PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2016 tentang PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SOSIAL

PERMEN Nomor 4 Tahun 2016

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. 2. Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat PNBP adalah seluruh penerimaan Pemerintah Pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan. 3. Aplikasi Target Penerimaan Negara Bukan Pajak, yang selanjutnya disebut Aplikasi TPNBP adalah aplikasi yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Anggaran yang digunakan untuk penyusunan rencana PNBP. 4. Bendahara Penerimaan adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan negara dalam rangka pelaksanaan APBN pada kantor/satuan kerja Kementerian Negara/Lembaga. 5. Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja negara dalam rangka pelaksanaan APBN pada kantor/satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga. 6. Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat BUN adalah Menteri Keuangan. 7. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disebut Rekening KUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku BUN untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada Bank Sentral. 8. Bank Persepsi dan Pos Persepsi yang selanjutnya disebut Bank/Pos Persepsi adalah penyedia layanan penerimaan setoran penerimaan negara sebagai collecting agent dalam sistem penerimaan negara. 9. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disebut KPPN khusus Penerimaan adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur Pengelolaan Kas Negara. 10. Nomor Transaksi Penerimaan Negara selanjutnya disingkat NTPN adalah nomor tanda bukti pembayaran/penyetoran ke Kas Negara yang tertera pada bukti penerimaan negara yang diterbitkan oleh sistem settlement. 11. Nomor Transaksi Bank yang selanjutnya disingkat NTB adalah nomor bukti transaksi penyetoran penerimaan Negara yang diterbitkan oleh Bank Persepsi. 12. Nomor Transaksi Pos yang selanjutnya disingkat NTP adalah nomor bukti pembayaran/penyetoran penerimaan negara yang diterbitkan oleh Kantor Pos sebagai Pos Persepsi. 13. Bukti Penerimaan Negara yang selanjutnya disingkat BPN adalah dokumen yang diterbitkan oleh Bank/Pos Persepsi atas transaksi penerimaan negara dengan teraan NTPN dan NTB/NTP sebagai sarana administrasi lain yang kedudukannya disamakan dengan surat setoran. 14. Sistem settlement adalah sistem penerimaan negara yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memfasilitasi penyelesaian proses pembayaran dan pemberian NTPN. 15. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak,pemotong pajak,pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 16. Wajib Bayar adalah orang pribadi atau badan yang ditentukan untuk melakukan kewajiban membayar menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. 17. Wajib Setor adalah orang pribadi atau badan yang ditentukan untuk melakukan kewajiban untuk menerima untuk kemudian menyetorkan penerimaan negara menurut ketentuan peraturan perundang-undangan. 18. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik. 19. Biller adalah Unit Eselon I Kementerian Keuangan yang diberikan tugas dan kewenangan untuk menerbitkan dan mengelola kode billing. 20. Kode Billing adalah kode identifikasi yang diterbitkan oleh sistem billing atas suatu jenis pembayaran atau setoran yang akan dilakukan Wajib Pajak Wajib Bayar/Wajib Setor. 21. Penerimaan Negara adalah uang yang masuk ke kas negara. 22. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, yang selanjutnya disingkat DIPA, adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan disahkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan atau Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara. 23. Kas Negara adalah tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara. 24. Satuan Kerja yang selanjutnya disingkat satker adalah bagian dari suatu unit organisasi pada kementerian yang melaksanakan suatu atau beberapa kegiatan dari suatu organisasi yang membebani dana APBN. 25. Target PNBP adalah perkiraan PNBP yang akan diterima dalam satu tahun anggaran. 26. Pagu Penggunaan PNBP adalah perkiraan PNBP yang akan digunakan dalam satu tahun anggaran.

BAB II

PNBP FUNGSIONAL

Pasal 3

Koreksi

(1) PNBP fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a merupakan PNBP yang dihasilkan dari pelaksanaan tugas dan fungsi satker dan tarifnya ditetapkan dalam PERATURAN PEMERINTAH tentang Jenis dan Tarif atas Jjenis PNBP yang berlaku pada Kementerian Sosial. (2) Penetapan tarif PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan dampak pengenaan terhadap masyarakat dan kegiatan usahanya, biaya penyelenggaraan kegiatan Pemerintah sehubungan dengan jenis PNBP yang bersangkutan, dan aspek keadilan dalam pengenaan beban kepada masyarakat.

Pasal 4

Jenis akun PNBP fungsional terdiri atas: a. 423116 Pendapatan Penjualan Informasi, Penerbitan Film, Survei, Pemetaan dan Hasil Cetakan Lainnya; b. 423214 Pendapatan Hak dan Perizinan; c. 423216 Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, Informasi, Pelatihan dan Teknologi Sesuai dengan Tugas dan Fungsi Masing-Masing Kementerian dan Pendapatan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; d. 423511 Pendapatan Uang Pendidikan; e. 423512 Pendapatan Uang Ujian Masuk, Kenaikan Tingkat, dan Akhir Pendidikan; dan f. 423519 Pendapatan Pendidikan Lainnya.

Pasal 5

Pasal 6

(1) Kementerian Sosial dapat menggunakan sebagian dana PNBP setelah memperoleh persetujuan dari Menteri Keuangan. (2) Pengajuan izin penggunaan sebagian dana PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut: a. satker menyampaikan usulan penggunaan sebagian dana PNBP yang berlaku pada satker masing-masing ke unit kerja eselon I yang selanjutnya diteruskan ke Menteri Sosial melalui Sekretaris Jenderal cq. Biro Keuangan; b. Menteri Sosial menyampaikan usulan izin penggunaan sebagian dana PNBP kepadaMenteriKeuangan dengan dilengkapi Proposal Izin Penggunaan; c. Kementerian Keuangan bersama Kementerian Sosial melakukan pembahasan untuk mendapat penjelasan mengenai tujuan penggunaan dana dan kegiatan yang akan dibiayai untuk menilai/mengevaluasi besaran penggunaan PNBP yang layak disetujui, yang selanjutnya disampaikan kepada Menteri Keuangan untuk ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan; d. Menteri Keuangan menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan tentang persetujuan penggunaan sebagian dana PNBP dengan besaran persentase penggunaan sesuai dengan hasil penilaian di atas dan merupakan batas pengeluaran PNBP tertinggi; dan e. satker di lingkungan Kementerian Sosial dapat menggunakan PNBP yang telah dialokasikan dalam DIPA masing-masing satker setelah Keputusan Menteri Keuangan ditetapkan. (3) Proposal Izin Penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling sedikit memuat: a. latar belakang permohonan izin penggunaan PNBP; b. visi dan misi; c. tujuan penggunaan PNBP; d. tugas dan fungsi dari pengguna PNBP; e. jenis PNBP beserta tarif yang berlaku; f. kegiatan yang dianggarkan untuk dibiayai oleh pengguna PNBP disertai dengan rincian anggaran biaya; g. realisasi dan proyeksi PNBP berupa realisasi tahun H-3, perkiraan realisasi tahun H, proyeksi PNBP 3 tahun yang akan datang; dan h. output dan outcome dari penggunaan PNBP bagi pengguna PNBP.

Pasal 7

(1) Rencana PNBP disusun dalam bentuk target dan pagu penggunaan PNBP dengan rincian: a. rencana PNBP tingkat satker; b. rencana PNBP tingkat Unit Kerja Eselon I; dan c. rencana PNBP tingkat Kementerian. (2) Target PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara realistis dan optimal berdasarkan: a. jenis PNBP dan tarif atas jenis PNBP; b. akun pendapatan sesuai Bagan Akun Standar; dan c. perkiraan jumlah/volume yang menjadi dasar penghitungan PNBP dari masing-masing jenis PNBP. (3) Pagu penggunaan PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mengacu pada persetujuan penggunaan dana PNBP.

Pasal 8

(1) Rencana PNBP dalam rangka penyusunan pagu indikatif disusun dengan berpedoman pada rencana PNBP tahun anggaran berjalan, realisasi PNBP tahun anggaran sebelumnya, dan kebijakan Pemerintah. (2) Satker wajib menyampaikan rencana PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada unit kerja eselon I paling lambat minggu kesatu bulan Januari untuk dilakukan penelahaan dan penggabungan oleh unit kerja eselon I. (3) Unit kerja eselon I menyampaikan rencana PNBPke Sekretaris Jenderal melalui Biro Keuangan paling lambat minggu kedua bulan Januari. (4) Rencana PNBP disampaikan ke Menteri Keuangan melalui Direktorat Jenderal Anggaran oleh Sekretaris Jenderalpaling lambat minggu ketiga bulan Januari. (5) Dalam mengusulkan rencana PNBP, satker menyampaikan ke unit kerja eselon I yang selanjutnya diteruskan ke Sekretaris Jenderal melalui Biro Keuangan dengan surat pengantar dengan melampirkan proposal. (6) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan outline sebagai berikut: a. pokok-pokok kebijakan PNBP; b. realisasi PNBP 2 (dua) tahun anggaran terakhir; c. perkiraan realisasi PNBP tahun anggaran berjalan; d. target PNBP untuk tahun anggaran yang direncanakan dan 3 (tiga) tahun anggaran berikutnya; e. justifikasi atas peningkatan atau penurunan target PNBP tahun anggaran yang direncanakan terhadap target PNBP tahun anggaran berjalan; f. arsip data komputer rencana PNBP satker menggunakan Aplikasi TPNBP yang menjadi satu bagian dengan SIMPONI; g. realisasi penggunaan dana PNBP 2 (dua)tahun anggaran terakhir untuk satker yang telah memiliki persetujuan penggunaan sebagian dana PNBP; h. perkiraan realisasi penggunaan dana PNBP tahun anggaran berjalan untuk satker yang telah memiliki persetujuan penggunaan sebagian dana PNBP; dan i. pagu penggunaan PNBP untuk tahun anggaran yang direncanakan dan 3 (tiga) tahun anggaran berikutnya untuk satker yang telah memiliki persetujuan penggunaan sebagian dana PNBP.

Pasal 9

(1) Apabila satker tidak menyampaikan rencana PNBP dalam waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2)unit kerja eselon I dapat melakukan perhitungan rencana PNBP pada satker tersebut. (2) Apabila unit kerja eselon I tidak menyampaikan rencana PNBP dalam waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), Sekretaris Jenderal melalui Biro Keuangan dapat melakukan perhitungan rencana PNBP pada unit kerja eselon I tersebut.

Pasal 10

(1) Rencana PNBP dalam rangka penyusunan Pagu Anggaran disusun dengan berpedoman pada rencana PNBP pagu indikatif dan perubahan kebijakan Pemerintah. (2) Dalam hal perubahan kebijakan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyebabkan perubahan rencana PNBP, satker menyampaikan rencana PNBP kepada unit kerja eselon I untuk ditelaah dan selanjutnya disampaikan ke Sekretaris Jenderal melalui Biro Keuangan paling lambat minggu keempat bulan April. (3) Rencana PNBP disampaikan ke Menteri Keuangan melalui Direktorat Jenderal Anggaran oleh Sekretaris Jenderal paling lambat minggu kedua bulan Mei. (4) Rencana PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6) dengan disertai penjelasan atas perubahan kebijakan Pemerintah yang menyebabkan perubahan rencana PNBP.

Pasal 11

(1) Usulan revisi anggaran PNBP terjadi karena adanya perubahan anggaran belanja akibat dari meningkatnya PNBP sehingga terjadi kelebihan realisasi penerimaan dari target yang direncanakan dalam APBN. (2) Dalam hal terdapat kelebihan realisasi PNBP di atas target yang direncanakan dalam APBN, satker dapat mengajukan revisi anggaran berupa penambahan pagu PNBP dengan melampirkan: a. surat usulan revisi anggaran yang dilampiri matriks perubahan (semula-menjadi); b. surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang ditandatangani oleh kuasa pengguna anggaran; c. arsip data komputer rencana kerja dan anggaran kementerian/lembaga DIPA revisi; d. rencana kerja dan anggaran satker; e. copy DIPA terakhir; f. kerangka acuan kerja; g. rincian anggaran biaya; h. BPN dan NTPN yang telah dikonfirmasi KPPN setempat; dan i. dokumen pendukung untuk penambahan usulan penggunaan PNBP. (3) Usulan revisi anggaran PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan prosedur sebagai berikut: a. satker menyampaikan usulan revisi Anggaran PNBP kepada unit kerja eselon I dengan tembusan kepada Sekretaris Jenderal melalui Kepala Biro Perencanaan dan Kepala Biro Keuangan; b. unit kerja eselon I melakukan penelaahan kewajaran usulan revisi anggaran PNBP tahun berjalan atas usulan satker; c. hasil telaahan unit kerja eselon I disampaikan kepada Sekretaris Jenderal melalui Kepala Biro Perencanaan dan Kepala Biro Keuangan; dan d. Sekretaris Jenderal menyampaikan usulan revisi anggaran PNBP tahun berjalankepada Direktur Jenderal Anggaran. (4) Dalam hal anggaran PNBP masih dalam proses revisi, penggunaan dana tetap dapat dilakukan dengan tidak melebihi pagu yang ada.

BAB Kedua

Mekanisme Penetapan Tarif

Pasal 5

Koreksi

Pengajuan tarif PNBP dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut: a. satker menyampaikan usulan jenis dan tarif atas jenis PNBP yang berlaku pada satker masing-masing kepada unit kerja eselon I dan selanjutnya disampaikan kepada Menteri Sosial melalui Sekretaris Jenderal untuk diteruskan kepada Menteri Keuangan; b. usulan Rancangan PERATURAN PEMERINTAH tentang jenis dan tarif atas jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian Sosial dibahas dalam panitia antarkementerian; c. Rancangan PERATURAN PEMERINTAH tentang jenis dan tarif atas jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian Sosial hasil pembahasan, disampaikan kepada Menteri Hukum dan HAM melalui surat Menteri Keuangan; d. Kementerian Hukum dan HAM melakukan harmonisasi, pembulatan, dan pemantapan konsepsi yang hasilnya disampaikan kepada Kementerian Keuangan; e. Menteri Keuangan menyampaikan surat permohonan penetapan Rancangan PERATURAN PEMERINTAH tentang jenis dan tarif atas jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian Sosial kepada PRESIDEN; f. melalui Menteri Sekretaris Negara menyampaikan kembali Rancangan PERATURAN PEMERINTAH tentang jenis dan tarif atas jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian Sosial yang telah dicetak sebagai naskah asli kepada Menteri Keuangan, Menteri Sosial, dan Menteri Koordinator Perekonomian serta menteri terkait untuk diparaf setiap lembarnya; g. Rancangan PERATURAN PEMERINTAH tentang jenis dan tarif atas jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian Sosial yang telah diparaf disampaikan kembali ke Menteri Sekretaris Negara untuk ditetapkan oleh PRESIDEN; h. Menteri Sekretaris Negara membubuhkan nomor dan tahun pada naskah PERATURAN PEMERINTAH tentang jenis dan tarif atas jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian Sosial yang telah ditetapkan PRESIDEN; i. Menteri Sekretaris Negara menyampaikan naskah PERATURAN PEMERINTAH tentang jenis dan tarif atas jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian Sosial yang telah dibubuhi nomor dan tahun kepada Menteri Hukum dan HAM; dan j. Setelah PERATURAN PEMERINTAH tentang jenis dan tarif atas jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian Sosial ditetapkan dan diundangkan, Kementerian Sosial wajib memungut dan menyetorkan PNBP-nya ke Kas Negara sesuai dengan tarif dalam PERATURAN PEMERINTAH tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian Sosial.

BAB Kelima

Rencana PNBP dalam Rangka Penyusunan Pagu Indikatif

Pasal 8

Koreksi

Pasal 9

BAB III

PNBP UMUM

Pasal 12

Koreksi

(1) Jenis penyetoran PNBP yang berlaku umum terdiri dari: a. penerimaan kembali anggaran; b. penerimaan hasil penjualan barang/kekayaan negara; c. penerimaan hasil penyewaan barang/kekayaan negara; d. penerimaan hasil penyimpanan uang negara; e. penerimaan ganti rugi atas kerugian negara; f. penerimaan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan pemerintah; g. penerimaan dari hasil penjualan dokumen lelang; dan h. penerimaan lain-lain. (2) Jenis penyetoran PNBP yang berlaku umum berupa penerimaan kembali anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan menggunakan akun: a. 423951 Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran yang Lalu; b. 423952 Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran yang Lalu; c. 423953 Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran yang Lalu; d. 423954 Penerimaan Kembali Belanja Pembayaran Kewajiban Utang Tahun Anggaran yang Lalu; e. 423955 Penerimaan Kembali Belanja Subsidi Tahun Anggaran yang Lalu; f. 423956 Penerimaan Kembali Belanja Hibah Tahun Anggaran yang Lalu; g. 423957 Penerimaan Kembali Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran yang Lalu; h. 423958 Penerimaan Kembali Belanja Lain-lain Tahun Anggaran yang Lalu; dan i. 423991 Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji. (3) Jenis penyetoran PNBP yang berlaku umum berupa penerimaan hasil penjualan barang/kekayaan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan menggunakan akun: a. 423119 Pendapatan Penjualan Lainnya; b. 423121 Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan; dan c. 423122 Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin. (4) Jenis penyetoran PNBP yang berlaku umum berupa penerimaan hasil penyewaan barang/kekayaan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan menggunakan akun: a. 423129 Pendapatan dari Pemindahtanganan Barang milik negara Lainnya; b. 423141 Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan; c. 423142 Pendapatan Sewa Peralatan dan Mesin; dan d. 423149 Pendapatan dari Pemanfaatan Barang milik negara Lainnya. (5) Jenis penyetoran PNBP yang berlaku umum berupa Penerimaan hasil penyimpanan uang negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan menggunakan akun: a. 423221 Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro); b. 423241 Pendapatan Jasa Layanan Perbankan; c. 423291 Pendapatan Jasa Lainnya; dan d. 423319 Pendapatan Bunga Lainnya. (6) Jenis Penyetoran PNBP yang berlaku umum berupa Penerimaan ganti rugi atas kerugian negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dengan menggunakan akun: a. 423921 Pendapatan Pelunasan Piutang Non Bendahara; dan b. 423922 Pendapatan Pelunasan Ganti Rugi atas Kerugian yang diderita oleh Negara (Masuk TP/TGR) Bendahara. (7) Jenis Penyetoran PNBP yang berlaku umum berupa Penerimaan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dengan menggunakan akun 423752 Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah. (8) Jenis Penyetoran PNBP yang berlaku umum berupa penerimaan dari hasil penjualan dokumen lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dengan menggunakan akun423998 Pendapatan Kelebihan Hasil bersih Lelang yang tidak diambil oleh yang berhak. (9) Jenis Penyetoran PNBP yang berlaku umum berupa penerimaan lain-lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dengan menggunakan akun 423999 Pendapatan Anggaran Lain-lain.

Pasal 13

Pemanfaatan barang milik negara pada Kementerian Sosial hanya dapat dilakukan sepanjang barang milik negara tersebut berada dalam kondisi tidak digunakan oleh pengelola barang atau pengguna barang dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya.

Pasal 14

(1) Proses pengajuan tarif sewa dapat diajukan kepada: a. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang pada masing-masing daerah satker apabila nilai aset yang akan disewakan sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). b. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara apabila nilai aset diatas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). (2) Pengajuan permohonan pemanfaatan aset berdasarkan nilai perolehan aset dengan disertai surat Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial tentang Pendelegasian Wewenang Selaku Pengguna Barang Kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis. (3) Permohonan pemanfaatan barang milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan melampirkan: a. data usulan sewa; b. data barang milik negara yang akan diusulkan untuk disewakan; c. data calon penyewa; d. data transaksi sewa sebanding dan sejenis yang ada disekitar barang milik negara yang diusulkan untuk disewakan; dan e. surat pernyataan dari pengguna barang. (4) Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang atau Direktorat Jenderal Kekayaan Negara menerbitkan surat persetujuan pemanfaatan barang milik negara dengan tarif persetujuan. (5) Setelah terbit surat persetujuan pemanfaatan barang milik negara dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang / Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, satker melalui unit kerja eselon I mengajukan surat ke Sekretaris Jenderal untuk MENETAPKAN Keputusan tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Sosial. (6) Berdasarkan surat persetujuan pemanfaatan barang milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (5), kepala satker unit pelaksana teknis dapat melakukan pemungutan sewa barang milik negara sesuai dengan dan periodesitas yang tertera dalam surat keputusan. (7) Setiap akhir tahun satker wajib melaporkan pelaksanaan pemanfaatan barang milik negara berdasarkan surat persetujuan pemanfaatan barang milik negara.

Pasal 15

(1) Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (6) dilakukan sekaligus paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum penandatanganan perjanjian. (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke Kas Negara dengan cara pembayaran ke Kas Negara melalui SIMPONI dengan menyampaikan bukti kepada Bendahara Penerimaan.

Pasal 16

Obyek sewa yang berada pada pengelola barang meliputi: a. barang milik negara berupa tanah dan/atau bangunan yang berada pada pengelola barang; b. barang milik negara berupa sebagian tanah dan/atau bangunan yang status penggunaannya ada pada pengguna barang; dan c. barang milik negara selain tanah dan/atau bangunan yang status penggunaannya ada pada pengguna barang.

Pasal 17

Pengguna barang memiliki kewenangan dan tanggung jawab: a. mengajukan permohonan persetujuan pemanfaatan barang milik negaraberupa sebagian tanah dan/atau bangunan kepada pengelola barang; b. menerbitkan keputusan pelaksanaan pemanfaatanbarang milik negara berupa sebagian tanah dan/atau bangunan atau barang milik negara selain tanah dan/atau bangunan, setelah mendapat persetujuan dari pengelola barang; dan c. melakukanpemanfaatanbarang milik negara.

Pasal 18

(1) Perjanjian pemanfaatanbarang milik negaraberupa perjanjian sewa dituangkan dalam perjanjian yang ditandatangani oleh penyewa dan Kuasa Pengguna Barang melalui pengelola barang. (2) Perjanjian sewa menyewa barang milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. data barang milik negarayang akan disewakan; b. peruntukkan sewa; c. besaran dan jangka waktu sewa; d. data penyewa; dan e. hak dan kewajiban kedua belah pihak dan hal-hal lainnya yang diatur dalam persetujuan pemanfaatan barang milik negaradan Keputusan Pengguna Barang.

Pasal 19

(1) Jangka waktu perjanjian sewa barang milik negarapaling lama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani perjanjian. (2) Jangka waktu sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang dengan persetujuan dari Pengelola Barang. (3) Permohonan perpanjangan waktu sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan ketentuan: a. untuk periodesitas sewa pertahun, permohonan harus disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu sewa; b. untuk periodesitas sewa perbulan, permohonan harus disampaikan paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum berakhirnya jangka waktu sewa; dan c. untuk sewa per hari atau per jam, permohonan harus disampaikan sebelum berakhirnya jangka waktu sewa. (3) Pengajuan usulan perpanjangan jangka waktu sewa dilaksanakan dengan mekanisme sebagaimana pengajuan usulan sewa baru. (4) Pemberian persetujuan, penetapan, dan perjanjian perpanjangan jangka waktu sewa dilaksanakan dengan mekanisme sebagaimana pengajuan usulan sewa baru.

BAB Kesatu

Umum

Pasal 12

Koreksi

Pasal 13

BAB IV

PENYETORAN PNBP

Pasal 20

Koreksi

(1) Pembayaran/penyetoran Penerimaan Negara ke Kas Negara melalui Bank/Pos Persepsi dapat dilakukan pada: a. loket/teller (over the counter); dan b. sistem elektronik lainnya, meliputiautomatic teller machine (ATM), internet banking, dan electronic data capture (EDC). (2) Pembayaran/penyetoran Penerimaan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan sistem billing.

Pasal 21

Koreksi

Billing Kementerian Sosial digunakan untuk memfasilitas pembayaran/penyetoran untuk kelompok PNBP: a. fungsional; dan b. Umum.

Pasal 22

(1) Seluruh PNBP dan penerimaan nonanggaran dibayar/disetor melalui Bank/Pos Persepsi dengan menggunakan Kode Billing melalui sistem Billing. (2) Sistem Billing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diakses melalui portal SIMPONI (www.simponi.kemenkeu.go.id). (3) Kode Billing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Sistem Billing SIMPONI setelah melakukan perekaman data. (4) Wajib bayar/wajib setor bertanggungjawab atas kelengkapan dan kebenaran atas perekaman data sebagaimana dimaksud pada ayat (3). (5) Kode Billing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki masa aktif selama 3 (tiga) hari sejak waktu diterbitkan.

Pasal 23

(1) Billing dapat diakses oleh Wajib Bayar/Wajib Setor setelah terdaftar sebagai pengguna Sistem Billing. (2) Untuk mendaftar sebagai pengguna Sistem Billing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Bayar atau Wajib Setor melakukan pendaftaran melalui portal SIMPONI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2). (3) Untuk Wajib bayar, data-data yang direkam dalam proses pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit terdiri dari: a. nama Wajib Bayar; b. alamat Wajib Bayar; c. nomor telepon; d. alamat email; dan e. data kementerian/lembaga, unit eselon I, dan satker. (4) Untuk Wajib Setor, data-data yang direkam dalam proses pendaftaran paling sedikit terdiri dari: a. nama satker; b. alamat satker; c. nomor telepon; d. alamat email; dan e. data kementerian/lembaga, unit eselon I, dan satker. (5) Setelah melakukan perekaman data, Sistem Billing SIMPONI mengirimkan link aktivasi ke email Wajib Bayar/Wajib Setor. (6) Wajib Bayar/Wajib Setor yang telah melakukan aktivasi menggunakan linkaktivasi secara resmi telah terdaftar sebagai pengguna Sistem Billing.

Pasal 24

Billing Nonanggaran digunakan untuk memfasilitasi penyetoran Penerimaan Negaraberupa: a. perhitungan pihak ketiga; b. pengembalian belanja; c. pengembalian uang persediaan/tambahan uang persediaan; dan d. sisa hibah langsung dalam bentuk uang.

Pasal 25

BAB Kelima

Koreksi atas Kesalahan Penginputan Elemen Data Billing

Pasal 25

Koreksi

(1) Dalam hal terjadi kesalahan penginputan elemen data billing atas transaksi PNBP yang telah mendapatkan NTPN dan disetor ke Kas Negara, Wajib Bayar/Wajib Setor dapat mengajukan permohonan koreksi kepada satker pemilik tagihan. (2) Atas permohonan koreksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), satker melakukan penelitian atas data transaksi PNBP. (3) Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menunjukan bahwa diperlukan perubahan atas data transaksi PNBP, satker pemilik tagihan mengajukan permohonan koreksi kepada Sekretariat Jenderal melalui Biro Keuangan yang selanjutnya ditindaklanjutkan ke Direktorat Jenderal Anggaran. (4) Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menunjukan bahwa tidak diperlukan perubahan atas data transaksi PNBP, satker pemilik tagihan menyampaikan penolakan atas permohonan koreksi kepada Wajib Bayar/Wajib Setor. (5) Direktorat Jenderal Anggaran melakukan pengujian atas permohonan koreksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3). (6) Dalam hal hasil pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menunjukkan bahwa diperlukan perubahan atas data transaksi PNBP dan/atau Penerimaan Nonanggaran, Direktorat Jenderal Anggaran: a. melakukan perubahan atas data transaksi PNBP dan/atau Penerimaan Nonanggaran; b. menyampaikan perubahan data transaksi PNBP dan/atau Penerimaan Nonanggaran kepada KPPN Khusus Penerimaan; dan c. menyampaikan persetujuan atas permohonan koreksi kepada Instansi Pemerintah pemilik tagihan. (7) Dalam hal hasil pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menunjukkan bahwa tidak diperlukan perubahan atas data transaksi PNBP dan/atau Penerimaan Nonanggaran, Direktorat Jenderal Anggaran menyampaikan penolakan atas permohonan koreksi kepada Instansi Pemerintah pemilik tagihan. (8) Berdasarkan persetujuan atau penolakan atas permohonan koreksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7), Instansi Pemerintah pemilik tagihan menyampaikan tanggapan atas permohonan koreksi kepada Wajib Bayar/Wajib Setor selaku pemohon.

Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2016 tentang PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SOSIAL

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB Kesatu

Pasal 3

Pasal 4

BAB Kedua

Pasal 5

BAB Ketiga

Pasal 6

BAB Keempat

Pasal 7

BAB Kelima

Pasal 8

Pasal 9

BAB Keenam

Pasal 10

BAB Ketujuh

Pasal 11

BAB III

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

BAB Kesatu

Pasal 12

Pasal 13

BAB Kedua

Pasal 14

BAB Ketiga

Pasal 15

BAB Keempat

Pasal 16

BAB Kelima

Pasal 17

BAB Keenam

Pasal 18

BAB Ketujuh

Pasal 19

BAB IV

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

BAB Kesatu

Pasal 20

Pasal 21

BAB Kedua

Pasal 22

BAB Ketiga

Pasal 23

BAB Keempat

Pasal 24

BAB Kelima

Pasal 25

BAB V

Pasal 26

BAB VI

Pasal 27

Pasal 28