Koreksi Pasal 27

(1) Pengaduan pelaksanaan Program Sembako dibentuk untuk menjamin prinsip keterbukaan dan akuntabilitas program kepada masyarakat. (2) Pengaduan pelaksanaan Program Sembako sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh individu, kelompok, atau lembaga. (3) Pengaduan pelaksanaan Program Sembako dapat dilakukan melalui: a. pusat kendali Kementerian Sosial; b. sistem pengelolaan pengaduan layanan publik nasional layanan aspirasi dan pengaduan online masyarakat; c. dinas sosial daerah provinsi; dan/atau d. dinas sosial daerah kabupaten/kota.