PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 29 Tahun 2019 tentang PEDOMAN PENERAPAN DAN PENILAIAN PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN SOSIAL

PERMEN Nomor 29 Tahun 2019

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Barang Milik Negara yang selanjutnya disingkat BMN adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. 2. Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah atau kepada pihak lain tanpa memperoleh penggantian. 3. Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab MENETAPKAN kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan BMN. 4. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan BMN. 5. Kuasa Pengguna Barang adalah kepala satuan kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan barang yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya. 6. Pejabat Pembuat Komitmen adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban belanja negara. 7. Unit Organisasi adalah Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal, dan Badan di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral termasuk Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional dan Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa. 8. Pimpinan Unit Organisasi adalah Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal, dan Kepala Badan di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, serta Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional dan Kepala Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa. 9. Penghapusan adalah tindakan menghapus BMN dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengelola Barang, Pengguna Barang, dan/atau Kuasa Pengguna Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya. 10. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral. 11. Kementerian adalah kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral untuk membantu PRESIDEN dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. 12. Sekretaris Jenderal adalah Sekretaris Jenderal Kementerian. 13. Inspektur Jenderal adalah Inspektur Jenderal Kementerian.

BAB III

PELAKSANAAN HIBAH BMN

Pasal 5

Koreksi

(1) Hasil kegiatan berupa pengadaan BMN yang dari sejak awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan dilaporkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen kepada Kuasa Pengguna Barang dan dilengkapi dengan data administratif sumber BMN paling lambat 1 (satu) bulan sejak berita acara serah terima pekerjaan selesai. (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kuasa Pengguna Barang mencatat pada aplikasi Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara dan melakukan persiapan permohonan persetujuan Hibah BMN.

Pasal 6

(1) Kuasa Pengguna Barang membentuk Tim Internal Pelaksanaan Hibah BMN untuk melakukan persiapan permohonan persetujuan Hibah BMN. (2) Tim Internal Pelaksanaan Hibah BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas: a. melakukan penelitian data administratif: 1. BMN antara lain tahun perolehan, spesifikasi/identitas teknis, bukti kepemilikan, dan/atau nilai perolehan; dan 2. data calon penerima BMN meliputi tetapi tidak terbatas pada identitas calon penerima Hibah; dan b. melakukan penelitian fisik terhadap kesesuaian fisik BMN dengan data administratif. (3) Pelaksanaan tugas Tim Internal Pelaksanaan Hibah BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara penelitian sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (4) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Tim Internal Pelaksanaan Hibah BMN menyampaikan laporan kepada Kuasa Pengguna Barang dengan disertai berita acara penelitian.

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

(1) Berdasarkan Surat Persetujuan Pelaksanaan Hibah BMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf a dan ayat (6), Kuasa Pengguna Barang: a. MENETAPKAN Keputusan Hibah BMN; dan b. membuat Naskah Hibah yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Barang dan penerima Hibah atau pejabat yang ditunjuk. (2) Keputusan Hibah BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (3) Naskah Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat: a. identitas para pihak; b. jenis dan nilai perolehan barang yang dilakukan Hibah; c. tujuan dan peruntukan Hibah; d. hak dan kewajiban para pihak; e. klausul beralihnya tanggung jawab dan kewajiban kepada pihak penerima Hibah; dan f. penyelesaian perselisihan, sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (4) Penandatanganan Naskah Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal Surat Persetujuan Pelaksanaan Hibah BMN diterbitkan.

Pasal 10

(1) Berdasarkan Surat Persetujuan Pelaksanaan Hibah BMN dari Menteri melalui Sekretaris Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf a atau dari Pengelola Barang, dan Naskah Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), Kuasa Pengguna Barang melakukan serah terima BMN kepada penerima Hibah BMN yang dituangkan dalam berita acara serah terima. (2) Berita acara serah terima ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Barang dan penerima Hibah atau pejabat/orang yang ditunjuk. (3) Berita acara serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 11

BMN yang dihibahkan wajib digunakan sebagaimana ketentuan yang ditetapkan dalam Naskah Hibah.

(1) Kuasa Pengguna Barang melalui Pimpinan Unit Organisasi masing-masing mengajukan usulan permohonan persetujuan kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal selaku Pengguna Barang mengenai Hibah BMN yang dari sejak awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan disertai dengan pertimbangan dan peruntukan Hibah serta kelengkapan data. (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah Kuasa Pengguna Barang menerima laporan dari Tim Internal Pelaksanaan Hibah BMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4). (3) Kelengkapan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. berita acara penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3); b. data calon penerima Hibah BMN; c. data BMN yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Barang yang bersangkutan yang terdiri atas: 1. jenis barang; 2. kode barang; 3. Nomor Urut Pendaftaran (NUP); 4. tahun perolehan; 5. lokasi; 6. kondisi; 7. spesifikasi/identitas teknis; 8. bukti kepemilikan jika ada; dan 9. nilai perolehan. d. daftar BMN dari Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Keuangan Barang Milik Negara yang dilegalisasi; e. dokumen penganggaran pengadaan BMN berupa Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang dilegalisasi atau perjanjian/kontrak; f. surat pernyataan kesediaan menerima Hibah dari pemohon Hibah atau calon penerima Hibah; g. Keputusan Kuasa Pengguna Barang mengenai pembentukan Tim Internal Pelaksanaan Hibah BMN; dan h. dokumen pendukung, untuk calon penerima Hibah berupa: 1. masyarakat, baik perorangan maupun kelompok berupa: a) dasar kebijakan/peraturan program pembangunan nasional; dan b) identitas calon penerima berupa Kartu Tanda Penduduk atau dokumen lainnya; atau 2. lembaga sosial, lembaga budaya, lembaga keagamaan, organisasi kemanusiaan, atau lembaga pendidikan yang bersifat nonkomersial, sebagai berikut: a) salinan akta pendirian dan perubahannya jika ada; b) salinan anggaran dasar/anggaran rumah tangga dan perubahannya jika ada; atau c) pernyataan tertulis dari instansi teknis yang kompeten bahwa lembaga yang bersangkutan bergerak di bidang sosial, budaya, keagamaan, kemanusiaan, atau pendidikan yang bersifat nonkomersial; dan d) untuk lembaga pendidikan dilengkapi dengan pernyataan tertulis dari pimpinan lembaga bahwa lembaga bersifat nonkomersial. (4) Surat pernyataan kesediaan menerima Hibah dari pemohon Hibah atau calon penerima Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f untuk calon penerima Hibah yang merupakan: a. Pemerintah Daerah, ditandatangani oleh Kepala Daerah atau pejabat lain yang diberi kewenangan; b. masyarakat baik perorangan maupun kelompok, ditandatangani oleh pemohon Hibah atau calon penerima Hibah; dan c. lembaga sosial, lembaga budaya, lembaga keagamaan, lembaga kemanusiaan, atau lembaga pendidikan yang bersifat nonkomersial, ditandatangani oleh pimpinan lembaga.

(1) Menteri melalui Sekretaris Jenderal selaku Pengguna Barang melakukan penelitian terhadap permohonan persetujuan Hibah BMN di lingkungan Kementerian yang dari sejak awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7. (2) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri melalui Sekretaris Jenderal selaku Pengguna Barang menyetujui atau tidak menyetujui permohonan tersebut paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya surat usulan permohonan persetujuan Hibah BMN secara lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7. (3) Dalam hal permohonan persetujuan Hibah BMN tidak disetujui sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri melalui Sekretaris Jenderal selaku Pengguna Barang memberitahukan kepada Pimpinan Unit Organisasi yang mengajukan permohonan disertai dengan alasannya. (4) Dalam hal permohonan persetujuan Hibah BMN disetujui sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terhadap BMN yang dari sejak awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan yang memiliki nilai perolehan: a. sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), Menteri melalui Sekretaris Jenderal selaku Pengguna Barang menerbitkan persetujuan pelaksanaan Hibah BMN; dan b. lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), Menteri melalui Sekretaris Jenderal selaku Pengguna Barang mengajukan permohonan persetujuan pelaksanaan Hibah BMN kepada Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang. (5) Surat Persetujuan Pelaksanaan Hibah BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a paling sedikit memuat: a. objek Hibah; b. nilai perolehan; c. identitas penerima Hibah; d. peruntukan Hibah; e. kewajiban Kuasa Pengguna Barang untuk: 1. MENETAPKAN Keputusan Hibah BMN; 2. menindaklanjuti persetujuan Hibah BMN dengan pelaksanaan Hibah BMN; 3. melaksanakan penghapusan BMN yang telah dihibahkan dari Daftar Barang Kuasa Pengguna Barang; dan 4. melaporkan pelaksanaan Hibah kepada Pengguna Barang; dan f. kewajiban Pengguna Barang untuk melaporkan pelaksanaan Hibah kepada Pengelola Barang berdasarkan laporan dari Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam huruf e angka 4. (6) Persetujuan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ditetapkan sesuai dengan format Surat Persetujuan Pelaksanaan Hibah BMN sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Peraturan Menteri Nomor 29 Tahun 2019 tentang PEDOMAN PENERAPAN DAN PENILAIAN PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN SOSIAL

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

Pasal 4

BAB III

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB IV

Pasal 12

BAB V

Pasal 13

Pasal 14

BAB VI

Pasal 15

BAB VII

Pasal 16

BAB VII

Pasal 17

Pasal 18