, Koperasi, atau Kelembagaan Ekonomi Pekebun Lainnya.

Pasal 19

Pendataan luas areal kebun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a meliputi: a. Tanaman Menghasilkan (TM); b. Tanaman Belum Menghasilkan (TBM); dan c. Tanaman Tua dan Rusak (TTR).

Pasal 20

Pendataan unit pengolahan hasil kelapa sawit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b meliputi: a. lokasi; b. kapasitas; c. sumber, jumlah bahan baku, dan jarak; dan d. kemitraan.

Pasal 21

Pemetaan luas areal dan unit pengolahan hasil kelapa sawit dan sumber bahan baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c dilakukan dalam bentuk peta tematik berupa: a. peta luas areal; dan b. peta unit pengolahan hasil dan sumber bahan baku.

Pasal 22

Hasil pendataan dan pemetaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 21 yang dilakukan oleh lembaga kompeten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) disampaikan kepada Direktur Jenderal dan Dinas kabupaten/kota setempat.

Pasal 23

(1) Identifikasi calon Pekebun dan calon lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d meliputi: a. data lahan; b. data Pekebun; dan c. data kelembagaan. (2) Data lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa luas, kepemilikan, status, dan legalitas. (3) Data Pekebun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa identitas Pekebun. (4) Data kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa alamat, jenis usaha, jumlah kelembagaan, struktur organisasi, jenis kelembagaan, dan legalitas.

Pasal 24

Fasilitasi legalitas lahan dan Pekebun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf e, meliputi: a. kartu identitas; b. sertifikat tanah; c. surat tanda daftar budi daya; d. akta pendirian badan hukum; dan/atau e. surat pengesahan kelembagaan ekonomi Pekebun.

Pasal 25

Penyusunan rencana kebutuhan peremajaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf f terdiri atas kebutuhan fisik kebun dan biaya.

BAB 3

Persiapan Administrasi

Pasal 18

Koreksi

Pasal 19

Pendataan luas areal kebun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a meliputi: a. Tanaman Menghasilkan (TM); b. Tanaman Belum Menghasilkan (TBM); dan c. Tanaman Tua dan Rusak (TTR).

Pasal 20

Pendataan unit pengolahan hasil kelapa sawit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b meliputi: a. lokasi; b. kapasitas; c. sumber, jumlah bahan baku, dan jarak; dan d. kemitraan.

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Penyusunan rencana kebutuhan peremajaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf f terdiri atas kebutuhan fisik kebun dan biaya.

Pasal 26

(1) Persiapan teknik peremajaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c memperhatikan: a. kondisi lahan; b. luas dan peta blok; c. benih unggul; d. alat dan bahan; e. daerah endemis Ganoderma sp; dan f. biaya peremajaan. (2) Kondisi lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa tanah mineral/lahan kering atau tanah organik/lahan basah. (3) Luas dan peta blok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup informasi akses lokasi, luas blok, kondisi lahan, kerapatan tanaman, dan kemungkinan kendala di lapangan.

BAB 5

Persiapan Kelembagaan

Pasal 27

Koreksi

(1) Persiapan kelembagaan dilakukan dengan penumbuhan, penguatan, dan/atau pengembangan kelembagaan Pekebun. (2) Kelembagaan Pekebun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Poktan, Gapoktan, Koperasi, dan Kelembagaan Ekonomi Pekebun Lainnya.

Pasal 28

Koreksi

(1) Pendampingan Poktan, Gapoktan, Koperasi, Kelembagaan Ekonomi Pekebun Lainnya dilakukan oleh tenaga/petugas pendamping. (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam pelaksanaan peremajaan, baik dalam bidang teknis, administrasi, maupun keuangan. (3) Tenaga/petugas pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Dinas daerah kabupaten/kota. (4) Jika diperlukan, dengan mempertimbangkan ketersediaan tenaga/petugas pendamping, pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan surveyor.

Pasal 29

(1) Tenaga/petugas pendamping dan surveyor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 berfungsi sebagai konsultan di bidang teknis dan administrasi untuk menjamin usulan dari wilayah kerjanya memenuhi persyaratan sesuai pedoman. (2) Surveyor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk oleh BPDPKS atas rekomendasi Direktur Jenderal.

Pasal 30

(1) 1 (satu) tenaga/petugas pendamping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 bertanggung jawab melakukan pendampingan usulan peremajaan kelapa sawit untuk 1 (satu) desa dengan luasan paling sedikit 250 (dua ratus lima puluh) hektare. (2) Dalam hal 1 (satu) desa tidak mencapai atau kurang dari luasan 250 (dua ratus lima puluh) hektare, pendampingan digabungkan dengan desa lainnya. (3) Tenaga/petugas pendamping sebagaimana dimaksud ayat (1) dikoordinasikan oleh tenaga/petugas pendamping kecamatan. (4) Tenaga/petugas pendamping kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikoordinasikan oleh tenaga/petugas pendamping kabupaten/kota. (5) Tenaga/petugas pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) ditetapkan oleh Kepala Dinas daerah kabupaten/kota.

Pasal 31

(1) Dalam hal kondisi wilayah geografis tertentu, penetapan luasan pendampingan disesuaikan dengan luasan yang dapat dijangkau. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai batasan luasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

BAB 1

Syarat Pengajuan

Pasal 43

Koreksi

(1) Pengajuan peremajaan harus memenuhi syarat: a. Poktan/Gapoktan/Koperasi/Kelembagaan Ekonomi Pekebun Lainnya beranggotakan paling sedikit 20 (dua puluh) Pekebun; b. memiliki hamparan paling kurang seluas 50 (lima puluh) hektare per-Poktan/Gapoktan/Koperasi/ Kelembagaan Ekonomi Pekebun Lainnya dalam jarak antar kebun paling jauh 10 (sepuluh) kilometer dilengkapi dengan peta berkoordinat; c. fotokopi kartu identitas berupa Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP), atau surat keterangan dari dinas kependudukan dan catatan sipil); d. memiliki rekening tabungan aktif pada bank yang ditunjuk; e. memiliki Surat Tanda Daftar Budi Daya (STDB) atau surat kesanggupan bupati/wali kota atau pejabat yang ditunjuk untuk menyelesaikan penerbitan Surat Tanda Daftar Budi daya (STDB); f. kepemilikan lahan tidak dalam sengketa; g. Sertifikat Hak Milik (SHM), Surat Keterangan Tanah (SKT), Sporadik, Girik (Letter C), Akte Jual Beli (AJB), atau hak adat (komunal); dan h. Calon Penerima dan Calon Lokasi (CPCL) ditetapkan oleh Kepala Dinas daerah kabupaten/kota atas nama bupati/wali kota. (2) Poktan/Gapoktan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus terdaftar di Sistem Penyuluhan Pertanian (Simluhtan). (3) Dalam hal Poktan/Gapoktan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum terdaftar di Simluhtan, Dinas kabupaten/kota menerbitkan surat keterangan. (4) Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berbadan hukum atau terdaftar pada Dinas yang menangani urusan koperasi kabupaten/kota. (5) Bantuan yang diberikan pada Pekebun paling luas 4 (empat) hektar per-kepala keluarga.

Pasal 44

(1) Pengusulan peremajaan dilakukan oleh Poktan, Gapoktan, Koperasi, atau Kelembagaan Ekonomi Pekebun Lainnya kepada Kepala Dinas daerah kabupaten/kota. (2) Kepala Dinas daerah kabupaten/kota setelah menerima usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan verifikasi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43. (3) Apabila hasil verifikasi usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2): a. memenuhi persyaratan, disampaikan kepada Kepala Dinas daerah provinsi, dengan tembusan kepada pengusul; atau b. tidak memenuhi persyaratan, dikembalikan kepada pengusul.

Pasal 45

(1) Kepala Dinas daerah provinsi setelah menerima usulan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) huruf a melakukan verifikasi usulan dari Kepala Dinas daerah kabupaten/kota. (2) Apabila hasil Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1): a. memenuhi persyaratan, disampaikan kepada Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Kepala Dinas daerah kabupaten/kota; atau b. tidak memenuhi persyaratan, disampaikan kembali kepada Kepala Dinas daerah kabupaten/kota.

Pasal 46

(1) Direktur Jenderal setelah menerima verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf a melakukan verifikasi usulan dari Kepala Dinas daerah provinsi. (2) Apabila hasil verifikasi pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1): a. memenuhi persyaratan, disampaikan kepada Kepala Dinas daerah kabupaten/kota untuk MENETAPKAN Surat Keputusan Calon Penerima dan Calon Lokasi (SK CPCL) dengan tembusan Kepala Dinas daerah provinsi; atau b. tidak memenuhi persyaratan, disampaikan kembali kepada Kepala Dinas daerah kabupaten/kota dengan tembusan Kepala Dinas daerah provinsi.

Pasal 47

(1) Kepala Dinas daerah kabupaten/kota setelah menerima hasil verifikasi dari Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf a menyampaikan Surat Keputusan Calon Penerima dan Calon Lokasi (SK CPCL) kepada Direktur Jenderal dengan tembusan Kepala Dinas daerah provinsi dan pengusul. (2) Direktur Jenderal setelah menerima Surat Keputusan Calon Penerima dan Calon Lokasi (SK CPCL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), MENETAPKAN rekomendasi teknis untuk selanjutnya disampaikan kepada BPDPKS.

Pasal 48

Usulan peremajaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 47 dilakukan secara daring atau manual.

BAB 2

Tata Cara Pengajuan

Pasal 44

Koreksi

Pasal 45

Pasal 46

Pasal 47

Pasal 48

Usulan peremajaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 47 dilakukan secara daring atau manual.

BAB V

SARANA DAN PRASARANA

Pasal 49

Koreksi

(1) Sarana dan prasarana diberikan kepada Pekebun untuk peningkatan produksi, produktivitas, nilai tambah, dan mutu hasil Perkebunan Kelapa Sawit. (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berupa: a. benih; b. pupuk; c. pestisida; d. alat pascapanen dan unit pengolahan hasil; e. jalan kebun dan jalan akses ke jalan umum dan/atau ke pelabuhan; f. alat transportasi; g. mesin pertanian; h. pembentukan infrastruktur pasar; dan i. verifikasi teknis.

Pasal 50

Benih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3) huruf a merupakan benih unggul bersertifikat dengan sasaran penerima benih merupakan Pekebun yang tergabung dalam Poktan, Gapoktan, koperasi, dan kelembagaan ekonomi Pekebun lainnya.

Pasal 51

Penyedia benih kelapa sawit merupakan waralaba/ produsen benih dan perusahaan perbenihan yang sudah memiliki izin usaha produksi benih sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 52

Jenis pupuk yang diberikan harus memenuhi kriteria dan kebutuhan tanaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 53

Jenis pestisida yang diberikan harus memenuhi kriteria dan kebutuhan tanaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 56

(1) Pembangunan/peningkatan jalan antara lain jalan panen, jalan produksi, jalan koleksi, jalan penghubung, gorong-gorong, jembatan, dan rehabilitasi tata kelola air. (2) Pembangunan/peningkatan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pekebun yang tergabung dalam Poktan, Gapoktan, Koperasi, dan kelembagaan ekonomi Pekebun lainnya yang mempunyai kebun kelapa sawit paling sedikit 50 (lima puluh) hektare. (3) Pembangunan/peningkatan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan kriteria belum tersedia, kondisi jalan rusak atau tidak memenuhi standar, atau pengangkutan produksi tidak dapat dilaksanakan sepanjang waktu. (4) Pembangunan/peningkatan jalan dalam bentuk rehabilitasi tata kelola air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk lahan basah.

Pasal 57

(1) Alat transportasi yang diberikan antara lain truk, alat langsir, dan/atau gerobak bermotor. (2) Truk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Gapoktan, Koperasi, atau kelembagaan ekonomi Pekebun lainnya. (3) Alat langsir dan/atau gerobak bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Poktan, dan Gapoktan. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian alat transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 58

(1) Mesin pertanian yang diberikan antara lain berupa excavator, implement, dan traktor. (2) Mesin pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Koperasi atau Kelembagaan Ekonomi Pekebun Lainnya. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian mesin pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 59

(1) Pembentukan Infrastruktur Pasar dilakukan melalui: a. sistem dan jaringan pemasaran; dan b. kelembagaan pemasaran. (2) Sistem dan jaringan pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit meliputi penyediaan perangkat keras, penyediaan perangkat lunak, penyediaan jaringan internet, penyediaan tenaga operator, dan operasional petugas informasi pasar. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan infrastruktur pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 60

(1) Verifikasi teknis dilakukan untuk mengetahui penelusuran Crude Palm Oil (CPO) melalui implementasi sertifikasi ISPO Pekebun. (2) Sertifikasi ISPO Pekebun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan. (3) Untuk meningkatkan akseptabilitas pasar terhadap sertifikasi ISPO di dalam dan luar negeri dilakukan melalui edukasi, penyadartahuan, advokasi, dan market intelligent.

Pasal 61

(1) Poktan, Gapoktan, koperasi atau kelembagaan ekonomi Pekebun lainnya mengajukan pengusulan sarana dan prasarana kepada Kepala Dinas daerah kabupaten/kota. (2) Kepala Dinas daerah kabupaten/kota melakukan verifikasi pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Apabila hasil verifikasi pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2): a. memenuhi persyaratan, disampaikan kepada Kepala Dinas daerah provinsi; atau b. tidak memenuhi persyaratan, dikembalikan kepada pengusul. (4) Kepala Dinas daerah provinsi melakukan verifikasi pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a. (5) Apabila hasil Verifikasi pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4): a. memenuhi persyaratan, disampaikan kepada Direktur Jenderal; atau b. tidak memenuhi persyaratan, dikembalikan kepada Kepala Dinas daerah kabupaten/kota. (6) Direktorat Jenderal melakukan verifikasi pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5). (7) Apabila hasil verifikasi pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat (6): a. memenuhi persyaratan, disampaikan kepada Kepala Dinas daerah kabupaten/kota untuk MENETAPKAN Surat Keterangan Calon Penerima Calon Lokasi (SK CPCL); atau b. tidak memenuhi persyaratan, dikembalikan kepada Kepala Dinas daerah kabupaten/kota dengan tembusan Kepala Dinas daerah provinsi. (8) Kepala Dinas daerah kabupaten/kota menyampaikan Surat Keterangan Calon Penerima Calon Lokasi (SK CPCL) sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a kepada Direktur Jenderal dengan tembusan Kepala Dinas daerah provinsi. (9) Berdasarkan Surat Keterangan Calon Penerima Calon Lokasi (SK CPCL) sebagaimana dimaksud pada ayat (8), Direktur Jenderal MENETAPKAN rekomendasi teknis untuk selanjutnya disampaikan kepada BPDPKS.

Pasal 62

Usulan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 dapat dilakukan secara daring atau manual.

Peraturan Menteri Nomor 07 Tahun 2019 tentang PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, PEREMAJAAN, SERTA SARANA DAN PRASARANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB II

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB Kesatu

Pasal 4

BAB Kedua

Pasal 5

Pasal 6

BAB Ketiga

Pasal 7

BAB Keempat

Pasal 8

Pasal 9

BAB Kelima

Pasal 10

Pasal 11

BAB III

Pasal 12

Pasal 13

BAB IV

Pasal 14

Pasal 15

BAB Kesatu

Pasal 14

Pasal 15

BAB Kedua

Pasal 16

BAB 1

Pasal 16

Pasal 17

BAB 2

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

BAB 3

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

BAB 4

Pasal 26

Pasal 27

BAB 5

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

BAB 6

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

BAB Ketiga

Pasal 32

BAB 1