PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Agensi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah

PERMEN Nomor 6 Tahun 2017

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Buka PDF Asli

BAB II

PERSYARATAN AGENSI UNDIAN

Pasal 4

Persyaratan Agensi Undian: a. berbadan hukum; atau b. tidak berbadan hukum.

Pasal 5

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN AGENSI UNDIAN

Pasal 7

Koreksi

(1) Hak Agensi Undian: a. mengakses aplikasi online; b. menerima surat izin promosi, surat pemberitahuan bahwa Keputusan Menteri dalam proses, dan Keputusan Menteri tentang undian yang telah ditetapkan; dan c. mendapatkan bimbingan dan konsultasi proses pengajuan izin. (2) Hak Agensi Undian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan surat kuasa dari Penyelenggara UGB.

Pasal 8

Koreksi

Kewajiban Agensi Undian: a. menyampaikan surat kuasa kepada Kementerian Sosial; b. mencantumkan identitas Penyelenggara UGB berupa nama Penyelenggara UGB dan direksi yang berwenang mewakili Penyelenggara UGB tersebut; c. bertanggung jawab atas pembayaran biaya permohonan izin undian, biaya izin promosi, dan dana hibah langsung dalam bentuk uang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; d. bertanggung jawab atas kewenangan sesuai dengan surat kuasa dari Penyelenggara UGB; e. menyampaikan surat izin promosi, surat izin dalam proses, dan Keputusan Menteri kepada Penyelenggara UGB; dan/atau f. menyampaikan informasi yang benar tentang Penyelenggaraan UGB kepada Penyelenggara UGB dan pihak-pihak berkepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Agensi Undian dilarang: a. menerima atau melimpahkan surat kuasa kepada Agensi Undian lain; b. membatalkan kerja sama antara Agensi Undian dan Penyelenggara UGB sebelum selesai Penyelenggaraan UGB; c. melaksanakan kegiatan selain yang sudah dikuasakan; dan/atau d. menyalahgunakan Keputusan Menteri tentang pemberian izin Penyelenggaraaan UGB.

Pasal 10

(1) Agensi Undian yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan melakukan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dikenakan sanksi administratif. (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. peringatan tertulis; b. tidak dapat mewakili Penyelenggara UGB untuk pengajuan berikutnya; dan c. pencabutan hak akses sebagai Agensi Undian.

Pasal 11

Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dilaksanakan secara bertahap mulai dari peringatan tertulis sampai dengan pencabutan hak akses sebagai Agensi Undian dengan ketentuan: a. peringatan tertulis dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja antara peringatan pertama dan peringatan selanjutnya; b. tidak dapat mewakili Penyelenggara UGB untuk pengajuan berikutnya dilakukan apabila peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali tidak dipatuhi; dan c. pencabutan hak akses sebagai Agensi Undian dilakukan apabila sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tidak dipenuhi.

BAB IV

FUNGSI AGENSI UNDIAN

Pasal 12

Koreksi

(1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Agensi Undian melaksanakan fungsi: a. penyelenggaraan UGBTL; dan b. penyelenggaraan UGBL. (2) Dalam melaksanakan fungsi penyelenggaraan UGBTL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Agensi Undian melaksanakan: a. pengajuan izin UGBTL; b. penyegelan; c. penentuan pemenang; d. penyerahan hadiah kepada pemenang; e. pelaporan; dan/atau f. penyerahan hadiah tidak tertebak/hadiah tidak diambil pemenang. (3) Dalam melaksanakan fungsi penyelenggaraan UGBL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Agensi Undian melaksanakan: a. pengajuan izin UGBL; b. penyegelan; c. penyerahan hadiah kepada pemenang; d. pelaporan; dan/atau e. penyerahan hadiah tidak tertebak/hadiah tidak diambil pemenang. (4) Agensi Undian dalam menjalankan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan surat kuasa yang diberikan oleh Penyelenggara UGB. (5) Surat kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mencantumkan hal yang dikuasakan. (6) Format surat kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 13

(1) Pengajuan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a dan ayat (3) huruf a dilakukan melalui laman Kementerian Sosial. (2) Dalam hal laman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berfungsi sebagaimana mestinya, pengajuan izin dapat dilakukan secara manual.

Pasal 14

(1) Pengajuan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 termasuk tanggung jawab atas biaya. (2) Tanggung jawab atas biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pembayaran biaya permohonan izin, biaya izin promosi, dan dana hibah langsung dalam bentuk uang yang dilakukan oleh Agensi Undian. (3) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan kewenangan berdasarkan surat kuasa.

Pasal 15

(1) Pelaksanaan penyegelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b dapat dihadiri oleh Penyelenggara UGB sebagai pemberi kuasa. (2) Pelaksanaan penyegelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara: a. Agensi Undian menyampaikan undangan kepada Kementerian Sosial dan dinas sosial provinsi paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan penyegelan dengan mencantumkan: 1. nomor registrasi; 2. nomor surat izin promosi; 3. nomor Keputusan Menteri; dan 4. nomor kontak penanggung jawab kegiatan. b. mengoordinasikan para pihak terkait dalam pelaksanaan penyegelan; c. memastikan sarana prasarana penyegelan dalam kondisi baik dan memenuhi syarat; dan d. menyiapkan format berita acara penyegelan.

Pasal 16

(1) Pelaksanaan penyegelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf b dapat dihadiri oleh Penyelenggara UGB sebagai pemberi kuasa. (2) Pelaksanaan penyegelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara: a. Agensi Undian menyampaikan undangan kepada Kementerian Sosial, dinas sosial provinsi, notaris, dan/atau kepolisian paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan penyegelan dengan mencantumkan: 1. nomor registrasi; 2. nomor surat izin promosi; 3. nomor Keputusan Menteri; dan 4. nomor kontak penanggung jawab kegiatan. b. mengoordinasikan para pihak terkait dalam pelaksanaan penyegelan; c. memastikan sarana prasarana penyegelan dalam kondisi baik dan memenuhi syarat; dan d. menyiapkan format berita acara penyegelan.

Pasal 17

(1) Dalam pelaksanaan penyegelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16, harus dibuatkan undangan, berita acara, dan daftar hadir penyegalan. (2) Format undangan, berita acara, dan daftar hadir penyegelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 18

(1) Pelaksanaan penentuan pemenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c dapat dihadiri oleh Penyelenggara UGB sebagai pemberi kuasa. (2) Pelaksanaan penentuan pemenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c dilaksanakan dengan cara: a. Agensi Undian menyampaikan undangan kepada Kementerian Sosial, dinas sosial provinsi, notaris, dan/atau kepolisian paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan penentuan pemenang; b. menyampaikan undangan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan penentuan pemenang; dan c. mengoordinasikan para pihak terkait dalam pelaksanaan penentuan pemenang.

Pasal 19

(1) Dalam pelaksanaan penentuan pemenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 akan dibuatkan syarat dan ketentuan, daftar hadir, undangan, dan berita acara pelaksanaan penentuan pemenang. (2) Format syarat dan ketentuan, daftar hadir, undangan, dan berita acara pelaksanaan penentuan pemenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 20

Penyerahan hadiah kepada pemenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf d dilaksanakan setelah penentuan pemenang.

Pasal 21

Penyerahan hadiah kepada pemenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf c dilaksanakan dengan mekanisme klaim.

Pasal 22

(1) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf e dan ayat (3) huruf d terdiri dari: a. laporan awal; dan b. laporan final. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dan disampaikan secara tertulis kepada pemberi izin. (3) Selain laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara UGB harus membuat surat pernyataan menyampaikan laporan. (4) Format laporan awal, laporan final, dan surat pernyataan menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 23

(1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dengan ketentuan Agensi Undian menyampaikan laporan mengenai Penyelenggaraan UGB kepada: a. Menteri melalui pejabat Eselon II yang membidangi urusan Penyelenggaraan UGB dengan tembusan disampaikan kepada Sekretaris Jenderal; dan b. kepala satuan kerja perangkat daerah provinsi yang membidangi urusan sosial/pemerintahan daerah yang memberikan rekomendasi Penyelenggaraan UGB. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat proses Penyelenggaraan UGB dengan melampirkan : a. akta berita acara notaris tentang pemenang UGB; b. daftar nama pemenang; c. fotokopi surat setoran pajak final yang tertera nomor transaksi penerimaan negara atau surat pernyataan bahwa telah menyetor pajak dan bersedia diaudit; d. tanda bukti penerima hadiah dilampirkan fotokopi kartu tanda penduduk/identitas diri dari pemenang; dan e. dokumentasi pelaksanaan penentuan pemenang dan penyerahan hadiah kepada pemenang. (3) Dalam hal terdapat hadiah tidak tertebak atau hadiah tidak diambil pemenang, Agensi Undian harus melampirkan daftar hadiah tidak tertebak atau hadiah tidak diambil pemenang.

Pasal 24

(1) Laporan awal UGBTL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a diserahkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah penentuan pemenang. (2) Laporan final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b diserahkan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah penentuan pemenang.

Pasal 25

Laporan UGBL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a dan huruf b diserahkan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak berakhirnya jangka waktu untuk mengajukan klaim sebagaimana ditetapkan dalam keputusan pemberian izin undian.

Pasal 26

(1) Penyerahan hadiah tidak tertebak dan/atau hadiah tidak diambil pemenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf f dan ayat (3) huruf e dapat dilakukan oleh Agensi Undian setelah laporan Penyelenggaraan UGB diverifikasi oleh Kementerian Sosial, dinas sosial provinsi, atau dinas sosial kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya. (2) Hadiah tidak tertebak dan/atau hadiah tidak diambil pemenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada Kementerian Sosial, dinas sosial provinsi atau dinas sosial kabupaten/kota paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal penentuan pemenang sesuai dengan kewenangannya. (3) Spesifikasi barang hadiah tidak tertebak dan/atau hadiah tidak diambil pemenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus sesuai dengan izin Menteri. (4) Penyerahan hadiah tidak tertebak dan/atau hadiah tidak diambil pemenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuatkan berita acara. (5) Format berita acara penyerahan hadiah tidak tertebak dan/atau hadiah tidak diambil pemenang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Agensi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah

BAB II

Pasal 4

Pasal 5

BAB II

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

BAB III

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB IV

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

BAB V

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

BAB VI

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32

BAB VII

Pasal 33