Peraturan Menteri Nomor 06-permentan-pl-020-3-2017 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Rumah Negara Lingkup Kementerian Pertanian

PERMEN Nomor 06-permentan-pl-020-3-2017 Tahun 2017

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB IV

PENETAPAN STATUS RUMAH NEGARA

Pasal 10

(1) Rumah Negara harus ditetapkan statusnya sebagai Rumah Negara. (2) Status Rumah Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Rumah Negara Golongan I; dan b. Rumah Negara Golongan II. (3) Penetapan status Rumah Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling lambat 1 (satu) tahun sejak diperoleh melalui pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4. (4) Penetapan status Rumah Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Menteri Pertanian yang dimandatkan kepada Sekretaris Jenderal.

Pasal 11

(1) Penetapan status Rumah Negara dilakukan dengan prosedur: a. Kepala Satuan Kerja mengajukan permohonan penetapan status Rumah Negara Golongan I dan/atau Rumah Negara Golongan II sesuai dengan format-1 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; b. permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan secara berjenjang, melalui Pejabat Eselon I dengan melampirkan dokumen sebagai berikut: 1. fotokopi bukti kepemilikan Rumah Negara (IMB); 2. gambar dan kartu legger/gambar arsip rumah sesuai dengan format-2 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; 3. gambar situasi; 4. fotokopi bukti kepemilikan hak atas tanah (sertifikat); dan 5. kartu identitas barang (KIB). c. Pejabat Eselon I sebagaimana dimaksud dalam huruf a melakukan verifikasi atas permohonan, selanjutnya menyampaikan permohonan penetapan status kepada Sekretaris Jenderal; dan d. Sekretaris Jenderal untuk dan atas nama Menteri Pertanian MENETAPKAN status Rumah Negara Golongan I dan/atau Rumah Negara Golongan II sesuai dengan format-3 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (2) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1 dan angka 4 tidak dimiliki, dapat menggunakan surat pernyataan tanggung jawab Kepala Satuan Kerja yang menyatakan bahwa tanah dan Rumah Negara milik Kementerian Pertanian pada satuan kerja yang bersangkutan.

BAB VI

PENGHUNIAN

Pasal 14

Koreksi

(1) Rumah Negara hanya digunakan sebagai tempat tinggal pemegang jabatan tertentu atau Pegawai Negeri Kementerian Pertanian. (2) Pemegang jabatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemegang jabatan yang karena sifat jabatannya harus bertempat tinggal di Rumah Negara, serta hak penghuniannya terbatas selama pejabat yang bersangkutan masih memegang jabatan tertentu. (3) Pegawai Negeri Kementerian Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan warga negara INDONESIA yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan di Kementerian Pertanian.

Pasal 15

(1) Rumah Negara yang ditatausahakan di satuan kerja dekonsentrasi dan tugas pembantuan, digunakan sebagai tempat tinggal Pegawai Negeri Kementerian Pertanian. (2) Dalam hal Rumah Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak didiami/dihuni, dapat didiami/dihuni oleh Pegawai Negeri lainnya pada satuan kerja yang melaksanakan urusan pertanian.

Pasal 16

(1) Untuk dapat menghuni Rumah Negara, pemegang jabatan tertentu dan/atau Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, harus memiliki keputusan izin penghunian. (2) Keputusan izin penghunian Rumah Negara Golongan I ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal atas nama Menteri Pertanian. (3) Keputusan izin penghunian Rumah Negara Golongan II ditetapkan oleh Kepala Satuan Kerja yang bersangkutan atas nama Menteri Pertanian.

Pasal 17

Penetapan keputusan izin penghunian Rumah Negara golongan I, dilakukan dengan prosedur: a. calon penghuni mengajukan permohonan penghunian Rumah Negara kepada Kepala Satuan Kerja dengan melampirkan dokumen: 1. fotokopi keputusan pengangkatan menduduki jabatan tertentu; 2. fotokopi kartu tanda penduduk; 3. fotokopi kartu keluarga; 4. surat pernyataan kesanggupan melaksanakan kewajiban dan larangan penghunian Rumah Negara yang ditandatangani oleh calon penghuni diketahui atasan langsungnya sesuai dengan format-4 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan 5. pas foto calon penghuni. b. Kepala Satuan Kerja mengajukan permohonan penetapan keputusan izin penghunian yang dilakukan secara berjenjang melalui Pejabat Eselon I sesuai dengan format- 5 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, dengan melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf a; c. Pejabat Eselon I sebagaimana dimaksud dalam huruf b, melakukan verifikasi dan selanjutnya menyampaikan permohonan keputusan izin penghunian Rumah Negara kepada Sekretaris Jenderal; dan d. Sekretaris Jenderal untuk dan atas nama Menteri Pertanian, berdasarkan permohonan Pejabat Eselon I MENETAPKAN keputusan izin penghunian sesuai dengan format-6a tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 18

Penetapan keputusan izin penghunian Rumah Negara Golongan II dilakukan dengan prosedur: a. calon penghuni mengajukan permohonan penghunian Rumah Negara kepada Kepala Satuan Kerja dengan melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, kecuali angka 1; b. Calon penghuni Rumah Negara selain melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf a, harus melampirkan keputusan kepangkatan kepegawaian terakhir; c. Kepala Satuan Kerja melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta melakukan penilaian dengan memperhatikan: 1. masa kerja; 2. pangkat dan golongan; 3. jabatan/eselon; 4. mutasi; 5. pendidikan; 6. sasaran kerja pegawai; 7. umur; 8. jumlah anggota keluarga; 9. status tempat tinggal; dan 10. kedudukan Pegawai Negeri pada satuan kerja. d. Penilaian sebagaimana dimaksud dalam huruf c tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. e. Kepala Satuan Kerja untuk dan atas nama Menteri Pertanian, berdasarkan penilaian sebagaimana dimaksud dalam huruf d MENETAPKAN keputusan izin penghunian sesuai dengan format 6b tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 19

(1) Penghuni Rumah Negara yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18, berkewajiban: a. menempati paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak keputusan izin penghunian diterima; b. membayar sewa; c. memelihara; d. memanfaatkan sesuai dengan fungsi; e. membayar Pajak Bumi dan Bangunan; f. membayar biaya pemakaian daya listrik, telepon, air, dan/atau gas; g. menanggung atas segala biaya untuk memperbaiki kerusakan yang terjadi sebagai akibat kesalahan/ kelalaian; h. mengosongkan rumah dan menyerahkan kunci kepada pejabat yang berwenang paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterima keputusan pencabutan izin penghunian; dan i. mengosongkan dan menyerahkan Rumah Negara kepada pejabat yang berwenang dalam waktu paling lambat 2 (dua) bulan sejak berakhirnya jabatan dan/atau status Pegawai Negeri tanpa menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun. (2) Penghuni Rumah Negara yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam dalam Pasal 17 dan Pasal 18, dilarang: a. mengubah sebagian atau seluruh bentuk Rumah Negara; b. menyewakan sebagian atau seluruh bagian Rumah Negara; c. menyerahkan penghunian Rumah Negara kepada pihak lain; dan d. menggunakan Rumah Negara untuk kegiatan yang melanggar ketentuan peraturan perundang- undangan dan/atau norma kesusilaan.

Pasal 20

(1) Keputusan izin penghunian Rumah Negara Golongan I dan Rumah Negara Golongan II berlaku sejak tanggal ditetapkan. (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berakhir atau dicabut apabila penghuni Rumah Negara: a. pensiun; b. diberhentikan atau berakhir dari jabatannya; c. meninggal dunia; d. dimutasi keluar instansi lain diluar Kementerian Pertanian; e. berhenti atas kemauan sendiri; f. diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat; g. menyerahkan hak penghunian kepada Kepala Satuan Kerja lingkup Kementerian Pertanian; atau h. melakukan tindakan yang bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum.

Pasal 21

(1) Keputusan izin penghunian Rumah Negara Golongan II berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang atau dicabut. (2) Perpanjangan atau pencabutan keputusan izin penghunian Rumah Negara Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mempertimbangkan hasil evaluasi oleh Kepala Satuan Kerja.

Pasal 22

Penghuni Rumah Negara yang tidak melaksanakan kewajiban dan/atau melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dikenakan sanksi berupa pencabutan keputusan izin penghunian Rumah Negara.

Peraturan Menteri Nomor 06-permentan-pl-020-3-2017 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Rumah Negara Lingkup Kementerian Pertanian

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB II

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

BAB III

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB IV

Pasal 10

Pasal 11

BAB V

Pasal 12

Pasal 13

BAB VI

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

BAB VII

Pasal 23

Pasal 24

BAB VIII

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

BAB IX

Pasal 29

BAB X

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32

BAB XI

Pasal 33