PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 03 Tahun 2019 tentang PELAYANAN JASA MEDIK VETERINER

PERMEN Nomor 03 Tahun 2019

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Pelayanan Jasa Medik Veteriner adalah layanan jasa yang berkaitan dengan kompetensi dokter hewan yang diberikan kepada masyarakat dalam rangka praktik kedokteran hewan. 2. Medik Veteriner adalah penyelenggaraan kegiatan praktik kedokteran hewan. 3. Kesehatan Hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan perlindungan sumber daya hewan, kesehatan masyarakat dan lingkungan, serta penjaminan keamanan produk hewan, kesejahteraan hewan, dan peningkatan akses pasar untuk mendukung kedaulatan, kemandirian, dan ketahanan pangan asal hewan. 4. Dokter Hewan adalah orang yang memiliki profesi di bidang kedokteran hewan dan kewenangan Medik Veteriner dalam melaksanakan pelayanan Kesehatan Hewan. 5. Dokter Hewan Spesialis adalah orang yang memiliki profesi di bidang kedokteran hewan dan kewenangan Medik Veteriner dalam melaksanakan pelayanan Kesehatan Hewan dengan keahlian tertentu. 6. Penyakit Hewan adalah gangguan kesehatan pada hewan yang disebabkan oleh cacat genetik, proses degeneratif, gangguan metabolisme, trauma, keracunan, infestasi parasit, prion, dan infeksi mikroorganisme patogen. 7. Tenaga Kesehatan Hewan adalah orang yang menjalankan aktivitas di bidang Kesehatan Hewan berdasarkan kompetensi dan kewenangan Medik Veteriner yang hierarkis sesuai dengan pendidikan formal dan/atau pelatihan Kesehatan Hewan bersertifikat. 8. Tenaga Medik Veteriner adalah Dokter Hewan dan Dokter Hewan Spesialis yang menyelenggarakan kegiatan di bidang Kesehatan Hewan. 9. Tenaga Paramedik Veteriner adalah Tenaga Kesehatan Hewan lulusan sekolah kejuruan, pendidikan diploma, atau memperoleh sertifikat untuk melaksanakan urusan Kesehatan Hewan yang menjadi kompetensinya dan dilakukan di bawah penyeliaan Dokter Hewan. 10. Penyeliaan Dokter Hewan adalah pengawasan secara berkelanjutan kepada kinerja Tenaga Kesehatan Hewan dalam melaksanakan Pelayanan Jasa Medik Veteriner. 11. Medik Reproduksi adalah penerapan Medik Veteriner dalam penyelenggaraan Kesehatan Hewan di bidang reproduksi hewan. 12. Surat Izin Praktik Dokter Hewan yang selanjutnya disebut SIP DRH adalah bukti tertulis yang menyatakan telah memenuhi syarat untuk melakukan praktik Pelayanan Jasa Medik Veteriner. 13. Surat Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Kesehatan Hewan yang selanjutnya disebut SIPP Keswan adalah bukti tertulis untuk melakukan pelayanan Kesehatan Hewan selain Medik Reproduksi di bawah Penyeliaan Dokter Hewan. 14. Surat Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Inseminator yang selanjutnya disebut SIPP Inseminator adalah bukti tertulis untuk melakukan praktik pelayanan inseminasi buatan di bawah Penyeliaan Dokter Hewan. 15. Surat Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Pemeriksaan Kebuntingan yang selanjutnya disebut SIPP PKb adalah bukti tertulis untuk melakukan praktik pelayanan inseminasi buatan dan pemeriksaan kebuntingan di bawah Penyeliaan Dokter Hewan. 16. Surat Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Teknik Reproduksi yang selanjutnya disebut SIPP ATR adalah bukti tertulis untuk melakukan praktik pelayanan inseminasi buatan, pemeriksaan kebuntingan, dan tindakan asisten teknik reproduksi hewan di bawah Penyeliaan Dokter Hewan. 17. Tempat Pelayanan Paramedik Veteriner adalah tempat yang memberikan pelayanan Kesehatan Hewan atau Medik Reproduksi. 18. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum serta yang melakukan kegiatan di bidang peternakan dan Kesehatan Hewan. 19. Surat Izin Usaha Veteriner yang selanjutnya disebut Sivet adalah bukti tertulis yang menyatakan bahwa unit pelayanan Kesehatan Hewan telah memenuhi persyaratan untuk menjalankan usaha di bidang Kesehatan Hewan. 20. Sertifikat Kompetensi adalah keterangan tertulis yang menjelaskan tingkat penguasaan kemampuan Tenaga Kesehatan Hewan dalam melaksanakan urusan Kesehatan Hewan. 21. Klinik Hewan adalah tempat usaha Pelayanan Jasa Medik Veteriner yang memiliki Dokter Hewan praktik dan fasilitas untuk penanganan hewan. 22. Ambulatori adalah pelayanan Kesehatan Hewan yang bersifat bergerak berupa Klinik Hewan keliling atau house call. 23. Rumah Sakit Hewan yang selanjutnya disingkat RSH adalah tempat usaha Pelayanan Jasa Medik Veteriner yang dikelola oleh suatu manajemen yang memiliki Dokter Hewan sebagai penanggung jawab, dan memiliki fasilitas untuk pengamatan hewan yang mendapat gangguan kesehatan tertentu, pelayanan gawat darurat, laboratorium diagnostik, rawat inap, unit penanganan intensif, ruang isolasi, serta dapat menerima jasa layanan Medik Veteriner yang bersifat rujukan. 24. Pusat Kesehatan Hewan yang selanjutnya disebut Puskeswan adalah unit kerja yang memberikan pelayanan di bidang Kesehatan Hewan. 25. Otoritas Veteriner adalah kelembagaan pemerintah atau pemerintah daerah yang bertanggung jawab dan memiliki kompetensi dalam penyelenggaraan Kesehatan Hewan. 26. Dinas Daerah Kabupaten/Kota adalah perangkat daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan sub urusan Kesehatan Hewan dan kesehatan masyarakat veteriner. 27. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.

BAB II

PELAYANAN JASA MEDIK VETERINER

Pasal 3

Koreksi

(1) Jenis Pelayanan Jasa Medik Veteriner meliputi: a. pemberian diagnosis dan prognosis Penyakit Hewan; b. tindakan transaksi terapetik; dan c. konsultasi Kesehatan Hewan dan pendidikan klien atau masyarakat mengenai Kesehatan Hewan dan lingkungan. (2) Pelayanan Jasa Medik Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan terhadap hewan terestrial, satwa liar, dan hewan akuatik, termasuk produknya.

Pasal 4

(1) Pemberian diagnosis dan prognosis Penyakit Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dapat dilakukan secara klinis, patologis, laboratoris, forensik, dan/atau epidemiologik. (2) Tindakan transaksi terapetik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b meliputi: a. promotif; b. preventif; c. kuratif; d. rehabilitatif; dan e. pelayanan Medik Reproduksi. (3) Konsultasi Kesehatan Hewan dan pendidikan klien atau masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c meliputi: a. penerapan manajemen Kesehatan Hewan; b. penerapan kesehatan masyarakat veteriner; c. penerapan kesejahteraan hewan; d. penerapan sistem keamanan pakan; e. penggunaan obat keras; f. penggunaan obat bebas terbatas; g. penerapan biosekuriti; dan/atau h. penerapan biosafety.

Pasal 5

(1) Pelayanan Jasa Medik Veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan oleh Tenaga Kesehatan Hewan. (2) Tenaga Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Tenaga Medik Veteriner; b. Tenaga Paramedik Veteriner; dan c. sarjana kedokteran hewan.

Pasal 6

(1) Tenaga Medik Veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a terdiri atas Dokter Hewan dan Dokter Hewan Spesialis. (2) Tenaga Paramedik Veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b terdiri atas: a. Tenaga Paramedik Veteriner kesehatan hewan; b. Tenaga Paramedik Veteriner inseminasi buatan; c. Tenaga Paramedik Veteriner pemeriksaan kebuntingan; dan d. Tenaga Paramedik Veteriner asisten teknik reproduksi.

Pasal 7

Tenaga Medik Veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dalam melaksanakan Pelayanan Jasa Medik Veteriner melakukan tindakan berupa: a. mewawancarai klien (anamnesa); b. melakukan rekam medis pasien; c. memeriksa fisik, klinis hewan, dan lingkungannya; d. menentukan pemeriksaan penunjang; e. menegakkan diagnosis dan prognosis; f. menentukan penatalaksanaan terapi dan pengobatan hewan; g. menulis resep obat dan alat Kesehatan Hewan; h. menerbitkan surat keterangan kematian hewan; i. menerbitkan surat keterangan status reproduksi; j. menyimpan dan memberikan obat hewan; k. meracik obat hewan untuk diberikan kepada pasien; l. menerima dan memberi rujukan kepada pasien; m. melakukan Medik Reproduksi; n. melakukan penyuluhan Kesehatan Hewan dan/atau kesehatan masyarakat veteriner dan/atau kesejahteraan hewan; o. konsultasi Kesehatan Hewan dan pendidikan klien atau masyarakat; dan p. menerbitkan surat Kesehatan Hewan.

Pasal 8

Tenaga Paramedik Veteriner kesehatan hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, dalam melaksanakan Pelayanan Jasa Medik Veteriner melakukan tindakan berupa: a. pemberian obat bebas terbatas dan obat bebas; dan b. penyuluhan Kesehatan Hewan, kesehatan masyarakat veteriner, dan/atau kesejahteraan hewan.

Pasal 9

Tenaga Paramedik Veteriner inseminasi buatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b dalam melaksanakan Pelayanan Jasa Medik Veteriner melakukan tindakan berupa pelayanan inseminasi buatan dan penyuluhan pelayanan inseminasi buatan.

Pasal 10

Tenaga Paramedik Veteriner pemeriksaan kebuntingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c dalam melaksanakan Pelayanan Jasa Medik Veteriner melakukan tindakan berupa: a. inseminasi buatan; b. diagnosa kebuntingan; c. penentuan umur kebuntingan; dan d. penyuluhan pelayanan inseminasi buatan.

Pasal 11

Tenaga Paramedik Veteriner asistensi teknik reproduksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d dalam melaksanakan Pelayanan Jasa Medik Veteriner melakukan tindakan berupa: a. inseminasi buatan; b. diagnosa kebuntingan; c. penentuan umur kebuntingan; d. pertolongan kelahiran; e. manajemen reproduksi; dan f. penyuluhan pelayanan inseminasi buatan dan reproduksi.

Pasal 12

Sarjana kedokteran hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c, dalam melaksanakan Pelayanan Jasa Medik Veteriner melakukan tindakan berupa: a. pemberian obat bebas terbatas dan obat bebas; b. penyuluhan Kesehatan Hewan, kesehatan masyarakat veteriner, dan/atau kesejahteraan hewan; c. manajemen reproduksi; d. penyuluhan pelayanan inseminasi buatan dan reproduksi; e. inseminasi buatan; f. diagnosa kebuntingan; g. penentuan umur kebuntingan; dan h. pertolongan kelahiran.

Pasal 13

(1) Tenaga Paramedik Veteriner dan sarjana kedokteran hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b dan huruf c dapat melaksanakan Pelayanan Jasa Medik Veteriner secara mandiri. (2) Tenaga Paramedik Veteriner dan sarjana kedokteran hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan Pelayanan Jasa Medik Veteriner hanya dapat melakukan tindakan yang bersifat nonparenteral. (3) Dalam hal Tenaga Paramedik Veteriner dan sarjana kedokteran hewan melakukan tindakan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib di bawah Penyeliaan Dokter Hewan.

Pasal 14

(1) Penyeliaan Dokter Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) merupakan pengawasan Dokter Hewan secara berkelanjutan kepada kinerja Tenaga Paramedik Veteriner dan/atau sarjana kedokteran hewan dalam melaksanakan urusan Kesehatan Hewan. (2) Pengawasan Dokter Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan: a. acuan Otoritas Veteriner; dan/atau b. kesepakatan antara kedua belah pihak. (3) Acuan Otoritas Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disusun berdasarkan kebijakan Otoritas Veteriner sesuai dengan kewenangannya. (4) Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan oleh Tenaga Paramedik Veteriner dengan Dokter Hewan yang melakukan penyeliaan dalam bentuk perjanjian kerja sama sesuai dengan Format-1. (5) Tenaga Paramedik Veteriner dan Dokter Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus berada pada 1 (satu) wilayah kabupaten/kota yang sama.

Pasal 15

(1) Pelayanan Jasa Medik Veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan pada unit pelayanan Kesehatan Hewan. (2) Unit pelayanan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. praktik Dokter Hewan mandiri; b. Ambulatori; c. Klinik Hewan; d. Puskeswan; e. RSH; dan/atau f. rumah potong hewan. (3) Selain unit pelayanan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk Pelayanan Jasa Medik Veteriner yang dilakukan oleh Tenaga Paramedik Veteriner dan sarjana kedokteran hewan secara mandiri dilakukan pada Tempat Pelayanan Paramedik Veteriner.

Pasal 16

(1) Dalam hal tertentu Pelayanan Jasa Medik Veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dapat dilakukan di luar unit pelayanan Kesehatan Hewan. (2) Hal tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan jika: a. kondisi hewan tidak memungkinkan dibawa ke unit pelayanan Kesehatan Hewan; atau b. dalam pemberian pelayanan lebih efektif dan efisien dilakukan di tempat pasien.

BAB Kedua

Pelaksana dan Pelaksanaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner

Pasal 5

Koreksi

Pasal 6

Koreksi

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

BAB III

PERIZINAN PELAYANAN JASA MEDIK VETERINER

Pasal 17

Koreksi

(1) Tenaga Medik Veteriner dalam melaksanakan Pelayanan Jasa Medik Veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 wajib memiliki SIP DRH sesuai dengan Format-2. (2) SIP DRH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pada 1 (satu) tempat unit pelayanan Kesehatan Hewan.

Pasal 18

Koreksi

(1) SIP DRH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dapat diberikan kepada: a. Tenaga Medik Veteriner dengan status Warga Negara INDONESIA; atau b. Tenaga Medik Veteriner dengan status warga negara asing. (2) Tenaga Medik Veteriner dengan status Warga Negara INDONESIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk Dokter Hewan dan Dokter Hewan Spesialis. (3) Tenaga Medik Veteriner dengan status warga negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk Dokter Hewan Spesialis.

Pasal 19

(1) Tenaga Medik Veteriner dalam memperoleh SIP DRH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, mengajukan permohonan kepada bupati/wali kota melalui PTSP secara daring. (2) Tenaga Medik Veteriner dalam mengajukan permohonan SIP DRH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan administrasi.

Pasal 20

Pasal 21

SIP DRH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 berlaku 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang masa berlakunya.

Pasal 22

Syarat dan tata cara Permohonan SIP DRH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 20 berlaku mutatis mutandis terhadap permohonan perpanjangan SIP DRH.

Pasal 23

Tenaga Paramedik Veteriner dan sarjana kedokteran hewan dalam memberikan Pelayanan Jasa Medik Veteriner secara mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 12 wajib memiliki: a. SIPP Keswan untuk Tenaga Paramedik Veteriner kesehatan hewan dan sarjana kedokteran hewan sesuai dengan Format-9; b. SIPP Inseminator untuk Tenaga Paramedik Veteriner inseminasi buatan dan sarjana kedokteran hewan sesuai dengan Format-10; c. SIPP PKb untuk Tenaga Paramedik Veteriner pemeriksaan kebuntingan dan sarjana kedokteran hewan sesuai dengan Format-11; atau d. SIPP ATR untuk Tenaga Paramedik Veteriner asisten teknik reproduksi dan sarjana kedokteran hewan sesuai dengan Format-12.

Pasal 24

(1) Tenaga Paramedik Veteriner atau sarjana kedokteran hewan dalam memperoleh SIPP Keswan, SIPP Inseminator, SIPP PKb, atau SIPP ATR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, mengajukan permohonan kepada bupati/wali kota melalui PTSP secara daring. (2) Tenaga Paramedik Veteriner dan sarjana kedokteran hewan dalam mengajukan permohonan SIPP Keswan, SIPP Inseminator, SIPP PKb, atau SIPP ATR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan administrasi.

Pasal 25

(1) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) meliputi: a. surat permohonan sesuai dengan Format-13; b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk; c. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak; d. pas foto berwarna ukuran 4 x 6 (empat kali enam) sebanyak 2 (dua) lembar; e. fotokopi ijazah sarjana kedokteran hewan, diploma Kesehatan Hewan, atau ijazah sekolah kejuruan bidang Kesehatan Hewan; f. surat rekomendasi dari organisasi profesi paramedik veteriner; dan g. surat keterangan pemenuhan persyaratan Tempat Pelayanan Paramedik Veteriner sesuai dengan Format-14. (2) Surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dikecualikan jika di wilayah kabupaten/kota belum terdapat organisasi profesi paramedik veteriner.

Pasal 26

(1) Surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf g diterbitkan berdasarkan penilaian teknis oleh Dinas Daerah Kabupaten/Kota. (2) Penilaian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap fasilitas pelayanan Kesehatan Hewan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 27

Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 untuk: a. Tenaga Paramedik Veteriner kesehatan hewan harus memiliki Sertifikat Kompetensi di bidang Kesehatan Hewan yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi profesi; b. Tenaga Paramedik Veteriner inseminasi buatan harus memiliki Sertifikat Kompetensi di bidang inseminasi buatan yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi profesi; c. Tenaga Paramedik Veteriner pemeriksaan kebuntingan harus memiliki Sertifikat Kompetensi di bidang pemeriksaan kebuntingan yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi profesi dan SIPP Inseminator; atau d. Tenaga Paramedik Veteriner asistensi teknik reproduksi harus memiliki Sertifikat Kompetensi di bidang teknik reproduksi yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi profesi dan SIPP Keswan atau SIPP PKb.

Pasal 28

SIPP Keswan, SIPP Inseminator, SIPP PKb, atau SIPP ATR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 berlaku 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang masa berlakunya.

Pasal 29

Syarat dan tata cara permohonan SIPP Keswan, SIPP Inseminator, SIPP PKb, atau SIPP ATR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 sampai dengan Pasal 27 berlaku mutatis mutandis terhadap permohonan perpanjangan SIPP Keswan, SIPP Inseminator, SIPP PKb, atau SIPP ATR.

BAB Kedua

Izin Praktik Tenaga Paramedik Veteriner dan Sarjana Kedokteran Hewan

Pasal 23

Koreksi

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

SIPP Keswan, SIPP Inseminator, SIPP PKb, atau SIPP ATR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 berlaku 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang masa berlakunya.

Pasal 29

BAB 2

Surat Keterangan Pemenuhan Tempat Praktik

Pasal 32

Koreksi

(1) Unit pelayanan Kesehatan Hewan berupa tempat praktik Dokter Hewan mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a wajib memiliki surat keterangan pemenuhan tempat praktik. (2) Surat keterangan pemenuhan tempat praktik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Dinas Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan penilaian teknis. (3) Penilaian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap fasilitas pelayanan Kesehatan Hewan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 33

(1) Unit pelayanan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf e yang diselenggarakan oleh Setiap Orang wajib memiliki Sivet. (2) Sivet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk Ambulatori yang terintegrasi dengan Klinik Hewan, Puskeswan, RSH, dan rumah potong hewan. (3) Sivet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. Sivet Ambulatori; b. Sivet Klinik Hewan; dan c. Sivet RSH.

Pasal 34

(1) Setiap Orang dalam memperoleh Sivet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3), mengajukan permohonan kepada bupati/wali kota melalui PTSP secara daring. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan: a. administrasi; dan b. teknis.

Pasal 35

(1) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf a meliputi: a. surat permohonan sesuai dengan Format-16; b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemilik usaha; c. fotokopi akta pendirian badan usaha atau badan hukum; dan d. surat bukti kepemilikan atau kontrak lahan dan bangunan unit pelayanan Kesehatan Hewan. (2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf b meliputi: a. memiliki fasilitas Pelayanan Jasa Medik Veteriner yang dipersyaratkan untuk Ambulatori, Klinik Hewan, atau RSH; b. menggunakan dan/atau memperdagangkan obat hewan yang memiliki nomor pendaftaran untuk Ambulatori, Klinik Hewan, Puskeswan dan RSH; dan c. memenuhi persyaratan kesejahteraan hewan. (3) Fasilitas Pelayanan Jasa Medik Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (4) Persyaratan nomor pendaftaran dan kesejahteraan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 36

(1) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) diterbitkan dalam bentuk surat keterangan pemenuhan persyaratan teknis sesuai dengan Format-17. (2) Surat keterangan pemenuhan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan berdasarkan penilaian teknis oleh Dinas Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 37

Sivet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) berlaku 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang masa berlakunya.

Pasal 38

Syarat dan tata cara permohonan Sivet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 sampai dengan Pasal 36 berlaku mutatis mutandis terhadap permohonan perpanjangan Sivet.

Pasal 39

(1) Setiap penerbitan SIP DRH, SIPP Keswan, SIPP Inseminator, SIPP PKb, SIPP ATR, dan Sivet harus diberikan penomoran. (2) Penomoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara berurutan memuat: a. jenis surat izin; b. nomor urut surat izin; dan c. bulan dan tahun. (3) Penomoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB 3

Sivet

Pasal 33

Koreksi

Pasal 34

Pasal 35

Pasal 36

Pasal 37

Sivet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) berlaku 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang masa berlakunya.

Pasal 38

Syarat dan tata cara permohonan Sivet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 sampai dengan Pasal 36 berlaku mutatis mutandis terhadap permohonan perpanjangan Sivet.

Pasal 39

BAB IV

PENUGASAN PELAYANAN JASA MEDIK VETERINER

Pasal 40

Koreksi

Terhadap Tenaga Kesehatan Hewan yang bertugas pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan Hewan, kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian yang bidang tugasnya terkait dengan Kesehatan Hewan, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota yang melaksanakan tugas Pelayanan Jasa Medik Veteriner, keputusan mengenai penugasan Pelayanan Jasa Medik Veteriner disamakan sebagai izin praktik Pelayanan Jasa Medik Veteriner.

Pasal 41

(1) Tenaga Kesehatan Hewan yang bertugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, ditetapkan dengan keputusan mengenai penugasan Pelayanan Jasa Medik Veteriner. (2) Keputusan mengenai penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pimpinan satuan kerja sesuai dengan Format-18. (3) Penetapan keputusan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan sistem informasi Pelayanan Jasa Medik Veteriner.

Pasal 42

Biaya Pelayanan Jasa Medik Veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

(1) SIP DRH, SIPP Keswan, SIPP Inseminator, SIPP PKb, SIPP ATR, keputusan penugasan Tenaga Medik Veteriner, atau keputusan penugasan Tenaga Paramedik Veteriner, harus ditempatkan pada dinding ruang praktik atau pelayanan. (2) Penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mudah dilihat oleh klien atau pengguna jasa.

Pasal 44

Format-1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Format-2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Format-3 sampai dengan Format-8 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Format-9 sampai dengan Format-12 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Format-13 dan Format-14 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Format-15 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Format-16 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Format-17 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, dan Format-18 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB VII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 50

Koreksi

(1) Tenaga Medik Veteriner yang melakukan Pelayanan Jasa Medik Veteriner tidak memiliki SIP DRH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), dikenai sanksi administratif. (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penutupan unit pelayanan Kesehatan Hewan.

Pasal 51

Koreksi

(1) Tenaga Paramedik Veteriner yang melakukan Pelayanan Jasa Medik Veteriner tidak memiliki SIPP Keswan, SIPP Inseminator, SIPP PKb, atau SIPP ATR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, dikenai sanksi administratif. (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penutupan Tempat Pelayanan Paramedik Veteriner.

Pasal 52

(1) Setiap Orang yang memiliki unit pelayanan Kesehatan Hewan berupa tempat praktik Dokter Hewan mandiri yang melakukan Pelayanan Jasa Medik Veteriner tidak memiliki surat keterangan pemenuhan tempat praktik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1), dikenakan sanksi administratif. (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penutupan tempat praktik Dokter Hewan mandiri.

Pasal 53

(1) Setiap Orang yang memiliki unit pelayanan Kesehatan Hewan berupa Ambulatori, Klinik Hewan, dan/atau RSH yang melakukan Pelayanan Jasa Medik Veteriner tidak memiliki Sivet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1), dikenakan sanksi administratif. (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penutupan unit pelayanan Kesehatan Hewan.

Pasal 54

(1) Tenaga Kesehatan Hewan yang melaksanakan tugas Pelayanan Jasa Medik Veteriner pada unit pelayanan Kesehatan Hewan milik pemerintah, tidak memiliki keputusan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1), dikenakan sanksi administratif. (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa sanksi kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 55

(1) Tenaga Kesehatan Hewan dalam melakukan Pelayanan Jasa Medik Veteriner yang tidak melaporkan hasil diagnosis Penyakit Hewan menular strategis yang mengindikasikan wabah dan/atau Penyakit Hewan menular eksotik kepada pejabat Otoritas Veteriner kabupaten/kota dalam jangka waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak indikasi ditemukan sebagamana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1), diberikan sanksi administratif. (2) Sanksi adiminstratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. sanksi kepegawaian dan pencabutan keputusan penugasan untuk Tenaga Medik Veteriner dan Tenaga Paramedik Veteriner pada instansi pemerintah; atau b. pencabutan SIP DRH, SIPP Keswan, SIPP Inseminator, SIPP PKb atau SIPP ATR untuk Tenaga Medik Veteriner dan Tenaga Paramedik Veteriner mandiri.

(1) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) untuk Tenaga Medik Veteriner dengan status Warga Negara INDONESIA meliputi: a. surat permohonan sesuai dengan Format-3; b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk; c. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak; d. pas foto berwarna ukuran 4 x 6 (empat kali enam) sebanyak 2 (dua) lembar; e. fotokopi ijazah Dokter Hewan; f. fotokopi Sertifikat Kompetensi Dokter Hewan yang diterbitkan oleh organisasi profesi kedokteran hewan; g. fotokopi surat rekomendasi dari organisasi profesi kedokteran hewan cabang setempat sesuai dengan Format-4; h. fotokopi surat rekomendasi dari Dinas Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan Format-5; dan i. surat keterangan pemenuhan tempat praktik Dokter Hewan sesuai dengan Format-6. (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) untuk Tenaga Medik Veteriner dengan status warga negara asing meliputi: a. surat permohonan sesuai dengan Format-7; b. fotokopi paspor; c. pas foto berwarna ukuran 4 x 6 (empat kali enam) sebanyak 2 (dua) lembar; d. fotokopi ijazah Dokter Hewan dan terjemahannya dalam bahasa INDONESIA oleh penerjemah tersumpah; e. fotokopi ijazah/sertifikat Dokter Hewan Spesialis dan terjemahannya dalam bahasa INDONESIA oleh penerjemah tersumpah; f. fotokopi perjanjian bilateral atau multilateral antara pihak INDONESIA dengan pihak negara atau lembaga internasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; g. mampu berbahasa INDONESIA dengan lancar secara lisan dan tulisan yang dibuktikan dengan sertifikat lulus ujian bahasa INDONESIA dari lembaga bahasa INDONESIA perguruan tinggi negeri di INDONESIA; h. fotokopi Sertifikat Kompetensi sebagai Dokter Hewan Spesialis dari negara asalnya; i. fotokopi surat izin praktik dari negara asal; j. tidak memiliki masalah etika profesi dan pelanggaran hukum di negara asal yang dibuktikan dengan surat keterangan tertulis dari pejabat Otoritas Veteriner negara asal; k. fotokopi kartu anggota dari organisasi profesi Dokter Hewan dari negara asal; l. terdaftar sebagai anggota organisasi profesi kedokteran hewan di INDONESIA; m. surat pernyataan kemitraan dengan Dokter Hewan INDONESIA; n. fotokopi Sertifikat Kompetensi di bidang Penyakit Hewan tropik di INDONESIA; o. memenuhi standar kompetensi yang sama dengan Dokter Hewan Spesialis INDONESIA sesuai dengan jenis pelayanan yang diberikan yang dibuktikan dengan surat keterangan dari organisasi profesi kedokteran hewan di INDONESIA; p. surat pernyataan bersedia mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika profesi; dan q. surat keterangan tempat praktik Dokter Hewan sesuai dengan Format-8.

Peraturan Menteri Nomor 03 Tahun 2019 tentang PELAYANAN JASA MEDIK VETERINER

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

BAB Kesatu

Pasal 3

Pasal 4

BAB Kedua

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

BAB Ketiga

Pasal 15

Pasal 16

BAB III

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

BAB Kesatu

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

BAB Kedua

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

BAB Ketiga

Pasal 30

Pasal 31

BAB 1

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32

BAB 2

Pasal 32

Pasal 33

Pasal 34

Pasal 35

Pasal 36