PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 28 Tahun 2012 tentang PEDOMAN UMUM TARUNA SIAGA BENCANA

PERMEN Nomor 28 Tahun 2012

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan: 1. Taruna Siaga Bencana, selanjutnya disingkat TAGANA adalah relawan sosial atau Tenaga Kesejahteraan Sosial berasal dari masyarakat yang memiliki kepedulian dan aktif dalam penanggulangan bencana bidang perlindungan sosial. 2. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. 3. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk penetapan kebijakan yang meliputi kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi. 4. Perlindungan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 5

Koreksi

TAGANA berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Sosial melalui Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial c.q. Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam.

Pasal 6

Koreksi

TAGANA mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana, baik pada pra bencana, saat tanggap darurat, maupun pascabencana, dan tugas-tugas penanganan permasalahan sosial lainnya yang terkait dengan penanggulangan bencana.

Pasal 7

(1) Tugas TAGANA dalam melaksanakan penanggulangan bencana pada Pra Bencana mempunyai fungsi: a. pendataan dan pemetaan daerah rawan bencana; b. peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengurangan risiko bencana; c. kegiatan pengurangan risiko bencana di lokasi rawan bencana; d. peningkatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi kemungkinan terjadi bencana; e. fasilitasi dalam pembentukan dan pengembangan kampung siaga bencana; f. sistem deteksi dini kepada masyarakat atas kemungkinan terjadi bencana; g. evakuasi bersama pihak terkait terlebih dalam bidang perlindungan sosial atas ancaman bahaya; dan h. upaya pengurangan resiko dan kesiapsiagaan lainnya. (2) Tugas TAGANA dalam melaksanakan penanggulangan bencana pada saat terjadi bencana mempunyai fungsi: a. mengkaji dengan cepat dan melaporkan hasil identifikasi serta rekomendasi kepada posko atau dinas / instansi sosial, serta berkoordinasi dengan Tim Reaksi Cepat bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial; b. mengidentifikasi / mendata korban bencana; c. melaksanakan operasi tanggap darurat pada bidang penyelamatan korban dari situasi tidak aman ke tempat yang lebih aman; d. melaksanakan operasi tanggap darurat pada bidang penampungan sementara; e. melaksanakan operasi tanggap darurat pada bidang dapur umum; f. melaksanakan operasi tanggap darurat pada bidang logistik; g. melaksanakan operasi tanggap darurat pada bidang psikososial; h. memobilisasi dan menggerakan masyarakat dalam upaya pengurangan resiko; dan i. mengupayakan tanggap darurat lainnya. (3) Tugas TAGANA dalam melaksanakan penanggulangan bencana pada pasca bencana mempunyai fungsi: a. mengidentifikasi/mendata kerugian material pada korban bencana; b. mengidentifikasi/mendata kerusakan rumah atau tempat tinggal korban bencana; c. melaksanakan penanganan psikososial dan rujukan; d. mengupayakan penguatan dan pemulihan sosial korban bencana serta berkoordinasi dengan pihak terkait; dan e. melaksanakan pendampingan dalam advokasi sosial.

Pasal 8

Ketentuan mengenai teknis pelaksanaan tugas dan fungsi TAGANA, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial.

BAB IV

KEANGGOTAAN DAN PENJENJANGAN

Pasal 9

Koreksi

Keanggotaan TAGANA terdiri atas : a. anggota TAGANA; dan b. anggota TAGANA Kehormatan

Pasal 10

Koreksi

(1) Anggota TAGANA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, merupakan anggota TAGANA yang ditetapkan setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9. (2) Anggota TAGANA Kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, merupakan anggota yang ditetapkan karena penghargaan, jabatan, atau pengabdian dalam penanggulangan bencana.

Pasal 11

(1) Calon anggota TAGANA berasal dari perorangan, kelompok masyarakat atau organisasi sosial kemasyarakatan. (2) Calon anggota TAGANA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi syarat: a. Warga Negara INDONESIA laki-laki atau perempuan; b. berusia antara 18 (delapan belas) tahun sampai dengan 45 (empat puluh lima) tahun; dan c. sehat jasmani dan rohani. (3) Selain harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), calon anggota TAGANA wajib mengikuti pelatihan dasar TAGANA. (4) Calon anggota TAGANA dan TAGANA Kehormatan yang telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), ditetapkan sebagai anggota TAGANA oleh Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial. (5) Anggota TAGANA yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), memperoleh Nomor Induk Anggota TAGANA.

Pasal 12

Ketentuan mengenai penetapan anggota TAGANA dan TAGANA Kehormatan, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial.

Pasal 13

(1) Jenjang keanggotaan TAGANA terdiri atas : a. TAGANA Muda, yaitu anggota TAGANA yang telah mengikuti pelatihan dasar, berpengalaman dalam penanggulangan bencana; b. TAGANA Madya, yaitu anggota TAGANA yang telah mengikuti pelatihan dan pemantapan penanggulangan bencana tingkat madya, berpengalaman, dan mempunyai keterampilan khusus dalam penanggulangan bencana; dan c. TAGANA Utama, yaitu anggota TAGANA yang telah mengikuti pelatihan, pemantapan tingkat utama, dan mempunyai keterampilan khusus serta telah berpengalaman dalam penanggulangan bencana baik regional maupun nasional. (2) Ketentuan mengenai penjenjangan keanggotaan TAGANA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial.

Pasal 14

(1) Keanggotaan TAGANA berakhir karena : a. mengundurkan diri; b. meninggal dunia; dan/atau c. diberhentikan. (2) Anggota TAGANA yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf c, dikarenakan melanggar tata tertib TAGANA atau melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Pemberhentian keanggotaan TAGANA sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan dengan ketentuan : a. ketua forum koordinasi TAGANA kabupaten/kota melaporkan kepada Kepala dinas sosial/instansi sosial kabupaten/kota mengenai adanya anggota TAGANA yang melakukan pelanggaran ketentuan tata tertib TAGANA atau ketentuan peraturan perundang-undangan; b. dinas sosial/instansi sosial kabupaten/kota memberikan surat peringatan baik secara lisan maupun tertulis pada anggota TAGANA sampai dengan surat peringatan ketiga; c. dalam hal surat peringatan sebagaimana dimaksud pada huruf b diabaikan, kepala dinas sosial/instansi sosial kabupaten/kota melaporkan kepada kepala dinas sosial/instansi sosial provinsi; d. kepala dinas sosial/instansi sosial provinsi melakukan verifikasi terhadap laporan dimaksud; e. dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf d terbukti, dinas sosial/instansi sosial provinsi mengusulkan pemberhentian anggota TAGANA kepada Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial; dan f. Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial memberhentikan keanggotaan TAGANA dengan Surat Keputusan.

Peraturan Menteri Nomor 28 Tahun 2012 tentang PEDOMAN UMUM TARUNA SIAGA BENCANA

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

BAB III

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

BAB IV

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

BAB V

Pasal 15

BAB VI

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

BAB VII

Pasal 20

BAB VIII

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

BAB IX

Pasal 23

Pasal 24

BAB X

Pasal 25

BAB XI

Pasal 26

BAB XII

Pasal 27

BAB XIII

Pasal 28

Pasal 29