Koreksi Pasal 26

(1) Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota serta pihak terkait melakukan evaluasi pelaksanaan Program Sembako. (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan Program Sembako. (3) Hasil evaluasi pelaksanaan Program Sembako sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk perencanaan tahun berikutnya atau untuk perbaikan program. (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala setiap enam (6) bulan sekali atau sesuai dengan kebutuhan.