PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2020 tentang RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN SOSIAL TAHUN 2020-2024

PERMEN Nomor 6 Tahun 2020

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal 1

Rencana Strategis Kementerian Sosial Tahun 2020-2024 menjadi pedoman bagi setiap penyelenggaraan kesejahteraan sosial di lingkungan Kementerian Sosial, pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota, dan masyarakat.

Pasal 2

Rencana Strategis Kementerian Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 meliputi: a. pendahuluan; b. visi, misi, tujuan dan sasaran strategis; c. arah kebijakan, kerangka regulasi, dan kerangka kelembagaan; d. target kinerja dan kerangka pendanaan; dan e. penutup.

Pasal 3

(1) Rencana Strategis Kementerian Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Tahunan Kementerian Sosial. (2) Menteri Sosial melakukan evaluasi terhadap Rencana Strategis Kementerian Sosial berdasarkan pelaksanaan capaian laporan Rencana Kerja Tahunan Kerja Tahunan Kementerian Sosial.

Pasal 4

Rencana Strategis Kementerian Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Sosial Nomor 27 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Sosial Tahun 2015-2019 (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2016 Nomor 346), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Mei 2020 MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA, ttd. JULIARI P BATUBARA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 22 Mei 2020 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. WIDODO EKATJAHJANA

Pasal 1

Koreksi

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Rencana Strategis Kementerian Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.