Koreksi Pasal 20

(1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 13 dan disampaikan oleh seseorang atau badan hukum sebagai calon Wali kepada Pengadilan. (2) Permohonan penunjukan Wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan bersamaan dengan permohonan pencabutan kuasa asuh. (3) Permohonan penunjukan Wali dan permohonan pencabutan kuasa asuh yang telah diterima oleh Pengadilan ditetapkan melalui persidangan. (4) Seseorang atau badan hukum dinyatakan sebagai Wali setelah mendapatkan penetapan dari Pengadilan. (5) Penetapan Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan mempertimbangkan bukti surat berupa rekomendasi Dinas Sosial daerah kabupaten/kota.