PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2012 tentang PEDOMAN POLA MUTASI JABATAN KARIER PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

PERMEN Nomor 7 Tahun 2012

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan : 1. Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Sosial yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan. 2. Pola mutasi adalah sistem pemindahan Pegawai dalam Jabatan Karier yang dilakukan secara terencana dengan memperhatikan persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan organisasi. 3. Mutasi adalah pemindahan Pegawai dalam Jabatan Karier. 4. Jabatan Karier adalah jabatan struktural eselon I, eselon II, eselon III, eselon IV, dan jabatan fungsional. 5. Peringkat Jabatan adalah pengelompokan tingkat jabatan sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan Menteri Sosial. 6. Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Kementerian Sosial yang selanjutnya disebut Baperjakat adalah badan yang mempunyai tugas antara lain memberikan pertimbangan kepada Menteri Sosial mengenai pengangkatan, pemindahan, pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural eselon II, eselon III, dan eselon IV. 7. Menteri Sosial adalah Pejabat Pembina Kepegawaian Kementerian Sosial.

BAB II

POLA MUTASI JABATAN KARIER

Pasal 3

Koreksi

(1) Pola mutasi jabatan karier bagi Pegawai harus mempertimbangkan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pemindahan jabatan struktural atau jabatan fungsional. (2) Selain harus mempertimbangkan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pola mutasi jabatan karier agar memperhatikan : a. standar kompetensi jabatan yang ditetapkan; b. prestasi kerja; c. jangka waktu menduduki jabatan dan/atau lokasi unit kerja; d. peringkat jabatan; e. hukuman disiplin Pegawai; f. kebutuhan organisasi; dan/atau g. persyaratan lain yang ditentukan oleh pimpinan unit eselon I. (3) Khusus unit eselon I yang mempunyai unit vertikal, pola mutasi jabatan karier dilakukan dengan mempertimbangkan pembagian wilayah kerja. (4) Pembagian wilayah kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut oleh pimpinan masing-masing unit eselon I.

Pasal 4

(1) Kewenangan untuk melakukan mutasi dalam jabatan karier berada pada Menteri Sosial. (2) Mutasi dalam Jabatan Karier dapat dilakukan baik pada unit eselon I yang sama maupun antar unit eselon I. (3) Dalam hal terdapat Pegawai yang dimutasikan dalam jabatan karier antar unit sebagaimana dimaksud pada ayat (2), status kepegawaiannya beralih menjadi pegawai unit yang menerima.

Pasal 5

Mutasi dalam jabatan struktural eselon II, eselon III, dan eselon IV harus melalui sidang Baperjakat.

Pasal 6

(1) Mutasi dalam jabatan struktural eselon II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan oleh Menteri Sosial. (2) Mutasi dalam jabatan struktural eselon III dan eselon IV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal atas nama Menteri Sosial setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan Menteri Sosial.

Pasal 7

(1) Mutasi dalam jabatan fungsional yang meliputi pengangkatan pertama kali, pengangkatan perpindahan, kenaikan jabatan, penyesuaian dalam jabatan, pembebasan sementara, pengangkatan kembali, pengaktifan kembali, pemberhentian jabatan, dan pemindahan wilayah kerja mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Pemindahan wilayah kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat pertimbangan dari pejabat yang secara fungsional bertanggung jawab di bidang kepegawaian. (3) Pemindahan wilayah kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan formasi dan beban kerja.

Pasal 8

(1) Pemindahan wilayah kerja bagi pejabat fungsional tingkat Utama dan Madya ditetapkan oleh Menteri Sosial. (2) Pemindahan wilayah kerja bagi pejabat fungsional tingkat Muda, Pertama, Penyelia, Pelaksana Lanjutan, Pelaksana dan Pelaksana Pemula ditetapkan oleh pejabat sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Menteri Sosial.

Pasal 9

(1) Setiap pimpinan unit eselon I wajib menyusun Pola Mutasi Jabatan Karier unit eselon I yang bersangkutan dengan mempertimbangkan karakteristik masing-masing unit. (2) Pola mutasi Jabatan Karier unit eselon I ditetapkan oleh pimpinan unit eselon I setelah terlebih dahulu dikoordinasikan dengan Sekretariat Jenderal c.q. Biro Organisasi dan Kepegawaian.

Pasal 10

Pola mutasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 harus ditetapkan paling lambat 12 (dua belas) bulan setelah ditetapkan Peraturan Menteri ini.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai pola mutasi jabatan karier di lingkungan Kementerian Sosial tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Menteri ini.

Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2012 tentang PEDOMAN POLA MUTASI JABATAN KARIER PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB III

Pasal 12

Pasal 13