PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Ramah Lanjut Usia

PERMEN Nomor 4 Tahun 2017

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Lanjut Usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun ke atas. 2. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. 3. Kawasan Ramah Lanjut Usia adalah wilayah dan masyarakat dengan fasilitas yang mendukung pemenuhan hak dan memfasilitasi kebutuhan lanjut usia. 4. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah PRESIDEN Republik INDONESIA yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik INDONESIA yang dibantu oleh Wakil dan menteri sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 5. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 6. Lembaga Kesejahteraan Sosial adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. 7. Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terkoordinasi antara Pemerintah dan masyarakat untuk memberdayakan Lanjut Usia agar Lanjut Usia tetap dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan berperan aktif secara wajar dan hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 8. Upaya Perlindungan bagi Lanjut Usia adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terkoordinasi antara Pemerintah dan masyarakat untuk memberi perlindungan dan pendampingan bagi Lanjut Usia yang mengalami keterbatasan fisik, mental, sosial, dan ekonomi. 9. Rencana Strategi Daerah Kawasan Ramah Lanjut Usia adalah dokumen perencanaan daerah dalam bentuk rencana pembangunan jangka menengah daerah dan/atau rencana strategis satuan kerja perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun tentang Kawasan Ramah Lanjut Usia. 10. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

BAB II

KRITERIA KAWASAN RAMAH LANJUT USIA

Pasal 5

Koreksi

Kriteria Kawasan Ramah Lanjut Usia terdiri atas: a. memiliki kebijakan kelanjutusiaan; b. perumahan dan kawasan permukiman; c. ruang terbuka dan bangunan yang ramah Lanjut Usia; d. transportasi yang ramah Lanjut Usia; e. penghormatan dan inklusi sosial; f. partisipasi sosial; g. partisipasi sipil; h. pekerjaan yang ramah Lanjut Usia; i. dukungan komunitas dan pelayanan sosial; j. pelayanan kesehatan; k. layanan keagamaan dan mental spiritual; l. komunikasi dan informasi; m. advokasi sosial; n. bantuan hukum; dan/atau o. perlindungan Lanjut Usia dari ancaman dan tindak kekerasan.

Pasal 6

(1) Kebijakan kelanjutusiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a harus mencerminkan keberpihakan terhadap Lanjut Usia dan tidak diskriminatif. (2) Kebijakan kelanjutusiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk: a. peraturan daerah; atau b. peraturan kepala daerah.

Pasal 7

(1) Perumahan dan kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi: a. tempat tinggal dan lingkungan yang layak bagi Lanjut Usia; dan b. sarana dan prasarana yang mendukung Lanjut Usia. (2) Tempat tinggal dan lingkungan yang layak bagi Lanjut Usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan tempat tinggal dan lingkungan yang sehat, aman, dan nyaman. (3) Sarana dan prasarana yang mendukung Lanjut Usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan memberikan aksesibilitas bagi Lanjut Usia di dalam dan di luar rumah.

Pasal 8

Ruang terbuka dan bangunan yang ramah Lanjut Usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi: a. lingkungan yang bersih dan bebas polusi udara, air, dan suara; b. ruang terbuka hijau; c. tersedianya tempat duduk di ruang terbuka; d. toilet umum yang bersih dan aman bagi Lanjut Usia; e. jalanan dan trotoar yang aman dan nyaman bagi Lanjut Usia; dan f. bangunan yang aman dan nyaman bagi Lanjut Usia.

Pasal 9

(1) Transportasi yang ramah Lanjut Usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d terdiri atas: a. transportasi umum mudah di akses dan aman; dan b. layanan transportasi khusus. (2) Transportasi umum mudah di akses dan aman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. ketersediaan transportasi; b. sarana dan prasarana pendukung; c. layanan yang ramah dan sopan; dan d. keterjangkauan biaya. (3) Layanan transportasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan penyediaan transportasi bagi Lanjut Usia berkebutuhan khusus.

Pasal 10

Penghormatan dan inklusi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e meliputi: a. sikap dan perilaku yang menghormati Lanjut Usia; b. terdapat interaksi antargenerasi; c. memasukkan nilai-nilai kelanjutusiaan ke dalam lembaga pendidikan formal dan informal; d. memberikan aksesibilitas kepada Lanjut Usia untuk mengikuti pendidikan formal dan informal secara berkelanjutan; e. memberikan kesempatan kepada Lanjut Usia untuk berbagi pengalaman, pengetahuan, dan keterampilan pada generasi lainnya; f. memberikan kesempatan kepada Lanjut Usia untuk berperan aktif dalam pengambilan keputusan yang menyangkut dirinya dan masyarakat; dan g. memberikan aksesibilitas layanan publik secara inklusif.

Pasal 11

Partisipasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f merupakan keterlibatan dan peran serta Lanjut Usia dalam berbagai aktivitas di masyarakat.

Pasal 12

(1) Partisipasi sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g meliputi: a. mendapatkan identitas; b. memiliki hak politik; dan c. diakui eksistensinya. (2) Mendapatkan identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Memiliki hak politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan hak untuk memilih dan dipilih. (4) Diakui eksistensinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan dukungan yang memungkinkan Lanjut Usia untuk berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan.

Pasal 13

Pekerjaan yang ramah Lanjut Usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h merupakan pemberian kesempatan yang sesuai dengan kemampuan Lanjut Usia dan fasilitas yang mendukung.

Pasal 14

Dukungan komunitas dan pelayanan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf i meliputi: a. terdapat fasilitas layanan Lanjut Usia sesuai dengan kondisi geologis dan kearifan lokal; b. pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar dengan memperhatikan kondisi Lanjut Usia; dan c. terdapat pelayanan sosial berbasis masyarakat yang santun.

Pasal 15

Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf j meliputi: a. tersedianya sumber daya manusia yang kompeten dalam menangani kesehatan Lanjut Usia; b. terdapat sarana dan layanan kesehatan yang tersebar dan terjangkau bagi Lanjut Usia sesuai dengan kondisi wilayah dan kearifan lokal; dan c. terdapat layanan kesehatan yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan Lanjut Usia.

Pasal 16

Layanan keagamaan dan mental spiritual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf k meliputi: a. terdapat layanan keagamaan dan mental spiritual yang tersebar dan terjangkau sesuai dengan hak Lanjut Usia; dan b. tersedianya sarana tempat ibadah yang berpihak kepada Lanjut Usia.

Pasal 17

Komunikasi dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf l meliputi: a. informasi dan komunikasi yang efektif untuk memenuhi hak Lanjut Usia; dan b. distribusi informasi mengenai kebutuhan Lanjut Usia secara merata melalui media cetak, media elektronik, media sosial, dan komunikasi langsung.

Pasal 18

(1) Advokasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf m dimaksudkan untuk melindungi dan membela Lanjut Usia yang dilanggar haknya. (2) Advokasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk penyadaran hak dan kewajiban, pembelaan, dan pemenuhan hak Lanjut Usia.

Pasal 19

Bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf n meliputi: a. penyuluhan dan konsultasi hukum; dan b. layanan dan bantuan hukum di luar dan/atau di dalam pengadilan.

Pasal 20

(1) Perlindungan Lanjut Usia dari ancaman dan tindak kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf o merupakan segala upaya yang ditujukan untuk memberikan perlindungan. (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perlindungan dari ancaman, kekerasan fisik, emosional, seksual, serta tindakan penelantaran dan eksploitasi kepada Lanjut Usia. (3) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh pihak Pemerintah, Pemerintah Daerah, keluarga, dan masyarakat dengan cara pencegahan dan rehabilitasi sosial.

Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Ramah Lanjut Usia

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

BAB II

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

BAB III

Pasal 21

Pasal 22

BAB IV

Pasal 23

BAB V

Pasal 24

Pasal 25

BAB VI

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

BAB Kesatu

Pasal 26

BAB Kedua

Pasal 27

Pasal 28

BAB Kedua

Pasal 29

BAB VII

Pasal 30

BAB VIII

Pasal 31