Permentan Nomor 01-permentan-kr-020-1-2017 Tahun 2017 — Tindakan Karantina Tumbuhan Terhadap Pengeluaran Media Pembawa Organisme Pengganggu Tumbuhan Dari Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia

Peraturan Menteri Nomor 01-permentan-kr-020-1-2017 Tahun 2017 tentang Tindakan Karantina Tumbuhan Terhadap Pengeluaran Media Pembawa Organisme Pengganggu Tumbuhan Dari Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia

Berlaku

Pengundangan: 20 Januari 2017

Permentan 01-permentan-kr-020-1-2017/2017 — Tin… | Pasal.id

Permentan Nomor 01-permentan-kr-020-1-2017 Tahun 2017 — Tindakan Karantina Tumbuhan Terhadap Pengeluaran Media Pembawa Organisme Pengganggu Tumbuhan Dari Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia

Berlaku

Pengundangan: 20 Januari 2017

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

BAB II

PERSYARATAN PENGELUARAN MEDIA PEMBAWA

Pasal 4

(1) Media Pembawa yang akan dikeluarkan harus: a. melalui Tempat Pengeluaran yang telah ditetapkan; dan b. dilaporkan dan diserahkan kepada petugas Karantina Tumbuhan untuk keperluan Tindakan Karantina.

BAB III

TINDAKAN KARANTINA TUMBUHAN TERHADAP PENGELUARAN MEDIA PEMBAWA

Pasal 6

Media P embawa yang akan dikeluarkan dari dalam wilayah Negara Republik Indonesia dikenakan tindakan K arantina Tumbuhan.

Pasal 7

BAB IV

TINDAKAN KARANTINA TUMBUHAN OLEH PETUGAS KARANTINA TUMBUHAN NEGARA TUJUAN

Pasal 24

BAB V

PENGAKUAN DAN EK U IVALENSI

Pasal 28

Pengakuan dan ekuivalensi dilakukan oleh Badan Karantina Pertanian dan NPPO Negara Tujuan.

Pasal 29

BAB VI

DOKUMENTASI DAN NOTIFIKASI KETIDAKSESUAIAN

Pasal 30

(1) Petugas Karantina Tumbuhan menerbitkan, menyimpan, dan mengelola dokumen pelaksanaan tindakan Karantina Tumbuhan.

(2) Dokumen pelaksanaan tindakan Karantina Tumbuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk validasi dan/atau penelusuran kembali.

(3) Bentuk, jenis, dan tata cara penerbitan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesu a i dengan k etentuan peraturan perundang - undangan.

BAB VII

PUNGUTAN JASA KARANTINA TUMBUHAN

Pasal 32

(1) Pemilik atau kuasanya wajib membayar pungutan jasa tindakan Karantina Tumbuhan.

(2) Pungutan jasa tindakan Karantina Tumbuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang harus disetor ke kas negara.

(3) Besarnya pungutan jasa tindakan Karantina Tumbuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: a. Surat Keputusan Sekretaris Negara untuk Pertanian dan Perikanan Nomor 366/HAD/LV Tahun 1948 tentang Pemeriksaan Kesehatan Bahan Tanaman u ntuk Ekspor (Sertifikasi Bahan Tanaman Ekspor); b. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor Kep.37/ 5/X/1968 tentang Pengeluaran Khusus Tanaman Anggrek; dan c. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 254/Kpts/ Um/5/1973 tentang Larangan Pengeluaran Tanaman dan Bibit Tanaman Cengkeh dan Lada, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

LAMPIRAN

Halaman 23–30Buka PDF sumber

Lampiran ini berisi tabel dan dilihat dari PDF sumber.

1. Tumbuhan adalah semua jenis sumber daya alam nabati dalam keadaan hidup atau mati, baik belum diolah maupun telah diolah.
2. Organisme Pengganggu Tumbuhan yang selanjutnya disingkat OPT adalah semua organisme yang dapat merusak, mengganggu kehidupan, atau menyebabkan kematian T umbuhan.
3. Media Pembawa O rganisme P engganggu T umbuhan yang selanjutnya disebut Media Pembawa adalah T umbuhan dan bagian - bagiannya dan/atau benda lain yang dapat membawa OPT.
4. Karantina Tumbuhan adalah tindakan sebagai upaya pencegahan masuk dan tersebarnya OPT dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri atau keluarnya dari dalam wilayah N egara Republik Indonesia.
5. Instalasi Karantina Tumbuhan yang selanjutnya disebut Instalasi Karantina adalah tempat beserta segala sarana yang ada padanya yang digunakan untuk melaksanakan tindakan Karantina Tumbuhan.
6. National Plant Protection Organization Indonesia yang selanjutnya disebut NPPO Indonesia adalah organisasi perlindungan tanaman di tingkat nasional yang terdiri atas instansi di lingkup Kementerian Pertanian dan Badan Karantina Pertanian sebagai focal point.
7. National Plant Protection Organization Negara Tujuan yang selanjutnya disebut NPPO Negara Tujuan adalah organisasi perlindungan tanaman di negara tujuan.
8. N otifikasi K etidaksesuaian ( N otification of N on - C ompli ance) adalah pemberitahuan adanya ketidaksesuaian persyaratan negara tujuan pada Media Pembawa yang dikeluarkan dari dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
9. Pengeluaran adalah kegiatan mengeluarkan Media Pembawa dari wilayah N egara Republik Indonesia ke luar negeri.
10. Tempat Pengeluaran adalah pelabuhan laut, pelabuhan sungai, pelabuhan penyeberangan, bandar udara, kantor pos, pos perbatasan dengan negara lain, dan tempat lain yang dianggap perlu, yang telah ditetapkan sebagai tempat untuk mengeluarkan Media Pembawa ke luar negeri.
11. Pemilik Media Pembawa yang selanjutnya disebut Pemilik adalah orang atau badan hukum yang memiliki Media Pembawa dan / atau yang bertanggung jawab atas Media Pembawa melalui Tempat Pengeluaran yang telah ditetapkan.
12. Alat Angkut Medi a Pembawa yang selanjutnya disebut Alat Angkut adalah semua alat transportasi darat, air, maupun udara yang dipergunakan untuk melalulintaskan Media Pembawa.
13. Sertifikat Kesehatan Tumbuhan adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh petugas Karantina Tumbuhan yang menyatakan Media Pembawa yang tercantum di dalamnya bebas dari OPT serta memenuhi persyaratan Karantina Tumbuhan yang ditetapkan dan/atau menyatakan keterangan lain yang diperlukan.

Permentan Nomor 01-permentan-kr-020-1-2017 Tahun 2017 — Tindakan Karantina Tumbuhan Terhadap Pengeluaran Media Pembawa Organisme Pengganggu Tumbuhan Dari Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia

Permentan Nomor 01-permentan-kr-020-1-2017 Tahun 2017 — Tindakan Karantina Tumbuhan Terhadap Pengeluaran Media Pembawa Organisme Pengganggu Tumbuhan Dari Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 4

BAB III

Pasal 6

Pasal 7

BAB IV

Pasal 24

BAB V

Pasal 28

Pasal 29

BAB VI

Pasal 30

BAB VII

Pasal 32

BAB VIII

Pasal 33

Pasal 34

LAMPIRAN

Pertanyaan umum

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 4

BAB III

Pasal 6

Pasal 7

BAB IV

Pasal 24

BAB V

Pasal 28

Pasal 29

BAB VI

Pasal 30

BAB VII

Pasal 32

BAB VIII

Pasal 33

Pasal 34

LAMPIRAN

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 5

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 31

Provenance & Sumber

Peraturan Terkait

Peraturan Lainnya