PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2021 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 20 TAHUN 2017 TENTANG REHABILITASI SOSIAL RUMAH TIDAK LAYAK HUNI DAN SARANA PRASARANA LINGKUNGAN

PERMEN Nomor 6 Tahun 2021

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2017 tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Prasarana Lingkungan (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2017 Nomor 1489), diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Pasal 10

Koreksi

(1) Permohonan Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu yang diajukan oleh pemilik rumah, masyarakat, atau lembaga kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dan huruf b dilakukan dengan mekanisme: a. mengajukan permohonan Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu kepada lurah/kepala desa/nama lain; b. lurah/kepala desa/nama lain melakukan verifikasi dan validasi calon penerima Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu berdasarkan data terpadu kesejahteraan sosial; c. berdasarkan hasil verifikasi dan validasi calon penerima Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu sebagaimana dimaksud pada huruf b, lurah/kepala desa/nama lain melakukan musyawarah; d. berdasarkan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada huruf c, lurah/kepala desa/nama lain mengajukan permohonan dalam bentuk proposal kepada Menteri Sosial cq Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin dengan tembusan disampaikan kepada kepala dinas sosial daerah provinsi dan kepala dinas sosial daerah kabupaten/kota; e. permohonan dalam bentuk proposal sebagaimana dimaksud pada huruf d, dapat diajukan melalui dalam jaringan; f. permohonan proposal sebagaimana dimaksud pada huruf d dan huruf e, disertai dengan surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang ditandatangani oleh lurah/kepala desa/nama lain dengan meterai cukup atas kebenaran persyaratan dan kriteria penerima Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu; g. berdasarkan usulan proposal lurah/kepala desa/nama lain sebagaimana dimaksud pada huruf d, Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin melakukan verifikasi dan validasi calon penerima Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu; h. Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin dalam melakukan verifikasi dan validasi calon penerima Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu sebagaimana dimaksud pada huruf g dapat melibatkan dinas sosial daerah kabupaten/kota; i. berdasarkan hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada huruf g, Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin melalui direktur yang menangani Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu sesuai dengan wilayah kerja MENETAPKAN lokasi dan penerima Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu; dan j. hasil penetapan lokasi dan penerima Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu disampaikan kepada lurah/kepala desa/nama lain dengan tembusan disampaikan kepada dinas sosial daerah provinsi dan dinas sosial daerah kabupaten/kota. (2) Dalam hal Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin tidak dapat melakukan verifikasi dan validasi terhadap calon penerima Rehabilitasi Sosial Rutilahu yang diajukan oleh pemilik rumah, masyarakat, atau lembaga kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, lurah/kepala desa/nama lain harus menandatangani surat pernyataan tanggung jawab mutlak atas verifikasi/penjajakan Rehabilitasi Sosial Rutilahu dengan meterai cukup. 5. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Koreksi

Permohonan Bantuan Sosial Sarling yang diajukan oleh masyarakat atau lembaga kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a dilakukan dengan mekanisme: a. mengajukan permohonan Bantuan Sosial Sarling kepada lurah/kepala desa/nama lain; b. lurah/kepala desa/nama lain melakukan verifikasi dan validasi calon lokasi kegiatan Bantuan Sosial Sarling; c. berdasarkan hasil verifikasi dan validasi calon lokasi kegiatan Bantuan Sosial Sarling sebagaimana dimaksud pada huruf b, lurah/kepala desa/nama lain melakukan musyawarah; d. berdasarkan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada huruf c, lurah/kepala desa/nama lain mengajukan permohonan dalam bentuk proposal kepada Menteri Sosial cq Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin dengan tembusan disampaikan kepada kepala dinas sosial daerah provinsi dan kepala dinas sosial daerah kabupaten/kota; e. permohonan dalam bentuk proposal sebagaimana dimaksud pada huruf d, dapat diajukan melalui dalam jaringan; f. permohonan proposal sebagaimana dimaksud pada huruf d dan huruf e, disertai dengan surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang ditandatangani oleh lurah/kepala desa/nama lain dengan meterai cukup atas kebenaran persyaratan dan kriteria calon lokasi Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Sarling; g. berdasarkan hasil permohonan dalam bentuk proposal sebagaimana dimaksud pada huruf d dan huruf e, Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin melakukan verifikasi dan validasi calon lokasi kegiatan Bantuan Sosial Sarling; h. Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin dalam melakukan verifikasi dan validasi calon lokasi Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Sarling sebagaimana dimaksud pada huruf g dapat melibatkan dinas sosial daerah kabupaten/kota; i. berdasarkan hasil verifikasi dan validasi calon lokasi kegiatan Bantuan Sosial Sarling sebagaimana dimaksud pada huruf g, Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin melalui direktur yang menangani Bantuan Sosial Sarling sesuai dengan wilayah kerja MENETAPKAN lokasi penerima Bantuan Sosial Sarling; dan j. hasil penetapan lokasi Bantuan Sosial Sarling sebagaimana dimaksud pada huruf i, disampaikan kepada lurah/kepala desa/nama lain dengan tembusan disampaikan kepada dinas sosial daerah provinsi dan dinas sosial daerah kabupaten/kota. 6. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

Koreksi

(1) Pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi Sosial Rutilahu dan/atau Sarling dilaksanakan oleh kelompok penerima Bantuan Sosial dengan mekanisme: a. melakukan penilaian dan menentukan bagian rumah atau sarana lingkungan yang akan diperbaiki; b. MENETAPKAN prioritas bagian rumah yang akan diperbaiki berdasarkan pada fungsi dan ketersediaan dana serta sumber lainnya; c. MENETAPKAN prioritas Sarling yang akan diperbaiki/dibangun; d. membuat rincian jenis/bahan bangunan yang diperlukan dan besarnya biaya; e. melaksanakan pembelian bahan bangunan dibuktikan dengan kuitansi atau faktur pembelian bahan bangunan; f. Rehabilitasi Sosial Rutilahu dilaksanakan paling lambat 5 (lima) hari kalender setelah Bantuan Sosial masuk ke dalam rekening penerima kelompok; g. pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Rutilahu harus diselesaikan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah Bantuan Sosial dicairkan; dan h. mendokumentasikan pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Rutilahu dan/atau Sarling meliputi kondisi awal, proses pengerjaan, dan hasil akhir. (2) Pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi Sosial Rutilahu dilaksanakan oleh penerima Bantuan Sosial perseorangan dengan mekanisme: a. melakukan penilaian dan menentukan bagian rumah yang akan diperbaiki; b. MENETAPKAN prioritas bagian rumah yang akan diperbaiki berdasarkan pada fungsi dan ketersediaan dana serta sumber lainnya; c. membuat rincian jenis/bahan bangunan yang diperlukan dan besarnya biaya; d. melaksanakan pembelian bahan bangunan dibuktikan dengan kuitansi atau faktur pembelian bahan bangunan; e. Rehabilitasi Sosial Rutilahu dilaksanakan paling lambat 5 (lima) hari kalender setelah Bantuan Sosial masuk ke dalam rekening penerima perseorangan; f. pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Rutilahu harus diselesaikan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah Bantuan Sosial dicairkan; dan g. mendokumentasikan pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Rutilahu meliputi kondisi awal, proses pengerjaan, dan hasil akhir. 8. Di antara Pasal 18 dengan Pasal 19 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 18A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

Koreksi

(1) Kelompok penerima Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu dan/atau Sarling membuat laporan pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Rutilahu dan/atau Sarling. (2) Penerima Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu secara perseorangan membuat laporan pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Rutilahu. (3) Kelompok penerima Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu dan/atau Sarling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berasal dari usulan lurah/kepala desa/nama lain menyampaikan laporan kepada lurah/kepala desa/nama lain dengan tembusan kepada kepala dinas sosial daerah provinsi dan kepala dinas sosial daerah kabupaten/kota. (4) Kelompok penerima Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu dan/atau Sarling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berasal dari usulan dinas sosial daerah kabupaten/kota menyampaikan laporan kepada kepala dinas sosial daerah kabupaten/kota dengan tembusan kepada kepala dinas sosial daerah provinsi. (5) Penerima Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu secara perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang berasal dari usulan lurah/kepala desa/nama lain menyampaikan laporan kepada lurah/kepala desa/nama lain dengan tembusan kepada kepala dinas sosial daerah provinsi dan kepala dinas sosial daerah kabupaten/kota. (6) Penerima Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu secara perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang berasal dari usulan dinas sosial daerah kabupaten/kota menyampaikan laporan kepada kepala dinas sosial daerah kabupaten/kota dengan tembusan kepada kepala dinas sosial daerah provinsi. (7) Laporan pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Rutilahu dan Sarling sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) disampaikan oleh lurah/kepala desa/nama lain kepada Menteri Sosial cq Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin dengan tembusan kepada kepala dinas sosial daerah provinsi dan kepala dinas sosial daerah kabupaten/kota. (8) Laporan pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Rutilahu dan Sarling sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (6) disampaikan oleh kepala dinas sosial daerah kabupaten/kota kepada Menteri Sosial cq Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin dengan tembusan kepada kepala dinas sosial daerah provinsi. 12. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2021 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 20 TAHUN 2017 TENTANG REHABILITASI SOSIAL RUMAH TIDAK LAYAK HUNI DAN SARANA PRASARANA LINGKUNGAN

Pasal I

Pasal 4

Pasal I

Pasal 4

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 10

Pasal 13

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 18A

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 25

Pasal 26

Pasal II