PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 2018 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Sosial Tahun 2019

PERMEN Nomor 27 Tahun 2018

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Bantuan Pemerintah adalah bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan oleh Pemerintah kepada perseorangan, kelompok masyarakat, atau lembaga pemerintah/nonpemerintah. 2. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang digunakan sebagai acuan pengguna anggaran dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan sebagai pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 3. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah Menteri Sosial yang bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran pada Kementerian Sosial. 4. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Sosial. 5. Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah unit organisasi lini yang melaksanakan kegiatan dan memiliki kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran. 6. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 7. Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat PP-SPM adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh KPA untuk melakukan pengujian atas Surat Permintaan Pembayaran dan menerbitkan Surat Perintah Membayar. 8. Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja negara dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada kantor/satker di Kementerian Sosial. 9. Bendahara Pengeluaran Pembantu yang selanjutnya disingkat BPP adalah orang yang ditunjuk untuk membantu Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan pembayaran kepada yang berhak guna kelancaran pelaksanaan kegiatan tertentu. 10. Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari Satker atau membiayai pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung. 11. Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat TUP adalah uang muka yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran untuk kebutuhan yang sangat mendesak dalam 1 (satu) bulan melebihi pagu UP yang telah ditetapkan. 12. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPK, yang berisi permintaan pembayaran tagihan kepada negara. 13. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disebut SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh PP-SPM untuk mencairkan dana yang bersumber dari DIPA dalam rangka pembayaran tagihan kepada penerima hak/Bendahara Pengeluaran. 14. Bank/Pos Penyalur adalah bank/pos mitra kerja sebagai tempat dibuka rekening atas nama satker untuk menampung dana Bantuan Pemerintah yang akan disalurkan kepada penerima Bantuan Pemerintah. 15. Kas Negara adalah tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku BUN untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara. 16. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

BAB II

PELAKSANAAN

Pasal 5

Koreksi

(1) Pemberian Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi: a. program pemberdayaan sosial; b. program rehabilitasi sosial; c. program perlindungan dan jaminan sosial; dan d. program pendidikan; e. program pelatihan, pelatihan, dan penyuluhan sosial. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyaluran Bantuan Pemerintah berupa petunjuk teknis ditetapkan oleh Menteri dan dapat didelegasikan kepada pejabat eselon I terkait. (3) Petunjuk teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memuat: a. dasar hukum pemberian Bantuan Pemerintah; b. tujuan penggunaan Bantuan Pemerintah; c. pemberi Bantuan Pemerintah; d. persyaratan penerima Bantuan Pemerintah; e. bentuk Bantuan Pemerintah; f. alokasi anggaran dan rincian jumlah Bantuan Pemerintah; g. tata kelola pencairan dana Bantuan Pemerintah; h. penyaluran dana Bantuan Pemerintah; i. pertanggungjawaban Bantuan Pemerintah; j. ketentuan perpajakan; dan k. sanksi.

Pasal 6

(1) Pengalokasian anggaran Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan sesuai dengan peruntukan. (2) Bantuan Pemerintah dalam bentuk pemberian tunjangan kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dan bantuan pemakaman/penguburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, dialokasikan pada kelompok akun belanja barang nonoperasional. (3) Bantuan Pemerintah dalam bentuk bantuan sarana/prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dialokasikan pada kelompok akun belanja peralatan dan mesin untuk diserahkan kepada masyarakat dan/atau pemerintah daerah atau belanja barang lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat/pemerintah daerah. (4) Bantuan Pemerintah dalam bentuk bantuan rehabilitasi dan/atau pembangunan gedung/bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d dialokasikan pada kelompok akun belanja gedung dan bangunan untuk diserahkan kepada masyarakat/pemerintah daerah. (5) Bantuan Pemerintah dalam bentuk bantuan buku braille dan buku bicara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e dan bantuan alat pengolah data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f, dialokasikan pada kelompok akun belanja barang lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat/pemerintah daerah. (6) Bantuan Pemerintah dalam bentuk pemberian bantuan kepada penyandang masalah kesejahteraan sosial yang berprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g, bantuan operasional lembaga kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h, dan beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf i dialokasikan pada kelompok akun belanja barang nonoperasional lainnya. (7) Pemberian Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (6) didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan melalui DIPA Kementerian Sosial.

BAB III

MEKANISME PENYALURAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN PEMERINTAH

Pasal 7

Koreksi

(1) Bantuan Pemerintah berupa tunjangan kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a diberikan kepada janda/duda/salah satu anak kandung dari pahlawan nasional serta perintis kemerdekaan dan janda/duda perintis kemerdekaan. (2) Bantuan Pemerintah berupa tunjangan kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang.

Pasal 8

Koreksi

(1) Pemberian tunjangan kehormatan bagi janda/duda/salah satu anak kandung dari pahlawan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dengan ketentuan: a. pemberian penghargaan dilaksanakan berdasarkan Keputusan yang ditetapkan oleh PPK dan disahkan oleh KPA; dan b. pembayaran tunjangan kehormatan disampaikan melalui mekanisme pembayaran langsung dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara ke rekening bank penerima tunjangan kehormatan. (2) Pemberian tunjangan kehormatan bagi perintis kemerdekaan dan janda/duda perintis kemerdekaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dengan ketentuan: a. pemberian penghargaan dilaksanakan berdasarkan Keputusan yang ditetapkan oleh PPK dan disahkan oleh KPA; dan b. pembayaran tunjangan kehormatan disampaikan melalui mekanisme pembayaran langsung dari rekening pos penyalur ke rekening pos penerima tunjangan kehormatan.

Pasal 9

Mekanisme pelaksanaan pemberian tunjangan kehormatan kepada janda/duda/salah satu anak kandung dari pahlawan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dengan ketentuan: a. pemberian penghargaan dilaksanakan berdasarkan Keputusan yang ditetapkan oleh PPK dan disahkan oleh KPA; dan b. pembayaran tunjangan kehormatan disampaikan melalui mekanisme pembayaran langsung dari rekening pos penyalur ke rekening pos penerima tunjangan kehormatan.

Pasal 10

Mekanisme pelaksanaan pemberian tunjangan kehormatan kepada perintis kemerdekaan dan janda/duda perintis kemerdekaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) meliputi: a. Kementerian Sosial melakukan verifikasi dan validasi data perintis kemerdekaan dan janda/duda perintis kemerdekaan; b. PPK MENETAPKAN daftar nama penerima tunjangan kehormatan dan disahkan oleh KPA; dan c. PPK melakukan transfer ke rekening penerima tunjangan kehormatan melalui Bank/Pos Penyalur.

Pasal 11

(1) Bantuan Pemerintah berupa bantuan pemakaman/ penguburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b diberikan kepada janda/duda/salah satu anak kandung dari pahlawan nasional serta perintis kemerdekaan dan janda/duda perintis kemerdekaan. (2) Bantuan Pemerintah berupa bantuan pemakaman/penguburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan pengajuan ahli waris. (3) Pemberian bantuan pemakaman/penguburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh PPK dan disahkan oleh KPA. (4) Bantuan pemakaman/penguburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berupa uang biaya pemakaman/penguburan.

Pasal 12

Mekanisme pelaksanaan pemberian bantuan pemakaman/penguburan kepada janda/duda/salah satu anak kandung dari pahlawan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dengan ketentuan: a. ahli waris pahlawan nasional membuat surat kuasa penerima bantuan pemakaman/penguburan yang ditandatangani oleh seluruh ahli waris dilengkapi dengan: 1. fotokopi nomor rekening ahli waris yang ditunjuk; 2. kartu tanda penduduk semua ahli waris; 3. surat kematian janda/duda/salah satu anak kandung dari pahlawan nasional; dan 4. fotokopi Keputusan PRESIDEN tentang penetapan sebagai pahlawan nasional. b. PPK MENETAPKAN nama penerima bantuan pemakaman/penguburan dan disahkan oleh KPA dan selanjutnya melakukan transfer ke rekening penerima bantuan pemakaman/penguburan.

Pasal 13

Mekanisme pelaksanaan pemberian bantuan pemakaman/penguburan kepada perintis kemerdekaan dan janda/duda perintis kemerdekaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dengan ketentuan: a. keluarga perintis kemerdekaan dan janda/duda perintis kemerdekaan mengajukan permohonan bantuan pemakaman/penguburan yang ditandatangani dilengkapi dengan: 1. foto kopi nomor rekening salah satu anggota keluarga yang ditunjuk; 2. kartu tanda penduduk salah satu anggota keluarga yang ditunjuk; 3. surat kematian perintis kemerdekaan dan janda/duda perintis kemerdekaan; dan 4. foto kopi Keputusan Menteri Sosial tentang Penetapan Sebagai Perintis Kemerdekaan dan Janda/Duda Perintis Kemerdekaan. b. PPK MENETAPKAN nama penerima bantuan pemakaman/penguburan dan disahkan oleh KPA dan selanjutnya melakukan transfer ke rekening penerima bantuan pemakaman/penguburan.

Pasal 14

(1) Bantuan Pemerintah berupa bantuan sarana/prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c merupakan sarana/prasarana untuk mendukung: a. sistem layanan dan rujukan terpadu yang akan diserahterimakan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota untuk mendukung operasionalisasi sistem layanan dan rujukan terpadu di daerah kabupaten/kota setempat; b. sistem pelayanan pemberian izin undian gratis berhadiah serta pengumpulan uang/barang secara daring; dan c. operasionalisasi unit pelayanan program rehabilitasi sosial anak dan taman anak sejahtera. (2) Bantuan Pemerintah berupa bantuan sarana/prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk barang.

Pasal 15

Mekanisme pelaksanaan pemberian bantuan sarana/ prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a dengan ketentuan: a. Menteri MENETAPKAN daerah kabupaten/kota sebagai lokasi sistem layanan dan rujukan terpadu; b. PPK melakukan pengadaan sarana/prasarana sistem layanan dan rujukan terpadu melalui e-procurement; dan c. PPK mengirimkan dan menyerahkan sarana/prasarana ke daerah kabupaten/kota sebagai lokasi sistem layanan dan rujukan terpadu.

Pasal 16

Mekanisme pelaksanaan pemberian bantuan sarana/ prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b dengan ketentuan: a. KPA MENETAPKAN provinsi sebagai lokasi pelaksanaan sistem pelayanan pemberian izin undian gratis berhadiah serta pengumpulan uang/barang secara daring; b. PPK melakukan pengadaan sarana/prasarana sistem pelayanan pemberian izin undian gratis berhadiah serta pengumpulan uang/barang secara daring; dan c. PPK mengirimkan dan menyerahkan sarana/ prasarana ke daerah provinsi sebagai lokasi sistem pelayanan pemberian izin undian gratis berhadiah serta pengumpulan uang/barang secara daring.

Pasal 17

Mekanisme pelaksanaan pemberian bantuan sarana/ prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c dengan ketentuan: a. KPA MENETAPKAN lokasi pelaksanaan program rehabilitasi sosial anak dan taman anak sejahtera; b. PPK melakukan pengadaan sarana/prasarana program rehabilitasi sosial anak dan taman anak sejahtera; dan c. PPK mengirimkan dan menyerahkan sarana/prasarana ke lokasi program rehabilitasi sosial anak dan taman anak sejahtera.

Pasal 18

(1) Bantuan Pemerintah berupa bantuan rehabilitasi dan/atau pembangunan gedung/bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d diberikan kepada: a. lembaga kesejahteraan sosial yang telah ditetapkan oleh Menteri sebagai institusi penerima wajib lapor berdasarkan Keputusan Menteri; dan b. makam pahlawan nasional. (2) Pemberian bantuan rehabilitasi dan/atau pembangunan gedung/bangunan kepada penerima Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk barang.

Pasal 19

(1) Mekanisme pencairan bantuan rehabilitasi dan/atau pembangunan gedung/bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a dengan ketentuan: a. Kementerian Sosial melakukan verifikasi dan validasi berkas permohonan rehabilitasi dan/atau pembangunan gedung/bangunan institusi penerima wajib lapor sesuai dengan persyaratan; dan b. PPK MENETAPKAN daftar nama institusi penerima wajib lapor yang akan diberikan bantuan rehabilitasi dan/atau pembangunan gedung/bangunan dan disahkan oleh KPA. (2) Mekanisme penyaluran bantuan rehabilitasi dan/atau pembangunan gedung/bangunan dengan melakukan pengadaan barang/jasa bantuan rehabilitasi dan/atau pembangunan gedung/bangunan melalui e-procurement. (3) Berdasarkan hasil e-procurement sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemenang melaksanakan rehabilitasi dan/atau pembangunan gedung/bangunan.

Pasal 20

(1) Mekanisme pencairan bantuan rehabilitasi dan/atau pembangunan gedung/bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b dengan ketentuan: a. Kementerian Sosial melakukan verifikasi dan validasi berkas permohonan rehabilitasi dan/atau pembangunan gedung/bangunan makam pahlawan nasional sesuai dengan persyaratan; dan b. PPK MENETAPKAN daftar makam pahlawan nasional yang akan diberikan bantuan rehabilitasi dan/atau pembangunan gedung/bangunan dan disahkan oleh KPA. (2) Mekanisme penyaluran bantuan rehabilitasi dan/atau pembangunan gedung/bangunan dengan melakukan pengadaan barang/jasa bantuan rehabilitasi dan/atau pembangunan gedung/bangunan melalui e-procurement. (3) Berdasarkan hasil e-procurement sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemenang melaksanakan rehabilitasi dan/atau pembangunan gedung/bangunan.

Pasal 21

(1) Bantuan Pemerintah berupa bantuan buku braille dan buku bicara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e diberikan kepada perseorangan dan lembaga. (2) Bantuan buku braille dan buku bicara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan dalam bentuk barang.

Pasal 22

Penyaluran bantuan buku braille dan buku bicara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) dilaksanakan setelah Kementerian Sosial melakukan verifikasi dan validasi terhadap permohonan.

Pasal 23

Mekanisme penyaluran bantuan buku braille dan buku bicara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) dengan ketentuan: a. Kementerian Sosial melakukan verifikasi dan validasi berkas permohonan bantuan buku braille dan buku bicara; dan b. PPK MENETAPKAN daftar nama penerima bantuan buku braille dan buku bicara dan disahkan oleh KPA.

Pasal 24

Bantuan Pemerintah berupa bantuan alat pengolah data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f diberikan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota untuk medukung pelaksanaan program keluarga harapan.

Pasal 25

Mekanisme pemberian bantuan alat pengolah data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dengan ketentuan: a. Kementerian Sosial MENETAPKAN pemerintah daerah kabupaten/kota sebagai lokasi pelaksanaan program keluarga harapan; b. PPK melakukan pengadaan alat pengolah data secara daring; dan c. PPK mengirimkan dan menyerahkan bantuan alat pengolah data ke daerah kabupaten/kota sebagai lokasi pelaksanaan program keluarga harapan secara daring.

Pasal 26

Bantuan Pemerintah berupa bantuan kepada penyandang masalah kesejahteraan sosial yang berprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g diberikan dalam bentuk uang.

Pasal 27

Mekanisme pemberian Bantuan Pemerintah kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang berprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dengan ketentuan: a. Kementerian Sosial melakukan verifikasi dan validasi berkas permohonan calon penerima bantuan kepada penyandang masalah kesejahteraan sosial yang berprestasi; dan b. PPK MENETAPKAN daftar nama penerima penerima bantuan kepada penyandang masalah kesejahteraan sosial yang berprestasi dan disahkan oleh KPA.

Pasal 28

Bantuan Pemerintah berupa bantuan operasional lembaga kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h diberikan dalam bentuk uang atau barang.

Pasal 29

Mekanisme penyaluran bantuan operasional lembaga kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dengan ketentuan: a. Kementerian Sosial melakukan verifikasi dan validasi berkas permohonan bantuan operasional lembaga kesejahteraan sosial; dan b. PPK MENETAPKAN daftar nama lembaga penerima bantuan operasional lembaga kesejahteraan sosial dan disahkan oleh KPA.

Pasal 30

(1) Bantuan Pemerintah berupa pemberian beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf i diberikan kepada penerima beasiswa yang bukan Pegawai Negeri Sipil untuk pendidikan ilmu kesejahteraan sosial di dalam dan di luar negeri. (2) Mekanisme pemberian beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan surat keputusan yang ditetapkan oleh PPK dan disahkan oleh KPA. (3) Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: a. uang pendidikan/kuliah; b. biaya hidup; c. biaya buku/diklat; d. biaya penelitian; dan/atau e. biaya lain yang dibutuhkan untuk pelaksanaan pendidikan/kuliah.

Pasal 31

(1) Pembayaran uang pendidikan/kuliah dan biaya lain yang dibutuhkan untuk pelaksanaan pendidikan/kuliah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) huruf a dan huruf e diberikan dalam bentuk uang yang disalurkan secara langsung dari rekening kas negara ke rekening penyelenggara pendidikan/perkuliahan. (2) Pembayaran biaya hidup, biaya buku/diklat, dan biaya penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) huruf b, sampai dengan huruf d, diberikan dalam bentuk uang yang disalurkan secara langsung dari rekening kas negara ke rekening penerima beasiswa melalui mekanisme SPM-LS. (3) Dalam hal pembayaran secara kepada penyelenggara pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan, pembayaran uang pendidikan/kuliah dan biaya lainnya dapat dibayarkan ke rekening penerima beasiswa. (4) Dalam hal tidak dapat dilakukan mekanisme SPM-LS, pembayaran dapat menggunakan mekanisme UP.

BAB Kesatu

Tunjangan Kehormatan

Pasal 7

Koreksi

Pasal 8

Koreksi

Pasal 9

Pasal 10

BAB Kedua

Bantuan Pemakaman/Penguburan

Pasal 11

Koreksi

Pasal 12

Pasal 13

BAB Ketiga

Bantuan Sarana/Prasarana

Pasal 14

Koreksi

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

BAB Keempat

Bantuan Rehabilitasi dan/atau Pembangunan Gedung/Bangunan

Pasal 18

Koreksi

Pasal 19

Pasal 20

BAB IV

PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH MELALUI BANK/POS PENYALUR

Pasal 32

Koreksi

(1) Pencairan melalui Bank/Pos Penyalur dilakukan dalam hal jumlah penerima Bantuan Pemerintah dalam bentuk uang pada satu DIPA lebih dari 100 (seratus) penerima bantuan. (2) Pencairan dana Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara KPA membuka rekening penyaluran dana Bantuan Pemerintah pada Bank/Pos Penyalur. (3) Pembukaan rekening penyaluran dana Bantuan Pemerintah pada Bank/Pos Penyalur sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Pencairan dana Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menyalurkan dana Bantuan Pemerintah kepada penerima dengan cara pemindahbukuan dari rekening Bank/Pos Penyalur ke rekening penerima Bantuan Pemerintah. (5) Penyaluran Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan dengan cara penerima bantuan membuka rekening yang khusus digunakan untuk menampung Bantuan Pemerintah.

Pasal 33

Pasal 34

(1) Dalam hal Bank/Pos Penyalur memperkirakan tidak dapat menyalurkan dana Bantuan Pemerintah sesuai dengan jangka waktu yang diatur dalam kontrak/perjanjian kerja sama, Bank/Pos Penyalur menyampaikan surat permohonan perpanjangan waktu penyaluran kepada PPK. (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan penjelasan penyebab tidak dapat disalurkannya dana Bantuan Pemerintah sesuai dengan kontrak/ perjanjian kerja sama. (3) PPK melakukan analisa terhadap surat permohonan yang diajukan oleh Bank/Pos Penyalur sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (4) PPK menolak permohonan Bank/Pos Penyalur dalam hal berdasarkan hasil analisa yang dilakukan oleh PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak cukup alasan bagi Bank/Pos Penyalur untuk memperpanjang jangka waktu penyaluran dana Bantuan Pemerintah. (5) Dalam hal terdapat cukup alasan bagi Bank/Pos Penyalur untuk memperpanjang jangka waktu penyaluran dana Bantuan Pemerintah, PPK mengajukan dispensasi perpanjangan waktu penyaluran dana Bantuan Pemerintah kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan. (6) Direktur Jenderal Perbendaharaan dapat menyetujui atau menolak permohonan dispensasi perpanjangan waktu penyaluran dana Bantuan Pemerintah. (7) Persetujuan Direktur Jenderal Perbendaharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dapat melampaui akhir tahun anggaran. (8) Persetujuan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak mengurangi sanksi denda keterlambatan sebagaimana diatur dalam kontrak/perjanjian kerja sama antara PPK dengan Bank/Pos Penyalur.

Pasal 35

Untuk pencairan dana Bantuan Pemerintah melalui Bank/Pos Penyalur, PPK mengajukan SPP Bantuan Pemerintah kepada PP-SPM yang dilampiri dengan naskah kontrak/perjanjian kerja sama penyaluran Bantuan Pemerintah antara PPK dan Bank/Pos Penyalur.

Pasal 36

(1) Bank/Pos Penyalur menyampaikan laporan penyaluran dana Bantuan Penerintah kepada PPK paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak berakhirnya masa penyaluran dana Bantuan Pemerintah melalui rekening penerima Bantuan Pemerintah. (2) Dalam hal berdasarkan laporan Bank/Pos Penyalur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat rekening penerima dana Bantuan Pemerintah yang tidak terdapat transaksi/tidak dipergunakan, PPK memerintahkan Bank/Pos Penyalur untuk membekukan sementara rekening penerima dana Bantuan Pemerintah.

Pasal 37

(1) PPK melakukan penelitian terhadap laporan Bank/Pos Penyalur. (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan oleh PPK paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterima laporan dari Bank/Pos Penyalur. (3) PPK memerintahkan Bank/Pos Penyalur untuk menyetorkan dana Bantuan Pemerintah yang tersalurkan sampai dengan batas waktu yang tercantum dalam kontrak/perjanian kerja sama. (4) PPK menyampaikan surat perintah penyetoran paling lambat 5 (lima) hari kalender sejak selesainya penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 38

(1) Bank/Pos Penyalur melakukan penyetoran dana Bantuan Pemerintah ke Kas Negara berdasarkan surat perintah penyetoran dari PPK. (2) Penyetoran dana Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tahun anggaran berjalan. (3) Setoran dana Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibukukan sebagai pengembalian belanja sebesar nilai setoran dana Bantuan Pemerintah pada fungsi, subfungsi, program, kegiatan, output, dan jenis belanja yang sama. (4) Penyetoran dana Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menambah sisa alokasi pagu Bantuan Pemerintah. (5) Dalam hal penyetoran dana Bantuan Pemerintah tidak dapat dilaksanakan pada tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyetoran dana Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada tahun anggaran berikutnya. (6) Penyetoran dana Bantuan Pemerintah dan bunga/jasa giro yang timbul dalam rangka kegiatan penyaluran dana Bantuan Pemerintah, surat setorannya dibuat secara terpisah. (7) Tata cara penyetoran dana Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (5), dan ayat (6) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (8) Untuk keperluan penyusunan laporan pertanggungawaban, penyetoran sisa dana Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (5), dilampiri dengan daftar penerima Bantuan Pemerintah. (9) Bank/Pos Penyalur menyampaikan laporan kepada PPK atas dana Bantuan Pemerintah yang telah disetor ke Kas Negara.

Pasal 39

(1) Pembayaran kembali atas setoran dana yang tidak tersalurkan dilakukan pada tahun anggaran berjalan. (2) Pembayaran kembali atas setoran dana Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada penerima Bantuan Pemerintah yang baru. (3) Penerima Bantuan Pemerintah yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh PPK dan disahkan oleh KPA.

(1) PPK melakukan pemilihan Bank/Pos Penyalur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah. (2) Bank/Pos Penyalur yang akan dipilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bank/pos yang telah memiliki perjanjian kerja sama pengelolaan rekening milik kementerian negara/lembaga dengan Direktur Jenderal Perbendaharaan. (3) Bank/pos yang terpilih menjadi Bank/Pos Penyalur dana Bantuan Pemerintah menandatangani kontrak/ perjanjian kerja sama dengan PPK. (4) Kontrak/perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat: a. hak dan kewajiban kedua belah pihak; b. tata cara dan syarat penyaluran dana Bantuan Pemerintah dalam bentuk uang kepada penerima Bantuan Pemerintah; c. pernyataan kesanggupan Bank/Pos Penyalur untuk menyalurkan dana Bantuan Pemerintah melalui rekening penerima Bantuan Pemerintah paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak dana Bantuan Pemerintah ditransfer dari Kas Negara ke rekening Bank/Pos Penyalur; d. pernyataan kesanggupan Bank/Pos Penyalur untuk menyampaikan laporan kepada PPK apabila dana Bantuan Pemerintah yang disalurkan melalui rekening penerima Bantuan Pemerintah tidak terdapat transaksi/tidak dipergunakan oleh penerima Bantuan Pemerintah dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak dana Bantuan Pemerintah ditransfer dari rekening Bank/Pos Penyalur; e. pernyataan kesanggupan Bank/Pos Penyalur untuk menyetorkan ke Kas Negara terhadap Bantuan Pemerintah yang disalurkan melalui rekening penerima Bantuan yang tidak terjadi transaksi/tidak dipergunakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya surat perintah penyetoran dari PPK; f. pernyataan kewajiban Bank/Pos Penyalur untuk menyampaikan laporan penyaluran dana Bantuan Pemerintah secara berkala kepada PPK; g. pernyataan kesanggupan Bank/Pos Penyalur untuk menyetorkan bunga dan jasa giro pasca Bank/Pos Penyalur yang timbul dalam rangka kegiatan penyaluran dana Bantuan Pemerintah ke Kas Negara; h. pernyataan kesanggupan Bank/Pos Penyalur untuk menyetorkan sisa dana Bantuan Pemerintah yang tidak tersalurkan sampai dengan akhir tahun anggaran ke Kas Negara; i. pernyataan kesanggupan Bank/Pos Penyalur untuk menyediakan sistem informasi penyaluran Bantuan Pemerintah yang dapat diakses oleh KPA/PPK; dan j. ketentuan mengenai sanksi yang dikenakan terhadap salah satu pihak yang melanggar kontrak/peianjian kerja sama yang memuat denda kepada Bank/Pos Penyalur dalam hal terjadi keterlambatan penyaluran yang besarannya disepakati oleh kedua belah pihak. (5) Kontrak/perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak diperkenankan mencantumkan klausul potongan atau pungutan terhadap penerima dana Bantuan Pemerintah. (6) Dalam hal ketentuan yang tercantum pada kontrak/perjanjian kerja sama melampaui jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Perbendaharaan. (7) Permohonan persetujuan dari Direktur Jenderal Perbendaharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diajukan oleh PPK disertai dengan penjelasan tidak dapat disalurkannya dana Bantuan Pemerintah dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c.

Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 2018 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Sosial Tahun 2019

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

BAB II

Pasal 5

Pasal 6

BAB III

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

BAB Kesatu

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB Kedua

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

BAB Ketiga

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

BAB Keempat

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

BAB Kelima

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

BAB Keenam

Pasal 24

Pasal 25

BAB Ketujuh

Pasal 26

Pasal 27

BAB Kedelapan

Pasal 28

Pasal 29

BAB Kesembilan

Pasal 30

Pasal 31

BAB IV

Pasal 32

Pasal 33

Pasal 34

Pasal 35

Pasal 36

Pasal 37

Pasal 38

Pasal 39