PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2025 tentang Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Sosial

PERMEN Nomor 5 Tahun 2025

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara INDONESIA yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. 2. Tugas Belajar adalah salah satu wujud penghargaan terhadap PNS di lingkungan Kementerian Sosial yang berprestasi dan berpotensi untuk mengikuti pendidikan formal di perguruan tinggi yang terakreditasi, di dalam negeri atau di luar negeri. 3. Tugas Belajar Dibiayai adalah Tugas Belajar dengan biaya dari Pemerintah, lembaga internasional, atau lembaga swasta serta dibebaskan dari tugas dan pekerjaan sebagai PNS. 4. Tugas Belajar Mandiri adalah Tugas Belajar dengan biaya sendiri dan tetap melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai PNS. 5. Rencana Kebutuhan Tugas Belajar PNS di Lingkungan Kementerian Sosial yang selanjutnya disebut Rencana Kebutuhan Tugas Belajar adalah bagian dari program pengembangan kompetensi PNS sebagai acuan PNS yang akan menjalani Tugas Belajar. 6. Pendidikan Akademik adalah pendidikan tinggi program sarjana dan/atau program pascasarjana yang diarahkan pada penguasaan dan pengembangan cabang ilmu pengetahuan dan teknologi. 7. Pendidikan Vokasi adalah pendidikan tinggi program diploma yang menyiapkan mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu sampai program sarjana terapan. 8. Pendidikan Profesi adalah pendidikan tinggi setelah program sarjana yang menyiapkan mahasiswa dalam pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus. 9. Laporan Perkembangan Studi adalah laporan yang disusun oleh PNS Tugas Belajar mengenai perkembangan studi pada setiap akhir periode pembelajaran melalui aplikasi otomasi perkantoran yang disediakan oleh Kementerian Sosial. 10. Perjanjian Tugas Belajar adalah kesepakatan tertulis antara pejabat yang berwenang di lingkungan Kementerian Sosial dan PNS Tugas Belajar sebelum dilaksanakannya Tugas Belajar. 11. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

BAB II

PERENCANAAN KEBUTUHAN TUGAS BELAJAR

Pasal 4

Koreksi

(1) Rencana Kebutuhan Tugas Belajar disusun dalam rangka pemenuhan dan pengembangan kompetensi pegawai. (2) Rencana Kebutuhan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. pengusulan Rencana Kebutuhan Tugas Belajar; dan b. penetapan Kebutuhan Tugas Belajar.

Pasal 5

Koreksi

(1) Pengusulan Rencana Kebutuhan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a diajukan oleh masing-masing pimpinan unit kerja eselon I kepada Sekretaris Jenderal melalui satuan kerja yang membidangi sumber daya manusia sesuai dengan kebutuhan pada unit kerja. (2) Rencana Kebutuhan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. (3) Pimpinan unit kerja eselon I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengusulkan Rencana Kebutuhan Tugas Belajar paling lambat 6 (enam) bulan sebelum penetapan Kebutuhan Tugas Belajar. (4) Rencana Kebutuhan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berisi informasi mengenai: a. bidang pekerjaan yang membutuhkan; b. jenis keterampilan atau kemampuan yang dibutuhkan; c. program pendidikan atau disiplin ilmu yang dibutuhkan; d. kualifikasi akademik calon penerima Tugas Belajar; e. lembaga pendidikan penyelenggara Tugas Belajar; f. jangka waktu calon penerima Tugas Belajar; dan g. sumber biaya. (5) Satuan kerja yang membidangi sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan analisis usulan Rencana Kebutuhan Tugas Belajar dari unit kerja. (6) Analisis usulan Rencana Kebutuhan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pembahasan bersama dengan satuan kerja yang membidangi pendidikan dan pelatihan serta satuan kerja pengusul dengan mempertimbangkan kebutuhan organisasi. (7) Hasil analisis usulan Rencana Kebutuhan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan menjadi Kebutuhan Tugas Belajar.

Pasal 6

(1) Penetapan Kebutuhan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal paling lambat bulan Februari. (2) Kebutuhan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. (3) Dalam hal terdapat kebutuhan organisasi, pimpinan unit kerja eselon I dapat mengusulkan perubahan penetapan kebutuhan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b kepada kepala satuan kerja yang membidangi sumber daya manusia.

Pasal 7

Kebutuhan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) menjadi dasar Sekretaris Jenderal untuk MENETAPKAN formasi Tugas Belajar.

BAB III

PELAKSANAAN TUGAS BELAJAR

Pasal 8

Koreksi

(1) Tugas Belajar meliputi Pendidikan Akademik, Pendidikan Vokasi, dan Pendidikan Profesi. (2) Pendidikan Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. S-1 (strata satu) dengan gelar sarjana; b. S-2 (strata dua) dengan gelar magister; dan c. S-3 (strata tiga) dengan gelar doktor/doctor of philosophy. (3) Pendidikan Vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. program pendidikan D-IV (diploma empat)/S-1 (strata satu) terapan; b. program magister S-2 (strata dua) terapan; dan c. program doktor S-3 (strata tiga) terapan. (4) Pendidikan Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. program profesi; b. program spesialis; dan c. program subspesialis. (5) Dalam hal Tugas Belajar S-1 (strata satu) dengan gelar sarjana dan program pendidikan D-IV (diploma empat)/S- 1 (strata satu) terapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan ayat (3) huruf a menggunakan rekognisi pembelajaran lampau, jangka waktu pendidikan diberikan paling lama 8 (delapan) semester atau berdasarkan asesmen dari perguruan tinggi.

Pasal 9

Tugas Belajar terdiri atas: a. Tugas Belajar Dibiayai; dan b. Tugas Belajar Mandiri.

Pasal 29

(1) Tugas Belajar Mandiri dapat diberikan dengan pembiayaan yang bersumber dari biaya mandiri yang disediakan oleh Pegawai secara penuh. (2) Tugas Belajar Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilaksanakan di dalam negeri. (3) Tugas Belajar Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tetap melaksanakan tugas jabatan. (4) Tugas Belajar Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibebastugaskan dari tugas jabatan dengan memperhatikan: a. memenuhi pertimbangan kebutuhan organisasi; dan b. memperhatikan sistem penyelenggaraan pendidikan yang dijalani. (5) Pemberian Tugas Belajar Mandiri yang dibebastugaskan dari tugas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diwajibkan untuk melaksanakan ikatan dinas. (6) Kewajiban ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selama 1 (satu) kali masa pelaksanaan Tugas Belajar Mandiri termasuk perpanjangan masa Tugas Belajar Mandiri. (7) Perguruan tinggi atau lembaga pendidikan berada pada jarak yang tidak tergolong jauh dari tempat kerja PNS Tugas Belajar Mandiri, dengan kriteria jarak dikoordinasikan oleh satuan kerja yang membidangi sumber daya manusia.

Pasal 30

(1) Tugas Belajar Mandiri dilaksanakan untuk: a. Pendidikan menengah; b. Pendidikan Akademik; dan c. Pendidikan Vokasi. (2) Pendidikan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pendidikan kejar paket C atau setara sekolah menengah atas/sekolah lanjutan tingkat atas/madrasah aliyah/sekolah menengah kejuruan. (3) Pendidikan Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas: a. S-1 (strata satu) dengan gelar sarjana; b. S-2 (strata dua) dengan gelar magister; dan c. S-3 (strata tiga) dengan gelar doktor/doctor of philosophy. (4) Pendidikan Vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas: a. D-IV (diploma empat) dengan gelar sarjana terapan; b. S-2 (strata dua) dengan gelar magister terapan; c. S-2 (strata dua) Sp-1 (spesialis satu) dengan gelar Sp- 1 (spesialis satu); dan d. S-3 (strata tiga) Sp-2 (spesialis dua) dengan gelar Sp- 2 (spesialis dua).

Pasal 31

Masa pendidikan Tugas Belajar Mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dengan ketentuan paling lama: a. 3 (tiga) tahun untuk jenjang menengah; b. 8 (delapan) semester untuk jenjang D-III (diploma tiga); c. 14 (empat belas) semester untuk jenjang S-1 (strata satu) dan D-IV (diploma empat); d. 8 (delapan) semester untuk jenjang S-2 (strata dua), Sp-1 (spesialis satu), atau yang setara; dan e. 14 (empat belas) semester untuk jenjang S-3 (strata tiga), Sp-2 (spesialis dua), atau yang setara.

Pasal 32

Tugas Belajar Mandiri diberikan kepada PNS untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat perguruan tinggi yang memiliki program studi dengan status terakreditasi baik sekali atau B.

Pasal 33

Tugas Belajar Mandiri diberikan kepada PNS di lingkungan Kementerian Sosial berdasarkan: a. disiplin ilmu sebelumnya; b. jabatan; dan/atau c. tugas dan fungsi organisasi.

Pasal 34

(1) Tugas Belajar Mandiri harus memenuhi persyaratan: a. telah diangkat menjadi PNS; b. memiliki masa kerja paling singkat 1 (satu) tahun terhitung sejak diangkat sebagai PNS; c. setiap unsur penilaian kinerja dalam 1 (satu) tahun terakhir setelah diangkat sebagai PNS bernilai baik; d. mendapatkan persetujuan dari pimpinan Unit Kerja melalui sekretaris atau kepala biro/kepala pusat; e. pendidikan dilaksanakan di luar jam kerja kedinasan; dan f. PNS tidak berhak menuntut penyesuaian ijazah ke pangkat dan jabatan yang lebih tinggi. (2) Syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan kelengkapan dokumen sebagai berikut: a. fotokopi keputusan pengangkatan sebagai PNS; b. fotokopi dokumen sasaran kinerja PNS; c. surat rekomendasi dari pimpinan unit kerja melalui sekretaris atau kepala biro/kepala pusat; d. surat pernyataan melaksanakan pendidikan di luar jam kerja kedinasan; dan e. surat pernyataan tidak menuntut penyesuaian ijazah ke pangkat dan jabatan yang lebih tinggi. (3) Permohonan Tugas Belajar Mandiri diajukan sebelum PNS yang melakukan pendaftaran ke lembaga pendidikan yang dituju.

Pasal 35

(1) Tata cara permohonan Tugas Belajar Mandiri di lingkungan Sekretariat Jenderal dilakukan dengan ketentuan: a. permohonan diajukan secara tertulis oleh PNS yang akan mengikuti Tugas Belajar Mandiri kepada pimpinan satuan kerja dengan mencantumkan disiplin ilmu serta melampirkan bukti persyaratan; dan b. pimpinan satuan kerja menyampaikan permohonan kepada Sekretaris Jenderal melalui kepala unit kerja yang menangani bidang sumber daya manusia. (2) Tata cara permohonan Tugas Belajar Mandiri di lingkungan Inspektorat Jenderal dan Direktorat Jenderal dilakukan dengan ketentuan: a. permohonan diajukan secara tertulis oleh PNS yang akan mengikuti Tugas Belajar Mandiri kepada pimpinan satuan kerja dengan mencantumkan disiplin ilmu serta melampirkan bukti persyaratan; b. pimpinan satuan kerja menyampaikan permohonan kepada sekretaris unit kerja/kepala satuan kerja yang membidangi sumber daya manusia; dan c. sekretaris unit kerja/kepala satuan kerja yang membidangi sumber daya manusia meneruskan permohonan kepada Sekretaris Jenderal.

Pasal 36

(1) Seleksi Tugas Belajar Mandiri berupa seleksi administrasi. (2) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim seleksi Tugas Belajar Mandiri. (3) Seleksi pemberian Tugas Belajar Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 37

Hasil seleksi Tugas Belajar Mandiri merupakan dasar untuk penetapan keputusan Tugas Belajar Mandiri oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 38

(1) PNS yang diberikan Tugas Belajar memiliki hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) PNS dapat melanjutkan Tugas Belajar secara langsung ke jenjang yang lebih tinggi dengan syarat: a. mendapat izin dari sekretaris unit kerja/kepala biro/kepala pusat; b. prestasi pendidikan dengan predikat cumlaude atau setara; c. mempertimbangkan sisa masa kerja setelah menyelesaikan Tugas Belajar; d. disiplin ilmu bersifat linier; dan e. dibutuhkan oleh organisasi.

BAB 1

Umum

Pasal 10

Koreksi

(1) Tugas Belajar Dibiayai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a diberikan terhadap program studi yang diselenggarakan di: a. perguruan tinggi negeri di dalam negeri; dan b. perguruan tinggi di luar negeri. (2) Program studi untuk PNS Tugas Belajar Dibiayai yang diselenggarakan di perguruan tinggi negeri di dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan ketentuan program studi telah memiliki akreditasi paling rendah baik sekali/B dan perguruan tinggi telah memiliki akreditasi unggul/A. (3) Dalam hal Tugas Belajar Dibiayai dilaksanakan di Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung tidak harus memenuhi status akreditasi program studi dan perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (4) Program studi untuk PNS Tugas Belajar Dibiayai yang diselenggarakan di perguruan tinggi di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan ketentuan: a. terdapat hubungan bilateral antara pemerintah INDONESIA dan pemerintah negara dari perguruan tinggi di luar negeri; dan b. program studi telah diakui negara dari perguruan tinggi di luar negeri dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.

Pasal 11

Pasal 12

(1) Tugas Belajar Dibiayai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebastugaskan dari tugas jabatan dengan memperhatikan: a. memenuhi pertimbangan kebutuhan organisasi; dan b. memperhatikan sistem penyelenggaraan pendidikan yang dijalani. (2) Pemberian Tugas Belajar Dibiayai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diwajibkan untuk melaksanakan ikatan dinas. (3) Kewajiban ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selama 1 (satu) kali masa pelaksanaan Tugas Belajar Dibiayai termasuk perpanjangan masa Tugas Belajar Dibiayai.

Pasal 13

(1) Pembiayaan Tugas Belajar Dibiayai bersumber dari: a. anggaran pendapatan dan belanja negara; dan/atau b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat. (2) Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat bersumber dari: a. pemerintah negara asing; b. swasta/perusahaan baik dalam negeri maupun luar negeri; atau c. badan/yayasan/lembaga/organisasi berbadan hukum baik dalam negeri maupun luar negeri.

Pasal 14

Pemberian pembiayaan Tugas Belajar Dibiayai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilakukan sesuai dengan tata cara pemberian biaya pendidikan oleh pihak yang membiayai Tugas Belajar.

Pasal 15

(1) Pembiayaan Tugas Belajar Dibiayai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 oleh Kementerian Sosial dapat digunakan paling sedikit untuk: a. tunjangan hidup dan biaya operasional; b. biaya perjalanan saat keberangkatan ke tempat Tugas Belajar dan kepulangan ke tempat satuan kerja asal setelah menyelesaikan Tugas Belajar; c. biaya buku dan/atau referensi lain; d. biaya formulir, pendaftaran, matrikulasi, kuliah, ujian, dan wisuda; e. penelitian, penerbitan jurnal, seminar, dan studi tur yang wajib; dan f. biaya asuransi kesehatan dan visa bagi Tugas Belajar di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Komponen pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dituangkan secara rinci dalam Perjanjian Tugas Belajar.

Pasal 16

Dalam hal pembiayaan Tugas Belajar Dibiayai oleh instansi atau lembaga donor tidak mencakup seluruh komponen pembiayaan dan terdapat cost sharing yang harus ditanggung Kementerian Sosial, harus dituangkan secara rinci dalam Perjanjian Tugas Belajar.

BAB 2

Pembiayaan Tugas Belajar Dibiayai

Pasal 13

Koreksi

Pasal 14

Pemberian pembiayaan Tugas Belajar Dibiayai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilakukan sesuai dengan tata cara pemberian biaya pendidikan oleh pihak yang membiayai Tugas Belajar.

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

(1) Tugas Belajar Dibiayai diberikan untuk jangka waktu pendidikan normatif sesuai jenjang pendidikan yang diikuti, dengan ketentuan: a. S-1 (strata satu) dan D-IV (diploma empat), paling lama 8 (delapan) semester atau sesuai dengan kurikulum; b. S-2 (strata dua), Sp-1 (spesialis satu), atau yang setara, paling lama 4 (empat) semester atau sesuai dengan kurikulum; dan c. S-3 (strata tiga), Sp-2 (spesialis dua), atau yang setara, paling lama 8 (delapan) semester atau sesuai dengan kurikulum. (2) Dalam hal perguruan tinggi memberlakukan matrikulasi dan/atau persiapan bahasa asing, jangka waktu Tugas Belajar Dibiayai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambahkan jangka waktu matrikulasi dan/atau persiapan bahasa asing sesuai dengan ketentuan perguruan tinggi. (3) Dalam hal perguruan tinggi memberlakukan program studi 5 (lima) semester untuk program S-2 (strata dua) dan 9 (sembilan) semester untuk program S-3 (strata tiga) dapat diberikan waktu Tugas Belajar sesuai dengan ketentuan perguruan tinggi.

Pasal 18

BAB 4

Disiplin Ilmu

Pasal 19

Koreksi

(1) Tugas Belajar Dibiayai diberikan kepada PNS di lingkungan Kementerian Sosial berdasarkan disiplin ilmu yang dibutuhkan oleh Kementerian Sosial sesuai dengan formasi Tugas Belajar. (2) Disiplin ilmu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan tugas dan fungsi satuan kerja calon penerima Tugas Belajar.

Pasal 20

Koreksi

Tugas Belajar dengan disiplin ilmu pekerjaan sosial diprioritaskan untuk mengikuti pendidikan di Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung.

Pasal 21

(1) Pengajuan Tugas Belajar Dibiayai dilaksanakan dengan tahapan: a. seleksi oleh satuan kerja yang membidangi sumber daya manusia; dan b. seleksi oleh satuan kerja yang membidangi pendidikan dan pelatihan. (2) Seleksi oleh satuan kerja yang membidangi sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 1 (satu) kali dimulai pada bulan Februari. (3) Seleksi oleh satuan kerja yang membidangi sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan untuk memastikan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja melalui penelusuran rekam jejak, dan talent pool.

Pasal 22

Seleksi oleh satuan kerja yang membidangi sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a dilakukan dengan tahapan: a. satuan kerja yang membidangi sumber daya manusia menyampaikan nota dinas kepada pimpinan satuan kerja mengenai seleksi Tugas Belajar setelah berkoordinasi dengan satuan kerja yang membidangi pendidikan dan pelatihan; b. pimpinan satuan kerja melalui sekretariat eselon I mengusulkan calon penerima Tugas Belajar kepada kepala satuan kerja yang membidangi sumber daya manusia disertai dengan disiplin ilmu dan universitas yang akan dituju sesuai dengan Rencana Kebutuhan Tugas Belajar; c. satuan kerja yang membidangi sumber daya manusia melakukan rekam jejak meliputi disiplin, performa kerja, kompetensi, dan prestasi kerja terhadap calon penerima Tugas Belajar Dibiayai; d. calon penerima Tugas Belajar Dibiayai diprioritaskan bagi PNS yang ada dalam kotak 9 (sembilan), kotak 8 (delapan), dan kotak 7 (tujuh) selama 1 (satu) tahun terakhir; dan e. satuan kerja yang membidangi sumber daya manusia MENETAPKAN sebagai calon penerima Tugas Belajar Dibiayai dan menyampaikan kepada kepala satuan kerja yang membidangi pendidikan dan pelatihan dengan tembusan kepada pimpinan satuan kerja.

Pasal 23

Seleksi oleh satuan kerja yang membidangi pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b dilakukan dengan ketentuan: a. seleksi Tugas Belajar Dibiayai di dalam negeri dengan biaya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Sosial; b. seleksi Tugas Belajar Dibiayai di Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung dengan mekanisme pembiayaan penerimaan negara bukan pajak pada Kementerian Sosial; c. seleksi Tugas Belajar Dibiayai di luar negeri dengan biaya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Sosial; d. seleksi Tugas Belajar Dibiayai di dalam negeri dengan biaya berasal dari kementerian/lembaga lain atau lembaga donor; atau e. seleksi Tugas Belajar Dibiayai di luar negeri dengan biaya berasal dari kementerian/lembaga lain, lembaga donor, atau negara donor.

Pasal 24

(1) Seleksi Tugas Belajar Dibiayai di dalam negeri dengan biaya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Sosial dan seleksi Tugas Belajar di Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung dengan mekanisme pembiayaan penerimaan negara bukan pajak pada Kementerian Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a dan huruf b dilakukan dengan tahapan: a. satuan kerja yang membidangi pendidikan dan pelatihan melakukan pemanggilan wawancara kepada calon penerima Tugas Belajar Dibiayai; b. satuan kerja yang membidangi pendidikan dan pelatihan c.q. tim seleksi melakukan wawancara kepada calon penerima Tugas Belajar Dibiayai; c. daftar nama calon penerima Tugas Belajar Dibiayai yang dinyatakan lulus seleksi wawancara disampaikan kepada lembaga pendidikan yang dituju untuk mengikuti seleksi; d. calon penerima Tugas Belajar Dibiayai yang dinyatakan lulus seleksi di lembaga pendidikan yang dituju diusulkan untuk ditetapkan sebagai PNS Tugas Belajar Dibiayai kepada Sekretaris Jenderal dengan tembusan disampaikan kepada kepala satuan kerja yang membidangi sumber daya manusia. (2) Dalam hal calon penerima Tugas Belajar Dibiayai yang mengikuti seleksi di lembaga pendidikan yang dituju sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dinyatakan tidak lulus seleksi, dapat diberikan kesempatan 1 (satu) kali untuk mengikuti kembali seleksi di lembaga pendidikan yang dituju dengan program studi yang sama.

Pasal 25

Pasal 26

(1) Seleksi Tugas Belajar Dibiayai di dalam negeri dengan biaya berasal dari kementerian/lembaga lain, atau lembaga donor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d dilakukan dengan tahapan: a. satuan kerja yang membidangi pendidikan dan pelatihan melakukan pemanggilan wawancara kepada calon pegawai Tugas Belajar Dibiayai; b. satuan kerja yang membidangi pendidikan dan pelatihan cq. tim seleksi melakukan wawancara kepada calon pegawai Tugas Belajar Dibiayai; c. hasil seleksi wawancara disampaikan kepada kepala satuan kerja yang membidangi sumber daya manusia untuk disampaikan kepada kementerian/lembaga, atau lembaga donor dalam bentuk rekomendasi untuk mengikuti seleksi; dan d. satuan kerja yang membidangi sumber daya manusia menyampaikan daftar nama calon pegawai Tugas Belajar Dibiayai yang dinyatakan lulus seleksi dari kementerian/lembaga, atau lembaga donor kepada Sekretaris Jenderal untuk ditetapkan sebagai peserta Tugas Belajar Dibiayai dengan tembusan disampaikan kepada kepala satuan kerja yang membidangi pendidikan dan hukum. (2) Dalam hal calon pegawai Tugas Belajar Dibiayai yang mengikuti seleksi di lembaga pendidikan yang dituju sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dinyatakan tidak lulus seleksi, dapat diberikan kesempatan 1 (satu) kali untuk mengikuti kembali seleksi di lembaga pendidikan yang dituju.

Pasal 27

(1) Seleksi Tugas Belajar di luar negeri dengan biaya berasal dari kementerian/lembaga lain, lembaga donor, atau negara donor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf e dilakukan dengan tahapan: a. satuan kerja yang membidangi pendidikan dan pelatihan melakukan pemanggilan wawancara kepada calon pegawai Tugas Belajar Dibiayai; b. satuan kerja yang membidangi pendidikan dan pelatihan cq. tim seleksi melakukan wawancara melibatkan satuan kerja yang membidangi urusan kerja sama luar negeri untuk melakukan wawancara kepada calon pegawai Tugas Belajar Dibiayai; c. hasil seleksi wawancara disampaikan kepada Sekretaris Jenderal cq. kepala satuan kerja yang membidangi sumber daya manusia untuk disampaikan kepada kementerian/lembaga, lembaga donor, atau negara donor yang dituju dalam bentuk rekomendasi untuk mengikuti seleksi dengan tembusan kepada kepala satuan kerja yang membidangi kerja sama luar negeri; d. satuan kerja yang membidangi sumber daya manusia menyampaikan daftar nama calon pegawai Tugas Belajar Dibiayai yang dinyatakan lulus seleksi dari kementerian/lembaga, lembaga donor, atau negara donor untuk ditetapkan sebagai peserta Tugas Belajar kepada Menteri dengan tembusan disampaikan kepada kepala satuan kerja yang membidangi pendidikan dan, kerja sama luar negeri, dan hukum; dan e. satuan kerja yang membidangi pendidikan dan pelatihan menyampaikan permohonan kepada satuan kerja yang membidangi kerja sama luar negeri untuk melakukan pengurusan izin ke Kementerian Sekretariat Negara dan Kementerian Luar Negeri setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri. (2) Dalam hal calon pegawai Tugas Belajar Dibiayai yang mengikuti seleksi di lembaga pendidikan yang dituju sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dinyatakan tidak lulus seleksi, dapat diberikan kesempatan 1 (satu) kali untuk mengikuti kembali seleksi di lembaga pendidikan yang dituju.

Pasal 28

Hasil seleksi Tugas Belajar Dibiayai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 sampai dengan Pasal 27 merupakan dasar untuk penetapan keputusan Tugas Belajar Dibiayai oleh pejabat yang berwenang.

BAB 5

Tata Cara

Pasal 21

Koreksi

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Hasil seleksi Tugas Belajar Dibiayai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 sampai dengan Pasal 27 merupakan dasar untuk penetapan keputusan Tugas Belajar Dibiayai oleh pejabat yang berwenang.

BAB Ketiga

Tugas Belajar Mandiri

Pasal 29

Koreksi

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32

Tugas Belajar Mandiri diberikan kepada PNS untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat perguruan tinggi yang memiliki program studi dengan status terakreditasi baik sekali atau B.

Pasal 33

Tugas Belajar Mandiri diberikan kepada PNS di lingkungan Kementerian Sosial berdasarkan: a. disiplin ilmu sebelumnya; b. jabatan; dan/atau c. tugas dan fungsi organisasi.

Pasal 34

Pasal 35

Pasal 36

Pasal 37

Hasil seleksi Tugas Belajar Mandiri merupakan dasar untuk penetapan keputusan Tugas Belajar Mandiri oleh pejabat yang berwenang.

BAB IV

PERJANJIAN TUGAS BELAJAR

Pasal 39

Koreksi

(1) Kepala satuan kerja yang membidangi pendidikan dan pelatihan dan PNS Tugas Belajar Dibiayai membuat Perjanjian Tugas Belajar sebelum melaksanakan Tugas Belajar Dibiayai. (2) Kepala satuan kerja yang membidangi sumber daya manusia dan PNS Tugas Belajar Mandiri membuat Perjanjian Tugas Belajar sebelum melaksanakan Tugas Belajar Mandiri. (3) Perjanjian Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling sedikit berisi: a. jenis pendidikan dan nama perguruan tinggi program pendidikan yang diikuti; b. hak para pihak; c. kewajiban para pihak; d. jangka waktu pelaksanaan Tugas Belajar; e. lamanya pengabdian 2 (dua) kali masa pelaksanaan Tugas Belajar yang harus dilaksanakan oleh PNS Tugas Belajar di Kementerian Sosial, dengan ketentuan lamanya pengabdian 1 (satu) kali masa pelaksanaan Tugas Belajar di satuan kerja asal; dan f. sanksi. (4) Format Perjanjian Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 40

Pasal 41

(1) PNS Tugas Belajar Dibiayai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) yang tidak dapat menyelesaikan Tugas Belajar dikenai sanksi: a. hukuman disiplin paling rendah tingkat sedang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan/atau b. kewajiban mengembalikan/menyetor biaya pendidikan yang dikeluarkan ke kas negara sesuai dengan komitmen dalam Perjanjian Tugas Belajar. (2) Kewajiban mengembalikan/menyetor ke kas negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b apabila PNS Tugas Belajar Dibiayai: a. membatalkan secara sepihak Tugas Belajar yang harus dilaksanakan; b. mengundurkan diri atau tidak menyelesaikan Tugas Belajar sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan; dan/atau c. tidak melaksanakan pengabdian di satuan kerja 2xn baik untuk seluruhnya maupun untuk sebagian masa ikatan dinas yang telah ditentukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ini.

Pasal 42

(1) Pejabat struktural yang melaksanakan Tugas Belajar diberhentikan dari jabatannya dan menerima Tunjangan Kinerja dalam jabatan pelaksana pada kelas jabatan 7 (tujuh) setiap bulan sejak tanggal ditetapkannya Tugas Belajar. (2) Pejabat fungsional yang melaksanakan Tugas Belajar diberhentikan dari jabatan fungsionalnya dan menerima Tunjangan Kinerja dalam jabatan pelaksana pada Kelas Jabatan: a. 7 (tujuh) untuk kategori keahlian; b. 6 (enam) untuk kategori keterampilan jenjang mahir dan penyelia; dan c. 5 (lima) untuk kategori keterampilan jenjang pemula dan terampil, setiap bulan sejak yang bersangkutan melaksanakan Tugas Belajar tanpa faktor pengurang. (3) Pelaksana yang melaksanakan Tugas Belajar menerima tunjangan kinerja di kelas jabatan semula setiap bulan sejak yang bersangkutan melaksanakan Tugas Belajar tanpa faktor pengurang. (4) Dalam hal PNS yang melaksanakan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) melebihi batas waktu kelulusan yang ditentukan, PNS Tugas Belajar diberikan tunjangan kinerja sebesar 50% (lima puluh persen), sepanjang PNS masih dalam status Tugas Belajar dan mendapatkan perpanjangan Tugas Belajar.

Pasal 43

(1) PNS Tugas Belajar dilarang: a. cuti kuliah tanpa persetujuan atau rekomendasi dari tim evaluasi Tugas Belajar; dan/atau b. mengundurkan diri tanpa alasan yang sah sebelum masa Tugas Belajar berakhir. (2) Alasan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a. sakit yang mengakibatkan tidak dapat mengikuti kegiatan belajar mengajar, dibuktikan dengan surat keterangan dari rumah sakit pemerintah; dan/atau b. keadaan kahar atau force majeure.

Pasal 44

(1) PNS dengan status Tugas Belajar yang tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dan/atau Pasal 43 dijatuhi sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) PNS Tugas Belajar yang: a. telah menyelesaikan pendidikan dan tidak bekerja kembali ke Kementerian Sosial; b. mengundurkan diri dari PNS sebelum masa pengabdian berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf i; c. mengundurkan diri dari status Tugas Belajar; d. tidak dapat menyelesaikan pendidikan; dan/atau e. dikeluarkan oleh perguruan tinggi, dijatuhi sanksi. (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: a. sanksi kepegawaian; dan/atau b. sanksi administratif berupa pengembalian biaya pendidikan sesuai dengan yang telah dibayarkan oleh negara. (4) Sanksi kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai. (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diberikan berdasarkan pertimbangan tim evaluasi Tugas Belajar.

Pasal 45

(1) Pengembalian biaya pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) huruf b disetorkan ke kas negara. (2) Pengembalian biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 46

(1) PNS yang diberikan Tugas Belajar memiliki hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) PNS Tugas Belajar dapat melanjutkan Tugas Belajar dengan biaya mandiri secara langsung ke jenjang yang lebih tinggi dengan mempertimbangkan: a. disiplin ilmu sebelumnya; b. jabatan; c. pangkat dan golongan; dan/atau d. tugas dan fungsi organisasi. (3) PNS Tugas Belajar yang akan melanjutkan Tugas Belajar secara langsung ke jenjang yang lebih tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi syarat: a. mendapatkan rekomendasi dari pimpinan unit kerja melalui sekretaris atau kepala biro/kepala pusat; b. mendapat persetujuan pejabat pembina kepegawaian; c. prestasi pendidikan berpredikat paling rendah sangat memuaskan atau setara; d. tidak pernah menjalani perpanjangan jangka waktu Tugas Belajar; dan e. mempertimbangkan sisa masa kerja setelah menyelesaikan Tugas Belajar. (4) Persetujuan pejabat pembina kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a didasarkan pada Rencana Kebutuhan Tugas Belajar.

BAB V

PEMBATALAN DAN PENGHENTIAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR

Pasal 47

Koreksi

(1) Pimpinan unit kerja dapat mengusulkan pembatalan penetapan Tugas Belajar PNS di lingkungan unit kerjanya kepada pejabat pembina kepegawaian, sebelum keberangkatan ke tempat pelaksanaan Tugas Belajar dengan disertai alasan pembatalan dan data dukung yang diperlukan. (2) Alasan pengusulan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. PNS Tugas Belajar terbukti tidak memenuhi syarat pemberian Tugas Belajar; b. PNS Tugas Belajar sedang menjalani pidana penjara atau kurungan, dan/atau sedang dalam penjatuhan hukuman disiplin paling kurang tingkat sedang; c. PNS Tugas Belajar sedang menjalani proses pemeriksaan atas dugaan tindak pidana penyalahgunaan kewenangan jabatan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara; d. PNS Tugas Belajar tidak berangkat ke tempat pelaksanaan Tugas Belajar sesuai jadwal yang telah ditentukan tanpa alasan yang sah; e. PNS Tugas Belajar mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai PNS Tugas Belajar; dan/atau f. alasan lain yang ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian. (3) Alasan pengusulan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pembahasan oleh tim evaluasi Tugas Belajar. (4) PNS Tugas Belajar yang diusulkan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tetap melanjutkan Tugas Belajar selama menunggu hasil pemeriksaan oleh tim evaluasi Tugas Belajar. (5) Dalam hal PNS Tugas Belajar yang sedang menjalani proses pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, apabila hasil pemeriksaan dinyatakan tidak terbukti, PNS Tugas Belajar dapat melanjutkan Tugas Belajar.

Pasal 48

(1) Pimpinan unit kerja dapat mengusulkan penghentian pemberian Tugas Belajar bagi PNS di lingkungan unit kerjanya kepada pejabat pembina kepegawaian, dengan disertai alasan penghentian dan data dukung yang diperlukan. (2) Alasan penghentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. PNS tidak dapat melaksanakan Tugas Belajar karena keadaan kahar; b. PNS dinyatakan tidak sehat jasmani dan rohani oleh tim penguji kesehatan sehingga tidak memungkinkan menyelesaikan Tugas Belajar sesuai dengan batas waktu yang ditentukan; c. PNS dinyatakan tidak mampu menyelesaikan Tugas Belajar berdasarkan hasil evaluasi perguruan tinggi penyelenggara Tugas Belajar; d. PNS tidak melaporkan perkembangan pelaksanaan Tugas Belajarnya dan telah diberi peringatan tertulis oleh pejabat pembina kepegawaian; e. PNS terbukti melakukan tindakan melawan hukum; f. PNS yang telah selesai dilakukan pemeriksaan hukuman disiplin dan dinyatakan bersalah dikenai sanksi disiplin berat; dan/atau g. alasan lain yang ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian. (3) Alasan pengusulan penghentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pembahasan oleh tim evaluasi Tugas Belajar. (4) PNS Tugas Belajar yang diusulkan penghentian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tetap melanjutkan Tugas Belajar selama menunggu hasil pemeriksaan oleh tim evaluasi Tugas Belajar. (5) PNS yang tidak dapat menyelesaikan Tugas Belajar sesuai jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c sampai dengan huruf g wajib mengembalikan biaya yang dikeluarkan oleh negara selama masa Tugas Belajar berupa biaya pendidikan kepada kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau sesuai dengan ketentuan mengenai pemberian pembiayaan Tugas Belajar dari kementerian/lembaga, lembaga donor, atau negara donor.

BAB VI

PENGAKTIFAN KEMBALI

Pasal 49

Koreksi

(1) PNS yang telah menyelesaikan Tugas Belajar diaktifkan kembali untuk melaksanakan tugas PNS. (2) Penyelesaian Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan surat keterangan lulus. (3) PNS Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaporkan penyelesaian Tugas Belajar kepada kepala satuan kerja yang membidangi pendidikan dan pelatihan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah dinyatakan lulus. (4) Satuan kerja yang membidangi pendidikan dan pelatihan mengoordinasikan pelaksanaan orientasi PNS Tugas Belajar melalui tim evaluasi Tugas Belajar sebelum ditempatkan di satuan kerja. (5) Kepala satuan kerja yang membidangi pendidikan dan pelatihan menyampaikan rekomendasi tim evaluasi Tugas Belajar kepada satuan kerja yang membidangi sumber daya manusia untuk melaksanakan orientasi. (6) Kepala satuan kerja yang membidangi sumber daya manusia menyampaikan nota dinas kepada kepala satuan kerja tempat asal PNS Tugas Belajar untuk menerbitkan surat pernyataan melaksanakan tugas kepada PNS Tugas Belajar. (7) Surat pernyataan melaksanakan tugas diterbitkan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak nota dinas dari kepala satuan kerja yang membidangi sumber daya manusia diterima. (8) Pelaksanaan orientasi PNS Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 3 (tiga) bulan. (9) Pelaksanaan dan penempatan orientasi PNS Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi tanggung jawab satuan kerja yang membidangi sumber daya manusia.

Pasal 50

Orientasi PNS selesai Tugas Belajar ditujukan kepada PNS Tugas Belajar S-2 (strata dua), Sp-1 (spesialis satu), atau yang setara serta S-3 (strata tiga), Sp-2 (spesialis dua), atau yang setara.

Pasal 51

Pelaksanaan orientasi dilakukan melalui kegiatan: a. pembekalan mengenai situasi/perkembangan organisasi terbaru dan hal penting lain yang perlu diketahui PNS selesai Tugas Belajar, yang dapat dilakukan secara individual atau kelompok; b. pembekalan mengenai perkembangan dan praktik penggunaan tools/aplikasi/media baru yang digunakan dalam bekerja; dan c. penempatan PNS selesai Tugas Belajar pada satuan kerja selama jangka waktu orientasi.

Pasal 52

PNS selesai Tugas Belajar yang telah mengikuti orientasi di satuan kerja tertentu harus memberikan laporan dan rekomendasi kepada kepala satuan kerja yang membidangi sumber daya manusia.

Pasal 53

(1) PNS Tugas Belajar yang tidak dapat menyelesaikan Tugas Belajar diaktifkan kembali dalam tugas PNS. (2) PNS Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan pengaktifan kembali kepada kepala satuan kerja yang membidangi pendidikan dan pelatihan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah dinyatakan drop out, mengundurkan diri, dibatalkan, atau dihentikan dari Tugas Belajar dengan melampirkan: a. surat keterangan drop out dari lembaga pendidikan; b. surat pernyataan mengundurkan diri; c. surat keputusan pembatalan Tugas Belajar; atau d. surat keputusan penghentian Tugas Belajar. (3) Satuan kerja yang membidangi pendidikan dan pelatihan mengoordinasikan pengaktifan kembali PNS Tugas Belajar yang tidak dapat menyelesaikan Tugas Belajar melalui tim evaluasi Tugas Belajar sebelum ditempatkan di satuan kerja. (4) Kepala satuan kerja yang membidangi pendidikan dan pelatihan menyampaikan rekomendasi tim evaluasi Tugas Belajar kepada kepala satuan kerja yang membidangi sumber daya manusia. (5) Kepala satuan kerja yang membidangi sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyampaikan nota dinas kepada kepala satuan kerja tempat asal PNS Tugas Belajar untuk menerbitkan surat pernyataan melaksanakan tugas kepada PNS Tugas Belajar yang tidak dapat menyelesaikan Tugas Belajar.

BAB X

PEMBINAAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI

Pasal 60

Koreksi

(1) Pembinaan terhadap PNS Tugas Belajar menjadi tanggung jawab kepala satuan kerja yang membidangi pendidikan dan pelatihan, kepala satuan kerja yang membidangi sumber daya manusia, serta kepala satuan kerja asal PNS Tugas Belajar. (2) Pembinaan terhadap PNS Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk: a. kunjungan tatap muka baik secara langsung maupun tidak langsung; b. pertemuan berkala; c. konseling; dan/atau d. konsultasi dengan perguruan tinggi. (3) Pembinaan terhadap PNS Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 61

(1) Pemantauan dan evaluasi terhadap PNS Tugas Belajar dilaksanakan oleh: a. kepala satuan kerja yang membidangi pendidikan dan pelatihan; b. kepala satuan kerja yang membidangi sumber daya manusia; dan c. kepala satuan kerja asal PNS Tugas Belajar. (2) Pemantauan dan evaluasi terhadap PNS Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan mulai dari tahap seleksi, pelaksanaan pendidikan, hasil pendidikan, dan pengaktifan kembali PNS di satuan kerja asal.

Pasal 62

(1) Pemantauan pelaksanaan Tugas Belajar dilakukan untuk mengetahui: a. proses seleksi dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri ini; b. perkembangan dan keberhasilan pelaksanaan Tugas Belajar; c. pemberian penilaian prestasi kerja pegawai; d. keberadaan tempat tinggal; e. perilaku PNS Tugas Belajar; dan f. memastikan pengaktifan kembali PNS Tugas Belajar di satuan kerja asal. (2) Pemantauan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk: a. supervisi pada saat seleksi; b. kunjungan tatap muka baik secara langsung maupun tidak langsung; c. pertemuan berkala; d. koordinasi dengan perguruan tinggi; e. koordinasi dengan kementerian/lembaga atau lembaga/negara pemberi donor beasiswa; dan/atau f. koordinasi dengan satuan kerja tempat asal PNS Tugas Belajar. (3) Hasil pemantauan pelaksanaan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada pejabat pembina kepegawaian dengan tembusan kepada pejabat yang berwenang.

Pasal 63

(1) Evaluasi pelaksanaan Tugas Belajar dilakukan untuk pengendalian pelaksanaan pemberian Tugas Belajar sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan Tugas Belajar. (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat yang berwenang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 65

Koreksi

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Sosial (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2021 Nomor 402), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 66

Koreksi

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1 Juli 2025 MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA, Œ SAIFULLAH YUSUF Diundangkan di Jakarta pada tanggal Д DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA, Ѽ DHAHANA PUTRA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR Ж LAMPIRAN PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 5 TAHUN 2025 TENTANG TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SOSIAL A. PERJANJIAN TUGAS BELAJAR DIBIAYAI PERJANJIAN TUGAS BELAJAR DIBIAYAI Pada hari ini tanggal,.... bertempat di .... , yang bertanda tangan di bawah ini: I. Nama : (nama kepala satuan kerja yang di bidang pendidikan dan pelatihan) NIP .................................................................................. Jabatan .................................................................................. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Sosial, untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU. II. Nama : (nama PNS Tugas Belajar) NIP .................................................................................. Jabatan .................................................................................. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kementerian Sosial, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA. PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara sendiri disebut sebagai Pihak dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut: a. bahwa PIHAK KESATU merupakan (nama Jabatan kepala satuan kerja yang di bidang pendidikan dan pelatihan) di lingkungan Kementerian Sosial yang memiliki tugas melaksanakan (di bidang Tugas Belajar) berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Peraturan Menteri Sosial 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial; b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan pegawai di lingkungan (nomenklatur satuan kerja dan unit kerja) Kementerian Sosial yang dinyatakan lulus seleksi Tugas Belajar dibiayai berdasarkan (nomor dan tanggal pengumuman atau naskah dinas lainnya yang menyampaikan kelulusan seleksi pegawai yang bersangkutan), dan telah mendapatkan jaminan pembiayaan berdasarkan (nama dan nomor dokumen letter of guarantee yang disampaikan lembaga donor/penyelenggara beasiswa); c. bahwa KESATU bermaksud untuk memberikan penugasan kepada PIHAK KEDUA untuk menjalani Tugas Belajar sesuai dengan kebutuhan organisasi PIHAK KESATU dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia serta peningkatan kontribusi yang lebih baik terhadap pelaksanaan tugas-tugas yang terkait di lingkungan Kementerian Sosial; d. bahwa PIHAK KEDUA menyatakan niat dan kesanggupannya untuk mengikuti Tugas Belajar yang diberikan oleh PIHAK KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan yang berlaku di lingkungan Kementerian Sosial; e. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Sosial (Nomor … dan Perihal Peraturan Menteri Sosial tentang Tugas Belajar), penyelenggaraan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada huruf c dan huruf d perlu dituangkan dalam Perjanjian Tugas Belajar; dan f. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Sosial (Nomor … tentang …), penyelenggaraan Tugas Belajar yang dituangkan dalam Perjanjian Tugas Belajar perlu dilakukan penjaminan oleh Penjamin melalui suatu Surat Pernyataan Penjaminan. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan yang berlaku di lingkungan Kementerian Sosial, PARA PIHAK sepakat untuk membuat, menandatangani, dan melaksanakan Perjanjian Tugas Belajar (jenjang + program studi) pada (nama perguruan tinggi, bisa lebih dari 1 (satu) untuk linkage program/sandwich program, dengan biaya yang berasal dari (Lembaga Donor/Penyelenggara Beasiswa), yang untuk selanjutnya disebut Perjanjian, dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

Pasal 5

Koreksi

(1) Selama menjalankan Tugas Belajar, PIHAK KEDUA berhak: a. memperoleh gaji dan tunjangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; b. diusulkan kenaikan pangkat dan peringkat jabatan/grading sesuai ketentuan; c. diperhitungkan masa kerjanya sesuai dengan ketentuan; d. dilakukan evaluasi kinerja pegawai sesuai dengan ketentuan; dan e. mengajukan permohonan perpanjangan studi sesuai ketentuan. (2) Selama melaksanakan Tugas Belajar, PIHAK KEDUA wajib: a. melaksanakan Tugas Belajar dengan penuh tanggung jawab; b. menyelesaikan Tugas Belajar tepat waktu; c. menyampaikan/memutakhirkan alamat korespondensi (nomor telepon, alamat surat elektronik (e-mail) yang aktif dan alamat tempat tinggal); d. menjaga kehormatan dan nama baik Kementerian Sosial dan Pemerintah Republik INDONESIA; e. mematuhi segala ketentuan yang berlaku, baik sebagai Pegawai Negeri Sipil, dalam hal ini termasuk namun tidak terbatas pada ketentuan terkait disiplin dan kode etik Pegawai Negeri Sipil, maupun ketentuan yang berlaku sebagai mahasiswa; f. menyampaikan Laporan Perkembangan Studi yang selanjutnya digunakan sebagai salah satu dasar penilaian kinerja; g. melakukan pemutakhiran data dan mengimplementasikan kebijakan manajemen kinerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku; h. menyelesaikan administrasi pengisian Surat Pemberitahuan Pajak (SPT), LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara), dan/atau ALPHA (Aplikasi Laporan Perpajakan dan Harta Kekayaan) setiap tahunnya; i. tetap responsif dan bertanggung jawab terhadap penugasan- penugasan yang diberikan dalam rangka mendukung kebutuhan organisasi; dan j. menyampaikan Laporan Selesai Studi setelah dinyatakan lulus kepada PIHAK KESATU paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah dinyatakan lulus. (3) Setelah menyelesaikan Tugas Belajar, PIHAK KEDUA berhak diusulkan memperoleh penyesuaian gelar akademik dan pangkat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (4) Setelah menyelesaikan Tugas Belajar, PIHAK KEDUA wajib: a. menyampaikan Laporan Selesai Studi dan langsung aktif bekerja kembali; b. mengikuti pelaksanaan orientasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku; c. memenuhi masa Ikatan Dinas dengan aktif bekerja paling sedikit 2 (dua) kali masa Tugas Belajar yang telah dilalui; d. melakukan penyesuaian perjanjian kinerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan e. menyerahkan asli ijazah kepada (satuan kerja yang membidangi sumber daya manusia) untuk disimpan sampai dengan masa ikatan dinas pendidikan berkenaan telah terpenuhi.

BAB VII

PELANGGARAN DAN SANKSI

Pasal 7

Koreksi

(1) Dalam hal PIHAK KEDUA: a. tidak memenuhi Ikatan Dinas sesuai ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 6; atau b. dihentikan tugas belajarnya karena: 1. tidak dapat menyelesaikan studi sesuai jangka waktu Surat Tugas dan/atau ter-drop out, yang disebabkan bukan karena keadaan kahar yang meliputi namun tidak terbatas pada: a) meninggal dunia; b) sakit yang dapat mengganggu studi; c) bencana, baik bencana alam, non alam, maupun sosial; atau d) keadaan kahar lainnya. 2. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang/berat dan/atau pidana penjara/kurungan atas pelanggaran disiplin dan/atau tindakan melawan hukum yang dilakukan sebelum dan/atau pada saat menjalani Tugas Belajar; 3. terbukti melakukan pemalsuan dokumen persyaratan Tugas Belajar; 4. terbukti berpindah kewarganegaraan; 5. terbukti mengikuti kegiatan/organisasi yang bertentangan dengan Pancasila dan membahayakan Pemerintah Negara Kesatuan Republik INDONESIA, dan/atau mengikuti partai politik; dan/atau 6. tidak melaporkan perkembangan studinya dan telah diberi peringatan tertulis, atau tidak kembali ke Kementerian Sosial; maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan seluruh biaya pelaksanaan Tugas Belajar yang telah diperoleh PIHAK KEDUA ditambah dengan denda sebesar 100 % (seratus per seratus) kepada Kas Negara. (2) Biaya pelaksanaan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh biaya pelaksanaan Tugas Belajar yang telah diperoleh dari Penyelenggara Beasiswa, juga termasuk gaji, tunjangan, dan penghasilan lainnya yang sah sesuai ketentuan yang berlaku yang diterima selama masa Tugas Belajar, serta biaya-biaya lain yang berkaitan dengan studi PIHAK KEDUA (untuk Tugas Belajar Dibiayai Diberhentikan)/Biaya pelaksanaan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh biaya pelaksanaan Tugas Belajar yang telah diperoleh dari Penyelenggara Beasiswa yang diterima selama masa Tugas Belajar, serta biaya-biaya lain yang berkaitan dengan studi PIHAK KEDUA (untuk Tugas Belajar Dibiayai Tidak Diberhentikan). (3) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung oleh PIHAK KESATU berdasarkan data, keterangan, dokumen, informasi, dan bukti-bukti sah lainnya dari lembaga donor dan/atau instansi terkait. (4) PIHAK KEDUA wajib mengembalikan seluruh biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam tenggang waktu dan tata cara sesuai dengan ketentuan penyelesaian ganti kerugian yang berlaku di Kementerian Sosial, sejak adanya pernyataan dari PIHAK KESATU bahwa PIHAK KEDUA telah melakukan hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (5) Dalam hal PIHAK KEDUA tidak dapat memenuhi kesanggupan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), PIHAK KESATU berhak untuk: a. meminta kesanggupan suami/istri/orang tua/ahli waris/keluarga lainnya PIHAK KEDUA untuk mengambil alih tanggung jawab pengembalian seluruh biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2); b. melakukan penuntutan pemenuhan pengembalian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Penjamin PIHAK KEDUA; dan c. melakukan tindakan hukum yang perlu untuk mengembalikan seluruh biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 8

Selain dikenakan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, pelanggaran atas ketentuan Pasal 5 ayat (2) dan ayat (4), serta Pasal 6 dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin Pegawai Negeri Sipil dan/atau ketentuan lain yang berlaku di lingkungan Kementerian Sosial.

BAB XII

PENJAMINAN

Pasal 12

Koreksi

(1) Dalam rangka pemberlakuan efektif Perjanjian ini, PIHAK KEDUA harus memastikan ditandatanganinya Surat Pernyataan Penjaminan oleh Penjamin PIHAK KEDUA. (2) PIHAK KEDUA harus menyampaikan dan/atau memfasilitasi penyampaian Surat Pernyataan Penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PIHAK KESATU paling lambat pada hari dan tanggal yang sama dengan hari dan tanggal dibuatnya Perjanjian ini. (3) Selama dan setelah menjalani masa Tugas Belajar, serta sebelum terpenuhinya seluruh kewajiban Ikatan Dinas, PIHAK KEDUA harus menginformasikan segala perubahan material atas kondisi Penjamin PIHAK KEDUA, yang meliputi: a. berada dalam pengampuan; b. meninggal dunia; c. tidak diketahui keberadaannya; dan d. mengalami kondisi lain yang dapat menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban Penjamin sebagaimana tertuang dalam Surat Pernyataan Penjaminan. (4) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada: kepala satuan kerja yang membidangi pendidikan dan pelatihan, dengan menyertakan bukti yang memadai, disertai dengan usulan penggantian Penjamin. (5) Berdasarkan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PIHAK KESATU harus berkoordinasi dengan PIHAK KEDUA dan calon pengganti Penjamin untuk dilakukan penandatanganan Surat Pernyataan Penjaminan yang baru. (6) PIHAK KEDUA harus menyampaikan dan/atau memfasilitasi penyampaian Surat Pernyataan Penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada PIHAK KESATU dengan memperhatikan tenggat waktu yang diminta oleh PIHAK KESATU. (7) Dalam rangka kepastian hukum, PARA PIHAK menyepakati bahwa Surat Pernyataan Penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (6) bersifat sekunder dan accessoir terhadap Perjanjian ini, serta tunduk pada dan ditafsirkan sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik INDONESIA. Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam 2 (dua) rangkap asli, bermeterai cukup, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama. PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA, (kepala satuan kerja di bidang pendidikan dan pelatihan) (PNS Tugas Belajar) Mengetahui, an. MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA SEKRETARIS JENDERAL, (…………….) B. PERJANJIAN TUGAS BELAJAR MANDIRI PERJANJIAN TUGAS BELAJAR MANDIRI Pada hari ini tanggal,.... bertempat di .... , yang bertanda tangan di bawah ini: I. Nama : (nama kepala satuan kerja di bidang sumber daya manusia) NIP .................................................................................. Jabatan .................................................................................. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Sosial, untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU. II. Nama : (nama PNS Tugas Belajar) NIP .................................................................................. Jabatan .................................................................................. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kementerian Sosial, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA. PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara sendiri disebut sebagai Pihak dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut: a. bahwa PIHAK KESATU merupakan (nama jabatan kepala satuan kerja yang di bidang sumber daya manusia) di lingkungan Kementerian Sosial yang memiliki tugas melaksanakan (pengelolaan organisasi dan sumber daya manusia) berdasarkan Peraturan Menteri Sosial 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial; b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan pegawai di lingkungan (nomenklatur satuan kerja dan unit kerja) Kementerian Sosial yang diberikan izin Tugas Belajar Mandiri; c. bahwa PIHAK KESATU bermaksud untuk memberikan penugasan kepada PIHAK KEDUA untuk menjalani Tugas Belajar sesuai dengan kebutuhan organisasi PIHAK KESATU dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia serta peningkatan kontribusi yang lebih baik terhadap pelaksanaan tugas yang terkait di lingkungan Kementerian Sosial; d. bahwa PIHAK KEDUA menyatakan niat dan kesanggupannya untuk mengikuti Tugas Belajar yang diberikan oleh PIHAK KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan yang berlaku di lingkungan Kementerian Sosial; dan e. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Sosial (Nomor dan Perihal Peraturan Menteri Sosial tentang Tugas Belajar), penyelenggaraan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada huruf c dan huruf d perlu dituangkan dalam Perjanjian Tugas Belajar. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan yang berlaku di lingkungan Kementerian Sosial, PARA PIHAK sepakat untuk membuat, menandatangani, dan melaksanakan Perjanjian Tugas Belajar (jenjang + program studi) pada (nama perguruan tinggi), yang untuk selanjutnya disebut Perjanjian, dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

Pasal 5

Koreksi

(1) Selama menjalankan Tugas Belajar, PIHAK KEDUA berhak: a. memperoleh gaji dan tunjangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; b. diusulkan kenaikan pangkat dan peringkat jabatan/grading sesuai ketentuan; c. diperhitungkan masa kerjanya sesuai dengan ketentuan; d. dilakukan evaluasi kinerja pegawai sesuai dengan ketentuan; dan e. mengajukan permohonan perpanjangan studi sesuai ketentuan. (2) Selama melaksanakan Tugas Belajar, PIHAK KEDUA wajib: a. melaksanakan Tugas Belajar dengan penuh tanggung jawab; b. menyelesaikan Tugas Belajar tepat waktu; c. menyampaikan/memutakhirkan alamat korespondensi (nomor telepon, alamat surat elektronik (e-mail) yang aktif dan alamat tempat tinggal); d. menjaga kehormatan dan nama baik Kementerian Sosial dan Pemerintah Republik INDONESIA; e. mematuhi segala ketentuan yang berlaku, baik sebagai Pegawai Negeri Sipil, dalam hal ini termasuk namun tidak terbatas pada ketentuan terkait disiplin dan kode etik Pegawai Negeri Sipil, maupun ketentuan yang berlaku sebagai mahasiswa; f. menyampaikan Laporan Perkembangan Studi; g. melakukan pemutakhiran data dan mengimplementasikan kebijakan manajemen kinerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku; h. menyelesaikan administrasi pengisian Surat Pemberitahuan Pajak (SPT), LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara), dan/atau ALPHA (Aplikasi Laporan Perpajakan dan Harta Kekayaan) setiap tahunnya; i. tetap responsif dan bertanggung jawab terhadap penugasan- penugasan yang diberikan dalam rangka mendukung kebutuhan organisasi; j. menyampaikan Laporan Selesai Studi setelah dinyatakan lulus kepada PIHAK KESATU paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah dinyatakan lulus. (3) Setelah menyelesaikan Tugas Belajar, PIHAK KEDUA berhak diusulkan memperoleh penyesuaian gelar akademik dan pangkat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (4) Setelah menyelesaikan Tugas Belajar, PIHAK KEDUA wajib: a. menyampaikan Laporan Selesai Studi; b. memenuhi masa Ikatan Dinas dengan aktif bekerja paling sedikit 1 (satu) kali masa Tugas Belajar yang telah dilalui; dan c. menyerahkan asli ijazah kepada (satuan kerja yang membidangi sumber daya manusia) untuk disimpan sampai dengan masa ikatan dinas pendidikan berkenaan telah terpenuhi.

(1) Untuk memperoleh Tugas Belajar Dibiayai harus memenuhi persyaratan: a. memiliki masa kerja paling singkat 1 (satu) tahun terhitung sejak diangkat sebagai PNS; b. pada saat akan mengikuti Tugas Belajar Dibiayai, PNS masih memiliki sisa masa kerja sampai dengan batas usia pensiun pada jabatan paling singkat 3 (tiga) kali masa pendidikan normatif program studi; c. setiap unsur penilaian kinerja dalam 2 (dua) tahun terakhir bernilai baik; d. bebas dari narkotika dan zat adiktif lainnya; e. mendapatkan persetujuan dari pimpinan unit kerja melalui sekretaris atau kepala biro/kepala pusat; f. tidak menuntut jabatan; g. bersedia menandatangani Perjanjian Tugas Belajar; h. memiliki ijazah pendidikan terakhir dengan ketentuan sebagai berikut: 1. S-1 (strata satu)/D-IV (diploma empat) atau yang sederajat bagi yang akan mengikuti program S-2 (strata dua); atau 2. S-2 (strata dua) atau yang sederajat bagi yang akan mengikuti program S-3 (strata tiga), yang harus telah tercantum dalam data kepegawaian Kementerian Sosial; i. memiliki pangkat dan golongan paling rendah: 1. II/b bagi yang akan mengikuti program S-1 (strata satu)/D-IV (diploma empat); 2. III/a bagi yang akan mengikuti program S-2 (strata dua) ; dan 3. III/b bagi yang akan mengikuti program S-3 (strata tiga); j. belum pernah menyelesaikan program Tugas Belajar pada jenjang pendidikan yang sama; k. tidak pernah dibatalkan atau dihentikan Tugas Belajarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam waktu 2 (dua) tahun terakhir; l. tidak sedang dalam pemeriksaan atau dalam masa tunggu hasil pemeriksaan atas pelanggaran etika, disiplin, dan/atau hukuman pidana penjara/kurungan; m. tidak sedang menjalani pidana penjara/kurungan dan/atau hukuman disiplin; n. tidak pernah menjalani hukuman pidana penjara/kurungan dan/atau hukuman disiplin sedang atau berat dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan o. tidak sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara dan/atau menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS. (2) Syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan kelengkapan dokumen sebagai berikut: a. salinan keputusan pengangkatan sebagai PNS; b. salinan dokumen penilaian kinerja; c. surat keterangan kondisi kesehatan dan bebas narkoba dari dokter yang berwenang; d. surat rekomendasi dari pimpinan unit kerja melalui sekretaris atau kepala biro/kepala pusat; e. surat pernyataan tidak menuntut jabatan bermeterai cukup; f. surat pernyataan kesediaan menandatangani Perjanjian Tugas Belajar; g. salinan ijazah pendidikan terakhir; dan h. salinan keputusan pangkat dan golongan terakhir.

(1) Jangka waktu pelaksanaan Tugas Belajar Dibiayai dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun atau 2 (dua) semester perkuliahan. (2) Dalam hal PNS belum dapat menyelesaikan Tugas Belajar Dibiayai setelah diberikan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan perpanjangan kembali paling lama 1 (satu) tahun atau 2 (dua) semester perkuliahan. (3) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dengan pembiayaan sendiri. (4) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berdasarkan rekomendasi tim evaluasi. (5) Rekomendasi tim evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus mempertimbangkan rekomendasi dari: a. institusi pendidikan tempat PNS Tugas Belajar Dibiayai; dan/atau b. lembaga pemberi pembiayaan Tugas Belajar Dibiayai. (6) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan berdasarkan kriteria: a. perubahan kondisi sistem studi atau perkuliahan; b. keterlambatan penerimaan biaya Tugas Belajar; dan/atau c. penyelesaian tugas akhir membutuhkan tambahan waktu karena terdapat situasi dan kondisi di luar kemampuan PNS yang sedang Tugas Belajar, meliputi: 1. sakit yang mengakibatkan tidak dapat mengikuti kegiatan belajar mengajar, dibuktikan dengan surat keterangan dari rumah sakit pemerintah; 2. permasalahan dalam penyelesaian tugas akhir; dan/atau 3. keadaan kahar atau force majeure. (7) Perpanjangan Tugas Belajar Dibiayai sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diajukan oleh PNS Tugas Belajar Dibiayai kepada satuan kerja yang membidangi pendidikan dan pelatihan paling lama 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa Tugas Belajar dengan melampirkan surat rekomendasi dari institusi pendidikan dan/atau lembaga pemberi pembiayaan Tugas Belajar. (8) Dalam hal PNS Tugas Belajar Dibiayai di luar negeri dapat diberikan biaya hidup berdasarkan rekomendasi dari tim evaluasi Tugas Belajar sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ini. (9) Dalam hal PNS Tugas Belajar Dibiayai tidak dapat menyelesaikan Tugas Belajar setelah diberikan perpanjangan masa Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka status Tugas Belajar dicabut.

(1) Seleksi Tugas Belajar di luar negeri dengan biaya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c dilakukan dengan tahapan: a. satuan kerja yang membidangi pendidikan dan pelatihan melakukan pemanggilan wawancara kepada calon penerima Tugas Belajar Dibiayai; b. satuan kerja yang membidangi pendidikan dan pelatihan cq. tim seleksi untuk melakukan wawancara kepada calon penerima Tugas Belajar Dibiayai; c. hasil seleksi wawancara disampaikan kepada Sekretaris Jenderal cq. kepala satuan kerja yang membidangi sumber daya manusia untuk disampaikan kepada kepala satuan kerja pengusul dengan tembusan kepada kepala satuan kerja yang membidangi kerja sama luar negeri; d. calon penerima Tugas Belajar Dibiayai yang dinyatakan lulus seleksi mengikuti seleksi yang dilaksanakan oleh lembaga pendidikan di luar negeri; e. calon penerima Tugas Belajar Dibiayai yang lulus seleksi di lembaga pendidikan di luar negeri melalui kepala satuan kerja menyampaikan kepada satuan kerja yang membidangi pendidikan dan pelatihan dengan tembusan kepada satuan kerja yang membidangi sumber daya manusia dan satuan kerja yang membidangi kerja sama luar negeri; f. kepala satuan kerja yang membidangi pendidikan dan pelatihan menyampaikan calon penerima Tugas Belajar Dibiayai di luar negeri kepada Menteri dengan tembusan disampaikan kepada kepala satuan kerja yang membidangi sumber daya manusia, kerja sama luar negeri, dan hukum; dan g. satuan kerja yang membidangi pendidikan dan pelatihan menyampaikan permohonan kepada satuan kerja yang membidangi kerja sama luar negeri untuk melakukan pengurusan izin ke Kementerian Sekretariat Negara dan Kementerian Luar Negeri setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri. (2) Dalam hal calon penerima Tugas Belajar Dibiayai yang mengikuti seleksi di lembaga pendidikan yang dituju sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dinyatakan tidak lulus seleksi, dapat diberikan kesempatan 1 (satu) kali untuk mengikuti kembali seleksi di lembaga pendidikan yang dituju.

(1) PNS Tugas Belajar Dibiayai berkewajiban: a. menaati segala ketentuan bagi PNS; b. menaati ketentuan pada lembaga pendidikan; c. menyerahkan tugas dan tanggung jawab sehari-hari kepada atasan langsung atau pejabat lain yang ditunjuk sebelum melaksanakan Tugas Belajar; d. melaporkan keberadaannya kepada Perwakilan Republik INDONESIA bagi yang Tugas Belajar di luar negeri; e. melaporkan alamat lembaga pendidikan dan tempat tinggal kepada pimpinan satuan kerja; f. melaporkan perubahan alamat tempat tinggal kepada pimpinan satuan kerja; g. melaporkan perkembangan pelaksanaan Tugas Belajar setiap 1 (satu) semester kepada kepala unit kerja yang membidangi sumber daya manusia atau kepala unit kerja yang membidangi Tugas Belajar dengan tembusan kepada kepala satuan kerja; h. melaporkan perkembangan pelaksanaan Tugas Belajar kepada Perwakilan Republik INDONESIA di negara tempat Tugas Belajar di luar negeri sebagai bahan pertimbangan pejabat dalam penilaian kinerja; i. bekerja kembali di Kementerian dengan masa pengabdian 2 (dua) kali masa pelaksanaan Tugas Belajar, dengan ketentuan bekerja kembali pada satuan kerja asal dengan masa pengabdian 1 (satu) kali masa pelaksanaan Tugas Belajar; j. melaporkan secara tertulis kepada pimpinan satuan kerja dan kepala unit kerja yang membidangi pendidikan dan pelatihan atau kepala satuan kerja yang membidangi sumber daya manusia paling lambat 1 (satu) bulan setelah menyelesaikan Tugas Belajar atau berakhir masa melaksanakan Tugas Belajar; dan k. menyelesaikan pendidikan sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan oleh lembaga pendidikan. (2) Dalam hal tidak terdapat peta jabatan pada satuan kerja asal atau terdapat kebutuhan organisasi, PNS Tugas Belajar Dibiayai dapat ditugaskan di satuan kerja lain di lingkungan Kementerian Sosial. (3) PNS Tugas Belajar Mandiri berkewajiban: a. menaati segala ketentuan bagi PNS; b. menaati ketentuan pada lembaga Pendidikan; c. melaporkan alamat lembaga pendidikan dan tempat tinggal kepada pimpinan satuan kerja bagi PNS Tugas Belajar Dibiayai; d. melaporkan perubahan alamat tempat tinggal kepada pimpinan satuan kerja; e. melaporkan kemajuan perkembangan Pendidikan setiap semester dan setelah selesai Pendidikan kepada pimpinan unit kerja dan Sekretaris Jenderal melalui kepala unit kerja yang membidangi sumber daya manusia; dan f. menyelesaikan Pendidikan sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan oleh penyelenggara Pendidikan.

Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2025 tentang Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Sosial

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB II

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

BAB III

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32

Pasal 33

Pasal 34

Pasal 35

Pasal 36

Pasal 37

Pasal 38

BAB Kesatu

Pasal 8

Pasal 9

BAB Kedua

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB 1

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

BAB 2

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

BAB 3

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

BAB 4

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

BAB 5

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

BAB Ketiga

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32

Pasal 33

Pasal 34

Pasal 35