PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2019 tentang STANDAR SURAT KETERANGAN PELATIHAN, SERTIFIKAT KOMPETENSI, DAN SERTIFIKAT AKREDITASI

PERMEN Nomor 9 Tahun 2019

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB II

SURAT KETERANGAN PELATIHAN

Pasal 2

Penerbitan Surat Keterangan Pelatihan bertujuan untuk mengatur pembuatan Surat Keterangan Pelatihan pada penyelenggaraan pelatihan. Pasal 3 Jenis Surat Keterangan Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas: a. surat tanda tamat pelatihan; b. sertifikat; c. piagam penghargaan; dan d. surat keterangan.

Pasal 4

(1) Surat tanda tamat pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan surat pernyataan absah yang menerangkan bahwa pemiliknya telah berhasil mengikuti, menyelesaikan keseluruhan program pelatihan yang bersifat persyaratan, pengangkatan, dan promosi jabatan. (2) Surat tanda tamat pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukan bagi peserta: a. pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil; b. pelatihan kepemimpinan tingkat IV; c. pelatihan kepemimpinan tingkat III; d. pelatihan teknis; dan e. pelatihan fungsional.

Pasal 5

Surat tanda tamat pelatihan bagi peserta pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil, pelatihan kepemimpinan tingkat IV, dan pelatihan kepemimpinan tingkat III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf c ditandatangani oleh kepala unit kerja eselon I yang menangani bidang pendidikan dan pelatihan serta diberi kode registrasi alumni dari instansi pembina.

Pasal 6

(1) Surat tanda tamat pelatihan bagi peserta pelatihan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d ditandatangani secara digital oleh Menteri Sosial serta diberi kode registrasi alumni dari instansi pembina. (2) Surat tanda tamat pelatihan bagi peserta pelatihan fungsional berjenjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e ditandatangani oleh pimpinan instansi pembina fungsional dan diberi kode registrasi alumni dari instansi pembina. (3) Menteri Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mendelegasikan kewenangannya kepada kepala unit kerja eselon I yang menangani bidang pendidikan dan pelatihan.

Pasal 7

Surat tanda tamat pelatihan bagi peserta pelatihan teknis dan/atau pelatihan fungsional tidak berjenjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d dan huruf e ditandatangani oleh pimpinan lembaga penyelenggara pelatihan teknis dan/atau pelatihan fungsional tidak berjenjang terakreditasi dan diberi kode registrasi alumni dari instansi pembina.

Pasal 8

(1) Surat tanda tamat pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berbentuk empat persegi panjang dalam posisi horizontal dengan kertas berukuran 33 cm x 21,5 cm (tiga puluh tiga sentimeter dikali dua puluh satu koma lima sentimeter) berwarna putih dan menggunakan lambang negara Garuda yang berukuran 3,5 cm x 4 cm (tiga koma lima sentimeter dikali empat sentimeter) terletak di atas pada bagian tengah surat tanda tamat pelatihan. (2) Daftar mata pelatihan yang diperoleh peserta dipisahkan dan dicetak pada halaman belakang surat tanda tamat pelatihan.

Pasal 9

Penerbitan surat tanda tamat pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilaksanakan dengan menggunakan sistem manual atau sistem elektronik.

Pasal 10

(1) Sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b merupakan surat pernyataan absah yang menerangkan bahwa pemiliknya telah menyelesaikan keseluruhan program pelatihan: a. penambahan pengetahuan dan pemantapan yang mempersyaratkan pencapaian kompetensi tertentu melalui evaluasi program pelatihan; atau b. penambahan pengetahuan, pemantapan, dan/atau penyegaran tanpa mempersyaratkan kelulusan melalui evaluasi program pelatihan. (2) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada peserta pelatihan yang telah berhasil dengan baik dalam menyelesaikan keseluruhan program pelatihan yang dinyatakan dengan keterangan “kompeten” atau “telah mengikuti pelatihan”. (3) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh pimpinan lembaga penyelenggara pelatihan pemerintah terakreditasi dan diberi kode registrasi alumni dari instansi pembina.

Pasal 11

(1) Sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 berbentuk empat persegi panjang dalam posisi horizontal dengan kertas berukuran 33 cm x 21,5 cm (tiga puluh tiga sentimeter dikali dua puluh satu koma lima sentimeter) berwarna putih dan menggunakan logo instansi penyelenggara pelatihan terakreditasi yang berukuran 3,5 cm x 4 cm (tiga koma lima sentimeter dikali empat sentimeter) terletak di atas pada bagian tengah Sertifikat. (2) Daftar mata pelatihan yang diperoleh peserta dipisahkan dan dicetak pada halaman belakang Sertifikat.

Pasal 12

Penerbitan Sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilaksanakan dengan menggunakan sistem manual atau sistem elektronik.

Pasal 13

(1) Piagam penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c merupakan surat pernyataan absah yang menerangkan bahwa pemiliknya memperoleh penghargaan telah berhasil menyelesaikan keseluruhan program pelatihan dengan prestasi terbaik. (2) Piagam penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pimpinan lembaga penyelenggara pelatihan pemerintah terakreditasi. (3) Piagam penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan kepada 3 (tiga) peserta pelatihan yang memperoleh peringkat terbaik berdasarkan hasil evaluasi akhir oleh pimpinan lembaga penyelenggara pelatihan pemerintah terakreditasi. (4) Peringkat terbaik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan prestasi hasil pelatihan dengan perolehan kualifikasi memuaskan atau memperoleh skor nilai lebih dari 80,00 (delapan puluh koma nol nol) pada 1 (satu) kelas atau angkatan penyelenggaraan suatu program pelatihan.

Pasal 14

Piagam penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 berbentuk empat persegi panjang dalam posisi vertikal dengan kertas berukuran 33 cm x 21,5 cm (tiga puluh tiga sentimeter dikali dua puluh satu koma lima sentimeter) berwarna putih dan menggunakan lambang instansi penyelenggara pelatihan terakreditasi yang berukuran 3,5 cm x 4 cm (tiga koma lima sentimeter dikali empat sentimeter) terletak di atas pada bagian tengah piagam penghargaan.

Pasal 15

(1) Surat keterangan sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf d merupakan surat pernyataan absah yang menerangkan bahwa pemiliknya telah mengikuti secara keseluruhan atau sebagian dari program pelatihan, namun tidak berhasil mencapai kompetensi yang diharapkan. (2) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pimpinan lembaga penyelenggara pelatihan pemerintah terakreditasi. (3) Surat keterangan sebagaimana dimaksud ayat (2) diperuntukan bagi peserta yang dinyatakan tidak lulus berdasarkan hasil evaluasi akhir oleh pimpinan lembaga penyelenggara pelatihan pemerintah terakreditasi. (4) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan dengan keterangan “ditunda kelulusannya” atau keterangan “telah mengikuti pelatihan”.

Pasal 16

Surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 berbentuk empat persegi panjang dalam posisi vertikal dengan kertas berukuran 33 cm x 21,5 cm (tiga puluh tiga sentimeter dikali dua puluh satu koma lima sentimeter) berwarna putih dan menggunakan lambang instansi penyelenggara pelatihan terakreditasi yang berukuran 3,5 cm x 4 cm (tiga koma lima sentimeter dikali empat sentimeter) terletak di atas pada bagian tengah surat keterangan.

Pasal 17

Bentuk, format, dan spesifikasi surat tanda tamat pelatihan dan Sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dan huruf b tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 18

Bentuk format Surat Keterangan Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB Kedua

Surat Tanda Tamat Pelatihan

Pasal 4

(1) Surat tanda tamat pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan surat pernyataan absah yang menerangkan bahwa pemiliknya telah berhasil mengikuti, menyelesaikan keseluruhan program pelatihan yang bersifat persyaratan, pengangkatan, dan promosi jabatan. (2) Surat tanda tamat pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukan bagi peserta: a. pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil; b. pelatihan kepemimpinan tingkat IV; c. pelatihan kepemimpinan tingkat III; d. pelatihan teknis; dan e. pelatihan fungsional.

Pasal 5

Surat tanda tamat pelatihan bagi peserta pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil, pelatihan kepemimpinan tingkat IV, dan pelatihan kepemimpinan tingkat III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf c ditandatangani oleh kepala unit kerja eselon I yang menangani bidang pendidikan dan pelatihan serta diberi kode registrasi alumni dari instansi pembina.

Pasal 6

(1) Surat tanda tamat pelatihan bagi peserta pelatihan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d ditandatangani secara digital oleh Menteri Sosial serta diberi kode registrasi alumni dari instansi pembina. (2) Surat tanda tamat pelatihan bagi peserta pelatihan fungsional berjenjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e ditandatangani oleh pimpinan instansi pembina fungsional dan diberi kode registrasi alumni dari instansi pembina. (3) Menteri Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mendelegasikan kewenangannya kepada kepala unit kerja eselon I yang menangani bidang pendidikan dan pelatihan.

Pasal 7

Surat tanda tamat pelatihan bagi peserta pelatihan teknis dan/atau pelatihan fungsional tidak berjenjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d dan huruf e ditandatangani oleh pimpinan lembaga penyelenggara pelatihan teknis dan/atau pelatihan fungsional tidak berjenjang terakreditasi dan diberi kode registrasi alumni dari instansi pembina.

Pasal 8

(1) Surat tanda tamat pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berbentuk empat persegi panjang dalam posisi horizontal dengan kertas berukuran 33 cm x 21,5 cm (tiga puluh tiga sentimeter dikali dua puluh satu koma lima sentimeter) berwarna putih dan menggunakan lambang negara Garuda yang berukuran 3,5 cm x 4 cm (tiga koma lima sentimeter dikali empat sentimeter) terletak di atas pada bagian tengah surat tanda tamat pelatihan. (2) Daftar mata pelatihan yang diperoleh peserta dipisahkan dan dicetak pada halaman belakang surat tanda tamat pelatihan.

Pasal 9

Penerbitan surat tanda tamat pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilaksanakan dengan menggunakan sistem manual atau sistem elektronik.