PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 8 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Sosial Melalui Penyesuaian/Inpassing

PERMEN Nomor 8 Tahun 2018

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Buka PDF Asli

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

BAB II

PENYESUAIAN/INPASSING JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH SOSIAL

Pasal 2

Koreksi

(1) Penyesuaian/inpassing ke dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Sosial ditujukan kepada: a. PNS yang telah dan masih menjalankan tugas di bidang Jabatan Fungsional yang akan diduduki berdasarkan keputusan Pejabat yang Berwenang; b. PNS yang menjalankan tugas jabatan sesuai dengan formasi Jabatan Fungsional dan telah mendapatkan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi; c. pejabat pimpinan tinggi, administrator, dan pengawas yang memiliki kesesuaian antara jabatan terakhir yang diduduki dengan Jabatan Fungsional yang akan didudukinya; dan d. Pejabat Fungsional penyuluh sosial yang dibebaskan dari jabatan sementara dari jabatannya, karena dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam jabatan/pangkat terakhir tidak dapat memenuhi angka kredit untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi. (2) Pelaksanaan penyesuaian/inpassing harus didasarkan pada kebutuhan Jabatan Fungsional Penyuluh Sosial didasarkan pada kebutuhan pegawai sebagaimana yang ada dalam e-formasi. (3) Untuk menjamin keseimbangan antara beban kerja dan jumlah PNS yang akan disesuaikan dengan penyesuaian/inpassing pelaksanaannya harus mempertimbangan kebutuhan organisasi.

Pasal 3

(1) Kebutuhan pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) melalui proses penetapan Pejabat Pembina Kepegawaian pusat/daerah. (2) Pejabat Pembina Kepegawaian pusat/daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan surat usulan kebutuhan Jabatan Fungsional Penyuluh Sosial kepada Menteri c.q. pusat pengembangan profesi pekerja sosial dan Penyuluh Sosial selaku Instansi Pembina Jabatan Fungsional Penyuluh Sosial. (3) Format surat usulan kebutuhan Jabatan Fungsional Penyuluh Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

PNS yang melaksanakan Penyesuaian/Inpassing Jabatan Fungsional Penyuluh Sosial harus memenuhi persyaratan meliputi: a. umum; dan b. administrasi.

Pasal 5

Persyaratan umum Jabatan Fungsional Penyuluh Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi: a. berijazah paling rendah S-1(Strata-Satu)/D-IV (Diploma- Empat) atau Strata 2/Spesialis 1 dalam rumpun ilmu sosial; b. pangkat paling rendah penata muda golongan ruang III/a; c. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; d. usia paling tinggi: 1. 3 (tiga) tahun sebelum batas usia pensiun dalam jabatan terakhir bagi pejabat pelaksana; 2. 2 (dua) tahun sebelum batas usia pensiun dalam jabatan terakhir bagi administrator dan pengawas; 3. 1 (satu) tahun sebelum batas usia pensiun dalam jabatan terakhir bagi administrator yang akan menduduki Jabatan Fungsional ahli madya; dan 4. 1 (satu) tahun sebelum batas usia pensiun dalam jabatan terakhir bagi pejabat pimpinan tinggi. e. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang akan pernah atau tidak diduduki paling lama 2 (dua) tahun; dan f. tidak pernah atau tidak sedang menjalani hukuman disiplin pegawai tingkat sedang atau tingkat berat dalam 1 (satu) tahun terkahir.

Pasal 6

(1) Persyaratan administrasi Jabatan Fungsional Penyuluh Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi: a. fotokopi ijazah terakhir yang disahkan oleh bagian kepegawaian instansi yang bersangkutan; b. fotokopi keputusan pengangkatan calon PNS; c. fotokopi keputusan pangkat terakhir; d. persetujuan dari pimpinan unit kerja paling rendah eselon II; e. surat permohonan; f. pernyataan bersedia diangkat dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Sosial; g. rekomendasi/persetujuan pimpinan unit; h. format rekomendasi uji kompetensi; i. isian portofolio; dan j. pas foto berwarna ukuran 4x6 (empat kali enam) sebanyak 3 (tiga) lembar dengan latar belakang merah. (2) Format persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sampai dengan huruf i tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

PNS yang melaksanakan Penyesuaian/Inpassing Jabatan Fungsional Penyuluh Sosial: a. tidak pernah diberhentikan dari Jabatan Fungsional tertentu karena tidak memenuhi syarat jabatan; dan/atau b. tidak pernah mengundurkan diri dari Jabatan Fungsional tertentu.

Pasal 8

Pasal 9

Uji kompetensi calon Pejabat Fungsional Penyuluh Sosial melalui penyesuaian/inpassing dilaksanakan dengan tahapan: a. verifikasi dan validasi persyaratan administrasi; b. mengumumkan jadwal dan tempat pelaksanaan; c. pemanggilan peserta; d. melaksanakan uji kompetensi; e. mengumumkan hasil uji kompetensi; dan f. menerbitkan sertifikat hasil uji kompetensi.

Pasal 10

Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Penyuluh Sosial melalui penyesuaian/inpassing dilaksanakan dengan: a. ujian tertulis; dan b. wawancara.

Pasal 11

(1) Uji kompetensi Jabatan Fungsional Penyuluh Sosial keahlian melalui penyesuaian/inpassing meliputi: a. penyuluhan sosial; dan b. pengembangan kualitas penyuluhan sosial. (2) Penyuluhan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi: a. persiapan penyuluhan sosial; dan b. pelaksanaan penyuluhan sosial. (3) Pengembangan kualitas penyuluhan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi: a. pengkajian kebijakan penyuluhan sosial; b. model, metode, tehnik, dan media penyuluhan sosial; c. kemitraan dan jejaring kerja penyuluhan kemasyarakatan; d. evaluasi kualitas penyuluhan sosial; dan e. konsultasi dalam persiapan, pelaksanaan, dan kualitas penyuluhan sosial.

Pasal 12

Nilai uji kompetensi merupakan penggabungan antara ujian tertulis sebesar 40% (empat puluh persen) dengan nilai wawancara sebesar 60% (enam puluh persen) dengan menggunakan nilai batas atau passing grade sebagai berikut: a. nilai uji kompetensi ≥ 65 (enam puluh lima) dinyatakan lulus; dan b. nilai uji kompetensi ≤ 64 (enam puluh empat) dinyatakan tidak lulus.

BAB Kedua

Persyaratan

Pasal 4

Koreksi

PNS yang melaksanakan Penyesuaian/Inpassing Jabatan Fungsional Penyuluh Sosial harus memenuhi persyaratan meliputi: a. umum; dan b. administrasi.

Pasal 5

Koreksi

Pasal 6

Pasal 7

BAB Ketiga

Tata Cara

Pasal 8

Koreksi

Tata cara pelaksanaan penyesuaian/inpassing melalui alur proses sebagai berikut: a. Pejabat Pembina Kepegawaian pusat/daerah mengusulkan formasi kebutuhan Jabatan Fungsional Penyuluh Sosial kepada Menteri cq. kepala pusat pengembangan profesi pekerja sosial dan Penyuluh Sosial selaku Instansi Pembina Jabatan Fungsional Penyuluh Sosial; b. PNS mengajukan permohonan penyesuaian/inpassing dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Sosial kepada pimpinan unit kerjanya dengan melampirkan persyaratan administrasi; c. pimpinan unit kerja mengusulkan PNS yang memenuhi persyaratan administrasi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian pusat/daerah; d. Pejabat Pembina Kepegawaian pusat/daerah melakukan verifikasi dan validasi atas usulan dengan memperhatikan: a. kebenaran dan keabsahan usulan beserta berkas persyaratan administrasi yang dilampirkan; b. tingkat kesesuaian antara PNS yang diusulkan dengan formasi Jabatan Fungsional Penyuluh Sosial; c. tingkat pendidikan, pangkat dan golongan ruang jabatan, serta masa kerja kepangkatan terakhir untuk menentukan jenjang jabatan dan jumlah angka kredit; dan d. formasi jabatan di unit kerjanya. e. Pejabat Pembina Kepegawaian pusat/daerah MENETAPKAN daftar nama PNS yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti Penyesuaian/Inpassing Jabatan Fungsional Penyuluh Sosial dan mengusulkan mengikuti uji kompetensi kepada Menteri c.q. kepala pusat pengembangan profesi pekerja sosial dan Penyuluh Sosial; f. pusat pengembangan profesi pekerja sosial dan Penyuluh Sosial melakukan uji kompetensi terhadap calon Pejabat Fungsional Penyuluh Sosial dan menyampaikan hasil uji kompetensi Jabatan Fungsional Penyuluh Sosial kepada Menteri melalui kepala badan pendidikan, penelitian dan Penyuluhan Sosial sebagai bahan pertimbangan teknis; g. Menteri MENETAPKAN kelulusan uji kompetensi calon Pejabat Fungsional penyuluh sosial; h. Menteri c.q. kepala pusat pengembangan profesi pekerja sosial dan Penyuluh Sosial mengirimkan hasil uji kompetensi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian pusat/daerah untuk memberikan rekomendasi penetapan pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Sosial sesuai dengan jabatan yang didudukinya; i. Pejabat Pembina Kepegawaian pusat/daerah melaporkan hasil pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Sosial kepada Menteri; dan j. Menteri melaporkan hasil pelaksanaan Penyesuaian/Inpassing Jabatan Fungsional Penyuluh Sosial kepada: a. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; dan b. Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Peraturan Menteri Nomor 8 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Sosial Melalui Penyesuaian/Inpassing

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB Kesatu

Pasal 2

Pasal 3

BAB Kedua

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

BAB Ketiga

Pasal 8

BAB Keempat

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB III

Pasal 13

Pasal 14