PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 01 Tahun 2022 tentang PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA KETAHANAN PANGAN DANPERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2022

PERMEN Nomor 01 Tahun 2022

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Dana Alokasi Khusus Nonfisik yang selanjutnya disebut DAK Nonfisik adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus nonfisik yang merupakan urusan daerah. 2. DAK Nonfisik Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian yang selanjutnya disebut Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian adalah dana yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan mendukung operasional di bidang ketahanan pangan dan pertanian yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan prioritas nasional di bidang pertanian. 3. Rencana Penggunaan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian adalah usulan kegiatan dan anggaran DAK Nonfisik Ketahanan Pangan dan Pertanian yang disusun oleh dinas kabupaten/kota yang disertai lokasi prioritas kegiatan dan disahkan oleh kepala daerah. 4. Pekarangan Pangan Lestari yang selanjutnya disebut P2L adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh kelompok masyarakat yang secara bersama-sama mengusahakan lahan pekarangan sebagai sumber pangan secara berkelanjutan untuk meningkatkan ketersediaan, aksesibilitas, pemanfaatan, dan pendapatan. 5. Balai Penyuluhan Pertanian yang selanjutnya disebut BPP adalah lembaga penyuluhan pemerintahan yang mempunyai tugas dan fungsi penyuluhan pertanian pada tingkat kecamatan serta merupakan unit kerja nonstruktural dengan wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan. 6. Pusat Kesehatan Hewan yang selanjutnya disebut Puskeswan adalah pos kesehatan hewan yang memberikan pelayanan di bidang kesehatan hewan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Bersama Menteri Pertanian dan Menteri Dalam Negeri Nomor 690/KPTS/TN.510/10/1993 dan Nomor 88 Tahun 1993 tentang Pos Kesehatan Hewan. 7. Pendataan Pertanian adalah pemutakhiran data komoditas strategis pertanian tingkat kecamatan sesuai wilayah kerja BPP yang dilakukan oleh petugas admin BPP melalui aplikasi daring dan/atau luring untuk menyediakan data pertanian yang akurat secara cepat. 8. Pelatihan Tematik adalah pola pembelajaran dengan tema, materi, dan kurikulum yang disusun berdasarkan potensi pertanian di wilayah masing – masing dan dilaksanakan di tingkat BPP. 9. Calon Penerima dan Calon Lokasi yang selanjutnya disebut CPCL adalah kelompok dan/atau lembaga penerima manfaat yang akan menerima bantuan yang ditetapkan oleh Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi ketahanan pangan, dengan berpedoman pada Peraturan Menteri ini. 10. Pengadaan Barang/Jasa Melalui Swakelola yang selanjutnya disebut Swakelola adalah cara memperoleh barang/jasa yang dikerjakan sendiri oleh kementerian/lembaga/Perangkat Daerah, kementerian/lembaga/Perangkat Daerah lain, organisasi kemasyarakatan, atau kelompok masyarakat. 11. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian. 12. Dinas adalah dinas daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan kegiatan yang dibiayai dari Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian.

BAB Kedua

Pelaksanaan Kegiatan

Pasal 5

Koreksi

(1) Kegiatan P2L sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilaksanakan melalui tahap penumbuhan dan tahap pengembangan. (2) Tahap penumbuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. pengadaan sarana pembibitan; b. demplot; c. kegiatan pertanaman; d. kegiatan pascapanen; dan e. operasional P2L meliputi pertemuan koordinasi, pelatihan, pendampingan, pengawalan dan pelaporan. (3) Tahap pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. pengembangan sarana pembibitan; b. pengembangan demplot; c. pengembangan pertanaman; d. penanganan pascapanen; dan e. operasional P2L meliputi pertemuan koordinasi, pelatihan, pendampingan, pengawalan dan pelaporan. (4) Pelaksana kegiatan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian untuk kegiatan P2L tahap penumbuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melakukan pemasangan papan nama yang memuat informasi terdiri atas: a. kelompok penerima; b. desa/kelurahan, kecamatan, dan kabupaten/ kota; c. titik koordinat; d. sumber dana; dan e. tahun anggaran.

Pasal 6

Biaya operasional BPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dilaksanakan pada bidang penyuluhan pertanian meliputi paket data penyuluhan pertanian dan Pelatihan Tematik.

Pasal 7

Biaya operasional Puskeswan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dilaksanakan pada bidang kesehatan hewan meliputi: a. pembelian obat ternak; b. operasional petugas pelapor sistem informasi kesehatan hewan nasional (iSikhnas); c. operasional pelayanan kesehatan hewan; d. koordinasi operasional petugas kesehatan hewan; dan e. pengiriman dan pengujian sampel ke laboratorium kesehatan hewan/balai besar veteriner/balai veteriner.

Pasal 8

Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7 dilaksanakan sesuai dengan mekanisme pelaksanaan kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

Penggunaan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7, sesuai dengan pagu alokasi anggaran Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian daerah kabupaten/kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 10

(1) Dinas bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7. (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. dinas daerah kabupaten/kota yang membidangi ketahanan pangan, untuk kegiatan P2L sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5; b. dinas daerah kabupaten/kota yang membidangi penyuluhan pertanian, untuk kegiatan biaya operasional BPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6; dan c. dinas daerah kabupaten/kota yang membidangi peternakan dan kesehatan hewan, untuk kegiatan biaya operasional Puskeswan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

BAB 1

Komponen Kegiatan

Pasal 5

Koreksi

Pasal 6

Biaya operasional BPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dilaksanakan pada bidang penyuluhan pertanian meliputi paket data penyuluhan pertanian dan Pelatihan Tematik.

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

(1) Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian wajib dialokasikan ke dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota. (2) Kegiatan P2L yang dibiayai dengan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian di daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan melalui Swakelola tipe IV sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Kegiatan biaya operasional BPP yang dibiayai dengan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian di daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan biaya operasional Puskeswan yang dibiayai dengan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaksanakan melalui Swakelola.

Pasal 12

(1) Mekanisme pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian mengacu pada mekanisme pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Mekanisme penyaluran Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik.

BAB III

PELAPORAN DAN PEMBINAAN

Pasal 13

Koreksi

(1) Dinas yang telah mendapatkan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian wajib membuat laporan realisasi penyerapan dana dan realisasi penggunaan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. laporan semesteran, disampaikan 1 (satu) kali setiap 6 (enam) bulan; dan b. laporan tahunan, disampaikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. (3) Laporan semesteran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a memuat informasi terdiri atas: a. realisasi penyerapan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian; b. realisasi penggunaan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian; c. volume kegiatan P2L, biaya operasional BPP, dan/atau biaya operasional Puskeswan; d. hasil kegiatan perbulan P2L, biaya operasional BPP, dan/atau biaya operasional Puskeswan; dan e. permasalahan, hambatan, dan saran tindak lanjut. (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b memuat informasi yang terdiri atas: a. laporan semesteran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk periode berjalan; b. hasil kegiatan persemester P2L, biaya operasional BPP, dan/atau biaya operasional Puskeswan; c. pelaksanaan kegiatan P2L, biaya operasional BPP, dan/atau biaya operasional Puskeswan; dan d. permasalahan, hambatan, dan saran tindak lanjut.

Pasal 14

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 disampaikan paling lambat pada: a. minggu kedua Bulan Juli tahun anggaran berjalan, untuk laporan semester 1 (satu); b. minggu kedua Bulan Desember tahun anggaran berjalan, untuk laporan semester 2 (dua); dan c. minggu kedua Bulan Januari tahun anggaran berikutnya, untuk laporan tahunan.

Pasal 15

(1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 disampaikan kepada Sekretaris Jenderal c.q. Kepala Biro Perencanaan Kementerian Pertanian secara elektronik melalui aplikasi ebudgeting.pertanian.go.id. dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berbagi pakai data dengan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri.

Pasal 16

(1) Laporan realisasi penyerapan dana dan realisasi penggunaan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilakukan verifikasi oleh unit kerja eselon I Kementerian Pertanian yang membidangi ketahanan pangan, penyuluhan dan pengembangan sumberdaya manusia pertanian, dan/atau peternakan dan kesehatan hewan. (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memastikan ketepatan: a. sasaran penerima manfaat; b. jumlah dana; c. waktu penyaluran; d. penggunaan dana; e. pertanggungjawaban; dan f. kebermanfaatan.

Pasal 17

Dalam rangka tertib administrasi pengelolaan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian, Dinas yang telah mendapatkan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian berkewajiban secara rutin untuk: a. mencatat dan mengadministrasikan penerimaan dan pengeluaran; b. menyimpan bukti transaksi penerimaan dan penggunaan; c. menyusun laporan penerimaan dan penggunaan; dan d. menyampaikan laporan penerimaan dan penggunaan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Kementerian Pertanian yang membidangi ketahanan pangan, penyuluhan dan pengembangan sumberdaya manusia pertanian, dan/atau peternakan dan kesehatan hewan selaku pengampu, Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian.

Pasal 18

Pengelolaan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian dilakukan pembinaan oleh unit kerja eselon I Kementerian Pertanian yang membidangi ketahanan pangan, penyuluhan dan pengembangan sumberdaya manusia pertanian, dan/atau peternakan dan kesehatan hewan.

Peraturan Menteri Nomor 01 Tahun 2022 tentang PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA KETAHANAN PANGAN DANPERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2022

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB II

Pasal 4

BAB Kesatu

Pasal 4

BAB Kedua

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB 1

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB 2

Pasal 11

Pasal 12

BAB III

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

BAB IV

Pasal 19