PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 06-permentan-ku-060-2-2016 Tahun 2016 tentang PEDOMAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTANIAN

PERMEN Nomor 06-permentan-ku-060-2-2016 Tahun 2016

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Pegawai di lingkungan Kementerian Pertanian yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS), Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), dan Pegawai Lainnya yang berdasarkan Keputusan Pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan atau ditugaskan dan bekerja secara penuh pada unit organisasi di lingkungan Kementerian Pertanian. 2. Pegawai Lainnya adalah pegawai yang diangkat pada jabatan yang telah mendapat persetujuan dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi. 3. Tunjangan Kinerja adalah tunjangan yang diberikan kepada pegawai yang merupakan fungsi dari keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi dan didasarkan pada capaian kinerja pegawai tersebut yang sejalan dengan capaian kinerja organisasi di mana pegawai tersebut bekerja. 4. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah. 5. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan. 6. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. 7. Jam Kerja adalah jam kerja di lingkungan Kementerian Pertanian sebagaimana diatur dalam peraturan mengenai hari dan jam kerja di lingkungan Lembaga Pemerintah. 8. Kinerja Pegawai adalah prestasi/kemampuan kerja yang diperlihatkan oleh seorang pegawai Kementerian Pertanian dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. 9. Evaluasi Jabatan adalah proses untuk menilai suatu jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteria- kriteria yang disebut sebagai faktor jabatan terhadap informasi faktor jabatan untuk menentukan kelas jabatan. 10. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai negeri pada Kementerian Pertanian yang terdiri atas Jabatan Administrasi, Jabatan Fungsional, dan Jabatan Pimpinan Tinggi. 11. Kelas Jabatan adalah tingkatan Jabatan Administrasi, Jabatan Fungsional, dan Jabatan Pimpinan Tinggi dalam unit organisasi Kementerian Pertanian yang digunakan sebagai dasar pemberian besaran tunjangan kinerja. 12. Alasan Kedinasan adalah alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, dibuktikan dengan keputusan/surat perintah tugas/disposisi yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang. 13. Rekonsiliasi Perubahan Data Pemangku Jabatan yang selanjutnya disebut Rekonsiliasi adalah kegiatan membandingkan dan mencocokkan data pemangku jabatan untuk kemudian dilakukan penyesuaian apabila terjadi perubahan yang disertai dengan data dukung yang sah sesuai ketentuan. 14. Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah kesanggupan pegawai untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang- undangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar akan dijatuhi hukuman disiplin. 15. Tugas Belajar adalah penugasan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada Pegawai Negeri Sipil untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau setara baik di dalam atau di luar negeri, bukan atas biaya sendiri dan meninggalkan tugas sehari- hari sebagai Pegawai Negeri Sipil. 16. Prestasi Kerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap Pegawai pada satuan organisasi sesuai Sasaran Kerja Pegawai dan perilaku kerja. 17. Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang Pegawai. 18. Perilaku Kerja adalah setiap tingkah laku, sikap atau tindakan yang dilakukan oleh PNS atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 19. Penilaian Prestasi Kerja Pegawai adalah suatu proses penilaian secara sistematis yang dilakukan oleh pejabat penilai terhadap sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja PNS. 20. Pakaian Seragam Kerja adalah pakaian yang model, warna dan atributnya ditentukan, serta wajib dipakai oleh Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Pertanian;

BAB III

BESARAN PEMBERIAN DAN PENGURANGAN TUNJANGAN KINERJA

Pasal 8

Koreksi

(1) Pegawai diberikan Tunjangan Kinerja sesuai jabatannya yang ditetapkan oleh Pimpinan Unit Kerja Eselon I dalam bentuk Keputusan. (2) Pimpinan Unit Kerja Eselon I dalam MENETAPKAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil evaluasi jabatan dan Rekonsiliasi perubahan data pemangku jabatan lingkup Kementerian Pertanian. (3) Besaran Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan kelas jabatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

(1) CPNS diberikan Tunjangan Kinerja sebesar 50% (lima puluh per seratus) dari Tunjangan Kinerja dalam jabatan yang akan diduduki. (2). Tunjangan Kinerja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhitung mulai tanggal ditetapkan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas oleh pejabat yang berwenang. (3). CPNS yang baru diangkat menjadi PNS dalam Jabatan Fungsional, tetapi belum diangkat dalam jabatan fungsional diberikan tunjangan kinerja sebesar 75% (tujuh puluh lima per seratus) dari tunjangan kinerja dalam jabatan yang akan diduduki.

Pasal 10

(1) Tunjangan Kinerja bagi Pegawai yang dibebaskan dari jabatan karena melaksanakan tugas belajar disetarakan ke dalam jabatan pelaksana sebagai berikut: a. Kelas Jabatan 7 untuk tugas belajar S3; b. Kelas Jabatan 6 untuk tugas belajar S2; c. Kelas Jabatan 5 untuk tugas belajar S1 atau D-IV; dan d. Kelas Jabatan 4 untuk tugas belajar D-III, D-II, atau D-I. (2) Tunjangan Kinerja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhitung mulai tanggal Pegawai melaksanakan tugas belajar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Menteri Pertanian tentang Pemberian Tugas Belajar PNS Lingkup Pertanian. (3) Pegawai yang telah melewati masa perpanjangan tugas belajar melalui izin belajar paling lama 1 (satu) tahun, diberikan Tunjangan Kinerja sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari kelas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (4) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah menyelesaikan tugas belajar diberikan Tunjangan Kinerja sebesar 100% (seratus per seratus) terhitung mulai tanggal diberlakukannya Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) oleh pejabat yang berwenang dibidang kepegawaian pada unit kerja eselon II/UPT dengan ketentuan sebagai berikut: a. Pegawai dengan jabatan pelaksana diberikan kelas jabatan pelaksana dengan kelas jabatan paling tinggi 7 (tujuh); b. Pegawai dengan jabatan fungsional yang belum diangkat kembali dalam jabatan sesuai jenjangnya, diberikan kelas jabatan pelaksana dengan kelas jabatan paling tinggi 7 (tujuh); c. Pejabat fungsional yang telah diangkat kembali dalam jabatan sesuai jenjangnya, diberikan Tunjangan Kinerja sesuai dengan kelas jabatannya.

Pasal 11

(1) Pegawai yang menduduki jabatan fungsional yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dapat merangkap jabatan struktural di lingkungan Kementerian Pertanian, hanya diberikan satu Tunjangan Kinerja yang lebih menguntungkan. (2) Pegawai di lingkungan Kementerian Pertanian yang diangkat sebagai pejabat fungsional dan mendapatkan Tunjangan Profesi maka Tunjangan Kinerja diberikan sebesar selisih antara Tunjangan Kinerja pada kelas jabatannya dengan Tunjangan Profesi pada jenjangnya. (3) Apabila Tunjangan Profesi yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) lebih besar daripada Tunjangan Kinerja pada kelas jabatannya, yang diberikan adalah Tunjangan Profesi pada jenjangnya.

Pasal 12

Pegawai yang dibebaskan sementara dari jabatan fungsional karena tidak dapat mengumpulkan angka kredit sesuai ketentuan diberikan Tunjangan Kinerja sebesar 50% (lima puluh per seratus) dari Tunjangan Kinerja yang diterima dalam jabatannya terhitung mulai tanggal diberlakukannya keputusan pembebasan sementara.

Pasal 13

(1) Pengurangan Tunjangan Kinerja diberlakukan kepada: a. Pegawai yang tidak masuk kerja; b. Pegawai yang tidak berada di tempat tugas selama jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) tanpa alasan kedinasan; c. Pegawai yang terlambat masuk kerja; d. Pegawai yang pulang kerja sebelum waktunya; e. Pegawai yang tidak mengisi daftar hadir; f. Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin; g. Pegawai yang melaksanakan cuti besar, cuti alasan penting, dan cuti sakit; h. Pegawai yang tidak mengikuti upacara bendera/apel sesuai ketentuan di lingkungan unit kerjanya; i. Pegawai yang tidak menggunakan Pakaian Seragam Kerja; dan j. Pegawai dengan prestasi kerja di bawah nilai Baik. (2) Pengurangan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam % (per seratus), dan dihitung secara kumulatif yang dalam 1 (satu) bulan paling banyak sebesar 100% (seratus per seratus).

Pasal 14

(1) Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a, diberlakukan pengurangan Tunjangan Kinerja sebesar 4% (empat per seratus) untuk setiap 1 (satu) hari. (2) Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b, diberlakukan pengurangan tunjangan kinerja sebesar 0,5% (nol koma lima per seratus) setiap 1 (satu) jam. (3) Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c dan huruf e, diberlakukan pengurangan Tunjangan Kinerja sebagai berikut: a. sebesar 0,02% (nol koma nol dua per seratus) untuk setiap menit, jika Pegawai terlambat masuk kerja selama 1 (satu) sampai dengan 90 (sembilan puluh) menit; b. sebesar 2% (dua per seratus) jika Pegawai terlambat masuk kerja selama lebih dari 90 (sembilan puluh) menit atau tidak mengisi daftar hadir masuk kerja. (4) Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d dan huruf e, diberlakukan pengurangan Tunjangan Kinerja sebagai berikut: a. sebesar 0,02% (nol koma nol dua per seratus) untuk setiap menit, jika Pegawai pulang kerja sebelum waktunya selama 1 (satu) sampai dengan 90 (sembilan puluh) menit; b. sebesar 2% (dua per seratus) jika Pegawai pulang kerja sebelum waktunya selama lebih dari 90 (sembilan puluh) menit atau tidak mengisi daftar hadir pulang kerja.

Pasal 15

Pasal 16

(1) Pegawai yang terkena kasus hukum dan/atau dilakukan penahanan oleh pihak yang berwajib tidak diberikan Tunjangan Kinerja terhitung sejak yang bersangkutan ditahan dan/atau ditetapkannya keputusan pemberhentian sementara dari jabatan negeri. (2) Apabila berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak bersalah, Tunjangan Kinerja Pegawai dapat diberikan kembali pada bulan berikutnya sejak keputusan berkekuatan hukum tetap.

Pasal 17

Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf g, diberlakukan pengurangan Tunjangan Kinerja sebagai berikut: a. Pegawai yang melaksanakan cuti besar dan cuti alasan penting dikenakan pengurangan Tunjangan Kinerja sebesar 4% (empat per seratus) untuk setiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja; b. ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikecualikan untuk Pegawai yang melaksanakan cuti alasan penting karena ibu, bapak, isteri/suami, anak, adik, kakak, mertua atau menantu meninggal dunia untuk paling lama 3 (tiga) hari kerja; c. Pegawai yang melaksanakan cuti sakit dikenakan pengurangan Tunjangan Kinerja sebesar 2% (dua per seratus) untuk setiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja dengan melampirkan surat keterangan sakit dari dokter.

Pasal 18

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c dikecualikan untuk Pegawai dengan kondisi sebagai berikut: a. mengalami kecelakaan dalam menjalankan tugas kedinasan sehingga menjalani rawat inap atau rawat jalan di rumah sakit, puskesmas atau tempat perawatan lain paling lama 1 (satu) tahun yang dibuktikan dengan surat keterangan rawat inap atau rawat jalan; b. menjalani rawat inap di rumah sakit, puskesmas, atau tempat perawatan lain untuk paling lama 3 (tiga) bulan yang dibuktikan dengan surat keterangan rawat inap. c. menjalani kemoterapi, cuci darah, dan terapi stroke dibuktikan dengan surat keterangan dokter spesialis. d. mengalami gugur kandungan atau bedrest yang dibuktikan dengan surat keterangan Dokter atau Bidan untuk paling lama satu setengah bulan.

Pasal 19

Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf h diberlakukan pengurangan Tunjangan Kinerja sebesar 2% (dua per seratus) setiap kali tidak mengikuti upacara/apel pada hari yang ditentukan.

Pasal 20

Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf i diberlakukan pengurangan Tunjangan Kinerja sebesar 2% (dua per seratus) setiap kali tidak menggunakan pakaian seragam kerja pada hari yang ditentukan.

Pasal 21

Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf (j) adalah: a. Pegawai yang penilaian prestasi kerja pegawainya mendapat nilai cukup diberikan tunjangan kinerja sebesar 80% (delapan puluh per seratus) pada tahun berjalan. b. Pegawai yang penilaian prestasi kerja pegawainya mendapat nilai kurang diberikan tunjangan kinerja sebesar 70% (tujuh puluh per seratus) pada tahun berjalan. c. Pegawai yang penilaian prestasi kerja pegawainya mendapat nilai buruk diberikan tunjangan kinerja sebesar 60% (enam puluh per seratus) pada tahun berjalan.

Pasal 22

Tunjangan kinerja tidak dikenakan pengurangan atau diberikan sebesar 100% (seratus per seratus) bagi: a. Pegawai yang penilaian prestasi kerja pegawainya mendapat nilai baik atau sangat baik pada tahun berjalan; b. Pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (diklat), pelatihan, kursus, seminar, dan sejenisnya; c. Pegawai yang melaksanakan cuti tahunan; d. Pegawai yang melaksanakan cuti bersalin untuk persalinan pertama, kedua, dan ketiga sejak yang bersangkutan diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil; e. Pegawai yang meninggal dunia pada bulan berjalan.

BAB IV

PERUBAHAN DATA PEMANGKU JABATAN DAN PENCATATAN

Pasal 23

Koreksi

(1) Unit Kerja Eselon I dan Eselon II, serta Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Kementerian Pertanian dapat melakukan perubahan data pemangku jabatan dengan ketentuan sebagai berikut: a. untuk jabatan struktural, dengan melampirkan surat keputusan pengangkatan dalam jabatan struktural yang diusulkan; b. untuk jabatan fungsional, dengan melampirkan surat keputusan pengangkatan pertama dalam jabatan fungsional dan/atau kenaikan jenjang jabatan fungsional yang diusulkan; c. untuk jabatan pelaksana, dengan melampirkan Peta Jabatan, hasil Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK) yang ditandatangani oleh Pimpinan Unit Kerja Eselon II/UPT; dan d. melakukan pemutakhiran data pemangku jabatan melalui Sistem Informasi Evaluasi Jabatan (Sivajab) sebelum pelaksanaan Rekonsiliasi data dengan Sekretariat Jenderal c.q. Biro Organisasi dan Kepegawaian. (2) Perubahan data pemangku jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Rekonsiliasi dengan mekanisme sebagaimana tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, dengan penjelasan sebagai berikut: a. Unit Kerja Eselon II/UPT mengusulkan perubahan data pemangku jabatan beserta persyaratan yang telah ditentukan kepada Pimpinan Unit Kerja Eselon I c.q. Sekretaris Unit Kerja Eselon I; b. Pimpinan Unit Kerja Eselon I mengusulkan perubahan data pemangku jabatan beserta persyaratan yang telah ditentukan kepada Sekretaris Jenderal, c.q. Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian; c. Sekretaris Jenderal c.q. Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian membahas/menelaah usulan perubahan pemangku jabatan dengan Unit Kerja Eselon I yang mengusulkan; d. Sekretaris Jenderal memberikan surat pertimbangan teknis tentang persetujuan/penolakan perubahan data pemangku jabatan sebagai dasar penerbitan Keputusan Pimpinan Unit Kerja Eselon I tentang perubahan data pemangku jabatan; dan e. Pimpinan Unit Kerja Eselon I MENETAPKAN perubahan data pemangku jabatan di lingkungan unit kerjanya. (3) Rekonsiliasi lingkup Kementerian Pertanian dengan Sekretariat Jenderal c.q. Biro Organisasi dan Kepegawaian pada minggu kedua setiap bulan.

Pasal 24

(1) Perubahan kelas jabatan bagi pejabat struktural, penyesuaian tunjangan kinerjanya diberikan pada bulan berikutnya terhitung sejak tanggal pelantikan pejabat yang bersangkutan dan/atau diberhentikan dari jabatan struktural. (2) Perubahan kelas jabatan bagi pejabat fungsional, penyesuaian tunjangan kinerja diberikan pada bulan berikutnya terhitung sejak tanggal keputusan ditetapkan pada tahun berjalan.

Pasal 25

(1) Pencatatan kehadiran, penegakan disiplin Pegawai, dan pelaksanaan cuti Pegawai, serta pelaporan dilakukan setiap bulan dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini. (2) Pencatatan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat yang menangani fungsi kepegawaian pada Unit Kerja Eselon I dan Eselon II, serta Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Kementerian Pertanian.

Pasal 26

(1) Pejabat yang menangani fungsi kepegawaian pada Unit Kerja Eselon I menyusun laporan rekapitulasi kehadiran Pegawai dengan melampirkan Berita Acara Hasil Rekonsiliasi Data Pemangku Jabatan yang telah ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal, Sekretaris Unit Kerja Eselon I, dan Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian. (2) Laporan rekapitulasi kehadiran Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan pembayaran Tunjangan Kinerja paling lambat minggu ketiga bulan berikutnya.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Koreksi

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 45/Permentan/OT.140/4/2014 tentang Pedoman Pemberian Tunjangan Kinerja bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Pertanian dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 66/Permentan/KU.060/12/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 45/Permentan/OT.140/4/2014 tentang Pedoman Pemberian Tunjangan Kinerja bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Pertanian, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 Februari 2016 MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA, ttd AMRAN SULAIMAN Diundangkan di Jakarta pada tanggal 17 Februari 2016 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd WIDODO EKATJAHJANA LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR : 06/Permentan/KU.060/2/2016 TANGGAL : 12 Februari 2016 BESARAN TUNJANGAN KINERJA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTANIAN NO KELAS JABATAN TUNJANGAN KINERJA PER KELAS JABATAN 1 17 Rp. 26.324.000,00 2 16 Rp. 20.695.000,00 3 15 Rp. 14.721.000,00 4 14 Rp. 11.670.000,00 5 13 Rp. 8.562.000,00 6 12 Rp. 7.271.000,00 7 11 Rp. 5.183.000,00 8 10 Rp. 4.551.000,00 9 9 Rp. 3.781.000,00 10 8 Rp. 3.319.000,00 11 7 Rp. 2.928.000,00 12 6 Rp. 2.702.000,00 13 5 Rp. 2.493.000,00 14 4 Rp. 2.350.000,00 15 3 Rp. 2.216.000,00 16 2 Rp. 2.089.000,00 17 1 Rp. 1.968.000,00 MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA, AMRAN SULAIMAN LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR : 06/Permentan/KU.060/2/2016 TANGGAL : 12 Februari 2016 MEKANISME PENGUSULAN PERUBAHAN DATA PEMANGKU JABATAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA, AMRAN SULAIMAN Sekretaris Jenderal Cq. Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian Disetujui/Ditolak Setuju, Pimpinan Unit Kerja Eselon I Cq. Sekretaris Unit Kerja Eselon I Disetujui/Ditolak Setuju, Pimpinan Unit Kerja Eselon II/UPT

(1) Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf f dikenakan pengurangan Tunjangan Kinerja sesuai tingkat hukuman disiplin yang terdiri atas: a. hukuman disiplin ringan; b. hukuman disiplin sedang; dan c. hukuman disiplin berat. (2) Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikenakan pengurangan Tunjangan Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut: a. sebesar 20% (dua puluh per seratus) selama 1 (satu) bulan, jika Pegawai dijatuhi hukuman disiplin berupa teguran lisan; b. sebesar 20% (dua puluh per seratus) selama 2 (dua) bulan, jika Pegawai dijatuhi hukuman disiplin berupa teguran tertulis; dan c. sebesar 20% (dua puluh per seratus) selama 3 (tiga) bulan, jika Pegawai dijatuhi hukuman disiplin berupa pernyataan tidak puas secara tertulis. (3) Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan pengurangan Tunjangan Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut: a. sebesar 40% (empat puluh per seratus) selama 3 (tiga) bulan, jika Pegawai dijatuhi hukuman disiplin berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun; b. sebesar 40% (empat puluh per seratus) selama 6 (enam) bulan, jika Pegawai dijatuhi hukuman disiplin berupa penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; dan c. sebesar 40% (empat puluh per seratus) selama 9 (sembilan) bulan, jika Pegawai dijatuhi hukuman disiplin berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun. (4) Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikenakan pengurangan Tunjangan Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut: a. sebesar 80% (delapan puluh per seratus) selama 6 (enam) bulan, jika Pegawai dijatuhi hukuman disiplin berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun; b. sebesar 80% (delapan puluh perseratus) selama 9 (sembilan) bulan, jika Pegawai dijatuhi hukuman disiplin berupa pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah; c. sebesar 80% (delapan puluh per seratus) selama 12 (dua belas) bulan, jika Pegawai dijatuhi hukuman disiplin berupa pembebasan dari jabatan; dan d. sebesar 100% (seratus per seratus), jika Pegawai dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat dan mengajukan banding administratif. (5) Pengurangan Tunjangan Kinerja bagi Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin ringan, sedang, atau berat berlaku sejak tanggal ditetapkan keputusan penjatuhan hukuman disiplin.

Peraturan Menteri Nomor 06-permentan-ku-060-2-2016 Tahun 2016 tentang PEDOMAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTANIAN

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

BAB II

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

BAB III

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

BAB IV

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

BAB V

Pasal 27

BAB VI

Pasal 28

Pasal 29