PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Pekerja Sosial melalui Penyesuaian/Inpassing

PERMEN Nomor 7 Tahun 2018

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Buka PDF Asli

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

BAB II

PENYESUAIAN/INPASSING JABATAN FUNGSIONAL PEKERJA SOSIAL

Pasal 2

Koreksi

(1) Penyesuaian/inpassing ke dalam Jabatan Fungsional Pekerja Sosial ditujukan kepada: a. PNS yang telah dan masih menjalankan tugas di bidang Jabatan Fungsional yang akan diduduki berdasarkan keputusan Pejabat yang Berwenang; b. PNS yang menjalankan tugas jabatan sesuai dengan formasi Jabatan Fungsional dan telah mendapatkan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi; c. pejabat pimpinan tinggi, administrator, dan pengawas yang memiliki kesesuaian antara jabatan terakhir yang diduduki dengan Jabatan Fungsional yang akan didudukinya; dan d. Pejabat Fungsional Pekerja Sosial yang dibebaskan sementara dari jabatannya, karena dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam jabatan/pangkat terakhir tidak dapat memenuhi angka kredit untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi. (2) Pelaksanaan penyesuaian/inpassing harus didasarkan pada kebutuhan Jabatan Fungsional Pekerja Sosial didasarkan pada kebutuhan pegawai sebagaimana yang ada dalam e-formasi. (3) Untuk menjamin keseimbangan antara beban kerja dan jumlah PNS yang akan disesuaikan dengan penyesuaian/inpassing pelaksanaannya harus mempertimbangkan kebutuhan organisasi.

Pasal 3

(1) Kebutuhan pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) melalui proses penetapan Pejabat Pembina Kepegawaian pusat/daerah. (2) Pejabat Pembina Kepegawaian pusat/daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan surat usulan kebutuhan Jabatan Fungsional Pekerja Sosial kepada Menteri cq. Pusat Pengembangan Profesi Pekerja Sosial dan Penyuluh Sosial selaku Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pekerja Sosial. (3) Format surat usulan kebutuhan Jabatan Fungsional Pekerja Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

PNS yang melaksanakan penyesuaian/inpassing Jabatan Fungsional Pekerja Sosial harus memenuhi persyaratan meliputi: a. umum; dan b. administrasi.

Pasal 5

Pasal 6

(1) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi: a. fotokopi ijazah terakhir yang disahkan oleh bagian kepegawaian instansi yang bersangkutan; b. fotokopi keputusan pengangkatan calon PNS; c. fotokopi keputusan pangkat terakhir; d. persetujuan dari pimpinan unit kerja paling rendah eselon II; e. surat permohonan; f. pernyataan bersedia diangkat dalam Jabatan Fungsional Pekerja Sosial; g. rekomendasi/persetujuan pimpinan unit; h. rekomendasi uji kompetensi; i. isian portofolio; dan j. pas foto berwarna ukuran 4x6 (empat kali enam) sebanyak 3 (tiga) lembar dengan latar belakang merah. (2) Format formulir persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sampai dengan huruf i tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

PNS yang melaksanakan penyesuaian/inpassing Jabatan Fungsional Pekerja Sosial: a. tidak pernah diberhentikan dari Jabatan Fungsional tertentu karena tidak memenuhi syarat jabatan; dan/atau b. tidak pernah mengundurkan diri dari Jabatan Fungsional tertentu.

Pasal 8

Pasal 9

Uji kompetensi calon Pejabat Fungsional Pekerja Sosial melalui penyesuaian/inpassing dilaksanakan dengan tahapan: a. verifikasi dan validasi persyaratan administrasi; b. mengumumkan jadwal dan tempat pelaksanaan; c. pemanggilan peserta; d. melaksanakan uji kompetensi; e. mengumumkan hasil uji kompetensi; dan f. menerbitkan sertifikat hasil uji kompetensi.

Pasal 10

Uji kompetensi Jabatan Fungsional Pekerja Sosial melalui penyesuaian/inpassing dilaksanakan dengan: a. ujian tertulis; dan b. wawancara.

Pasal 11

(1) Materi Uji kompetensi Jabatan Fungsional Pekerja Sosial keterampilan melalui penyesuaian/inpassing meliputi: a. pengetahuan dasar perilaku manusia dan lingkungan sosial; b. bidang masalah sosial umum; c. pengetahuan dasar intervensi pekerjaan sosial; d. komunikasi antarmanusia; e. teknik pengumpulan data; dan f. dasar administrasi pelayanan sosial. (2) Materi uji kompetensi Jabatan Fungsional Pekerja Sosial keahlian melalui penyesuaian/inpassing meliputi: a. pemberian pertolongan dan pemecahan masalah; b. pemberdayaan dan agen perubahan sosial; dan c. analisis kebijakan sosial. (3) Pemberian pertolongan dan pemecahan masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi: a. pertolongan antarpersonal; b. pelayanan provisi sosial; c. pengembangan rencana penanganan kasus; d. penanganan kasus individu dan keluarga; e. penanganan klien dengan kelompok; dan f. pengembangan kompetensi profesional Pekerja Sosial. (4) Pemberdayaan dan agen perubahan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi: a. mengembangkan sistem jaringan pemberian pelayanan; b. mengembangkan program; c. pemeliharaan organisasi; d. pelayanan dan perlindungan sosial; e. pemberdayaan sosial; dan f. penanganan fakir miskin. (5) Analisis kebijakan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berupa penelitian dan/atau analisis kebijakan sosial.

Pasal 12

Nilai uji kompetensi merupakan penggabungan antara nilai ujian tertulis sebesar 40% (empat puluh persen) dengan nilai wawancara sebesar 60% (enam puluh persen) dengan menggunakan nilai batas atau passing grade sebagai berikut: a. nilai uji kompetensi ≥ 65 (lebih besar atau sama dengan enam puluh lima) dinyatakan lulus; dan b. nilai uji kompetensi ≤ 64 (lebih kecil atau sama dengan enam puluh empat) dinyatakan tidak lulus.

BAB Kedua

Persyaratan

Pasal 4

Koreksi

PNS yang melaksanakan penyesuaian/inpassing Jabatan Fungsional Pekerja Sosial harus memenuhi persyaratan meliputi: a. umum; dan b. administrasi.

Pasal 5

Koreksi

(1) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a untuk: a. Jabatan Fungsional Pekerja Sosial keterampilan; dan b. Jabatan Fungsional Pekerja Sosial keahlian. (2) Persyaratan umum untuk Jabatan Fungsional Pekerja Sosial keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. berijazah paling rendah Sekolah Menengah Kejuruan/D-III (diploma tiga) kesejahteraan sosial /pekerjaan sosial; b. pangkat paling rendah pengatur muda golongan ruang II/a; c. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; d. keputusan kepangkatan terakhir yang disahkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian pusat/daerah; e. usia paling tinggi: 1. 3 (tiga) tahun sebelum batas usia pensiun dalam jabatan terakhir bagi pejabat pelaksana; dan 2. 2 (dua) tahun sebelum batas usia pensiun dalam jabatan terakhir bagi administrator dan pengawas; f. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang akan diduduki paling lama 2 (dua) tahun; dan g. tidak pernah atau tidak sedang menjalani hukuman disiplin pegawai tingkat sedang atau tingkat berat dalam 1 (satu) tahun terakhir. (3) Persyaratan umum untuk Jabatan Fungsional Pekerja Sosial keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a. berijazah paling rendah S-1 (strata satu)/D-IV (diploma empat) atau S-2 (strata dua) jurusan kesejahteraan sosial/pekerjaan sosial; b. pangkat paling rendah penata muda golongan ruang III/a sesuai dengan persyaratan kepangkatan dari jabatan yang akan diduduki; c. nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; d. usia paling tinggi: 1. 3 (tiga) tahun sebelum batas usia pensiun dalam jabatan terakhir bagi pejabat pelaksana; 2. 2 (dua) tahun sebelum batas usia pensiun dalam jabatan terakhir bagi administrator dan pengawas; 3. 1 (satu) tahun sebelum batas usia pensiun dalam jabatan terakhir bagi administrator yang akan menduduki jabatan fungsional ahli madya; dan 4. 1 (satu) tahun sebelum batas usia pensiun dalam jabatan terakhir bagi pejabat pimpinan tinggi. e. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang Jabatan Fungsional Pekerja Sosial paling sedikit 2 (dua) tahun; dan f. tidak sedang menjalani hukuman disiplin pegawai.

Pasal 6

Pasal 7

BAB Ketiga

Tata Cara

Pasal 8

Koreksi

Tata cara pelaksanaan penyesuaian/inpassing melalui proses sebagai berikut: a. Pejabat Pembina Kepegawaian pusat/daerah mengusulkan formasi kebutuhan Jabatan Fungsional Pekerja Sosial kepada Menteri c.q. Kepala Pusat Pengembangan Profesi Pekerja Sosial dan Penyuluh Sosial selaku Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pekerja Sosial; b. PNS mengajukan permohonan penyesuaian/inpassing dalam Jabatan Fungsional Pekerja Sosial kepada pimpinan unit kerjanya dengan melampirkan persyaratan administrasi; c. pimpinan unit kerja mengusulkan PNS yang memenuhi persyaratan administrasi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian pusat/daerah; d. Pejabat Pembina Kepegawaian pusat/daerah melakukan verifikasi dan validasi atas usulan dengan memperhatikan: 1. kebenaran dan keabsahan usulan beserta berkas persyaratan administrasi yang dilampirkan; 2. tingkat kesesuaian antara PNS yang diusulkan dengan formasi Jabatan Fungsional Pekerja Sosial; 3. tingkat pendidikan, pangkat dan golongan ruang, jabatan, serta masa kerja kepangkatan terakhir untuk menentukan jenjang jabatan dan jumlah angka kredit; dan 4. formasi jabatan di unit kerjanya. e. Pejabat Pembina Kepegawaian pusat/daerah MENETAPKAN daftar nama PNS yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti penyesuaian/inpassing Pejabat Fungsional Pekerja Sosial dan mengusulkan mengikuti uji kompetensi kepada Menteri c.q. Kepala Pusat Pengembangan Profesi Pekerja Sosial dan Penyuluh Sosial; f. Pusat Pengembangan Profesi Pekerja Sosial dan Penyuluh Sosial melakukan uji kompetensi terhadap calon Pejabat Fungsional Pekerja Sosial dan menyampaikan hasil uji kompetensi Jabatan Fungsional Pekerja Sosial kepada Menteri melalui Kepala Badan Pendidikan, Penelitian dan Penyuluhan Sosial sebagai bahan pertimbangan teknis; g. Menteri MENETAPKAN kelulusan uji kompetensi calon Pejabat Fungsional Pekerja Sosial; h. Menteri c.q. Kepala Pusat Pengembangan Profesi Pekerja Sosial dan Penyuluh Sosial mengirimkan hasil uji kompetensi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian pusat/daerah untuk memberikan rekomendasi penetapan pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pekerja Sosial sesuai dengan jabatan yang didudukinya; i. Pejabat Pembina Kepegawaian pusat/daerah melaporkan hasil pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Pekerja Sosial kepada Menteri; dan j. Menteri melaporkan hasil pelaksanaan penyesuaian/inpassing Jabatan Fungsional Pekerja Sosial kepada: 1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; dan 2. Kepala Badan Kepegawaian Negara.

BAB Keempat

Uji Kompetensi

Pasal 9

Koreksi

Pasal 10

Koreksi

Uji kompetensi Jabatan Fungsional Pekerja Sosial melalui penyesuaian/inpassing dilaksanakan dengan: a. ujian tertulis; dan b. wawancara.

Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Pekerja Sosial melalui Penyesuaian/Inpassing

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB Kesatu

Pasal 2

Pasal 3

BAB Kedua

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

BAB Ketiga

Pasal 8

BAB Keempat

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB III

Pasal 13

Pasal 14